Diskusi tentang Unifikasi Kalender Islam dan Strategi Mewujudkannya

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia, Kemenag RI

Diskusi di Grup WA Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI) pada awal September 2021 sayang untuk tidak didokumentasikan. Ada diskusi yang dianggap hangat, namun masih dalam batas yang wajar. Dokumentasi diskusi ini saya kelompokkan berdasarkan topik, walau sebenarnya diskusi mengalir begitu saja tanpa topik tertentu. Diskusi biasanya berawal dari suatu pemikiran yang kemudian ditanggapi.

Dokumentasi ini saya salin seperti apa adanya (termasuk singkatan-singkatan yang lazim di WA). Kecuali perbaikan typo dan beberapa yang saya hapus, yaitu frase yang menyebut orang atau bukan hal yang substantif terkait bahasan. Dokumentasi ini menekankan pada substansi pemikiran, sehingga nama peserta diskusi hanya saya tuliskan inisialnya. Tanggapan saya berinisial TD (Thomas Djamaluddin).

Tentang Titik Temu Rukyat dan Hisab

SA:

TD:

Pola pikir tipikal “pengamal hisab” yg tdk menghargai kenyataan di masyarakat adanya “pengamal rukyat”. Bagi pengamal rukyat, rukyat bil fi’li atau bil ‘ain adalah bagian ta’abudi. Sesungguhnya kriteria [3-6,4] digagas berdasarkan batas minimal utk rukyat. Idealnya menggunakan kriteria optimistis dg rujukan best time (tinggi lebih dari 5 derajat dan elongasi lebih dari 8 derajat seperti kriteria Turki). Tetapi kriteria optimalistik pd RJ2017 dipilih sbg usulan titik temu agar tdk melompat terlalu jauh dari kriteria saat ini (tinggi minimal 2 derajat oleh NU dan WH oleh Muhammadiyah).

SA:

Mohon maaf, apa jenengan memahami apa yang dimaksud dengan “ru’yat bi al-Imi”?. Sekiranya masih ragu tidak salah kalau ditanyakan terlebih dahulu dan jangan tergesa-gesa membuat stigma. Terkesan jenengan pemegang “otoritas tunggal” di WAG ini sehingga yang lain takut dan tidak berkesempatan memberi pandangan. Tradisi semacam ini kurang baik.

TD:

Terminologi “rukyat bil ilmi” bukan terminologi baru. Saya sdh terbiasa yg terminologi itu yg disampaikan teman2 pengamal hisab, baik dari Muhammadiyah maupun Persis.

Saya jelas bukan pemegang otoritas tunggal. Namun, diskusi soal unifikasi kalender bukan hal baru. Saya sdh sering berdiskusi dan menuliskan gagasan sejak 1980-an. Sering berdiskusi dlm satu forum dg teman2 NU, Muhammadiyah, Persis, dan beberapa ormas lainnya.

SA:

Sebaiknya tidak merasa sudah terbiasa dan mengerti dengan istilah “ru’yat bil ilmi”. Barangkali ada sesuatu yang berbeda yang tidak terpikirkan oleh jenengan. Disinilah perlunya saling memahami sehingga bisa saling berbagi. Untuk itu mohon dijelaskan apa yang jenengan maksud dengan “ru’yat bi al-Ilm

TD:

Definisi yg sdh umum saya dengar dari teman2 pengamal hisab, “rukyat bil ‘ilmi” adalah analisis berbasis ilmu hisab (bil ‘ilmi) bahwa hilal sdh dianggap bisa dirukyat. Dg kata lain, rukyat bil ‘ilmi adalah hisab dg kriteria imkan rukyat. Kriteria minimal adalah WH, dg anggapan kalau bulan blm terbenam saat sdh ijtimak, dianggap hilal sdh wujud. Walau sebenarnya blm ada cahaya hilal.

Saat dialog di kantor PP Muhammadiyah di Yogya (bersama Tim Salman ITB) seorang tokoh Muhammadiyah yg hadir menyebutkan hisab dg kriteria imkan rukyat itu sama halnya “rukyat jangka panjang” karena berdasarkan data jangka panjang. Saya setuju dg definisi tsb. Saya kira ini salah satu jalan titik temu. Bisa diusulkan kpd teman2 pengamal rukyat, bahwa perlu mempertimbangkan rukyat jangka panjang (dg kriteria imkan rukyat), bukan hanya rukyat sesaat yg banyak gangguannya (seperti rukyat akhir Muharram/awal Shafar 1443 lalu).

KF:

Artinya, keputusan NU untuk itsbat: Mengikuti selama sesuai dengan sesuai dg rukyat ya?

TD:

Ya, satu sisi saya mengajak saudara2 pengamal hisab utk memahami saudara2 pengamal rukyat seperti diskusi sebelumnya.

Pd sisi lain, saya juga mengajak saudara2 pengamal rukyat utk memahami ajakan saudara2 pengamal hisab utk bergeser ke “rukyat bil ‘ilmi”.

Kasus penentuan awal Shafar 1443 bisa jadi pelajaran. Dg posisi hilal yg cukup tinggi, bahkan sdh memenuhi kriteria RJ2017, [3-6,4], ternyata seluruh perukyat menyatakan tdk melihat hilal karena mendung. Kalau merujuk Fatwa MUI 1981, bila ahli hisab menyatakan bisa dirukyat, maka itu bisa dijadikan putusan. Namun Lembaga Falakiyah PBNU memutuskan istikmal, sehingga awal Shafar 1443 berbeda dg kalender. Perbedaan ini tentu mengkhawatirkan. Seolah percuma kesepakatan kriteria kalau akhirnya dipatahkan dg rukyat sehari.

Beralasan usulan seorang tokoh senior Muhammadiyah saat pertemuan Tim Salman ITB bersama MTT Muhammadiyah pd 2019 yg menyatakan mestinya kriteria imkan rukyat bisa dianggap sebagai rukyat jangka panjang. Jadi, ketika terjadi kasus seperti awal Shafar 1443, tdk harus istikmal tetapi merujuk pd data rukyat jangka panjang berupa kriteria imkan rukyat. Artinya, tdk mengabaikan rukyat (sesuai prinsip ta’abudi), tetapi bisa tetap bersatu dg saudara2 pengamal hisab.

Tentang Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ 2017)

SA:

MEMBACA ULANG REKOMENDASI JAKARTA 2017/1438

—- Bagian pengantar dipenggal, langsung pada bagian substansi —–

Dalam Rekomendasi Jakarta 2017/1438 poin pertama dinyatakan bahwa Rekomendasi Jakarta 2017/1438 pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria Istanbul Turki 2016/1437 dengan melakukan modifikasi kriteria elongasi minimal 6.4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz kawasan Barat Asia Tenggara. Bagi kelompok yang menolak, penetapan markaz ini dianggap sebagai titik kelemahan.

Dengan kata lain penempatan markaz kawasan Barat Asia Tenggara hanya semata-mata untuk kepentingan kawasan dan masih berpikir zona padahal kalender Islam global meniscayakan keterpaduan dan tidak membatasi wilayah yang sudah memenuhi visibilitas hilal di belahan bumi manapun. Dengan demikian konsep kalender Islam hasil Rekomendasi Jakarta 2017/1438 belum dapat dikategorikan sebagai kalender Islam global. Namun baru sebatas kalender Islam kawasan (regional).

Memperhatikan realitas di atas, lalu bagaimana langkah terbaik untuk mewujudkan penyatuan kalender Islam, khususnya di Indonesia, apatah tetap menjadikan hasil Rekomendasi Jakarta 2017/1438 sebagai pilihan meskipun penggunaannya akan menimbulkan masalah baru dan semakin banyak perbedaan yang akan terjadi sekiranya ormas-ormas Islam tetap bertahan dengan kriteria yang dimiliki.

TD:

– Hal prinsip yg digagas pd Rekomendasi Jakarta adalah mencari titik temu pengamal rukyat dan hisab.

– Pengamal hisab tdk mempertimbangkan markaz, karena hanya fokus pd awal bulan sesuai dg kriteria yg ditetapkan. Bagi pengamal hisab, kriteria tanpa mempertimbangkan rukyat pun bisa digunakan, seperti kriteria ijtimak qabla ghurub dan wujudul hilal. Pola pikir pengamal hisab diwakili oleh  Muhammadiyah.

– Pengamal rukyat, menggunakan kalender sekaligus sbg panduan rukyat. Markaz diperlukan karena kriteria imkan rukyat mestinya juga selaras dg hasil rukyat. Artinya, markaznya tdk terlalu jauh dari wilayah lokasi rukyat. Markaz pun harus memenuhi wilayah otoritasnya sesuai dg konsep wilayatul hukmi. Pola pikir pengamal rukyat diwakili Nahdlatul Ulama.

– Rekomendasi Jakarta menjadi titik temu pengamal rukyat dan hisab dg menggunakan kriteria visibilitas hilal berbasis data astronomi dan menentukan markaz dlm wilayah otoritas negara2 Asia Tenggara dg penduduk Muslim terbanyak.

– Dlm konsep rukyat, bila wilayah timur sdh ada kesaksian rukyat, maka wilayah barat bisa mengikutinya. Maka markaz di kawasan barat Asia Tenggara memungkinkan konsep kalender RJ menjadi kalender global.

– Konsep KIG ala Turki tdk bisa diterima pengamal rukyat, karena markaznya di mana pun. Ketika sdh memenuhi kriteria di benua Amerika, di Indonesia bulan masih di bawah ufuk. Jadi tdk mungkin ada kesaksian hilal.

SA:

Menurut pandangan saya sebelum berbicara kriteria, otoritas dll. Perlu dipahami struktur masyarakat muslim Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu aspek historis, sosiologis, filosofis, yuridis,  astronomis dll perlu memperoleh perhatian secara seimbang.

Lalu bagaimana nasib RJ 1438/2017? Kita hargai sebagai “karya bersama”. Namun masih ada ruang untuk mengkritisi dan memperbaiki karena belum diimplementasikan. Disinilah perlu kerja secara sistematis dan terukur.

Terima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan.

SA:

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan. Terkesan sekali jenengan kurang memahami alur pemikiran yang ada dalam gambar tersebut sehingga tergesa-gesa lari ke implementasi KIG Turki 1437/2016.

Dalam kasus KIG 1437/2016 dan RJ 1438/2017  sudah saya jelaskan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini tergantung pendekatan yang digunakan.

Sementara itu, jika diperhatikan penjelasan jenengan dalam berbagai forum tentang RJ 1438/2017 maka terkesan ada distorsi dan “memaksakan diri”. Dengan kata lain RJ 1438/2017 harga mati.

Misalnya, sering dikatakan untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan ada tiga syarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu (1) adanya kriteria yang tunggal, ((2) adanya kesepakatan batas tanggal, dan (3) adanya otoritas tunggal.

Patut diketahui dalam RJ 1438/2017 ada tiga hal penting yang jarang jenengan singgung, yaitu (1) kriteria tunggal diperhalus menjadi kriteria standar, (2) otoritas tunggal diganti menjadi pemegang kewenangan, dan (3) ini adalah hasil kongkrit seminar yang tentu saja belum punya daya ikat kepada siapa saja sehingga disepakati oleh pemegang otoritas.

Tiga poin penting di atas, khususnya perubahan poin 1 dan 2 secara sosiologis memiliki implikasi dan  menunjukkan bahwa RJ 1438/2017 masih terbuka untuk didiskusikan dan jangan anti wacana dalam WAG ini.

Wa Allahu A’lam bi as-Sawab.

TD:

RJ 2017 adalah rumusan Seminar Internasional yg dianggap sebagai salah satu usulan yg bersesuaian dg keputusan teknis MABIMS. Tentu usulan itu masih terbuka utk disempurnakan. Itulah yg diharapkan. Tetapi sampai sekarang blm ada yg mengkritisi dg alternatif solusi.

Usulan kriteria [3-6,4] apa pun sebutannya (tunggal, standar, …) blm ada yg memberikan tawaran alternatif. Otoritas tunggal atau pemegang kewenangan atau ulil amri hanya ditanggapi “tdk setuju ada otoritas”. Padahal dlm sejarah, kalender selalu dikaitkan dg otoritas tertentu. Kalender Islam pertama ada karena ada Khalifah Umar bin Kattab. Reformasi kalender Masehi 1582 karena ada Kaisar/Paus Gregorius. Kalender Ummul Quro juga ditetapkan oleh suatu otoritas. KIG Turki juga tdk terlepas dari peran Pemerintah Turki.

Ayo RJ2017 dikritisi dan disempurnakan. Bila perlu, usulkan alternatif utk menuju titik temu.

SA:

Mungkin jenengan lupa pada Muker kemaren di Yogyakarta kita diminta menyampaikan “Prospek KIG Turki 1437/2016 dan RJ 1438/2017”, saat itu saya memberikan catatan kelebihan dan kekurangan keduanya sekaligus memberikan alternatif untuk menuju titik temu yaitu Sintesa antara KIG dan RJ.    Bagaimana bentuk operasional nanti bisa didiskusikan kembali.

TD:

Saya blm baca gagasan “Sintesa antara KIG dan RJ”. Yg sdh saya baca, makalah yg tetap membela KIG Turki, tanpa melihat realitas adanya pengamal rukyat di Indonesia. Makalah tsb juga mengindikasikan blm difahaminya konsep kriteria imkan rukyat (karena tdk terbiasa kriteria rukyat) dg menjadikan contoh rukyat BMKG sbg alasan (secara tdk langsung) menolak kriteria RJ2017. Padahal Kriteria [3-6,4] adalah batas bawah yg juga mencakup rukyat yg dilakukan BMKG dan lainnya. Penolakan mestinya bila ada hasil rukyat yg sahih di bawah kriteria [3-6,4].

Strategi Mewujudkan Kalender Islam Global

AB:

Kalender Islam Lokal dan Global

— Bagian awal dipenggal, langsung pada bagian kesimpulan —

Karena itu, pilihan realistisnya, dengan segenap plus-minusnya, adalah unifikasi tingkat global, karena secara otomatis akan menyelesaikan tingkat lokal. Unifikasi global setidaknya memiliki tiga keunggulan. Pertama, kita (bangsa Indonesia) berperan dan berkontribusi menyelesaikan persoalan keumatan dunia. Kedua, kita tidak lagi dikhawatirkan dengan adanya perbedaan puasa arafah dan idul adha, karena ibadah puasa arafah terkait dengan peristiwa di tempat lain yaitu di negara Arab Saudi. Ketiga, keaktifan mengupayakan unifikasi global merupakan amanat dan semangat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut dan aktif melaksanakan ketertiban dunia, dalam hal ini penertiban sistem penjadwalan waktu (Kalender Islam).

TD:

Kalau hanya berfikir kalender dari sudut pandang pengamal hisab, seperti saudara2 kita di Muhammadiyah, kalender global memang jadi prioritas. Namun, unifikasi sepihak bukan jalan terbaik. Di Indonesia, Brunei, dan Malaysia (juga di Saudi dan banyak negara), pengamal rukyat pun sangat banyak. Jadi tdk mungkin kalender lepas dari konsep rukyat, dg mempertimbangkan markaz setempat. Itulah yg digagas kalender dg kriteria baru MABIMS dan Rekomendasi Jakarta.

Lalu apakah kalender lokal-nasional bisa diperluas? Sangat mungkin. Hal yg pasti bisa menjadi kalender Islam regional ASEAN. Dan sangat mungkin juga dijadikan kalender Islam global, karena dalam konsep rukyat, ketampakan di wilayah timur bisa jadi rujukan utk wilayah barat. Setidaknya, wilayah dg mayoritas ummat Islam (dari Merauke sampai Maroko) bisa menerapkannya. Keseragaman yaumu arafah pun bisa dilaksanakan.

Benua Amerika (dg Muslim minoritas) yg berpotensi memenuhi kriteria lebih awal, dlm prakteknya sangat mungkin menunggu wilayah timur. Setidaknya utk yaumu arafah umumnya mereka menunggu keputusan Saudi.  Mereka tdk bisa “memaksa” Saudi utk mengikuti rukyat di Amerika bila di Saudi tdk bisa rukyat.

AB:

Kalender rekomendasi Jakarta 2017 setau sy adalah produk Kalender global yg di gagas Kemenag, terlebih sebagai penyempurna putusan Turki 2016, tinggal diterapkan saja, secara alami akan teruji kompatibilitas sains dan syariat nya. Tdk prl mengusik hisab, rukyat, Muhammadiyah, dan lainnya.

TD:

Kalender yg implementatif tdk terlepas dari hisab dan rukyat. Semestinya, ketika berbicara ttg unifikasi kalender, bias ormas harus dikesampingkan, utk mencari titik temu. Realitas di masyarakat perlu dibaca. Hal yg paling nyata, ada pengamal rukyat yg diwakili NU dan ada pengamal hisab yg diwakili Muhammadiyah. Ayo kita cari titik temu dari 2 kutub yg selama ini tampak berbeda dlm memaknai Kalender Islam.

AB:

Kalender putusan Turki 2016 dan RJ 2017 sdh mengakomodir hisab dan rukyat, meski tdk secara konvensional. Bias atau tdk tergantung cara pandang masing2, setiap org memang tdk lepas dari paradigma yg melekat dlm dirinya. Penilaian yg sama bisa diberikan kpd siapa saja, sesuai paradigma org yg menilai. Sy tdk paham bias ormas mana yg dimaksud? Padahal sy mendukung RJ 2017 utk diterapkan. Hanya, jika dihadapkan dgn putusan Turki sy lbh optimis dgn putusan ini dgn segala pertimbangan dan plus minusnya.

TD:

Bias pemikiran tampak dg mengabaikan kepentingan pengamal rukyat. Bagaimana pun, pengamal rukyat memerlukan konfirmasi rukyat utk menetapkan awal bulan yg terkait dg ibadah. Artinya, markaz lokal perlu diperhatikan. Kalau pun lokasinya jauh dari markaz yg digunakan, konsep matla tetap berlaku.

Tentang Otoritas Kalender

AB:

Untuk poin OKI,

Jika merujuk konteks RJ 2017, yg tertera dlm diktum putusan adalah OKI sbg otoritas. Jika dlm skup regional Asia tenggara MABIMS dpt dijadikan otoritas, maka akan berpotensi melahirkan otoritas2 lain sesuai region (Eropa, Amerika, Asia Pasifik, dll). Mnrt sy ini akan rancu dan ambigu, dan sejak lama sy menolak adanya otoritas dlm kalender Islam global.

Pertanyaan nya lagi, apakah saat ini OKI sdh tau, atau sdh diberi tau bahwa ia diminta menjadi otoritas?

TD:

Konsepnya adalah berjenjang. Dari nasional dan regional. Itu konsep realistis dg bersatu dulu di tingkat nasional dan regional. Regional lain diserahkan kebijakan masing2. Kita tdk bisa mengupayakan kesepakatan global, kalau nasional dan regional blm bersepakat.

Ttg OKI, seingat saya dulu sdh diusulkan utk dikirimi surat. Realisasinya saya blm tahu.

AB:

“Konsepnya adalah berjenjang. Dari nasional dan regional”.

Hemat sy ini ‘tafsir’ atas poin2 RJ, sebab di seminar tdk ada pembicaraan seperti itu, terlebih itu arena internasional, bukan nasional. Ya, boleh2 saja ditafsiri sprti itu.

Utk poin nasional, regional, global. Sejauh ini sy tdk mendukung konsep bertahap/berjenjang, sebelumnya sdh sy kemukakan alasannya, sepertinya tdk prl disampaikan lg.

TD:

Silakan tdk setuju. Tetapi, itulah strategi realistis yg perlu diupayakan dlm mewujudkan unifikasi kalender hijriyah. Suatu konsep yg ditawarkan perlu strategi implementasinya. Tanpa strategi implementasi, konsep hanya jadi gagasan yg tdk implementatif.

Ummat menunggu unifikasi kalender utk menjamin ketenteraman beribadah. Kita wajib berbuat sesuatu, bukan sekadar berwacana.

AB:

Tdk setuju/tdk perlunya otoritas berdasar analisis, bukan wacana. Sy sdh kemukakan alasannya, bukan sekedar tdk setuju. Diantara alasannya: otoritas dlm bentuk lembaga punya potensi kehilangan legitimasi seiring waktu dan dinamika dunia, bisa juga suatu saat lembaga itu akan bubar, apalagi jika terbias politik, dll. Andai otoritas itu ada, apa tugasnya?

Tdk benar dlm sejarah kalender selalu dikaitkan dgn otoritas tertentu, yg benar terkait tokoh dan momentum tertentu. Khalifah Umar pencetus, bukan otoritas, paus Gregorius momentum krn dicetus di eranya. KIG Turki tdk ada otoritas, tdk ada dlm diktum putusan. Turki hanya tuan rumah, bukan otoritas.

TD:

Kalender di mana pun pasti ada otoritasnya. Tdk bisa sembarangan orang membuat kalender, lalu mengumumkan utk rujukan publik. Silakan berikan contoh sistem kalender tanpa otoritas. Kalender Sunda, tanpa otoritas yg menjaganya, akhirnya punah.

Khalifah Umar menginisiasi Kalender Hijriyah dg otoritas. Putusan rujukan saat hijrah adalah hasil musyawarah dari berbagai alternatif. Khalifah yg memutuskan dg otoritasnya.

Reformasi kalender Masehi 1582 diusulkan oleh astronom. Tetapi diumumkan berlaku publik oleh otoritas saat itu, Paus Gregorius. Di Inggris dg otoritas Raja tdk menerapkan kalender Gregorian sampai 1792.

Pergantian otoritas wajar. Di Inggris kemudian mengikuti otoritas Roma dg sistem Gregorian. Saat ini otoritasnya bergeser ke lembaga ilmiah yg mengawal keputusan lompatan detik (second leap).

KIG Turki otoritasnya bersifat nasional. Jadi kalendernya terbatas berlaku di Turki. Mereka tdk bisa mengumumkan berlaku global, karena pesertanya bukan perwakikan pemerintah. Kalau pun Muhammadiyah mengadopsinya, sesungguhnya itu mengadopsi kalender Turki, bukan kalender global karena baru Turki yg memberlakukan. Turki pun tdk punya otoritas utk mengajak negara2 lain.

RJ2017 merekomendasikan OKI sbg otoritas global. Tentu saja dukungan (atau penyempurnaan atau penolakan) akan datang pd level pemerintah. Indonesia dan negara2 MABIMS sbg sponsornya, mestinya harus menerapkan terlebih dahulu. Jadi, otoritas mau tdk mau harus berjenjang, karena otoritas terkait juga dg kewilayahan.

AB:

– Silahkan saja mengklaim kalender di mana pun pasti ada otoritasnya .

– kalender Masehi saat ini siapa otoritas nya? Apa nama lembaganya? Apa tugasnya?

– SALAH KAPRAH menyatakan KIG Turki otoritasnya nasional. Bahwa pasca muktamar negara Turki yg menerapkan itu pilihan dan bentuk konsistensi sbg tuan rumah. Sama halnya dgn RJ yg pasca rekomendasi tak satupun negara yg menerapkan nya, termasuk tuan rumahnya.

TD:

– Kalender Masehi prinsip dasarnya sdh ditetapkan oleh Paus Gregorius yg dikenal sbg kalender Gregorian pd 1582. Saat ini akurasinya diatur oleh lembaga internasional yg memantau rotasi bumi. Pd awal tahun tertentu ada lompatan detik (leap second) yg diumumkan oleh lembaga tsb. https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Earth_Rotation_and_Reference_Systems_Service

– Setelah saya browsing, ternyata konsep KIG Turki 2016 juga tdk diterapkan di Turki. Turkish Presidency of Religious Affairs (semacam Kementerian Agama) sbg otoritas kalender Islam Turki dg kriteria yg berbeda dari KIG 2016. https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/diyanetcalendar.htm

Tentang Kendala Unifikasi Kalender Islam

SA:

TD:

Kita semua sdh tahu ada kendala tsb. Itu sebabnya pd RJ2017 direkomendasikan solusinya. (1) masalah sospol terkait dg otoritas dan keragaman ormas Islam. Solusinya harus ada otoritas yg mengatasi semua ormas Islam. Pemerintah mesti dijadikan sbg otoritas tunggal di tingkat nasional yg bisa dikembangkan utk otoritas kolektif regional dan global. (2) Pemahaman fikih tdk bisa diubah dan jangan dipaksakan berubah. Titik temu “kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal” adalah titik temu faham rukyat dan faham hisab. (3) Dikhotomi kalender murni hisab dan kalender terkait rukyat tdk terpisahkan dari perbedaan faham fikih. Solusinya, titik temu kriteria imkan rukyat. Pd RJ2017 diusulkan kriteria [3-6,4]. (4) Konsep hilal perlu difahami fisisnya, bukan sekadar hisab posisinya. Hilal adalah fenomena ketampakan yg terkait kontras tebal hilal dan gangguan cahaya syafak. Karenanya, rumusan kriteria harus mempertimbangkan tebal hilal (biasanya dg parameter elongasi) dan gangguan syafak (biasanya dg parameter tinggi).

SA:

Betul, persoalannya jawaban jenengan ini sangat subjektif dan respons sesaat.  Akibatnya tidak implementatif.

Seingat saya beberapa tahun yang lalu jenengan tim penyatuan kalender Islam (Masjid Salman), apa hasilnya? dan tahun kemaren LAPAN mengirim Surat No. B/809/SA.00.01/04/2020 tertanggal 21 April 2020 (kalender hijriah tidak dicantumkan) kepada Menteri Agama, MUI, dan Ormas-ormas, apa respons mereka?

Saya memahami niat jenengan baik dan mulia tetapi metode penyampaian jenengan kurang asertif sehingga tidak implementatif ( at-Tariqah wa al-Maddah Muhimmatan).

Ini perlu menjadi renungan bersama.

Oleh karena itu sejak awal dikatakan untuk mewujudkan penyatuan kalender Islam langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyamaan persepsi tentang konsep kalender Islam. Selama ini jenengan menganggap tidak penting, apa iya?

Demikian pandangan saya semoga bermanfaat.

TD:

Proses itu panjang. Gagasan dan surat saat ini tdk harus ada hasilnya segera. Saya pun hanya bagian kecil dari gerakan utk mencari titik temu demi unifikasi kalender hijriyah. Namun saya optimis, itu bisa segera terwujud. Apa indikasinya? Dialog makin terbuka, termasuk di media sosial. Generasi muda semua ormas makin terbuka dg beragam informasi. Tdk terbatas info dan dokrin dari ormasnya. Pola pikir kaku ala para senior mereka mulai ditinggalkan.

Dulu saya masih mendengar  para tokoh senior pengamal hisab (dlm pertemuan yg saya hadiri) masih mengatakan “utk apa rukyat, ganti rukyat bil fi’li/bil ‘ain dg rukyat bil ‘ilmi”.

Lalu bergeser, beberapa tokoh ormas pengamal hisab turut dlm kegiatan rukyat. Lalu tokoh2 mudanya banyak belajar astronomi dan mulai mengenal teleskop. Pola pikirnya ttg rukyat tdk lagi sekaku seniornya yg dulu anti-rukyat (dulu ada yg secara eksplisit menyebutkan hal itu kpd saya). Sementara dari ormas  pengamal rukyat, kini banyak  yg mahir ilmu hisab.

Penyamaan persepsi konsep kalender Islam tdk penting? Bukannya tdk penting. Itu sangat penting. Namun kini bukan lagi saatnya merumuskan konsep, tetapi mengimplematasikan konsep.

Th 1978 sdh ada konferensi ttg kalender Islam di Istanbul yg melahirkan kriteria (5-8). Lalu disusul berbagai konferensi di Arab, Malaysia, dan tempat lainnya. Th 1980-an Ilyas memublikasikan gagasan2 ttg kalender Islam dlm program IICP (International Islamic Cakendar Program). Awal 2000-an Odeh juga publikasi  ttg konsep kalender Islam yg dikaitkan  dg rukyat dlm program ICOP (International Crescent Observation Program).

Selain konsep kalender zona tunggal, juga sempat diusulkan konsep bizonal. Konsep2 itu umumnya berupaya mengintegrasikan rukyat dan hisab dg kriteria visibilitas hilal atau imkan rukyat. Konsep bizonal digagas, karena single zonal berpotensi kontradiksi dg rukyat.

SA:

Terima kasih, saya merasa jawabannya berputar-putar tidak merespons inti persoalan. Padahal kalau fokus pada persoalan yang diajukan, kita bisa belajar banyak sekaligus mengevaluasi cara kerja yang dilakukan. Dengan harapan langkah ke depan lebih baik.

Dalam kehidupan perubahan adalah sebuah keniscayaan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Kita semua Insya 4JJI mengalaminya, termasuk jenengan. Hanya saja jenengan masih “malu” mengatakannya.

Maksud saya bukan terkait kalender zonal, bizonal, dan global. Penyamaan persepsi konsep kalender Islam yang dimaksud adalah menyamakan pandangan terkait fungsi kalender Islam. Apakah hanya terkait ibadah, hanya terkait mu’amalah, atau terkait keduanya.

Kalau pemahaman konsep ini sudah sama tinggal memilih model nasional, regional, atau global. Sepatutnya ini menjadi catatan bersama terutama memperhatikan kasus perbedaan awal Safar 1443 H.

TD:

Kalau inti masalah yg dikehendaki adalah “menyamakan pandangan terkait fungsi kalender Islam”, itu sdh jelas terjawab. Bahwa kalender Islam/hijriyah yg dikehendaki unifikasinya adalah kalender yg bisa digunakan utk ibadah. Apa indikasinya? Setiap kita berbicara kalender Islam selalu berbicara ttg dalil fikih. Masalah perbedaan kalender juga selalu muncul terkait dg penentuan waktu ibadah (awal Ramadhan, Idul fitri, puasa Arafah, dan Idul Adha), bukan pd bulan2 lainnya.

Pentingnya Kesepakatan

SA:

Kasus awal Safar 1443 H ini menunjukkan bahwa kriteria tidak menjamin adanya penyatuan. Meskipun sering disebut salah satu syarat implementasi kalender Islam adalah adanya kriteria yang tunggal dan  mewacanakan perlu memperhatikan pelaku rukyat. Dengan kasus seperti hari ini kriteria apa lagi yang perlu dirumuskan?

TD:

Kata kuncinya, “kesepakatan” pd kriteria tunggal blm tercapai. Kalau LF PBNU sdh sepakat dg kriteria imkan rukyat, mestinya dlm kondisi rukyat tdk berhasil, awal bulan bisa ditetapkan besok. Itu juga termuat di fatwa MUI  1981. Tetapi, kita tdk bisa memaksa mereka mengikuti hisab imkan rukyat. Sama halnya kita tdk memaksa Muhammadiyah meninggalkan kriteria WH beralih ke IR.

Jadi, saat ini yg sdg diupayakan adalah mengupayakan titik temu, khususnya di antara 2 ormas besar NU dan Muhammadiyah.

Harus ada sikap legowo:

– Semua ormas bersepakat pd kriteria tunggal, misalnya kriteria RJ2017.

– Muhammadiyah legowo menggunakan kriteria RJ2017 dg markaz wilayah barat Indonesia/Asia Tenggara.

– NU juga legowo menggunakan keputusan hisab kriteria RJ2017 ketika rukyat bil fi’li tdk berhasil (diganti “rukyat bil ‘ilmi).

Kita bisa mewujudkan kalender Islam tunggal, kalau semua legowo menuju titik temu.

SA:

Jika kata kuncinya adalah kesepakatan maka pertanyaan yang dapat dimunculkan, mengapa dikatakan dalam dunia sains tidak mengenal istilah ontologi. Apa iya? Padahal dalam filsafat sains istilah ontologi menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Begitu pula pernyataan yang menyebutkan bahwa dalam pemaknaan sains, tidak ada multitafsir. Bagaimana dengan sains hilal, khususnya konsep imkanur rukyat yang sangat dinamis. Awalnya  mempertimbangkan umur bulan, kemudian ketinggian hilal + azimut antara Bulan dan Matahari, era berikutnya ketinggian hilal dan lebar hilal, dan sejak 1981 Ilyas mempertimbangkan ketinggian hilal dan elongasi.  Saat ini konsep terakhir yang banyak dikaji dan dirujuk untuk membangun sebuah sistem kalender Islam yang mapan, seperti hasil Turki 2016/1437 dan Rekomendasi Jakarta 2017/1438.

Wa Allahu A’lam

TD:

Saya jelaskan ya:

– Dlm masalah hilal, sains menawarkan kriteria. Aspek “kesepakatan” utk memilih satu dari sekian alternatif kriteria di luar konteks sains. Dlm disiplin “sains”, kita tdk berbicara ttg filsafat sains (estimologi, dll), tetapi langsung menerapkan “metode ilmiah”. Bila memenuhi kaidah metode saintifik (mulai dari rumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data/teori, analisis, kesimpulan, sampai uji ulang dg berbagai kondisi), itulah hasil yg sahih secara saintifik.

– Beragam kriteria bukan berarti multitafsir. Dlm sains tdk perlu ada kesempatan, kecuali diperlukan definisi yg diperlukan sains (misalnya, definisi “planet” yg akhirnya mengeluarkan pluto dari klasifikasi “planet”). Kesepakatan kriteria visibilitas hilal tdk diperlukan oleh sains, tetapi diperlukan ummat Islam dlm membuat kalender atau menentukan waktu ibadah.

AB:

– Dgn mengusung KIG, Muhammadiyah sebenarnya sdh secara otomatis mengakomodir imkan rukyat (global), dan secara otomatis juga akan meninggalkan WH.

– Dgn kasus Safar kali ini (ikhbar, istikmal NU), sy melihat statemen yg disampaikan sdh lbh ‘di tengah’ krn menyorot dua pihak, tdk sprti sebelumnya yg hanya menyorot satu pihak.

TD:

Imkan rukyat global blm memenuhi pendapat umum di kalangan pengamal rukyat. Bagi pengamal rukyat, IR mestinya kompatibel dg hasil rukyat lokal atau memenuhi konsep rukyat wilayatul hukmi.

Saya sejak awal (1980-an saat mhs astronomi) berada di tengah, mengupayakan titik temu pengamal rukyat dan pengamal hisab. Silakan baca seluruh tulisan saya di blog, adakah yg mementingkan salah satu pihak? Kebetulan saya tdk berafiliasi dg salah satu ormas. Semuanya saya anggap setara dan wajib dihormati.

AI:

Intinya adanya kesepakatan dulu … mau kriteria apapun … pondasi kesepakatan … apapun kriteria tentu ada kelemahannya..sehingga kesepakatan yg menjadi pondasi awalnya

SA:

Betul Kyai “kesepakatan” atau dalam terminologi usul fikih disebut ijmak sebagai kunci mewujudkan penyatuan. Persoalannya kenapa sampai hari ini belum terwujud? Inilah tugas bersama mendiagnosa dan mencari jawabannya.

Oleh karena itu perlu kerja yang sistematis dan terukur. ADFI bisa berkontribusi secara maksimal sesuai kapasitas keilmuan yang dimiliki. Selama ini ada “kecenderungan” tergesa-gesa dan evaluasi (monev) yang dilakukan kurang substantif.

TD:

Ya, kata kuncinya “kesepakatan”. Di dlm Rekomendasi Jakarta 2017 ada 3 hal yg direkomendasikan:

– Kriteria (3-6,4]

– Batas tanggal: International Date Line.

– OKI sbg otoritas global. Karena OKI adalah organisasi antar-pemerintah, itu bermakna di tingkat regional pun organisasi antar-pemerintah sbg otoritas. MABIMS bisa jadi otoritas regional. Di tingkat nasional Pemerintah RI sbg otoritas.

Upaya menuju kesepakatan bisa bertahap:

– Kesepakatan garis tanggal mudah diterima.

– Kesepakatan otoritas nasional prinsipnya bisa diupayakan dg menghilangkan ego organisasi demi persatuan dan kesatuan ummat.

– Kesepakatan kriteria terus didialogkan.

Tim Unifikasi Kalender Hijriyah bisa memfasilitasi upaya2 tsb.

**Apa kita “tergesa-gesa”?

Kalau kita telaah lahirnya Rekomendasi Jakarta 2017, itu adalah proses panjang. Fatwa MUI lahir 2004 dg rekomendasi utk membuat kriteria utk jadi pedoman bersama. Pd 2015 ada halaqoh oleh MUI bersama Kemenag. Halaqoh membentuk tim pakar yg menghasilkan naskah akademik usulan kriteria. Pd 2016 ada pertemuan teknis MABIMS yg mengusulkan kriteria baru yg sama dg usulan dlm naskah akademik. Pd 2017 ada Seminar Internasional Fikih Falak yg melahirkan Rekomendasi Jakarta 2017. Pd 2019 ada pertemuan pakar falak MABIMS yg kembali mengusulkan penerapan kriteria baru MABIMS.

**Apa monev kita kurang substantif?

Pd Rekomendasi Jakarta 2017 diusulkan hal2 substantif utk unifikasi kalender hijriyah. Bukan hanya kriteria, tetapi juga batas tanggal dan otoritas. Kalau masih ada yg kurang, silakan usulkan hal2 yg substantif.

Sekian lama Pak Susiknan menganggap ada kekurangan dlm upaya unifikasi kalender hijriyah, tetapi saya blm lihat gagasan substantif  nyatanya. Bisa diungkapkan di sini gagasan substantif Pak Susiknan dlm beberapa kalimat ringkas? Tentu sbg ilmuwan Pak Susiknan terbiasa membuat abstrak utk mengungkapkan gagasan besar Pak Susiknan, termasuk yg sdh dibukukan.

M:

Kesepakatan untuk tidak sepakat, bagian dari kesepakatan juga kah?

TD:

Itu permainan kata yg mengungkapkan keengganan bersepakat. Kadang bernuansa arogansi kebesaran ormas masing2. Padahal ummat mendambakan persatuan. Minimal tercermin dari keseragaman mengawali Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Keseragaman memberikan ketenteraman dlm beribadah. Mungkinkah? Sangat mungkin dan ada contohnya. Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei adalah contoh negara yg memberikan keseragaman nasional  yg didambakan ummat. Di negara2 itu otoritas Pemerintah mempersatukan  ummat. Di Indonesia, ormas2 mengklaim memiliki otoritas   sendiri. Ego organisasi jadi penghambat persatuan ummat.

Kalender 1443 Hijriyah dengan Beragam Kriteria

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia, Kementerian Agama

Ilustrasi Kalender Hijriyah bersama Kalender Masehi dan Kalender Jawa (dari internet)

Secara umum saat ini semua perhitungan kalender sama, karena menggunakan formulasi astronomi modern. Hal yang sering menjadi sumber perbedaan adalah kriterianya. Kriteria umum yang digunakan di Indonesia adalah

(1) kriteria Wujudul Hilal (bulan terbenam sesudah matahari dan ijtimak terjadi sebelum maghrib) yang digunakan kalender Muhammadiyah;

(2) kriteria MABIMS, terutama parameter tinggi bulan minimal 2 derajat yang digunakan di kalender taqwim standar Pemerintah dan kalender NU;

(3) kriteria LAPAN (2010) yang sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ), yaitu beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat (= tinggi bulan 3 derajat) dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat di kawasan barat Asia Tenggara yang digunakan kalender Persis. Namun untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 kalender Persis menggunakan kriteria MABIMS yang digunakan taqwin standar Pemerintah.

Analisis global menggunakan aplikasi Accurate Hijri Calculator (karya Abdul Ro’uf) dan Accurate Times (karya Mohammad Odeh) adalah cara yang paling cepat, termasuk dalam mengkaji potensi perbedaan. Berikut analisis garis tanggal bulanan selama 1443 H dengan beragam kriteria. Pada akhir tulisan dirangkumkan awal bulan selama 1443 H.

Muharram 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 8 Agustus 2021. Di Indonesia posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Muharram 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 10 Agustus 2021.

Safar 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 7 September 2021. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Safar 1443 adalah pada 8 September 2021.

Rabbiul Awal 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 6 Oktober 2021. Di Indonesia posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Rabbiul Awal 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 8 Oktober 2021.

Rabbiul Akhir 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 5 November 2021. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Rabbiul Akhir 1443 adalah pada 6 November 2021.

Jumadil Awal 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 4 Desember 2021. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal sehingga berdasarkan kriteria tersebut awal Jumadil Awal adalah 5 Desember 2021. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria MABIMS dan kriteria RJ, disimpulkan awal Jumadil Awal 1443 adalah pada 6 Desember 2021.

Jumadil Akhir 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 3 Januari 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Jumadil Akhir 1443 adalah pada 4 Januari 2022.

Rajab 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 Februari 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan MABIMS sehingga berdasarkan kriteria tersebut awal Rajab 1443 adalah 2 Februari 2022. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria RJ, disimpulkan awal Rajab 1443 adalah pada 3 Februari 2022.

Syaban 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 3 Maret 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Syaban 1443 adalah pada 4 Maret 2022.

Ramadhan 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 April 2021. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal sehingga berdasarkan kriteria tersebut awal Ramadhan 1443 adalah 2 April 2022. Dengan kriteria MABIMS, posisi bulan pada perbatasan kriteria tinggi 2 derajat. Hanya wilayah barat Jawa dan Sumatera yang tinggi bulannya sedikit di atas 2 derajat. Sebagian besar wilayah posisi bulan masih di bawah kriteria MABIMS. Ada potensi hilal tidak teramati. Jadi, dengan kriteria MABIMS, yang dikaitkan dengan potensi rukyatul hilal, awal Ramadhan 2 atau 3 April 2022. Posisi bulan belum memenuhi kriteria RJ disimpulkan awal Ramadhan 1443 adalah pada 3 April 2022.

Syawal 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 Mei 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan kriteria MABIMS sehingga awal Syawal 1443 adalah 2 Mei 2022. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria RJ. Disimpulkan dengan kriteria RJ awal Syawal 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 3 Mei 2021.

Dzulqa’dah 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 30 Mei 2022. Di Indonesia posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Dzulqa’dah 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 1 Juni 2022.

Dzulhijjah 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 29 Juni 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan kriteria MABIMS sehingga awal Dzulhijjah 1443 adalah 30 Juni 2022. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria RJ. Disimpulkan dengan kriteria RJ awal Dzulhijjah 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 1 Juli 2021.

 

Bukti Pengaruh Polusi Cahaya: Pengamatan Fajar di Banyuwangi dan Semarang

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Falakiyah, Kementerian Agama

Cahaya fajar dipotret dari pesawat terbang (Dokumentasi Pribadi)

Terkait dengan kriteria waktu shubuh, Kementerian Agama telah melakukan pengamatan kemunculan cahaya fajar di Labuan Bajo dengan menggunakan kamera DSLR dan pengukuran SQM (Sky Quality Meter). Hasilnya telah dipaparkan di blog saya ini.

Berikut ini ulasan beberapa hasil pengamatan fajar di Banyuwangi dan Semarang yang dilakukan M. Basthoni. Hasilnya menunjukkan secara jelas pengaruh polusi cahaya pada pengukuran kemunculan fajar. Basthoni adalah mahasiswa program doktor (S3) bimbingan saya di UIN Walisongo Semarang. Sebagian hasil penelitiannya telah dipaparkan di International Conference on Science and Applied Sciences (ICSAS) 2021, UNS, 6 April 2021. Makalah yang dipaparkan di ICSAS 2021 berjudul “Typology of Dawn Light Curves in High and Low Light Pollution Areas”

Data yang digunakan berasal dari pengamatan fajar menggunakan sistem otomatisasi SQM. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi yang minim polusi cahaya dan Semarang adalah lokasi yang terpolusi cahaya. Bukti polusi cahaya terlihat pada kurva cahaya hasil pengamatan SQM. Pengamatan di Yayasan Sunan Kalijaga Banyuwangi dilakukan pada 24, 25, dan 27 Agustus 2020. Sedangkan pengamatan di PPTQ Al-Ishlah Semarang dilakukan pada 25, 26, 28, dan 29 September 2020. SQM diarahkan ke ufuk timur. Di Banyuwangi, ufuk timur adalah laut yang minim polusi cahaya. Di ufuk timur Semarang ada cahaya kota. Pada saat pengamatan fajar, tidak ada cahaya bulan. Bulan telah terbenam sebelum tengah malam.

Kurva cahaya hasil pengukuran SQM di Banyuwangi dan Semarang disajikan dengan menampilkan garis ketinggian matahari (h) pada definisi fajar yang baku: Fajar astronomi pada h=-18 derajat, fajar nautika pada h=-12 derajat, dan fajar sipil pada h=-6 derajat. Kurva mendatar adalah cahaya malam sebelum munculnya fajar. Berikut ini kurva cahaya di Banyuwangi dan semarang.

Kurva cahaya pengukuran SQM di Banyuwangi
Kurva cahaya pengukuran SQM di Semarang

Untuk membandingkan secara kuantitatif, dilakukan analisis kecerlangan ufuk di Banyuwangi dan Semarang. Analisis kecerlangan cahaya ufuk yang dinyatakan dalam mpas (magnitude per arc square) ditampilkan pada tabel berikut ini. Ufuk yang tampak makin terang dinyatakan dengan nilai mpas makin kecil. Terlihat bahwa definisi fajar astronomi, nautika, dan sipil di kota Semarang bersesuaian dengan ketampakan ufuk yang lebih terang (nilai mpas lebih kecil) daripada di Banyuwangi.

Tabel hasil pengukuran kecerlangan langit dinyatakan dalam mpas (magnitude per arc square) untuk ketinggian matahari sesuai definisi baku fajar astronomi, nautika, dan sipil.

Grafis perbandingan kurva cahaya berikut menjelaskan bahwa ufuk di Semarang lebih terang (kurvanya lebih rendah) daripada di Banyuwangi. Dengan kata lain, ufuk di Semarang lebih terpolusi cahaya daripada di Banyuwangi. Tentu itu berdampak pada ketampakan fajar. Di Semarang, saat matahari berada pada posisi baku fajar astronomi, kurva cahayanya masih sama dengan kondisi malam (kurva masih mendatar). Demikian juga saat posisi baku fajar nautika. Artinya, polusi cahaya menghalangi munculnya cahaya fajar astronomi dan fajar nautika.

Perbandingan kurva cahaya hasil pengukuran SQM di Banyuwangi (atas) dan Semarang (bawah).

Munculnya fajar shadiq (fajar sebenarnya) sebagai penanda masuknya waktu shubuh dikenali dari pembelokan kurva cahaya. Cahaya fajar shadiq dihasilkan dari hamburan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Karenanya fajar shadiq tampak membentang di ufuk. Dalam hadits, kita kenal juga sebutan fajar kadzib (fajar semu) yang secara astronomi dikenal sebagai cahaya zodiak. Fajar kadzib disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antarplanet. Oleh karenanya fajar kadzib tampak menjulang seperti ekor srigala, mengikuti bidang orbit planet-planet.

Kurva cahaya hasil SQM dianalisis dengan metode fitting linier, dengan persamaan f(x) = ax + b. Hasil analisis diampilkan pada tabel berikut ini. Cahaya malam yang sekilas tampak mendatar, di Banyuwangi ternyata kurvanya makin menurun, dengan nilai gradien negatif. SQM di Banywangi berhasil merekam kemunculan cahaya redup dari cahaya zodiak atau fajar kadzib (fajar semu). Sementara cahaya malam di Semarang hanya menunjukkan polusi cahaya yang konstan. Pembelokan diketahui bila kurva cahaya mulai menyimpang dari garis atau persamaan linier tersebut. Pada tabel berikut ini ditunjukkan titik belok kurva cahaya. Terlihat bahwa fajar shadiq muncul di Banyuwangi pada ketinggian matahari h=-20 derajat. Sementara titik belok di Semarang pada saat ketinggian matahari h=-13 derajat. Polusi cahaya di Semarang telah menghalangi munculnya fajar shadiq. Fajar di Semarang baru tampak menjelang kemunculan (per definisi) fajar nautika pada ketinggian matahari h=-12 derajat.

Tabel persamaan cahaya zodiak (fajar kadzib atau fajar semu) dan polusi cahaya serta titik belok kurva cahaya.

Hasil pengukuran di Banyuwangi melengkapi pengukuran fajar di Labuan Bajo, bahwa fajar shadiq telah muncul saat ketinggian matahari h=-20 derajat. Perbandingan dengan pengukuran di Semarang membuktikan bahwa polusi cahaya sangat berperan pada hasil pengukuran yang mengklaim munculnya fajar saat posisi matahari lebih tinggi, misalnya h=-13 derajat. Jadi, data pengukuran di Labuan Bako dan Banyuwangi membuktikan bahwa kriteria waktu shubuh oleh Kementerian Agama sudah benar, tidak perlu dikoreksi.

Menuju Titik Temu Penyatuan Kalender Islam

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Artikel lengkap bisa dibaca di kumparan.com.

Prospek Kalender Islam Global: Kriteria Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tima Falakiyah, Kemenag RI

Wacana Kalender Islam Global (KIG) mengemuka saat Muktamar Muhammadiyah di Makassar 2015 dan ditindaklanjuti dengan membuat KIG 1442 H dengan menggunakan kriteria Turki 2016. Sementara Seminar Internasional Fikih Falak 2017 juga mewacanakan KIG dengan rumusan berupa Rekomendasi Jakarta 2017.

Tidak ada satu pun konsep kalender Hijriyah dan kriterianya yang sempurna. Masing-masing ada plus-minusnya. Hal yang perlu diupayakan adalah memilih konsep kalender dan kriteria yang bisa disepakati bersama berdasarkan analisis plus-minusnya.

Kalender 1442 H (rangkumannya tercantum di atas) dijadikan contoh perbandingan kriteria-kriteria yang saat ini berlaku atau diusulkan untuk diberlakukan di Indonesia. Pada tulisan ini dibahas plus-minus KIG kriteria Turki 2016 dan KIG kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

Kriteria dan Wilayah Rujukan

KIG Turki 2016 menggunakan kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat pada saat maghrib di mana pun sebelum pukul 00.00 GMT, asalkan saat terjadi ijtimak di Selandia Baru belum terbit fajar. KIG Rekomendasi Jakarta 2017 menggunakan kriteria tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat pada saat maghrib di kawasan barat Asia Tenggara. Secara skematik, garis tanggal kedua kriteria ditunjukkan pada gambar berikut ini. Garis agak mendatar menunjukkan ketinggian bulan dan garis agak tegak menunjukkan elongasi bulan pada saat maghrib.

Diagram yang mengilustrasikan kriteria Turki 2016 dan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Garis biru menunjukkan garis tanggal dengan kriteria Turki 2016 dan garis merah menunjukkan garis tanggal dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

Kedua kriteria tersebut ada plus-minusnya. Kriteria Turki 2016 merupakan kriteria optimistik, karena posisi bulan cukup tinggi (5 derajat) dan relatif jauh dari matahari (elongasi 8 derajat). Tetapi dalam tinjauan global, ketika kriteria itu terpenuhi di kawasan benua Amerika, di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara saat maghrib bulan sudah berada di bawah ufuk. Seperti terjadi pada Shafar, Sya’ban, dan Dzuqaidah 1442 H. Hal ini tentu akan menjadi masalah di Indonesia yang sudah terbiasa dengan prasyarat saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk, baik kriteria Wujudul Hilal maupun kriteria tinggi bulan 2 derajat. Artinya, kriteria Turki 2016 tidak bisa menjadi titik temu pengamal hisab dan pengamal rukyat, karena bulan yang sudah berada di bawah ufuk tidak mungkin bisa dirukyat.

Pada saat maghrib 17 September 2020 bulan sudah berada di bawah ufuk di kawasan Asia Tenggara.
Pada saat maghrib 17 September di Asia Tenggara bulan sudah berada di bawah ufuk, menurut KIG Turki 2016 besoknya (18 September 2020) sudah dianggap awal Shafar 1442 H.

Sementara kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan kriteria optimalistik, karena menggunakan batas minimal ketinggian bulan (3 derajat) dan batas minimum jarak sudut bulan-matahari (elongasi 6,4 derajat) untuk terlihatnya hilal. Wilayah rujukan kawasan barat Asia tenggara juga menjamin bulan sudah di atas ufuk pada saat magrib di wilayah paling timur. Seperti terjadi pada Syawal 1442 H.

Pada saat maghrib 11 Mei 2021 bulan telah wujud di kawasan Atlantik, sehingga berlanjut melewati garis tanggal pada maghrib 12 Mei 2020 di seluruh dunia bulan telah wujud.
Pada saat maghrib 12 September 2021 di kawasan barat Asia Tenggara sudah terpenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, di kawasan paling timur dekat garis tanggal (lihat gambar di atas) bulan sudah di atas ufuk.

Kompleksitas Perhitungan

Aturan kriteria KIG Turki 2016
Contoh perhitungan KIG Turki 2016 yang rancu.

KIG Turki 2016 selain mensyaratkan kriteria tinggi dan elongasi bulan, juga mensyaratkan “maghrib sebelum pukul 00.00 GMT” dan “asalkan saat ijtimak belum terbit fajar di Selandia Baru”. Perhitungan KIG Turki 2016 untuk Dzulqaidah 1442 (contoh di atas) menunjukkan kerancuan. Imkan rukyat yang dihitung sudah melewati pukul 00:00 GMT (tercatat pukul 03:59:22 GMT), saat maghrib di kawasan benua Amerika. Artinya prinsip kalender menjadi tidak konsisten. Lalu ditambah harus memeriksa saat ijtimak menurut waktu Selandia Baru. Ijtimak pukul 10:52:35 GMT = pukul 22:52:35 Waktu Selandia Baru. Itu menjelang tengah malam, jadi belum terbit fajar.

Aturan Kriteria KIG Rekomendasi Jakarta 2017
Contoh garis tanggal menurut kriteria KIG Rekomendasi Jakarta.

Bandingkan KIG Rekomendasi Jakarta 2017 yang tidak memberikan syarat tambahan selain kriteria tinggi dan elongasi bulan. Pada contoh garis tanggal Dzuqaidah 1442 H, terlihat di kawasan barat Asia tenggara, saat maghrib 10 Juni 2021 posisi bulan belum memenuhi kriteria. Jadi awal Dzulqaidah 1442 H ditetapkan pada saat maghrib hari berikutnya dan 1 Dzulqaidah 1442 = 12 Mei 2021.

Prospek Implementasi Menyatukan Ummat

Bagaimana dengan prospek implementasinya? Sistem kalender global mensyaratkan penerimaan di tingkat pemerintah negara-negara Islam, bukan di tingkat organisasi kemasyarakatan. Sampai saat ini hanya Turki yang mengimplementasikan KIG Turki 2016. Arab Saudi pun tidak terikat dengan kalender Turki. Padahal ada yang berharap KIG bisa menyeragamkan hari Arafah di seluruh dunia. Di Arab Saudi, penentuan hari wukuf tidak berdasarkan kalender, melainkan berdasarkan rukyat. Jadi KIG Turki 2016 tidak mungkin menjadi rujukan penentuan hari Arafah.

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 juga direkomendasikan menjadi kriteria MABIMS yang baru.

KIG Rekomendasi Jakarta 2017 dirumuskan bersama para pakar ilmu falak dari kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang menjadi anggota forum MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Pada Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019 di Yogyakarta, direkomendasikan lagi penggunaan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat. Artinya, bila kriteria tersebut disepakati untuk diadopsi, kita akan mempunyai KIG setidaknya secara regional dulu di kawasan Asia Tenggara. Hal itu bermakna, penyatuan ummat secara regional bisa tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis plus-minus konsep KIG Turki 2016 dan KIG Rekomendasi Jakarta 2017, konsep KIG Rekomendasi Jakarta 2017 mempunyai prospek lebih baik untuk diimplementasikan di Indonesia. Dari segi konsepnya lebih sederhana dan dari segi jumlah negara yang segera mengimplementasikan lebih banyak. Konsep KIG segera bisa terwujud di tingkat regional. Rekomendasi Jakarta 2017 juga merekomendasikan agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) bisa menjadi otoritas kolektif dalam implementasi KIG. Diharapkan implementasi di tingkat regional Asia Tenggara bisa disusul dengan implementasi di banyak negara-negara OKI.

Kalender 1442 H dengan Beragam Kriteria

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Falakiyah, Kementerian Agama

Ilustrasi kalender Hijriyah — dari internet

Secara umum saat ini semua perhitungan kalender sama, karena menggunakan formulasi astronomi modern. Hal yang sering menjadi sumber perbedaan adalah kriterianya. Kriteria umum yang digunakan di Indonesia adalah

(1) kriteria Wujudul Hilal (bulan terbenam sesudah matahari dan ijtimak terjadi sebelum maghrib) yang digunakan kalender Muhammadiyah;

(2) kriteria MABIMS, terutama parameter tinggi bulan minimal 2 derajat yang digunakan di kalender taqwim standar Pemerintah dan kalender NU;

(3) kriteria LAPAN (2010) yang sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, yaitu beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat (= tinggi bulan 3 derajat) dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat di kawasan barat Asia Tenggara yang digunakan kalender Persis.

(4) Selain itu Muhammadiyah mengujicobakan Kalender Islam Global dengan kriteria Turki, yaitu tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi bulan minimal 8 derajat saat maghrib di mana pun sebelum pukul 00.00 GMT, asalkan saat ijtimak di Selandia Baru belum terbit fajar.

Berikut ini analisis data astronomis berdasarkan empat kriteria tersebut untuk setiap bulannya dan pada akhir artikel diberikan rangkuman awal bulan selama 1442 H.

Muharram 1442

Pada saat maghrib 19 Agustus 2020 di Indonesia bulan sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan telah memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Muharram 1442 H = 20 Agustus 2020.

Pada saat maghrib 19 Agustus 2020 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Muharram 1442 H =21 Agustus 2020.

Pada saat maghrib 19 Agustus 2020 ada wilayah di dunia (ditunjukkan koordinatnya) yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, saat ijimak di Selandia Baru pukul 14:41:36 belum malam dan belum fajar ), sehingga 1 Muharram 1442 H =20 Agustus 2020.

Shafar 1442 H

Pada saat maghrib 17 September 2020 di Indonesia bulan belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan juga belum memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Shafar 1442 H = 19 September 2020.

Pada saat maghrib 17 September 2020 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Shafar 1442 H =19 September 2020.

Pada saat maghrib 17 September 2020 ada wilayah di dunia (ditunjukkan koordinatnya) yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, saat ijimak di Selandia Baru pukul 23:00:09 belum fajar ), sehingga 1 Shafar 1442 H =18 September 2020.

Rabbiul Awal 1442 H

Dalam tinjauan global, pada saat maghrib 16 Oktober 2020 di Indonesia bulan belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan juga belum memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat. Dalam tinjauan Indonesia, pada akhir Shafar, 17 Oktober pada saat maghrib bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan ketinggian 2 derajat sehingga 1 Rabbiul Awal 1442 H = 18 Oktober 2020.

Pada saat maghrib 17 Oktober 2020 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan telah memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Rabbiul Awal 1442 H =18 Oktober 2020.

Pada saat maghrib 17 Oktober 2020 ada wilayah di dunia (ditunjukkan koordinatnya) yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, saat ijimak di Selandia Baru pukul 07:31:00 belum malam dan belum fajar ), sehingga 1 Rabbiul Awal 1442 H =18 Oktober 2020.

Rabbiul Akhir 1442 H

Pada saat maghrib 15 November 2020 di Indonesia bulan sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan telah memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Rabbiul Akhir 1442 H = 16 November 2020.

Pada saat maghrib 15 November 2020 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Rabbiul Akhir 1442 H =17 November 2020.

Pada saat maghrib 15 November 2020 ada wilayah di dunia (ditunjukkan koordinatnya) yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, saat ijimak di Selandia Baru pukul 17:07:08 belum fajar ), sehingga 1 Rabbiul Akhir1442 H =16 November 2020.

Jumadil Awal 1442 H

Pada saat maghrib 14 Desember 2020 di Indonesia bulan belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan juga belum memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Jumadil Awal 1442 H = 16 Desember 2020.

Pada saat maghrib 14 Desember 2020 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Jumadil Awal 1442 H =16 Desember 2020.

Pada saat maghrib 15 Desember 2020 ada wilayah di dunia (ditunjukkan koordinatnya) yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, saat ijimak di Selandia Baru pukul 04:16:32 belum malam 15 Desember dan belum fajar), sehingga 1 Jumadil Awal 1442 H =16 Desember 2020.

Jumadil Akhir 1442 H

Pada saat maghrib 13 Januari 2021 di Indonesia bulan sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan telah memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat (di Pelabuhan Ratu tinggi bulan 2o 21′), sehingga 1 Jumadil Akhir 1442 H = 14 Januari 2021.

Pada saat maghrib 13 Januari 2021 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Jumadil Akhir 1442 H =15 Januari 2021.

Pada saat maghrib 13 Januari 2021 ada wilayah di dunia (ditunjukkan koordinatnya) yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, saat ijimak di Selandia Baru pukul 12:00:07 belum malam dan belum fajar ), sehingga 1 Jumadil Akhir 1442 H =14 Januari 2021.

Rajab 1442 H

Pada saat maghrib 11 Februari 2021 di Indonesia bulan belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan juga belum memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Rajab 1442 H = 13 Februari 2021.

Pada saat maghrib 11 Februari 2021 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Rajab 1442 H =13 Februari 2021.

Pada saat maghrib 12 Februari 2021 ada wilayah di dunia (ditunjukkan koordinatnya) yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, saat ijimak di Selandia Baru pukul 07:05:37 belum malam dan belum fajar ), sehingga 1 Jumadil Akhir 1442 H =13 Februari 2021.

Sya’ban 1442 H

Pada saat maghrib 13 Maret 2021 di Indonesia bulan belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan juga belum memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Sya’ban 1442 H = 15 Maret 2021. Tetapi pada konsep WH yang digunakan Muhammadiyah, ijtimak yang digunakan adalah ijtimak geosentrik yang terjadi pukul 17.23 WIB. Artinya, ijtimak terjadi sebelum maghrib. Kurva arsir merah mesti digeser memasuki wilayah Indonesia. Jadi menurut kriteria Wujudul Hilal Muhammadiyah, 1 Sya’ban 1442 H = 14 Maret 2021.

Pada saat maghrib 13 Maret 2021 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Sya’ban 1442 H =15 Maret 2021.

Data koordinat pada Kalender Islam Global dari Muhammadiyah ada kekeliruan, tetapi secara umum wilayah yang memenuhi kriteria berada di sebelah barat wilayah arsir hijau pada peta kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di atas.

Pada saat maghrib 13 Maret 2021 ada wilayah di dunia yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat — di sebelah barat wilayah arsir hijau peta Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di atas, saat ijimak di Selandia Baru pukul 22:21:06 belum malam dan belum fajar ), sehingga 1 Sya’ban 1442 H =14 Maret 2021.

Ramadhan 1442 H

Pada saat maghrib 12 April 2021 di Indonesia bulan sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan telah memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Ramadhan 1442 H = 13 April 2021.

Pada saat maghrib 12 April 2021 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Ramadhan 1442 H =14 April 2021.

Hasil perhitungan tidak menunjukkan lokasi dengan tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, tetapi sesungguhnya ada wilayah yang telah memenuhi kriteria Turki.

Pada saat maghrib 12 April 2021 ada wilayah di dunia yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat — di sebelah barat wilayah arsir hijau peta Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di atas, saat ijimak di Selandia Baru pukul 14:30:47 belum malam dan belum fajar ), sehingga 1 Ramadhan 1442 H =13 April 2021.

Syawal 1442 H

Garis tanggal pada 12 Mei 2021

Pada saat maghrib 11 Mei 2021 di Indonesia bulan belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan juga belum memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Syawal 1442 H = 13 Mei 2021.

Pada saat maghrib 12 Mei 2021 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan telah memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Syawal 1442 H =13 Mei 2021.

Hasil perhitungan tidak menunjukkan lokasi dengan tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, tetapi sesungguhnya ada wilayah yang telah memenuhi kriteria Turki.

Pada saat maghrib 12 Mei 2021 ada wilayah di dunia yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat — di sebelah barat wilayah arsir hijau peta Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di atas, saat ijimak di Selandia Baru pukul 06:59:44 belum malam dan belum fajar ), sehingga 1 Syawal 1442 H =13 Mei 2021.

Dzulqaidah 1442 H

Pada saat maghrib 10 Juni 2021 di Indonesia bulan belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan juga belum memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Dzulqaidah 1442 H = 12 Juni 2021.

Pada saat maghrib 10 Juni 2021 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Dzulqaidah 1442 H =12 Juni 2021.

Pada saat maghrib 10 Jun 2021 (waktu setempat) ada wilayah di dunia (ditunjukkan koordinatnya) yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, saat ijimak di Selandia Baru pukul 22:52:35 belum terbit fajar ), sehingga 1 Dzulqaidah 1442 H =11 Juni 2021.

Dzulhijjah 1442 H

Pada saat maghrib 10 Juli 2021 di Indonesia bulan sudah memenuhi kriteria Wujudul Hilal (ditunjukkan kurva antara arsir merah dan putih) dan telah memenuhi kriteria tinggi bulan 2 derajat, sehingga 1 Dzulhijjah 1442 H = 11 Juli 2021.

Pada saat maghrib 10 Juli 2021 di Indonesia dan kawasan barat Asia Tenggara bulan belum memenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (kurva antara arsir hijau dan merah), sehingga 1 Dzulhijjah 1442 H =12 Juli 2021.

Hasil perhitungan tidak menunjukkan lokasi dengan tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat, tetapi sesungguhnya ada wilayah yang telah memenuhi kriteria Turki.

Pada saat maghrib 10 Juli 2021 ada wilayah di dunia yang bulannya telah memenuhi kriteria Turki 2016 (tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat — di sebelah barat wilayah arsir hijau peta Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 di atas, saat ijimak di Selandia Baru pukul 13:16:34 belum malam dan belum fajar ), sehingga 1 Dzulhijjah 1442 H =11 Juli 2021.

Rangkuman kalender 1442 H

Makna Fisis Hisab Posisi Hilal dan Kriteria Imkan Rukyat

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Falakiyah, Kementerian Agama RI

Data hisab posisi hilal pada hari rukyat 23 April 2020 untuk wilayah Jakarta.

Menjelang awal Ramadhan, Syawal, dan Idul Fitri posisi bulan selalu menjadi perhatian para peminat ilmu falak atau astronomi terkait penentuan awal puasa dan hari raya. Metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan) pun banyak diperbincangkan. Saat ini hisab dan rukyat sudah dianggap setara. Hisab bisa membantu rukyat dan rukyat bisa mengkonfirmasikan hasil hisab. Namun, kadang banyak yang tidak faham dengan makna fisis data-data hisab, seolah dengan menghitung dan diperoleh data posisi hilal, selesailah penentuan awal Ramadhan, Syawal, atau Dzulhijjah. Padahal untuk sampai menyimpulkan awal Ramadhan, Syawal, atau Dzulhijjah kita masih perlu menggunakan kriteria yang disepakati.  Bagi pengamal rukyat, perlu juga memahami makna data tersebut untuk memahami kondisi hilal yang akan dirukyat.

Dua parameter pokok yang perlu diperhatikan dari data hisab adalah tinggi bulan dan elogasi (jarak sudut bulan-matahari) pada saat matahari terbenam (maghrib). Tinggi bulan terkait dengan faktor gangguan cahaya senja (cahaya syafak). Semakin rendah posisi bulan artinya gangguan cahaya syafak semakin kuat akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer. Elongasi terkait dengan tebalnya sabit bulan (hilal, crescent). Semakin dekat dengan matahari, hilal akan semakin tipis. Keberhasilan rukyat bergantung pada kontras antara kuat cahaya hilal yang sangat tipis dengan gangguan cahaya syafak. Itu sebabnya pada kriteria ada batas minimal ketinggian dan elongasi bulan agar hilal dapat terlihat dan awal bulan bisa ditentukan.

Kita ambil contoh data hisab awal Ramadhan 1441 yang dihitung dan diamati pada 23 April 2020 (gambar di atas). Di wilayah barat Indonesia tinggi bulan sekitar 3 derajat dan elongasi sekitar 5 derajat. Apa makna fisisnya? Data astronomi menyatakan rekor rukyat yang datanya dianggap sahih tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Jadi tinggi bulan sekitar 3 derajat bermakna bulan berada pada batas cahaya syafak yang umumnya mulai agak redup. Tetapi elongasi sekitar 5 derajat bermakna sabit hilal sangat tipis, lebih tipis daripada rekor pengamatan hilal. Jadi sangat mungkin sabit hilal yang sangat tipis itu tidak bisa mengalahkan cahaya syafak atau tidak mungkin dirukyat di Indonesia.

Pada saat sidang itsbat (penetapan) awal Ramadahan 1441 dilaporkan bahwa hasil rukyat pada saat maghrib 23 April 2020 dari sekitar 80-an lokasi pengamatan umumnya menyatakan hilal tidak terlihat, kecuali 3 lokasi yang melaporkan melihat hilal. Itu pun hanya enam saksi yang melihat dengan mata telanjang tanpa alat. Sedangkan tim pengamat yang menggunakan teleskop dan kamera tak satu pun yang berhasil merekam hilal. Lalu hilal apa yang dilihat para perukyat tersebut? Saya menyebutnya itu  “hilal syar’i”, yaitu hilal yang secara syar’i (hukum Islam) sah menjadi dasar keputusan sidang itsbat karena semua saksi sudah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama. Tentang hilal fisisnya perlu dibahas berdasarkan data astronomi.

Untuk memberi gambaran hilal fisis kebetulan ada laporan rukyat dari Arab Saudi disertai dengan hasil foto yang diperoleh dengan teleskop dan kemera CCD (kamera elektronik) dari situs ICOP (International Crescent Observation Project). Pengamat mengikuti posisi bulan sejak siang hari dengan menggunakan teleskop, kamera CCD, dan filter inframerah (IR) untuk menyerap cahaya biru langit. Dan alhamdulillah berhasil juga direkam pasca maghrib saat bulan berada pada ketinggian sekitar 4 derajat dan elongasi sekitar 6 derajat. Artinya, cahaya hilal mulai agak tebal sehingga cukup untuk mengalah cahaya syafak yang lebih redup. Inilah laporan di situs ICOP tersebut.

Citra sabit bulan siang hari dipotret pukul 13.34 Waktu Arab Saudi. Gangguan cahaya biru langit diserap dengan filter inframerah (IR). Citra diperoleh setelah menumpuk 42 gambar.

Hilal yang sangat tipis di ufuk barat harus mengalahkan cahaya syafak. Hilal tidak terlihat secara visual, maka digunakan teleskop yang sudah terprogram untuk mengarahkan ke posisi bulan.

 

Hilal awal Ramadhan 1441 berhasil direkam 13 menit setelah matahari terbenam. Citra hilal diperoleh dengan penumpukan 84 gambar.

Kalau kita perhatikan, citra hilal tersebut sangat-sangat tipis. Itu pun diperoleh setelah penumpukan 84 gambar. Bisa kita bayangkan citra pada satu gambar redupnya kira-kira 1/84 kalinya. Sehingga hilal tersebut sangat tidak mungkin terlihat secara kasat mata. Secara astronomi, kita boleh meragukan kesaksian hilal di Indonesia, walau secara hukum kita sah menggunakannya untuk penetapan awal Ramadhan jatuh pada 24 April 2020.

Lalu bagaimana kita memaknai kriteria awal bulan, khususnya kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal)? Kriteria adalah batasan untuk menetapkan masuk atau tidaknya posisi bulan sebagai pertanda awal bulan. Di Indonesia saat ini ada dua kriteria utama: kriteria Wujudul Hilal (tinggi bulan sekitar 0 derajat, digunakan Muhammadiyah) dan kriteria tinggi minimal 2 derajat (digunakan NU dan beberapa ormas lainnya serta Taqwim Standar Pemerintah). Dengan kriteria tersebut ada potensi seragam awal Ramadhan 1441, karena tinggi bulan sudah di atas 2 derajat. Namun kita juga bisa melihat kriteria imkan rukyat berbasis data astronomi untuk melihat potensi awal bulan secara global. Misalnya kriteria Odeh dan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

Kriteria Odeh adalah kriteria yang bersifat optimistik. Artinya, bila memenuhi kriteria Odeh hampir pasti hilal terlihat kalau cuaca cerah. Berdasar kriteria Odeh pada saat maghrib 23 April 2020 hilal tidak mungkin teramati di Arab Saudi, walau pun menggunakan alat bantu optik. Nyatanya, ada pengamat di Arab Saudi yang berhasil memotretnya seperti diulas di atas. Sedangkan kriteria “Rekomendasi Jakarta 2017” memprakirakan di Arab Saudi ada peluang hilal teramati. Itu terbukti dengan hasil pengamatan hilal awal Ramadhan tersebut di atas. Kriteria “Rekomendasi Jakarta 2017” memang merupakan kriteria yang bersifat optimalistik, yaitu berdasarkan nilai minimum data tinggi dan elongasi bulan.

Kriteria Odeh memprakirakan pada saat maghrib 23 April 2020 hilal baru teramati di sebagian besar benua Afrika dan Amerika. Di Arab Saudi hilal belum bisa teramati walau menggunakan alat bantu optik.

Kriteria “Rekomendasi Jakarta 2017” memprakirakan pada saat maghrib 23 April 2020 hilal akan teramati di sebagian besar benua Afrika dan Amerika serta Arab Saudi dan sebagian Eropa.

Surat LAPAN: Pertimbangan Sains Antariksa untuk Penyatuan Kalender Islam (2)

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Kepala LAPAN

Setelah dirumuskan Rekomendasi Jakarta 2017, pada 2018 LAPAN berkirim surat kepada Menteri Agama, Ketua MUI, dan Ormas-ormas Islam, terutama Muhammadiyah, NU, dan Persis.  Dengan perubahan kabinet dan pimpinan MUI serta ormas-ormas Islam, LAPAN memperbarui surat pertimbangan sains antariksa untuk penyatuan kalender Islam.

Ini versi pdf surat dimaksud untuk bisa diunduh: Surat Dinas ke Kemenag-2-Penyatuan Kalender Islam

Ayo Kita Cari Titik Temu untuk Penyatuan Kalender Islam

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Falakiyah, Kementerian Agama RI

Suasana tanpa perbedaan awal Ramadhan, idul fitri, dan idul adha, setidaknya antara ormas-ormas besar (NU-Muhammadiyah) dan kalender pemerintah, kita rasakan sejak 1437 H/2016 insya-a Llah sampai 1442 H/2021 . Dalam suasana damai seperti itu kita tidak diam. Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas-ormas Islam terus berupa mencari titik temu. Terutama di kalangan pakar hisab rukyat.

Beberapa upaya telah dilakukan

Merujuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004, pada Agustus 2015 telah  dilaksanakan Halaqoh “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah” oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam bersama Kementerian Agama RI di Jakarta. Fatwa No 2.2004 tersebut merekomendasikan “Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Ment eri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait”. Halaqoh tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan Pakar Astronomi untuk penentuan kriteria awal bulan Hijriyah untuk disampaikan kepada MUI sebelum Munas 2015. Tim pakar astronomi berhasil merumuskan Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomi Penentuan Awal Bulan Hijriyah. Naskah akademik itu disiapkan untuk dibahas dalam Munas MUI 2015, namun belum bisa diterima. Namun substansinya telah dibawa ke pertemuan teknis MABIMS yang akhirnya disepakati secara teknis MABIMS pada 2016.

Pada November 2017 diadakan Seminar Internasional yang dihadiri perwakilan Ormas-ormas Islam Indonesia dan perwakilan internasional dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Yotdania. Akhirnya dirumuskan Rekomendasi Jakarta 2017. Substansi usulan kriteria yang bahas di naskah akademik yang semula disiapkan untuk Munas MUI kemudian dijadikan sebagai substansi proposal penyatuan kalender Islam global untuk Seminar Internasional Fikih Falak 2017.  Alhamdulillah pada seminar internasional itu telah dirumuskan Rekomendasi Jakarta 2017.  LAPAN kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Ormas-ormas Islam dengan memberikan pertimbangan sains antariksa untuk penyatuan kalender Islam.

Selanjutnya Oktober 2019 diselenggarakan Pertemuan Pakar Falak MABIMS di Yogyakarta. Salah satu rekomendasinya adalah mewujudkan penyatuan (unifikasi) kalender hijriah mengikuti kriteria MABIMS yang baru (tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat), sebagaimana juga diusulkan di Rekomendasi Jakarta 2017.

Rekomendasi Jakarta 2017 berisi 3 hal pokok:

  1. Kriteria tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat, secara singkat sering disebut kriteria (3-6,4). Rujukannya Asia Tenggara bagian barat, yang sama dengan kawasan barat Indonesia.
  2. Kalender bersifat global dengan garis batas tanggal internasional.
  3. Ada otoritas tunggal: di tingkat nasional mestinya Pemerintah, di tingkat regional ada forum MABIMS, dan di tingkat global ada Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Berikut ini adalah jawaban atas pertanyaan beberapa pihak tentang rencana implementasinya:

Bagaimana implementasi bagi pengamal rukyat? Dan bagaimana pula bagi pengamal hisab?

Kriteria ini mengadopsi rukyat dan hisab. Artinya, kriteria digunakan untuk membuat  kalender yang jelas berbasis hisab. Rukyat tetap dilaksanakan pada 29 qamariyah. Untuk penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzuhijjah tetap diadakan itsbat (penetapan) oleh Pemerintah sebagai otoritas tunggal. Isbat tidak harus dengan sidang besar, dapat pula cukup Menteri Agama, perwakilan MUI, dan perwakilan pakar astronomi seperti yang dilaksanakan di Mesir. Itsbat memang diperlukan oleh para pengamal rukyat untuk penetapan hasil rukyat. Sementara bagi pengamal hisab, kalender bisa menjadi rujukan penentapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Kalau kriterianya sama, insya-a Llah hasil itsbat akan sama dengan kalender.

Bagaimana bila bulan sudah pada posisi diatas kriteria (3-6,4) tetapi rukyat gagal semua?

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pada sidang isbat untuk penetapan awal Ramadhan 1407/1987 dengan didukung Fatwa MUI No. Kep/276/MUI/VII/1981 pertama kali membolehkan penetapan awal bulan berdasarkan hisab saja bila bulan sudah imkan rukyat (mungkin dirukyat), walau hilal tidak terlihat. Tetapi berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir, ketika bulan sudah di atas kriteria ada saja perukyat yang mengaku melihat hilal dan disumpah. Itu secara syar’i sah.

Bagaimana bila posisi bulan di bawah kriteria, namun ada yang mengaku melihat hilal?

Sesuai pedoman Nahdhatul Ulama (NU) sebagai pengamal rukyat, laporan rukyat akan ditolak jika secara hisab dinyatakan bahwa saat itu hilal ghairu imkanur rukyat, yaitu tidak memenuhi kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal).

Bagaimana mengupayakan titik temu polarisasi pendapat di masyarakat?

Di masyarakat sering terjadi polarisasi antara dua ekstrem:

– Kutub ektrem 1, ingin penetapan awal bulan berdasarkan rukyat, kalau pun sudah ada kalender.

– Kubu ekstrem 2, ingin kalender tidak dikaitkan dengang rukyat.

Rekomendasi Jakarta 2017 sesungguhnya berupaya  menuju titik temu:

– Kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) yang digunakan mempertemukan hisab dan rukyat. Sedapat mungkin hasil rukyat akan sama dengan kalender karena menggunakan data rukyat jangka panjang secara global. Kriteria dinaikkan dari minimal ketinggian 2 derajat menjadi 3 derajat, berdasarkan alasan-alasan ilmiah yang sahih.. Tidak ada kesaksian yang sahih untuk ketinggian bulan kurang dari 3 derajat. Jadi kriteria bisa digunakan untuk menolak kesaksian yang meragukan. Kriteria ditambah dengan syarat elongasi (jarak sudut bulan-matahari) 6,4 derajat yang menjamin hilal cukup tebalnya dan secara umum pasti sudah di atas ufuk sehingga menghindari kesaksian hilal fiktif.

– Kriteria (3-6,4) secara umum juga mengakomodasi kriteria Wujudul Hilal yang markaznya digeser dari Yogyakarta kegari tanggal internasional ( IDL), karena tinggi 3 derajat di Indonesia Barat secara umum bermakna hila sudah wujud di IDL. Jadi kalau pun diinginkan kalender yang tidak dikaitkan dengan rukyat, boleh juga kalender yang dibuat berdasarkan kriteria (3-6,4) setara dengan criteria Wujudl Hilal dengan menggunkan rujukan IDL.

 

Mari kita semua mencari titik temu dari perbedaan yang ada, termasuk yang ekstrem yang tampaknya sulit disatukan. Kalau pun usulan titik temu yang diusulkan Rekomendasi Jakarta 2018 dianggap ada kekurangannya, ayo sama-sama kita sempurnakan untuk kita sepakati.

Pergeseran “paradigma rukyat ke hisab” dengan adanya kalender sebagai rujukan bersama, perlu diingat bahwa itu tidak berarti tidak perlu rukyat. Apalagi ada pengamal rukyat yang menganggap rukyat awal Ramadhan dan Syawal adalah ta’abudi (bagian dari ibadah) karena perintahnya “shuumu li ru’yatihi” yang berbeda dengan dalil waktu-waktu shalat.

Titik temu yang diambil adalah hisab dengan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal). Kriteria imkan rukyat adalah kriteria yang didasarkan pada rukyat jangka panjang. Hasilnya diharapkan akan sama dengan rukyat. Artinya, pengamal rukyat bisa mengambil keputusan berdasarkan kriteria tersebut bila rukyat gagal (seperti fatwa MUI 1981), bukan dg cara istikmal. Seperti yang dilakukan pengamal hisab hanya mendasarkam pada kalender yang sudah ditetapkan. Sementara pengamal hisab menuju titik temu dengan mengubah kriterianya dengan mempertimbangkan data rukyat jangka panjang tsb.

Mengubah faham fikih bisa seumur satu generasi, berharap dari generasi baru yang lebih terbuka pemikirannya. Faham fikih adalah keyakinan yg tidak bisa berubah dengan debat ilmiah dan pengkajian dalil. Tidak mungkin pengamal rukyat berubah cepat menjadi pengamal hisab juga, sama halnya pengamal hisab tidak mungkin berubah cepat menjadi pengamal rukyat juga. Hal yang bisa dilakukan adalah mencari titik temu. Hisab denga kriteria imkan rukyat adalah titik temu antara pengamal rukyat dan pengamal hisab. Masing-masing tetap melaksanakan keyakinan fikihnya, namun dengan beberapa kompromi. Kompromi yang perlu dilakukan adalah

– pengamal rukyat agar mau menerima kriteria yang berdasarkan data rukyat jangka panjang pada saat rukyat tidak berhasil padahal bulan sudah memenuhi kriteria, bukan dengan istikmal (menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari),

– pengamal hisab agar bergeser pada kriteria yang mempertimbangkan visibilitas hilal, bukan sekadar wujudnya bulan.

 

Otoritas Tunggal

Kalau kita masing-masing bertahan dengan pendapat masing-masing, ya kalender Islam pemersatu hanya sekadar impian. Adakah jalan keluarnya, sebelum ada kesepakatan kriteria? Ayo masing-masing otoritas ormas Islam mulai mengkaji menuju kesepakatan otoritas tunggal dulu, sambil kita mencari kriteria yg bisa disepakati. Sesuai fatwa MUI No. 2/2004, umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Otoritas tunggal sesungguhnya sudah dipraktekkan di Arab Saudi saat ibadah haji. Apa pun fahamnya, ternyata semua ummat Islam mengikuti keputusan otoritas tunggal Arab Saudi dalam penentuan hari wukuf. Kira-kira seperti itulah peran Pemerintah sebagai otoritas tunggal di Indonesia untuk ibadah yang bersifat masal, yaitu dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

 

Langkah Nyata Menuju Titik Temu

Diskusi formal sudah sering difasilitasi Kementerian Agama dan diskusi semi-formal sudah juga dilakukan internal Ormas-orma Islam. Diskusi informal yang lepas dan jangka panjang para pakar falak atau hisab rukyat, antara lain melalui grup WA. Langkah tersebut sudah tepat. Selanjutnya bagaimana agar upaya menuju titik temu bisa direalisasikan sampai terwujud Kalender Islam Pemersatu?

  1. Langkah awal yang sudah dilakukan adalah diskusi antar-pakar falak, yang mengintegrasikan dalil fikih dan sains. Diharapkan diskusi tersebut mengerucut menghasilkan titik temu. Para pakar sesungguhnya diharapkan ummat untuk memberi solusi. Kita perlu kejernihan dan keterbukaan pikiran demi ummat.
  2. Dari diskusi tersebut diharapkan ada draft kesepakatan. Draft kesepakatan teknis-ilmiah-syar’i selanjutnya dibawa untuk diskusi di tataran pengambil kebijakan di masing-masing Ormas Islam. Pasti masih ada pro-kontra internal. Tetapi, kita berharap bukan penolakan tanpa solusi. Diharapkan di tingkat Ormas ada usul penyempurnaan.
  3. Usul penyempurnaan dibahas lagi di tingkat diskusi pakar utk dapat solusi. Proses iterasi pakar-ormas semoga bisa berjalan lewat perwakilan pakar dari ormas-ormas.
  4. Draft titik temu kita finalisasi dengan peran Pemerintah. Kementerian Agama perlu memfasilitasi pertemuan besar yang melibatkan para pakar perwakilan ormas Islam dan para pengambil kebijakan ormas (Ketua umum, Sekjen, dan Ketua bidang yang menangani hisab rukyat). Semoga ada kesepakatan.
  5. Draft kesepakatan yang dicapai tersebut dibawa lagi ke pertemuan besar ormas, semacam muktamar, untuk disepakati di tingkat Ormas. Setelah itu bisa jadi kesepakatan nasional yang bisa diadopsi Kementerian Agama.

Rekomendasi Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019 di Yogyakarta

Salah satu capaian penting dalam upaya mewujudkan panyatuan (unifikasi) kalender Islam adalah dirumuskannya Rekomendasi Jakarta 2017. Pada pokoknya, Rekomendasi Jakarta 2017 berisi tiga hal penting: (1) kesepakatan kriteria baru untuk awal bulan kalender Islam, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan 6,4 derajat, (2) kesepakatan Batas Tanggal Internasional sebagai batas tanggal kalender Islam, dan (3) kesepakatan adanya otoritas tunggal untuk penetapan kalender Islam.  Kesepakatan kriteria tersebut kembali ditekankan pada Pertemuan Pakar Falak MABIMS (Forum Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) di Yogyakarta , 8-10 Oktober 2019. Berikut ini enam rekomendasi pertemuan pakar falak tersebut, salah satunya menegaskan kembali kesepatan kriteria baru MABIMS (tinggi bulan minimal 3 derajat, elongasi bulan 6,4 derajat):

Hasil lengkap Pertemuan Pakar Falak MABIMS 8-10 Oktober 2019 dalam versi pdf: Minit Pertemuan Pakar Falak MABIMS-Yogya-Okt 2019