Tonggak Penyatuan Kalender Hijriyah Telah Dipancangkan, Mari Kita Wujudkan

Pengantar: Ini hanya kompilasi dokumentasi bahwa sebenarnya tonggak-tonggak upaya penyatuan kalender hijriyah di Indonesia sudah dipancangkan. Ada upaya untuk bersatu. Astronomi hanyalah alat yang ditawarkan untuk mempersatukan kalender hijriyah, karena masalahnya adalah masalah teknis kriteria penentuan awal bulan. Fatwa MUI No. 2/2004 memberi jalan untuk mengupayakan penyatuan kriteria itu. Kemudian, atas prakarsa Wapres saat itu (Pak Jusuf Kalla), pada Ramadhan 1428 (2007) dilakukan pertemuan antara Ketua PBNU dan Ketua PP Muhammadiyah. Untuk bahan masukan bagi Wapres, Menteri Agama saat itu (Pak Maftuh Basuni) mengundang saya (T. Djamaluddin) pada 2 Ramadhan 1428 (14 September 2007) menanyakan penyatuan seperti apa yang bisa diupayakan antara Muhammadiyah (berdasarkan hisab) dan NU (berdasarkan rukyat). Saya sarankan untuk mengupayakan penyatuan kriteria hisab rukyat yang merupakan titik temu antara hisab dan rukyat yang juga sudah menjadi rekomendasi fatwa MUI nomor 2/2004. Pertemuan antara Wapres dengan Ketua PP Muhammadiyah dan Ketua PBNU terlaksana pada 24 September 2007 dan disepakati untuk menyamakan persepsi. Kemudian pertemuan itu ditindaklanjuti dengan dua kali pertemuan teknis antara Lajnah Falakiyah PBNU dan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Pertama di PBNU Jakarta dan kedua di PP Muhammadiyah Yogyakarta. Sayang pertemuan teknis ke-3 yang direncanakan di UIN Jakarta belum juga terwujud sehingga tonggak-tonggak yang sudah terpancang itu belum ada tindaklanjutnya. Kita semua bisa mendorong upaya mewujudkan penyatuan kalender hijriyah itu.

Berikut ini dokumentasi fatwa MUI nomor 2/2004 dan laporan situs Muhammadiyah dan NU tentang pertemuan bersama Wapres dan pertemuan teknis di PBNU dan di PP Muhammadiyah.

(Ulasan tentang Fatwa MUI bisa di baca di Fatwa MUI Membuka Jalan Penyatuan Hari Raya)

Wapres Bertemu PBNU dan Muhammadiyah, Upayakan Penyatuan Lebaran
Senin, 24 September 2007 14:54

Jakarta, NU Online
Wakil Presiden M Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi dan Ketua Penguru Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin untuk membicarakan penetapan hari raya Idul Fitri.

Pertemuan dilakukan di Kantor Wapres Jakarta, Senin. Sebelumnya Wapres meminta PP Muhammadiyah dan PBNU bisa membicarakan bersama dan mencari titik temu dalam penetapan hari raya Idul Fitri.

Dalam pertemuan tersebut selain Wapres M Jusuf Kalla, juga hadir Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Agama Mahtuf Basyumi, Mensos Bachtiar Chamsyah serta Quraish Shihab.

Jusuf Kalla berharap agar keseragaman penetapan hari raya ini bisa dilaksanakan mulai Idul Fitri tahun depan karena pada Lebaran kali ini ada kemungkinan perbedaan. Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada 12 Oktober 2007.

Perbedaan penetapan hari raya Idul Fitri antara NU dan Muhammadiyah yang terjadi selama ini dikarenakan perbedaan metode yang digunakan. NU menggunakan metode rukyat atau melihat bulan dengan mata telanjang sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal.

Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan matematis untuk menetapkan bulan baru tanpa perlu melakukan rukyat sehingga jauh-jauh hari sudah bisa menetapkan kapan lebaran akan tiba. (ant/mkf)

Muhammadiyah-NU Samakan Persepsi Penentuan 1 Syawal 1428 H                           

Miftachul Huda   (muhammadiyah.or.id)

Jakarta – Muhammadiyah dan NU sepakat untuk menyamakan persepsi dalam penentuan hari raya Idul Fitri 1428 H. Hal ini dilakukan dengan harapan agar tidak terjadi perbedaan dalam penetapan hari raya Idul Fitri 1428 H mendatang. ”Kita sepakat, untuk menyamakan persepsi dalam penentuan 1 Syawal agar tidak terjadi perbedaan,” kata Oman Faturrahman, salah seorang wakil dari PP Muhammadiyah. Komitmen ini sebagaimana tercermin dalam pertemuan antara Muhammadiyah-NU di Istana Wapres pagi ini (24/09/2007) di Jakarta.

Kemarin, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang masing-masing pengurus Muhammadiyah dan NU untuk membicarakan penentuan 1 Syawal 1428 H. Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah telah mengeluarkan maklumat yang menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada 12 Oktober 2007. Kemungkinan besar, keputusan Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab ini berbeda dengan keputusan NU yang memakai metode ru’yah.

Hadir dalam pertemuan tersebut para tokoh dari kedua belah pihak. Dari Muhammadiyah diantaranya, Din Syamsuddin, Oman Faturrahman, dan Syamsul Anwar. Sedang dari NU diantaranya, Hasyim Muzadi dan Ghazali Masruri.

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan awal yang masih akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. ”Kita masih akan mengadakan pertemuan kembali dari para alim-ulama dari Muhammadiyah dan NU secara bergulir. Pertama di kantor PB NU dan selanjutnya bergiliran di kantor PP Muhammadiyah,” tambah Oman. []

NU-Muhammadiyah Bertemu Samakan Penentuan Idul Fitri, Besok
Senin, 1 Oktober 2007 19:47

Jakarta, NU Online

Dua organisasi kemasyarakatan Islam besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah akan menggelar pertemuan untuk membahas penyamaan metode penentuan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri. Pertemuan yang bakal diikuti ulama falak (ahli ilmu kaji bintang) NU dan ulama hisab Muhmmadiyah itu digelar di Kantor Pengurus Besar NU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (2/10) besok.
“Besok tanggal 2 ada pertemuan ulama falak NU dan ulama hisab Muhammadiyah di kantor PBNU untuk mendekatkan metodologi dalam menentukan awal bulan,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, di kantor Center for Dialogue and Corporation Among Civilization di Jl Kemiri, Jakarta, Senin (1/10).
Menurut Din, bila dalam pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan, maka masyarakat harus saling menghormati satu sama lain. “Perbedaan Idul Fitri yang masih mungkin terjadi perlu diatasi dengan terus menerus mendekatkan metodologi. Namun, bila belum bisa disatukan, mari kita bertoleransi dalam perbedaan,” jelas Din.
Hal yang sama dikatakan Ketua Pengurus Pusat Lajnah Falakiyah NU, KH Ghozalie Masroerie. Menurutnya, pertemuan yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 10.00 WIB itu dilakukan guna menyamakan kriteria antara kedua ormas yang bisa dijadikan landasan bagi penentuan awal bulan Syawal.
Selain itu, katanya, pertemuan tersebut juga diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan landasan baku yang disepakati kedua ormas yang bisa digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah untuk tahun berikutnya, agar tidak ada lagi perbedaan.

“Selama ini ‘kan kita berharap, misal, Ramadhan dan Lebaran harus sama. Tapi kriteria dan landasannya apa, kan tidak ada. Maka dari itu, pertemuan besok diharapkan tercipta sebuah kesepakatan mengenai kriteria dan landasannya itu,” terang Kiai Ghozalie, begitu panggilan akrabnya.

Kiai Ghozalie meminta umat Islam Indonesia, khususnya warga Nahdliyin (sebutan untuk warga NU) dan warga Muhammadiyah, bisa bersikap dewasa bila nantinya tidak tercapai kesepakatan tentang penyamaan Idul Fitri antara NU dan Muhammadiyah. “Disikapi secara dewasa. Tidak perlu jadi masalah,” pungkasnya.
Muhammadiyah, melalui metode hisab (perhitungan astronomi) menetapkan 1 Syawal jatuh pada Jumat 12 Oktober 2007. Sementara, NU masih akan menentukannya pada Kamis 11 Oktober 2007 setelah melalui proses rukyat (melihat bulan) dan sidang isbat (penentuan) yang digelar Departemen Agama. Bila pada Kamis itu proses rukyat tidak tercapai, maka NU akan mengikuti keputusan pemerintah. (rif/dtc)

NU dan Muhammadiyah Bersepakat

Macchendra Setyo Atmaja   (muhammadiyah.or.id)

Jakarta- Walaupun dalam hal penetapan hari raya Idul Fitri tidak bersepakat, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam pertemuan silturahmi di Gedung PBNU Jakarta, menyepakati tentang pentingnya rumusan Kalender Hijriyah nasional yang terpisah dengan Kalender Masehi yang ada, hal ini disampaikan wakil sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Susiknan Azhari saat dihubungi muhammadiyah.or.id, Selasa (02/10/2007).

Susiknan Azhari yang ikut dalam rombongan acara silaturahmi ke Gedung PBNU mengungkapkan adanya kesepahaman antara NU dan Muhammadiyah akan pentingnya Kalender Hijriyah, “Dalam pertemuan tadi (kemarin) kita bersepakat mengenai pentingnya Kalender Hijriyah Nasional, dan mungkin hal tersebut akan kita bahas lagi pada pertemuan lanjutan sesudah Lebaran nanti,” ungkap Siknan. Lebih lanjut menurut Susiknan, pada prinsipnya NU dan Muhammadiyah punya itikad untuk menyatukan perbedaan, hanya saja menurutnya, perbedaan Madzhab menjadi hal yang mempunyai porsi yang banyak untuk dibicarakan. “Untuk mendekatkan perbedaan yang ada, Muhammadiyah dan NU juga bersepakat akan terus megadakan dialog sebagai upaya penyatuan tadi, dan saya kira ini adalah sinyal positif,” ungkap Siknan.

Pada pertemuan silturahmi antara NU dan Muhammdiyah kemarin menurut Siknan, berlangsung dalam suasanan yang cair, NU dan Muhammadiyah saling bertukar informasi mengenai metode yang dipakai masing-masing. “Pak Maftuh (Menteri Agama RI) juga mengapresiasi pertemuan ini, menurut beliau pertemuan ini merupakan langkah maju dan beliau bangga terhadap hal ini,” ungkap Siknan (mac)

Syamsul: “Perlu Mengalah Untuk Ummat”                                 

 Machhendra Setyo Atmaja   (muhammadiyah.or.id)

 

Majlelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Falakiyah Nadhatul Ulama berfoto bersama setelah acara

Yogyakarta– Sudah saatnya NU dan Muhammadiyah mengalah untuk ummat, sehingga harus ada kesepakatan bersama agar ummat tidak lagi bingung akibat keputusan yang dihasilkan, perlu ada penyatuan kalender Hijriyah yang dapat jadi pedoman seluruh ummat Islam dunia, demikian disampaikan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) muhammadiyah Syamsul Anwar, di sesi akhir acara Pertemuan Pembahasan Awal Bulan Qomariyah PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama di Gedung PP Muhammadiyah jln Cik Di Tiro, Yogyakarta, Kamis (06/12/2007).

Syamsul mengungkapkan, sangat penting untuk mempunyai Kalender bersama yang berlaku secara Internasional, “Ummat Islam telah sekitar 14 abad eksis di dunia, tetapi sampai setua itu tidak pernah mempunyai kesamaan Kalender yang diterapkan secara Internasional, untuk itu sudah saatnya kini kita memikirkan ummat secara keseluruhan dengan membikin Kalender Bersama yang berlaku secara Internasional,” ungkapnya. Lebih lanjut menurut Syamsul, dalam penentuan metode untuk menyusul Kalender bersama memang paling mudah menggunakan metode hisab, karena apabila menggunakan rukyat, harus menunggu dalam melihat hilal satu hari atau dua hari sebelum hari H. Tetapi menurut Syamsul, perlu dipelajari lagi untuk mendekatkan metode hisab dan rukyat, sehingga mungkin ada jalan kompromi di dalamnya. Sedangkan dari pihak NU melalui Slamet Hambali mengatakan, sudah bukan saatnya lagi NU dan Muhammadiyah bertahan pada argumentasinya masing-masing, menurutnya apabila semuanya bertahan pada argumentasi masing-masing, maka tidak akan pernah ketemu pada satu jalan, “Pada dasarnya NU juga menerima perubahan, inni hal yang cukup menarik, walaupun belum satu kata,” ungkapnya.

 Menurut Symsul Anwar, pada pertemuan ini disepakati untuk mengadakan pertemuan lanjutan yang akan lebih dalam mengulas masalah penyatuan Kalender  yang rencananya diadakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. “Dengan pertemuan ini dan selanjutnya saya harap dapat lebih dalam membahas metode, dan tentu saja di sisi lain mungkin juga membahas masalah-masalah lain, sehingga dengan demikian isu tentang NU dan Muhammadiyah yang tidak bisa bertemu tidak diperdebatkan lagi,” terangnya. (mac)

NU-Muhammadiyah Kembali Bahas Penyatuan Awal Bulan Hijriyah

Kam, 6 Desember 2007 | 06:16 WIB

Yogyakarta, NU Online

Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah hari ini, Kamis (6/12), kembali mengadakan pertemuan untuk membahas penyatuan dalam penentuan awal bulan Hijriyah, terutama untuk penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal dan Dzulhijjah. Pertemuan sebelumnya diadakan di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta, pada awal Oktober lalu menjelang hari raya Idul fitri 1 Syawal.

Pertemuan menjelang hari raya Idul Adha kali ini diadakan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan Cik Ditoro, Yogyakarta. Dari NU diwakili oleh Lajnah Falakiyah PBNU, sementara Muhammadiyah diwakili oleh Majelis Tarjih yang keduanya membidangi persoalan penentuan awal bulan Hijriyah. Pertemuan difasilitasi oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Departemen Agama RI.

Dirjen Bimas Islam KH Nasaruddin Umar saat membuka acara menyatakan, pertemuan dua organisasi besar itu tidak terburu-buru berorientasi pada penyatuan penentuan awal bulan Hijriyah. Menurutnya, target utama pertemuan itu adalah saling bermuwajahah atau bertemu dan menyampaikan gagasan masing-masing, sembari mencari kemungkinan-kemungkinan adanya penyatuan kriterian penentuan awal bulan.

“Kita tidak berorientasi pada hasil. Kita sedang mencari solusi yang terbaik, dan segala sesuatu tidak perlu diwujudkan dari atas (pemerintah, red), karena kalau itu terjadi maka hasilnya tidak akan permanen,” katanya. Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas yang memandu jalannya pertemuan itu mengatakan, umat Islam di Indonesia sangat berharap masing-masing organisasi Islam bisa menjalankan ibadah puasa dan hari raya secara bersamaan. Menurutnya, perbedaan penentuan awal bulan Hijriyah difahami sebagai konflik.

“Bagi kalangan pemimpin organisasi perbedaan itu mungkin hal yang biasa. Namun bagi masyarakat perbedaan berarti tidak ada ukhuwah Islamiah (persaudaraan). Kalau didialogkan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin,” kata Ketua PP MUhammadiyah yang membidangi MNajelis Tarjih itu. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan itu belum selesai. Masing-masing organisasi menyampaikan pemikirannya mengenai metode penentuan awal bulan berdasarkan petunjuk Al-Qur’an dan Hadits Nabi beserta argumentasi ilmiyahnya. Dari PBNU penyampaian pertama diwakili oleh Ketua Lajnah Falakiyah KH Ghazali Masroeri dan sementara dari Muhammadiyah diwakili oleh Ketua Majelis Tarjih Syamsul Anwar. Pertemuan dihentikan sementara waktu untuk menjalankan shalat dhuhur. (nam)