Pertimbangan Sains Antariksa untuk Kalender Islam Indonesia

LAPAN

LAPAN turut memberikan solusi masalah perbedaan kalender Islam di Indonesia. Substansi perbedaan bukan lagi masalah fikih yang menjadi ranahnya para ulama. Substansi persoalan sudah bergeser ke masalah kalender yang menjadi ranahnya sains. Maka LAPAN pun memberikan pertimbangan sains antariksa untuk kalender Islam Indonesia.

Menjelang Ramadhan 1436, LAPAN mengirim surat kepada Menteri Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PB Nahdlatul Ulama, dan Ketua PP Persatuan Islam, dengan tembusan kepada Menristekdikti. Surat saya tandatangani sebagai Kepala LAPAN bertanggal 12 Juni 2015. Sebagai bagian edukasi publik terkait dengan peran sains antariksa secara umum dan peran LAPAN secara khusus bagi masyarakat, berikut ini dokumentasi isi surat tersebut (dengan penyesuaian format):

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAPAN menyelenggarakan fungsi antara lain (a) penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya dan (b) penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Terkait dengan penggunaan kalender Islam di masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan karena masih terbukanya perbedaan (khususnya Idul Fitri dan Idul Adha 1436/2015) di antara ormas-ormas Islam, LAPAN dengan ini menyampaikan beberapa pertimbangan ilmiah berdasarkan sains antariksa:

  1. Sistem kalender adalah produk sains antariksa (astronomi) dari hasil pengamatan jangka panjang gerak benda-benda langit yang diformulasikan dalam rumusan posisi bulan dan matahari. Saat ini formulasi perhitungan astronomis tersebut telah disusun dalam berbagai perangkat lunak yang mudah diakses masyarakat.
  2. Interpretasi sains bersifat umum, tidak bisa hanya berlaku untuk suatu kelompok. Dengan demikian, interpretasi data astronomis adalah bersifat global. Interpretasi sepihak yang tidak sesuai dengan kaidah sains, tidak boleh dianggap sebagai interpretasi sains-astronomis.
  3. Sistem kalender yang mapan selalu mensyaratkan tiga hal utama: (a) adanya otoritas tunggal yang menjaganya, (b) adanya kriteria tunggal yang disepakati, dan (c) adanya batas wilayah. Tiga syarat itu terpenuhi pada kalender internasional (Masehi), walau awalnya tidak mempunyai otoritas dan kriteria yang tunggal. Kalender Islam Indonesia belum bisa menjadi sistem kalender yang mapan (sehingga berpotensi terjadi perbedaan keputusan) karena belum adanya otoritas dan kriteria tunggal. Batas wilayah NKRI secara umum sudah disepakati.
  4. Terkait butir (3), kriteria kalender didasarkan pada kaidah astronomi berdasarkan acuan yang bisa diamati yang dirumuskan dengan formulasi sederhana yang disepakati bersama. Ormas-ormas Islam pengguna kalender dan Pemerintah didorong untuk mengupayakan kesepakatan kriteria dari banyak pilihan kriteria yang ditawarkan astronomi.
  5. Otoritas yang dimaksud pada butir (3) semestinya adalah otoritas yang diakui secara global, yaitu Pemerintah, sehingga sistem Kalender Islam Indonesia bisa dikembangkan menjadi kalender Islam regional (ASEAN) atau global melalui otoritas kolektif antar-pemerintahan. Otoritas pimpinan ormas hanya bersifat lokal sehingga menghambat upaya mewujudukan Kalender Islam Indonesia yang mapan. Otoritas lokal juga tidak mungkin membangun otoritas kolektif regional atau global.

Menghadapi potensi perbedaan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha 1436/2015 karena masih adanya perbedaan kriteria, LAPAN menyampaikan pertimbangan:

  1. Untuk waktu yang mendesak, penyatuan kriteria belum memungkinkan dilakukan karena beberapa ormas Islam telah menyebarkan maklumat atau surat edaran. Untuk tahun depan dan selanjutnya, upaya penyatuan kriteria perlu diintensifkan untuk mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia yang mapan dan memberikan kepastian.
  2. Menjadikan Pemerintah sebagai otoritas tunggal adalah jalan terbaik untuk menghindarkan perbedaan yang akan terjadi. Cara itu harus ditempuh untuk mewujudkan Kalender Islam Indonesia yang mapan. Tanpa harus mengubah maklumat atau surat edaran penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1436/2015, sangat diharapkan Kementerian Agama, Majelis Ulama, dan Pimpinan ormas Islam secara bersama-sama mengumumkan bahwa Pemerintah sebagai otoritas tunggal penetapan Kalender Islam Indonesia.

Cita-cita besar mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia semestinya menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala LAPAN

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Kapankah Koreksi Ketinggian Diterapkan pada Jadwal Shalat?

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Burj_Khalifa

Burj Khalifa di Dubai, ketinggian 829,8 meter dengan ruangan tertinggi di lantai 154 (ketinggian 584,5 meter) [Sumber Wikipedia]

Diberitakan jadwal puasa di gedung pencakar langit Burj Kalifa di Dubai berbeda-beda waktunya bergantung pada ketinggiannya. Departemen Urusan Islam Dubai mengumumkan koreksi jadwal puasa (termasuk jadwal shalat Shubuh dan Maghrib) berdasarkan lantai ruangan. Untuk lantai 80-150 waktu Shubuh dikoreksi -2 menit dan Maghrib dikoreksi +2 menit. Untuk lantai 151 dan selanjutnya waktu Shubuh dikoreksi -3 menit dan Maghrib +3menit.  Jadwal shalat yang beredar di Indonesia ada juga yang mencantumkan ketinggian, misalnya “Koreksi ketinggian (khusus Maghrib): 50-100 meter = + 1 menit; 100-250 meter = + 2 menit; 250-450 meter = + 3 menit; 450-750 meter = + 4 menit; dan diatas 750 meter = + 5 menit”.   Di beberapa program jadwal shalat juga ada fasilitas untuk koreksi ketinggian tempat. Pertanyaan yang sering muncul: Mengapa perlu koreksi ketinggian? Untuk daerah dataran tinggi (seperti Bandung) perlukah koreksi ketinggian berdasarkan tinggi daerah dari permukaan laut?

dip horizon

[Sumber: http://www-rohan.sdsu.edu/~aty/explain/atmos_refr/dip.html%5D

Dalam perhitungan jadwal shalat, asumsi yang digunakan adalah permukaan bumi yang rata dengan ketinggian mendekati 0 meter (karena tinggi manusia tidak seberapa). Namun kalau kita berada di gedung tinggi, seperti Burj Khalifa, maka kita melihat ufuk yang lebih rendah daripada ketika berada di permukaan bumi. Kerendahan ufuk (disebut “dip”) digambarkan pada diagram di atas sebesar dg. Untuk ketinggian h, dengan jari-jari bumi R, maka berlaku rumus: cos dg  =  CG/OC  =  R/(R + h). Karena h jauh lebih kecil daripada R, maka sudut dg pasti sangat kecil juga sehingga berlaku rumus cos x = 1-x^2/2 (^ adalah pangkat, x dalam radian, 180/3,14 derajat). Maka, rumusnya menjadi

1-dg^2/2 = R/(R+h) atau dg^2 = 2 – 2R/(R+h) = 2h/(R+h).

Jadi, dg = √(2h/(R+h). Karena h jauh lebih kecil dari R, maka

dg = √(2h/R) [Rumus 1].

Dengan memasukkan nilai R (=6.371 km) dan mengkonversikan radian ke derajat, diperoleh rumus kerendahan ufuk:

dg = 1,9 √h [Rumus 2], dg dalam menit busur (‘) dan h dalam meter.

Untuk ketinggian gedung 100 meter, maka kerendahan ufuknya 19′. Karena matahari bergerak rata-rata 360º/24 jam (atau 15’/menit), 19′ ditempuh dalam waktu 1,3 menit. Itulah nilai koreksinya. Jadi maghrib +1 menit (dibulatkan), Shubuh -1 menit. Untuk 200 meter dikoreksi 2,5 menit. Untuk 400 meter dikoreksi 5 menit. Jadi koreksi untuk ketinggian h meter:

k=0,13 √h menit [Rumus 3].

Perlukah koreksi untuk daerah dataran tinggi, seperti Bandung (768 meter dari permukaan laut)? Jawabnya tidak perlu koreksi ketinggian dataran tinggi. Alasannya, ketinggian daerah datar hanya menambah faktor pembagi pada Rumus 1, menjadi R+t, bila t tinggi dataran dari permukaan laut. Padahal nilai t itu terlalu kecil dan dapat diabaikan bila dibandingkan dengan radius bumi R. Jadi, ketinggian daerah datatan tinggi disamakan dengan permukaan bumi lainnya yang relatif datar. Kesimpulannya, rumus koreksi ketinggian hanya berlaku untuk gedung-gedung pencakar langit.

Beberapa kasus khusus harus dihitung secara khusus pula.

– Ketika kita berada di pinggir lembah yang menghadap ufuk Barat, maka berlaku koreksi waktu maghrib. Ketinggian tempat yang dihitung adalah ketinggian bukit terhadap daerah datar di bawahnya (misalnya lautan lepas). Pada posisi itu kita melihat matahari lebih lambat terbenam karena ufuknya makin rendah. Kalau di bawahnya bukan dataran, tetapi perbukitan juga, jangan gunakan koreksi ketinggian.

– Bila di ufuk Barat ada bukit yang tinggi yang membuat ufuk makin tinggi, maka maghrib akan lebih cepat. Demikian juga bila di ufuk Timur ada bukit yang menyebabkan ufuk makin tinggi, waktu shubuh pun lebih lambat. Dalam kasus seperti itu, koreksi jadwal shalat tidak bisa menggunakan rumus umum. Silakan gunakan koreksi ikhtiyat  (kehati-hatian) yang diperkirakan.

Thomas Djamaluddin, Kepala Lapan Bergelar ”Spesialis” Rukyat Ramadan: Ingin Satukan Kalender Hijriah Se-Asia Tenggara

FEATURE

Jawa Pos, 19 Juni 2015

Versi cetak:

TD-Jawa Pos ACatatan: Ada beberapa informasi salah kutip, tetapi secara umum OK.

Versi Online:

TD-Jawa pos 0

TD-Jawa pos 1

Laporan M. Hilmi Setiawan, Jakarta

BEDA dengan hari biasanya, ruang pertemuan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa lalu (16/6) tampak sibuk sejak siang. Sejumlah pegawai menata meja dan kursi untuk persiapan pemaparan kajian astronomi menjelang sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1436 H.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin sudah tiba di Kantor Kemenag dua jam sebelum sidang dimulai. Dia mengaku antusias mendengarkan paparan astronomi soal posisi hilal terkini.

Kemenag biasanya menunjuk Thomas sebagai pemateri dalam pemaparan kajian astronomi untuk penentuan 1 Ramadan. Tetapi, sejak diangkat sebagai kepala Lapan tahun lalu, Thomas tidak menjadi pemateri lagi. Posisinya digantikan oleh koleganya.

”Sore ini yang menjadi pemateri ahli astronomi yang tergabung dalam tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag,” kata pria kelahiran Purwokerto, 23 Januari 1962, itu.

Menurut Thomas, di Indonesia, astronom yang mendalami ilmu falak dari kajian Islam tidak banyak. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda di langit, khususnya pergerakan atau lintasan bulan dan matahari. Hasil pengamatan terhadap bulan dan matahari itu kemudian digunakan sebagai dasar penetapan waktu ibadah atau kalender Hijriah.

Dia mengaku tidak pernah mendalami ilmu falak secara formal di sekolah maupun saat kuliah. Dia mempelajari ilmu itu lewat buku-buku yang dibacanya sejak SMP.

”Setelah membaca buku ilmu falak, saya jadi tertarik mendalaminya,” ujar lulusan salah satu madrasah ibtidaiyah (MI, setingkat SMP) di Cirebon itu.

Kecintaan terhadap dunia astronomi makin menjadi setelah Thomas lulus dari SMAN 2 Cirebon. Dia diterima di Jurusan Astronomi ITB.

”Tapi, selama kuliah, saya tidak pernah mendapatkan ilmu falak dari sisi agama. Hanya astronomi secara umum,” tutur suami Erni Riz Susilawati itu.

Thomas tidak patah arang. Dia tetap bisa memperdalam ilmu falak di komunitas Masjid Salman ITB. Di masjid itu, dia dapat bimbingan dari para senior untuk memadukan ilmu astronomi yang didapat di ruang kuliah dengan ilmu falak yang diperoleh di Masjid Salman.

Karena begitu kuat tekadnya untuk menyatukan astronomi dengan ilmu falak, Thomas sampai mendapat julukan khusus dari kawan-kawannya di kampus. Yakni, kiai astronom.

”Itu hanya guyonan dari kawan-kawan,” kata anak pasangan Sumaila Hadiko dan Duriyah itu, lantas tertawa.

Setelah lulus sarjana dari ITB, Thomas melanjutkan kuliah ke jenjang S-2 dan S-3 di Universitas Kyoto, Jepang, dengan kajian astronomi. Selama kuliah di Negeri Matahari Terbit, dia mendapatkan banyak pengalaman penting di bidang astronomi dan ilmu falak. Salah satunya, dia pernah menjadi sekretaris persatuan umat muslim di Jepang.

Nah, saat aktif di organisasi itulah, Thomas sempat diminta untuk ikut menyusun jadwal imsakiyah atau panduan jam salat lima waktu di Jepang. Saat itu mendapatkan jadwal imsakiyah sangat sulit di Jepang. Umat muslim yang ingin tahu jadwal imsakiyah harus datang ke Islamic Center di Tokyo atau Masjid Agung Kobe. ”Waktu itu belum ada e-mail seperti sekarang,” jelas dia.

Upaya Thomas menyusun jadwal imsakiyah untuk wilayah Kyoto sangat membantu umat muslim. Khususnya para mahasiswa muslim yang datang dari negara-negara berbasis Islam.

Sebelum itu, Thomas mendapati kejadian unik di Jepang terkait dengan penetapan awal Ramadan dan Lebaran. Para mahasiswa yang berasal dari berbagai negara tersebut membawa ”tradisi” negara masing-masing untuk menentukan awal bulan puasa dan Idul Fitri.

”Saya bingung harus ikut yang mana. Sehingga kadang saya puasa lebih dulu dibandingkan kawan saya dari negara lain,” tuturnya.

Kini, setelah mendalami astronomi dan ilmu falak selama puluhan tahun, Thomas terobsesi untuk menyatukan kalender Hijriah di Indonesia. Untuk itu, ada tiga ketentuan yang harus menjadi pertimbangan. Yakni, batas wilayah, otoritas, dan kriteria rukyat. Untuk ketentuan batas wilayah, Thomas mengatakan sudah aman. Sebab, sudah disepakati kalender Hijriah berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk urusan otoritas, dia berharap Kemenag bisa memosisikan diri sebagai pengambil kebijakan. Untuk itu, semua ormas Islam harus menyepakati lebih dulu bahwa otoritas pengambil keputusan untuk penetapan kalender Hijriah adalah Kemenag.

”Kenapa di Malaysia atau Singapura tidak ada perbedaan? Karena penetapannya satu pintu, di tangan pemerintah,” terang bapak tiga anak itu.

Nah, upaya yang paling menantang untuk membuat satu kalender Hijriah di Indonesia adalah kriteria. Selama ini, NU dan Muhammadiyah memiliki kriteria yang berbeda dalam menetapkan perhitungan kalender Hijriah. Muhammadiyah menggunakan hisab (perhitungan), sedangkan NU memakai cara rukyat (melihat bulan).

Suatu hari Thomas mengingatkan Muhammadiyah bahwa model hisab perlu dikaji ulang. Tetapi, dia justru mendapat respons balik yang negatif. Bahkan, akun Facebook miliknya sampai dibajak orang. Pemicunya adalah pernyataan Thomas bahwa saat perkembangan teknologi semakin canggih, sistem hisab sudah tidak relevan.

”Kejadian itu paling berkesan selama saya berkarir di dunia astronomi,” jelasnya. Tapi, dia bersyukur karena saat ini Muhammadiyah lebih terbuka dan bersedia mendengar paparan lain tentang perkembangan ilmu falak.

Menurut Thomas, banyak keuntungan jika Indonesia menerapkan satu kalender Hijriah. Jika satu kalender Hijriah itu benar-benar diterapkan, Indonesia bisa menularkannya ke negara-negara Asia Tenggara.

”Jadi, nanti di Asia Tenggara satu kawasan kalender Hijriah-nya sama. Awal puasa atau Lebaran di Indonesia bakal sama dengan di negara-negara lain di kawasan ASEAN,” tegas dia. (*/c11/ari)

Mari Bersatu Wujudkan Kalender Islam yang Mapan

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Muhammadiyah-NU-Persis-1436

Persoalan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bukan sekadar masalah penetapan waktu ibadah. Ada cita-cita besar yang ingin diwujudkan umat Islam: mewujudkan kalender Islam yang mapan. Kalender Islam yang mapan adalah kalender yang bisa digunakan untuk penentuan waktu ibadah dan kegiatan muamalat (sosial, ekonomi, budaya) yang bisa dibuat untuk puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke depan. Untuk membuat kalender diperlukan ilmu hisab (komputasi) astronomi. Namun hasil hisab (perhitungan) saja belum bisa menetapkan awal bulan kalau belum menggunakan kriteria. Ya, kriteria menjadi salah satu dari tiga syarat utama untuk membangun sistem kalender yang mapan. Tiga syarat membangun sistem kalender yang mapan adalah (1) adanya otoritas tunggal, (2) adanya batas wilayah yang disepakati, dan (3) ada kriteria tunggal yang disepakati.

Kondisi saat ini, perbedaan penentuan awal bulan qamariyah, terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, bersumber dari belum adanya kesepakatan pada tiga syarat itu. Di Indonesia, otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya. Batas wilayah secara umum disudah disepakati yaitu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global (namun tanpa memberikan konsepnya). Masalah kriteria makin menampakkan perbedaan antar-ormas Islam, khususnya antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis).

Untuk penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjan 1436 ada potensi perbedaan pada penentuan Syawal dan Dzulhijjah karena perbedaan kriteria. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (hilal sudah wujud saat maghrib). NU menggunakan kriteria tinggi minimal 2 derajat, jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, atau umur bulan minimal 8 jam pada saat maghrib. Persis menggunakan kriteria beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat dan jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat.

NU sejak 2013 sudah menetapkan kalender 1436/2015 dalam kegiatan penyelasaran hisab 1436-1437. Muhammadiyah mengumumkan pada 28 April 2015 Maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Dzuhijah 1436. Pada 1 Juni 2015 Persis mengeluarkan Surat Edaran awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjan 1436 H/2015 M pada 1 Juni 2015.

NU-Hisab 1436

1436-2015-MAKLUMAT-Muhammadiyah

 

1436-2015-Surat Edaran Persis

Hasil hisab secara umum sama antara hasil hisab Muhammadiyah, NU, dan Persis karena semuanya menggunakan perangkat lunak astronomi. Hasil penetapan hisabnya, awal Ramadhan 1436 semuanya sepakat akan jatuh pada 18 Juni 2015. Hasil penetapan hisab awal Syawal (Idul Fitri) 1436 Muhammadiyah dan NU akan sama (17 Juli 2015), namun Persis berbeda (18 Juli 2015). Hasil penetapan hisab 10 Dzulhijjah (Idul Adha) 1436 Muhammadiyah lebih awal (23 September 2015) daripada NU dan Persis (24 September 2015).

Ketika terjadi perbedaan, bagaimana sikap kita? Marilah kita mengingat cita-cita besar umat Islam untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan. Marilah kita bersatu pada tiga syarat kalender mapan. Batas wilayah NKRI sudah disepakati. Kalaulah masalah kriteria belum bisa disepakati dan terlanjur telah dijadikan dasar  dalam penetapan kalender masing-masing ormas, marilah bersatu untuk syarat otoritas tunggal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 menyatakan “seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”. Marilah kita bersepakat untuk menjadikan Pemerintah RI sebagai otoritas yang menjaga kalender Islam Indonesia. Marilah menjadikan keputusan pemerintah saat sidang itsbat (sidang penetapan) sebagai keputusan yang diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia. Itulah salah satu tahapan strategi mewujudkan kalender Islam Indonesia yang mapan. Sementara itu dialog terus dilakukan untuk menyamakan kriteria berdasarkan kajian fikih dan astronomi.

Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah masalah ijtihadiyah. Tidak ada kebenaran mutlak dalam hal ijtihadiyah. Rasul SAW mengajarkan, kalaulah salah dalam berijtihad, bukan dosa yang kita peroleh, namun kita masih dapat satu pahala. Sementara menjaga ukhuwah, persaudaraan dan persatuan ummat, adalah wajib. Menurut kaidah Islam, kalau kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan, pilihlah yang paling besar maslahatnya. Menjaga ukhuwah lebih besar manfaatnya bagi kemaslahatan ummat, daripada bertahan pada ijtihad penetapan awal Ramadhan, Syawal, atau Dzuhijjah. Jadi, berbesar hati untuk mengambil Pemerintah sebagai otoritas tunggal untuk menciptakan persatuan ummat adalah lebih utama daripada mempertahankan kriteria kalender masing-masing ormas. Bersepakat pada satu otoritas pun menjadi bagian mewujudukan cita-cita besar umat Islam, yaitu mewujudkan kalender Islam yang mapan.

Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1436/2015

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Ramadhan 1436-1

Dengan menggunakan aplikasi Accurate Hijri Calculator  (AHC) yang dikembangkan Abdul Ro’uf dari Fisika Universitas Brawijawa, kita bisa menghitung (hisab) awal Ramadhan, Syawal, dan Dzuhijjah 1436.

Awal Ramadhan 1436 diprakirakan akan seragam diawali 18 Juni 2015. Awal Syawal (Idul Fitri) 1436 diprakirakan juga akan seragam 17 Juli 2015, namun ada potensi gagal rukyat karena posisi bulan yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan awal Dzuhijjah berpotensi terjadi perbedaan karena posisi bulan sudah wujud, namun kurang dari 2 derajat. Kepastiannya kita tunggu hasil Sidang Itsbat.

Berikut ini analisis rincinya:

Hisab Awal Ramadhan 1436

Ramadhan 1436-1Garis tanggal dengan kriteria Wujudul hilal (antara arsir merah-putih), Tinggi 2 derajat (antara arsir putih-biru), Odeh (antara arsir biru-hijau) pada saat maghrib 16 Juni 2015. Disimpulkan di Indonesia bulan masih di bawah ufuk (arsir merah). Maka bulan Sya’ban digenapkan 30 hari, awal Ramadhan 1436 jatuh pada Kamis, 18 Juni 2015 (mulai malam Kamis).

Ramadhan 1436-2

 

Analisis garis tanggal dengan Kriteria LAPAN 2011 (Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia). Pada maghrib 16 Juni 2015 hilal tidak mungkin dirukyat (arsir merah). Maka Sya’ban digenapkan 30 hari, awal Ramadhan jatuh pada hari berikutnya, Kamis 18 Juni 2015 (mulai malam Kamis).

 

Ramadhan 1436-3

Garis tanggal awal Ramadhan 1436 dengan Kriteria LAPAN (Kriteria Hisab-Rukyat) pada malam berikutnya. Pada maghrib 17 Juni 2015 hilal mungkin dirukyat (arsir hijau). Ini meyakinkan awal Ramadhan 1436 jatuh pada 18 Juni 2015.

Hisab Awal Syawal (Idul Fitri) 1436

Syawal-1436-1

Garis tanggal dengan kriteria Wujudul hilal (antara arsir merah-putih), Tinggi 2 derajat (antara arsir putih-biru), Odeh (antara arsir biru-hijau) pada saat maghrib 16 Juli 2015. Di Indonesia bulan sudah di atas ufuk dan tingginya lebih dari 2 derajat. Dengan kriteria Wujudul Hilal dan kriteria 2 derajat, awal Syawal 1436 jatuh pada 17 Juli 2015. Namun pada diagram kiri bawah, terlihat posisi bulan tidak terlalu tinggi. Jadi perlu diwaspadai kemungkinan gagal rukyat.

Syawal-1436-2

Dengan Kriteria LAPAN (Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia), pada 16 Juli 2015 hilal tidak mungkin dirukyat (arsir merah), sehingga semestinya awal Syawal jatuh pada 18 Juli 2015. Namun demi mewujudkan sistem kalender Islam yang mapan, pada saat belum ada kesepakatan kriteria, ketaatan pada otoritas Pemerintah harus diutamakan. Saya sarankan ketika terjadi perbedaan pendapat kita ikuti keputusan Pemerintah pada sidang itsbat .

Hilal Awal Dzulhijjah 1436

Dzulhijjah-1436

Pada saat maghrib 13 September 2015, piringan bulan sedikit di atas piringan matahari (diagram kiri bawah). Garis tanggal Wujudul Hilal (antara arsir merah-putih) menunjukkan bagian Barat Indonesia bulan sudah wujud (arsir putih) sehingga saudara-saudara kita yang menggunakan kriteria Wujudul Hilal menetapkan awal Dzulhijjah 1436 jatuh pada 14 September 2015 dan Idul Adha jatuh pada 23 September 2015. Tetapi garis tanggal 2 derajat (antara arsir putih-biru) menunjukkan bulan belum memenuhi kriteria. Jadi awal Dzuhijjah 1436 menurut kriteria 2 derajat jatuh pada 15 September 2015 dan Idul Adha jatuh pada 24 September 2015. Pada saat terjadi perbedaan pendapat, saya sarankan ikuti keputusan Pemerintah pada sidang itsbat.

Fatwa Ulama: Taat pada Pemerintah Setempat sebagai Solusi Atas Perbedaan Puasa Ramadhan dan Puasa Arafah (2)

T. Djamaluddin

LAPAN

fatwa-mui-2-2004

Perbedaan awal dan akhir Ramadhan serta hari Arafah dan Idul Adha belum sepenuhnya terpecahkan. Titik temunya secara teknis astronomis (hisab-rukyat) sebenarnya mudah, terletak pada penyatuan kriteria hisab-rukyat. Implementasinya pun sebenarnya mudah, asalkan ada kesepakatan tiga hal pokok: (1) otoritasnya, (2) kriterianya, dan (3) batasnya. Kata kuncinya adalah kesepakatan. Itu solusi teknis astronomis (hisab-rukyat). Bagaimana solusi syar’i-nya? Taatlah pada otoritas (pemerintah) setempat!

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2/2004 menyatakan wajibnya ummat Islam Indonesia untuk menaati ketetapan Pemerintah RI tentang awal Ramadhan, Syawal,dan Dzulhijjah. Berikut ini saya kutipkan pendapat dua tokoh ulama dari Indonesia (Buya Hamka) dan dari Arab Saudi (Syaikh ‘Utsaimin):

1. Pendapat Buya Hamka

2. Pendapat Syaikh ‘Utsaimin (dikutip secara utuh dari http://www.pkspiyungan.org/2014/09/puasa-arofah-ikut-pemerintah-atau-hari.html)

Puasa Arofah Ikut Pemerintah atau Hari Wukuf Arofah di Makkah?

Ini Penjelasan Syaikh ‘Utsaimin

Permasalahan ini sering muncul dari berbagai pihak ketika menghadapi hari Arofah. Ketika para jama’ah haji sudah wukuf tanggal 9 Dzulhijah di Saudi Arabia, padahal di Indonesia masih tanggal 8 Dzulhijah (seperti tahun 2014 ini. Baca: Pemerintah RI tetapkan Idul Adha 5 Oktober 2014, Berbeda dengan Arab Saudi)

Lantas mana yang harus diikuti dalam puasa Arofah? Apakah ikut waktu jama’ah haji wukuf atau ikut penanggalan Hijriyah di negeri kita sehingga puasa Arofah tidak bertepatan dengan wukuf di Arofah?

Syaikh Muhammad bin Sholih ‘Utsaimin pernah diajukan pertanyaan:

Kami khususnya dalam puasa Ramadhan mubarok dan puasa hari Arofah, di antara saudara-saudara kami di sini terpecah menjadi tiga pendapat.

Pendapat pertama: kami berpuasa bersama Saudi Arabia dan juga berhari Raya bersama Saudi Arabia.

Pendapat kedua: kami berpuasa bersama negeri kami tinggal dan juga berhari raya bersama negeri kami.

Pendapat ketiga: kami berpuasa Ramadhan bersama negeri kami tinggal, namun untuk puasa Arofah kami mengikuti Saudi Arabia.

Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan mengenai puasa bulan Ramadhan dan puasa Hari Arofah. Kami memberikan sedikit informasi bahwa lima tahun belakangan ini, kami tidak pernah bersamaan dengan Saudi Arabia ketika melaksanakan puasa Ramadhan dan puasa Arofah. Biasanya kami di negeri ini memulai puasa Ramadhan dan puasa Arofah setelah pengumuman di Saudi Arabia. Kami biasa telat satu atau dua hari dari Saudi, bahkan terkadang sampai tiga hari. Semoga Allah senantiasa menjaga antum.

Syaikh menjawab:

Perlu diketahui bahwa para ulama berselisih pendapat dalam masalah ru’yah hilal apabila di satu negeri kaum muslimin telah melihat hilal sedangkan negeri lain belum melihatnya. Apakah kaum muslimin di negeri lain juga mengikuti hilal tersebut ataukah hilal tersebut hanya berlaku bagi negeri yang melihatnya dan negeri yang satu matholi’ (tempat terbit hilal) dengannya.

Pendapat yang lebih kuat adalah kembali pada ru’yah hilal di negeri setempat. Jika dua negeri masih satu matholi’ hilal, maka keduanya dianggap sama dalam hilal. Jika di salah satu negeri yang satu matholi’ tadi telah melihat hilal, maka hilalnya berlaku untuk negeri tetangganya tadi. Adapun jika beda matholi’ hilal, maka setiap negeri memiliki hukum masing-masing. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat inilah yang lebih bersesuaian dengan Al Qur’an, As Sunnah dan qiyas.

Dalil dari Al Qur’an yaitu firman Allah Ta’ala,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Baqarah: 185). Dipahami dari ayat ini, barang siapa yang tidak melihat hilal, maka ia tidak diharuskan untuk puasa.

Adapun dalil dari As Sunnah, sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

“Jika kalian melihat hilal Ramadhan, maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal Syawal, maka berhari rayalah.” (HR. Bukhari no. 1900 dan Muslim no. 1080). Dipahami dari hadits ini, siapa saja yang tidak menyaksikan hilal, maka ia tidak punya kewajiban puasa dan tidak punya keharusan untuk berhari raya.

Adapun dalil qiyas, mulai berpuasa dan berbuka puasa hanya berlaku untuk negeri itu sendiri dan negeri yang terbit dan tenggelam mataharinya sama. Ini adalah hal yang disepakati. Engkau dapat saksikan bahwa kaum muslimin di negeri timur sana -yaitu Asia-, mulai berpuasa sebelum kaum muslimin yang berada di sebelah barat dunia, begitu pula dengan buka puasanya. Hal ini terjadi karena fajar di negeri timur terbit lebih dulu dari negeri barat. Begitu pula dengan tenggelamnya matahari lebih dulu di negeri timur daripada negeri barat. Jika bisa terjadi perbedaan sehari-hari dalam hal mulai puasa dan berbuka puasa, maka begitu pula hal ini bisa terjadi dalam hal mulai berpuasa di awal bulan dan mulai berhari raya. Keduanya tidak ada bedanya.

Akan tetapi yang perlu jadi perhatian, jika dua negeri yang sama dalam matholi’ (tempat terbitnya hilal), telah diputuskan oleh masing-masing penguasa untuk mulai puasa atau berhari raya, maka wajib mengikuti keputusan penguasa di negeri masing-masing. Masalah ini adalah masalah khilafiyah, sehingga keputusan penguasalah yang akan menyelesaikan perselisihan yang ada.

Berdasarkan hal ini, hendaklah kalian berpuasa dan berhari raya sebagaimana puasa dan hari raya yang dilakukan di negeri kalian (yaitu mengikuti keputusan penguasa). Meskipun memulai puasa atau berpuasa berbeda dengan negeri lainnya. Begitu pula dalam masalah puasa Arofah, hendaklah kalian mengikuti penentuan hilal di negeri kalian.

[Majmu’ Fatawa wa Rosa-il Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, 19/24-25, Darul Wathon – Darul Tsaroya, cetakan terakhir, tahun 1413 H]

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin juga mendapat pertanyaan sebagai berikut, “Jika terdapat perbedaan tentang penetapan hari Arofah disebabkan perbedaan mathla’ (tempat terbit bulan) hilal karena pengaruh perbedaan daerah. Apakah kami berpuasa mengikuti ru’yah negeri yang kami tinggali ataukah mengikuti ru’yah Haromain (dua tanah suci)?”

Syaikh rahimahullah menjawab:

“Permasalahan ini adalah turunan dari perselisihan ulama apakah hilal untuk seluruh dunia itu satu ataukah berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah. Pendapat yang benar, hilal itu berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah.

Misalnya di Makkah terlihat hilal sehingga hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan di negara lain, hilal Dzulhijjah telah terlihat sehari sebelum ru’yah Makkah sehingga tanggal 9 Dzulhijjah di Makkah adalah tanggal 10 Dzulhijjah di negara tersebut. Tidak boleh bagi penduduk Negara tersebut untuk berpuasa Arofah pada hari ini karena hari ini adalah hari Iedul Adha di negara mereka.

Demikian pula, jika kemunculan hilal Dzulhijjah di negara itu selang satu hari setelah ru’yah di Makkah sehingga tanggal 9 Dzulhijjah di Makkah itu baru tanggal 8 Dzulhijjah di negara tersebut. Penduduk negara tersebut berpuasa Arofah pada tanggal 9 Dzulhijjah menurut mereka meski hari tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah di Mekkah.

Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kalian melihat hilal Ramadhan hendaklah kalian berpuasa dan jika kalian melihat hilal Syawal hendaknya kalian berhari raya” (HR Bukhari dan Muslim).

Orang-orang yang di daerah mereka hilal tidak terlihat maka mereka tidak termasuk orang yang melihatnya.

Sebagaimana manusia bersepakat bahwa terbitnya fajar serta tenggelamnya matahari itu mengikuti daerahnya masing-masing, demikian pula penetapan bulan itu sebagaimana penetapan waktu harian (yaitu mengikuti daerahnya masing-masing)”.

[Majmu’ Fatawa wa Rosa-il Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, 20/47-48, Darul Wathon – Darul Tsaroya, cetakan terakhir, tahun 1413 H]

***

Demikian penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin rahimahullah. Intinya, kita tetap berpuasa Ramadhan, berhari raya dan berpuasa Arofah sesuai dengan penetapan hilal yang ada di negeri kita, walaupun nantinya berbeda dengan puasa, hari raya atau wukuf arafah di Saudi Arabia.

Hanya Allah yang memberi taufik.

(Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal)

*sumber: Artikel http://rumaysho.com

Fatwa Ulama: Taat pada Pemerintah Setempat sebagai Solusi Atas Perbedaan Puasa Ramadhan dan Puasa Arafah (1)

T. Djamaluddin

LAPAN

fatwa-mui-2-2004

Perbedaan awal dan akhir Ramadhan serta hari Arafah dan Idul Adha belum sepenuhnya terpecahkan. Titik temunya secara teknis astronomis (hisab-rukyat) sebenarnya mudah, terletak pada penyatuan kriteria hisab-rukyat. Implementasinya pun sebenarnya mudah, asalkan ada kesepakatan tiga hal pokok: (1) otoritasnya, (2) kriterianya, dan (3) batasnya. Kata kuncinya adalah kesepakatan. Itu solusi teknis astronomis (hisab-rukyat). Bagaimana solusi syar’i-nya? Taatlah pada otoritas (pemerintah) setempat!

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2/2004 menyatakan wajibnya ummat Islam Indonesia untuk menaati ketetapan Pemerintah RI tentang awal Ramadhan, Syawal,dan Dzulhijjah. Berikut ini saya kutipkan pendapat dua tokoh ulama dari Indonesia (Buya Hamka) dan dari Arab Saudi (Syaikh ‘Utsaimin):

1. Pendapat Buya Hamka (dikutip secara utuh dari http://buyahamka.org/tanya-jawab/mesti-samakah-hari-raya-dengan-di-mekkah/)

Mesti Samakah Hari Raya Dengan di Mekkah

Pertanyaan :

  1. Menurut keputusan dari Departemen Agama R.I., Hari Raya ‘Iedul Adha 1395 jatuh pada hari Sabtu 13 Desember 1975.  Keputusan itu dikeluarkan setelah Departemen Agama menerima laporan dari ahli-ahli hisab dan kesaksian orang-orang yang mengadakan ru’yah bil fi’li (melihat hilal dengan perbuatan).  Terdapat kesamaan hasil Hisab dengan hasi Ru’yah, bahwa akhir Zulqa’idah jatuh pada hari Rabu sore 3 Desember 1975.
  2. Tiba-tiba pada hari Senin tanggal 8 Desember 1975, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta menyiarkan berita di suratkabar-suratkabar Jakarta bahwa, Wuquf tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1975, sehingga dengan demikian dengan sendirinya orang-orang di Mekkah mengerjakan sembahyang ‘Iedul Adha pada hari Jum’at 12 Desember 1975.  Kabarnya, Rabithah ‘Alam Islamiy di Mekkah mengirim telegram pula kepada Dewan Da’wah Islamiyah Pusat di Jakarta, menyatakan tentang wuquf hari Kamis itu, dan bukan pada hari Jum’at.
  3. Lantaran itu timbullah dua macam tanggapan tentang kejadian ini, yaitu ada golongan yang menganjurkan agar Hari Raya jatuh di hari Jum’at, sebab kita telah mendapat keterangan yang pasti bahwa Wuquf adalah pada hari Kamis, bukan Jum’at seperti disangkakan semula.  Tetapi ada yang berkeras mempertahankan keputusan semula, yaitu Sembahyang Hari Raya pada Hari Sabtu 13 Desember 1975.  Menteri Agama juga memperkuat lagi keputusan Sembahyang Hari Raya hari Sabtu itu, setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Majelis Ulama dan ahli-ahli Hisab dan Ru’yah.

Sekarang saya bertanya, “Sahkah sembahyang Hari Raya hari Sabtu 13 Desember itu?”. Padahal telah datang berita pasti dari Mekkah bahwa Wuquf di Arafah hari Kamis.

Jawab:

Jika bersatu permulaan puasa, Hari Raya ‘Iedul Fitri dan Hari Raya ‘Iedul Adha di seluruh dunia Islam, sehingga sama puasa kaum Muslimin, sama berbuka dan sama Hari Raya Haji, adalah satu hal yang sangat baik sekali.  Apatah lagi di zaman sekarang dengan adanya alat-alat telekomunikasi yang cepat dapat menyampaikan berita di seluruh dunia, hal yang semacam itu mungkin bisa dicapai.

Itulah sebab maka Jumhurul Ulama memandang bahwa persatuan umat dalam mengerjakan lbadat Puasa dan Hari Raya adalah sangat dituntut.

Tetapi oleh karena perkembangan yang terjadi dalam Dunia Islam dalam masa 14 abad, dan mengingat pula sabda Nabi SAW:

agama_itu_mudah

Maka timbullah pendapat bahwa persatuan mengerjakan puasa, dan dua Hari Raya itu sukarlah akan tercapai. Sebab itu maka yang sama pendapat Ulama tentang wajibnya persamaan puasa dan dua Hari Raya itu hanyalah pada negeri-negeri yang berdekatan saja, yaitu yang satu mathla’-nya. Adapun yang berjauhan mathla’ sebagaimana antara Andalus (Sebelah Barat) dan Khurasan (Sebelah Timur) tidaklah dapat dipersamakan.

Pendapat ini menjadi kuat pula karena ada dalil Hadits yang pernah kejadian di zaman sahabat-sahabatRasulullah. Yaitu sebuah Hadits yang dirawikan oleh Kuraib bahwa dia datang ke Syam. Ia sampai di sana di akhir bulan Sya’ban menjelang masuk bulan Ramadhan. Dan dia sendiri turut melihat (rukyah) bulan sabit (hilal) ketika dia berada di Syam.

Dia (Kuraib) berkata,”Saya melihat bulan itu pada malam Jum’at”. Setelah beberapa hari di Syam dia pun kembali ke Madinah di ujung bulan Ramadhan. Dia berkata, “Lalu bertanya kepadaku Ibnu Abbas dan dibicarakannya juga soal hilal itu. Dia bertanya,”Bila kalian melihat Hilal?” Saya jawab, “Malam Jum’at”. Lalu lbnu Abbas bertanya lagi,”Engkau sendiri melihat?” Kuraib menjawab, “Ya, saya lihat sendiri dan orang banyakpun melihatnya pula, maka puasalah orang banyak pada besoknya dan begitupula Mu’awiyah.”

Lalu lbnu Abbas berkata, ”Tetapi kami melihat Hilal itu pada malam Sabtu”, dan kami teruslah puasa sampai kami cukupkan bilangan tiga puluh hari, atau kami lihat Hilal nanti”.
Lalu Kuraib bertanya: “Tidakkah kalian padukan saja dengan rukyah Mu’awiyah dan puasanya.”

Ibnu Abbas menjawab, “Tidak. Karena begitulah diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita.” Hadits ini disalin secara bebas oleh penulis, dirawikan oleh Imam Ahmad, Muslim dan At- Tirmidzi.

At-Tirmidzi menyatakan tentang Hadits ini, ”Hadits ini adalah Hasan, Shahih dan Gharib. Dan amalan adalah menurut Hadits ini pada sisi ahli ilmu, yaitu bahwa tiap-tiap negeri dengan rukyahnya sendiri.”

Hadits inilah yang menjadi pegangan seluruh dunia Islam yang bukan lagi semata-mata di tanah Arab, melainkan telah melebar meluas ke luar Arab, bahkan ke seluruh dunia.

Melihat Bulan
Berdasar kepada Firman Tuhan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 18 :

AlBaqarah ayat 18

“Mereka itu bertanya kepada engkau dan hal-hal hilal; Katakanlah bahwa dianya adalah penentuan waktu-waktu bagi manusia dan juga untuk Hajji.”

Berdasarkan kepada ayat Al-Qur’an ini, maka pokok pertama dan utama dalam memulai ibadat, baik ibadat puasa Ramadhan atau penutupan puasa Ramadhan (Iedul Fithri) atau penentuan permulaan Hajji, ataupun menentukan perhitungan mengeluarkan zakat (haul),-Semuanya dihitung menurut bulan Qamariah, bukan Syamsiah.

Caranya ialah apabila ada orang yang melihat hilal (yaitu bulan Sabit, permulaan bulan baru di ufuk Barat, sesudah terbenam matahari), lalu dilaporkannya pada yang berwenang atau penguasa di negeri itu. Sesudah memeriksa keterangan- keterangan yang diberikan oleh yang melihat bulan itu dengan menyuruhnya mengucapkan dua kalimah syahadat lebih dahulu setelah penguasa mempercayai berita itu, lalu disuruhlah menyiarkan berita itu kepada orang banyak dan dimaklumkanlah bahwa besoknya mulailah puasa, ataubesoknya; mulailah Hari Raya ‘Iedul Fithri.

Kala bulan Hajji, dilihat orang pula hilal permulaan Zulhijjah dan dilaporkannya kepada penguasa, lalu dimaklumkanlah ke muka umum bahwa Hari Raya Hajji akan jatuh pada 10 hari sesudah itu.

Adapun di Mekkah sendiri ada tambahan khusus lagi, yaitu bahwa pada sembilan hari bulan akan wuquf di ‘Arafah.

Cara yang begini adalah menurut Sunnah dari Nabi sendiri.  Yaitu sebuah Hadits Ibnu Abbas yang dirawikan oleh At-Tirmidzi bahwa pada suatu hari seorang A’raby/Badui datang memberitahukan bahwa dia melihat hilal malam itu.  Lalu dia disuruh mengucap dua kalimah syahadat, (suatu kesaksian yang lebih besar pengaruhnya dari pada sumpah itu sendiri bagi orang yang beriman; bahwa dia bertanggung jawab sebagai Muslim dan ucapan yang dia keluarkan).  Setelah Nabi percaya kepada kesaksian orang itu, baginda bersabda kepada Bilal.

Bilal puasalah besok

“Hai Bilal.  Beritahukan kepada manusia agar berpuasa besok”.

Sebuah lagi pula Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa pada satu waktu di akhir bulan Ramadhan datang dua orang Badui menyatakan bahwa mereka berdua melihat bulan kemarin sore (senja).  Lalu Nabi menyuruh semua orang melepaskan puasanya di hari itu. Dan karena hari sudah siang, sembahyangnya besok saja.

Meskipun yang melihat hanya satu orang kampung (orang desa/orang Badui) atau dua orang, namun apabila penguasa telah percaya akan keterangannya, disampaikanlah hal itu kepada orang banyak.  Cara sekarang disampaikanlah dengan perantaraan alat-alat telekomunikasi: telegram, telepon, televisi, radio, surat-surat kabar dan lain-lain.  Kalau cara dulu-dulu ialah dengan memukul tabuh atau beduk, atau dipukulkan canang.

Maka orang banyakpun wajiblah menuruti perintah itu, tidak boleh menantangnya lagi.  Karena sabda Nabi SAW:

berpuasa berbuka bersama 1

“Puasalah kamu ialah di hari kamu semua berpuasa, berbuka kamu ialah di hari kamu semuanya berbuka, menyembelih korban kamu ialah di hari karnu semuanya menyembelih korban.”

Hadits ini dirawikan oleh At-Tirmidzi dan lbnu Majah dan Abu Dawud.

Di Hadits yang lain dijelaskannya lagi:

berpuasa berbuka bersama 2

“Puasa ialah di hari kamu semuanya puasa, Iedul Fithri ialah di hari kamu berbuka, ‘ledul Adha ialah di hari kamu semua berkorban.”

Berkata lbnu Taimiyah dalam Fatwanya:

Ibnu Taimiyah berpuasalah dgn jamaah

Artinya: Setengah ahli ilmu dalam hal Hadits menafsirkan maksud Hadits-Hadits ini ialah bahwa baik berpuasa ataupun berbuka hendaklah bersama jama’ah, golongan yang terbesar dari orang banyak.

Sehingga Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang yang telah melihat bulan seorang dirinya, belum sempat ia menyampaikan kepada penguasa, dia boleh puasa atau berbuka secara rahasia, agar jangan mengganggu orang banyak.

Niscaya wajiblah seorang yang jelas melihat Hilal menyampaikan kepada yang berwenang. Kalau keterangannya tidak dipercayai, sedang dia yakin telah melihat bulan, bolehlah dia puasa atau berbuka sendiri secara rahasia.

Hikmatnya tentu supaya jangan merusak suasana jama’ah kaum Muslimin.

Dari dalil-dalil sunnah Nabi itu teranglah bahwa mengerjakan ibadat puasa atau Hajji itu dengan berjama’ah.  Yang dimaksud dengan jama’ah ialah masyarakat kaum Muslimin.  Di zaman Rasulullah masih hidup, pimpinan jama’ah itu adalah di tangan baginda sendiri.

Dan setelah Rasulullah wafat ialah di tangan khalifah-khalifah yang menggantikan baginda.  Dan setelah dunia Islam bertambah luas dan berkembang maka jama’ah kaum Muslimin itu dikepalai oleh Amir-amir atau Sultan-sultan di daerahnya masing-masing.  Setelah kebanyakan negeri Islam dijajah oleh bangsa Barat, terutama sebagai di Indonesia ini terserah kepada kaum Muslimin sendiri mengatur permulaan puasanya dan berbukanya dan Hari Raya Hajji-nya.

Di negeri-negeri yang ada raja atau Sultan dalam naungan penjajah, raja-raja dan Sultan itulah yang menentukan puasa dan berbuka dan Hari Raya Hajji.  Sebab itu sebagai di Sumatera Timur di zaman jajahan, tidaklah mustahil jika berbeda permulaan dan penutupan puasa di antara kerajaan Deli dengan Kerajaan Serdang, Kerajaan Asahan dengan Kerajaan Kualuh, walaupun “Kerajaan-Kerajaan” itu sangat berdekatan saja.  Adapun di luar daerah kekuasaan Sultan, seumpama kota Medan orang tidak merasa terikat oleh perintah Sultan.  Sebab itu penentuan puasa, berbuka dan hari Raya Hajji adalah menurut almanak yang mereka percayai dan pegangi saja.  Lebih-lebih setelah berkembang ilmu Hisab, mulailah banyak orang yang puasa, berbuka dan hari Raya Hajji menurut hisab saja.  Perkumpulan-perkumpulan Islam seperti Muhammadiyah mengeluarkan pengumuman tiap tahun yang dijadikan pegangan oleh anggotanya dan orang yang menuruti faham yang diajarkannya.

Kementrian Agama
Sebagai hasil perjuangan membentuk sebuah Negara merdeka yang berdaulat pada tahun 1945, Kaum Muslimin Indonesia berhasil memperjuangkan sehingga terbentuklah dalam susunan Pemerintahan Republik Indonesia suatu Kementerian bernama Kementerian Agama (kemudian disebut Departemen Agama).  Departemen inilah yang dalam masa 30 tahun sejak Proklamasi kemerdekaan berusaha menentukan hari resmi keagamaan Republik Indonesia, termasuk permulaan puasa, hari Raya ‘Iedul Fithri dan Hari Raya ledul Adha, bahkan juga permulaan tahun Hijrah.

Buat menyatukan yang serentak rupanya  tidaklah semudah yang disangka.  Sebab sudah bertahun-tahun lamanya masing-masing golongan mengambil keputusan sendirinya, ada yang menurut rukyah dan ada yang menurut hisab, dan masing-masing menganjurkan kepada pengikutnya agar berpuasa, berbuka dan berhari Raya menurut “keputusan organisasi kita.”

Kadang-kadang Hari Raya itu dijadikan ukuran untuk menguji sampai berapa besar pengaruh kita.

Apa yang jadi sebab selisih di antara ulama-ulama zaman dahulu, sebagai Imam Mujtahid yang berempat, agar penguasa negaralah yang memutuskan hari berpuasa dan berbuka dan berhariraya itu ditaati, dan barang siapa yang tidak yakin akan keputusan penguasa itu, bolehlah berpuasa atau berbuka sendiri secara rahasia (lmam Syafi’i), tidaklah dituruti lagi.

Orang berpegang kepada demokrasi cara Barat bahwa semua orang bebas melakukan ibadat menurut keyakinan masing-masing.

Kadang-kadang kalau bertemu Menteri Agama yang bijaksana, mereka panggillah ulama-ulama dan pemuka-pemuka pergerakan Islam bermusyawarat menentukan hari berpuasa atau berbuka itu.  Seorang Menteri lagi mengerahkan orang di tiap-tiap daerah pergi melakukan melihat bulan (rukyatul hilal bil fi’li).  Tetapi ada pula Menteri yang tidak, mempedulikan Musyawarat Ulama atau memerintah orang melihat bulan, tetapi memaksakan orang banyak agar mengikuti faham golongan yang dianutnya dan memandang “anti nasional” barang siapa yang menganjurkan puasa atau berbuka menurut pegangan golongannya pula.  Sehingga pernah kejadian seorang Menteri Agama menganjurkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan agar menangkap dan menahan seorang yang dianggapnya “menentang” keputusannya tentang puasa dan Hari Raya itu.  Kejadian ini di tahun 1962.

Kemudian di tahun 1964 berhasil juga memencilkan orang ini dari masyarakat, setelah difitnah memberikan kuliah di IAIN Ciputat yang berisi hasutan kepada mahasiswa supaya meneruskan perjuangan Karto Suwiryo.  Setelah ditahan 2 tahun empat bulan barulah dilepaskan.

Karena ternyata tidak ada bukti buat dituntut di muka pengadilan.  Tetapi maksud sudah tercapai.  Yaitu dia ditahan dan didiamkan 28 bulan.

Tetapi Menteri Pertahanan dan Keamanan tersebut mengirim orang kepada yang diusulkan supaya ditangkap itu hati-hati dan keinginan Menteri Agama itu tidaklah dilaksanakan oleh Menteri Keamanan tersebut.

Begitulah keadaan di Indonesia bertahun-tahun, sehingga suasana permulaan puasa, dan yang berkesan ialah tentang Hari Raya ledul Fithri, waktu itu selalu suasana pikiran jadi keruh, karena bertikainya Hari Raya.

Setelah Prof. Dr. A, Mukti Ali naik menjadi Menteri Agama, beliau telah mengambil satu kebijaksanaan.  Yaitu mendirikan sebuah Panitia tetap ahli Rukyah dan Hisab.  Yang duduk dalam Panitia tersebut ialah ahli-ahli hisab dari sekalian golongan yang memakai hisab dan golongan yang mempertahankan rukyah.  Supaya setiap tahun diadakan hisab dan rukyah dan dijadikan di antara keduanya sokong-menyokong.  Karena hisab yang teliti dapatlah menjadi penuntun untuk melakukan rukyah.  Dan rukyah yang benar-benar jujur dapat jadi kontrol atas ketelitian hisab.

Sejak Panitia itu terbentuk, jadi tambah intensiflah usaha mempersatukan permulaan puasa dan hari raya itu.  Meskipun “kedaulatan” golongan-golongan yang telah tumbuh dengan suburnya di zaman penjajahan itu sangat sukar untuk disatukan ke dalam satu wadah, yaitu wadah penguasa.  Dan meskipun Departemen Agama itu adalah hasil perjuangan Kaum Muslimin sendiri.

Namun dua tiga tahun terakhir ini “kehangatan’ perbedaan Hari Raya itu sudah dapat diperkecil karena timbulnya kesadaran dengan adanya Panitia tetap itu.

Instruksi dari Mekkah
Sekarang timbul soal baru. Yaitu oleh karena telah serba cepatnya alat telekomunikasi, dengan adanya berita radio, dapatlah diketahui bahwa sudah kerap kali Puasa Ramadhan terdahulu di Mekkah satu hari.  Kemudian di tahun 1395H ini terang sekali bahwa wuquf jatuh pada hari Kamis, sehingga sembahyang Hari Raya ‘Iedul Adha di Mekkah jatuh pada hari Jum’at. Sedangkan di Indonesia telah dilakukan rukyatul hilal bil fi’li; ternyata bahwa akhir Dzulka’idah jatuh pada senja hari Rabu 3 Desember 1975.

Oleh karena hasil rukyah yang bersamaan dengan hasil hisab itu telah pasti bahwa 1 Zulhijjah 1395 jatuh hari Kamis 4 Desember 1975, maka Departemen Agama pun mengeluarkan maklumatnya, berdasar wewenang yang ada padanya, bahwa 10 Zulhijjah, hari untuk sembahyang Hari Raya Iedul Adha jatuh pada hari Sabtu 3 Desember 1975.

Dan ini diterima dengan lega oleh kaum Muslimin.  Dan ini telah sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang kita salinkan di atas tadi.  Yaitu, “Puasa kamu ialah di hari kamu semua berpuasa. Berbuka kamu ialah di hari kamu semua berbuka dan Hari Raya Qurban kamu ialah di hari kamu semua berqurban.”

10 Zulhijjah disebut juga “Yaumun Nahr” (Hari Berqurban).  Lantaran itu tidaklah wajib bagi kita meninggalkan maklumat yang timbul dari wewenang Menteri Agama, yang menyiarkan hasil rukyah dan hisab yang jelas itu, untuk disamakan dengan Hari Raya Hajji di Mekkah, yang menurut perhitungan hisab dan rukyah mereka, mereka lakukan pada 10 Zulhijjah juga.

Tidaklah berdosa orang yang berhari Raya Adha hari Sabtu, karena mereka mematuhi maklumat pemerintahnya yang berdasarkan hasil penyelidikan seksama itu.  Dan tidaklah mesti hasil rukyah dan hisab di Indonesia sama harinya, oleh sebab Wuquf di ‘Arafah Hari Kamis.

Semua tahu tempat wuquf hanya satu di dunia; yaitu Arafah.

Kalau penguasa di sana telah memutuskan wuquf di ‘Arafah hari Kamis, wajiblah bagi orang yang hendak naik Hajji tahun itu mentaati keputusan penguasa di sana, turut wuquf hari Kamis. Tidak sah jika mereka wuquf hari Jum’at. Orang- orang, walaupun pemerintahnya memutuskan ‘ledul Adha hari Sabtu 13 Desember jika mereka sedang berada di Mekkah, wajiblah mereka turut wuquf hari Kamis.  Tetapi  kita di Indonesia yang tidak pergi hajji (wuquf) tidak wajib (tidak sunat) sembahyang hari Raya Adha hari Jumat. Melainkan tetap mematuhi keputusan penguasa kita.

Barulah wajib kita mengikuti segala keputusan dari Mekkah itu apabila “Seluruh dunia Islam telah memutuskan”, misalnya dalam satu Kongres Islam yang dihadiri oleh mereka yang berwenang, di sana diputuskan bahwa mulai waktu itu memulai puasa, menentukan Hari Raya Iedul Fithri dan ‘Iedul Adha hendaklah menurut apa yang diputuskan dari Mekkah. Dan dengan demikian hasil rukyah dan hisab kita tidak perlu lagi.

Kalau tidak demikian, maka tidaklah salah orang yang setia dan yakin memegang ilmu pengetahuan rukyah dan hisab dalam negerinya sendiri yang dikuatkan oleh pemerintahnya.  Bagaimana akan memajukan hari Rayanya dari Sabtu ke Jum’at, karena berita dari Mekkah, sedangkan dunia Islam belum lagi memutuskan bahwa seluruh kaum Muslimin dan Negeri-negeri Islam menyerahkan menentukan puasa, berbuka dan hari Raya Hajji kepada Pemerintah Saudi.

Hadits yang dirawikan dari Kuraib oleh Imam Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, bahwa Ibnu Abbas sebagai Ulama Shahaby yang terbesar di Madinah di kala hidupnya, telah menyatakan bahwa mereka di Madinah tidak mengikuti permulaan puasa di Syam (Damaskus) dengan ucapannya, “Demikianlah kami disuruh oleh Nabi SAW.”

Padahal setelah dipelajari dalam sejarah, waktu kejadian itu ialah setelah perjuangan Ali bin Abi Thalib runtuh dan Mu’awiyah menang.

Mu’awiyah yang dahulunya hanya semata-mata ‘Aamir di Syam, dengan sebab kalahnya percaturan politik Abu Musa Al-Asy’ariy wakil ‘Ali menghadapi siasat Amr bir ‘Ash wakil Mu’awiyah, maka teguhlah Mu’awiyah jadi khalifah dan memakai gelar Amirul Mukminin dan berkedudukan di Syam.  Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Mu’awiyah pada tahun 40 Hijriyah, terjadilah perdamaian dan dinamailah tahun 40 Hijriyah sebagai “Tahun Jama’ah”, karena kaum Muslimin telah bersatu kembali.  Setelah itu, maka Ibnu Abbas yang tadinya termasuk golongan Ali, mengundurkan diri dari politik dan mengakui kekuasaan Mu’awiyah.  Dia menetap di Madinah beberapa waktu lamanya, kemudian pindah ke Mekkah dan akhirnya ke Thaif.  Di Thaif itulah beliau wafat pada tahun 70 Hijriyah.

Sudah jelas bahwa Ibnu Abbas mengakui bahwa kekuasaan tertinggi telah di tangan Mu’awiyah dan dia wajib ta’at.  Tetapi oleh karena permulaan puasa di Syam tidak mesti diikuti di Madinah, tetaplah beliau memulai puasa hari Sabtu setelah rukyah malam Sabtu di Madinah, meskipun Mu’awiyah memulai puasa hari Jum’at karena terlihat bulan malam Jum’at di Syam.

Sebab itu kalau misalnya Dunia Islam sepakat menyerahkan kekuasaan menentukan permulaan puasa atau berbuka atau Hari Raya Hajji diserahkan saja kepada Pemerintah Saudi, artinya ialah bahwa kaum Muslimin melepaskan hak yang telah diberikan kepada mereka oleh Syara’, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perlainan mathla’ di antara negeri-negeri yang berjauhan menyebabkan tidak wajib negeri yang jauh itu menuruti yang terlebih dahulu melihatnya.

Kesimpulan :

  1. Tidak wajib negeri yang berjauhan mengikuti puasa dan berbuka dan Hari Raya Hajji, karena mathla’ tidak sama.
  2. Wuquf di Arafah wajib dituruti menutup keputusan pe-nguasa di negeri itu.
  3. Rasulullah SAW memberi ingat bahwa kita puasa, berbuka 
dan berkorban menurut orang banyak.  Berbeda-beda hari tidak beliau sukai.  Kalau tidak yakin boleh lakukan terlebih dahulu atau lebih belakang tapi dengan rahasia.
  4. Seyogianya demi kesadaran kita beragama, kita berusaha mempersamakan Hari Raya Fithri dan Adha di masyarakat yang dekat, demi syiar Islam.
  5. Kebebasan beragama ala demokrasi Barat jelas tidak cocok dengan Hadits ini, “Puasa kamu di hari kamu semua berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya.”

Kalau ada Ulama yang maju memberikan nasehat kepada  Pemerintah agar tetap menuruti hasil rukyah bil fi’li ahli-ahli rukyah di Indonesia dan kesamaan pendapat ahli-ahli hisab, baik dari Muhammadiyah atau dari Nahdatul Ulama atau hasil Hisab UNISBA Bandung dan IAIN Imam Bonjol Padang dan tidak mereka anjurkan supaya mengikuti saja bunyi telegram dari Pemerintah Saudi Arabia atau Rabithah Alamil Islamy, tidaklah mereka berbuat yang baru dan melanggar.  Melainkan sudah berlaku pengunduran Hari Raya ‘ledul Fithri satu hari di belakang di zaman Nabi sendiri, karena baru siang itu dapat berita ada orang melihat Hilal kemarin petang.   Dibukakan puasa di hari itu, lalu dilakukan shalat ‘Iedul fithri pada besoknya (karena hari sudah siang).  Jadi ini bukti bahwa tidak mutlak mesti hari itu juga hari berbuka dan hari itu juga mesti sembahyang Hari Raya. Atau hari Kamis Wuquf di Arafah dan mesti hari Jum’at orang Hari Raya Qurban di Indonesia.

Hal itu terjadi karena pertimbangan-pertimbangan yang ada dasarnya.  Oleh sebab itu Ibnu Hazm Al-Andalusy memberikan pendapat yang positif yaitu, “Barangsiapa yang tidak keluar pada hari Al-Fithri (berbuka) dan Hari Adha (berqurban) untuk mengerjakan sembahyang dua hari Raya, bolehlah dia keluar menyembahyang keduanya di hari kedua.  Dan orang yang tidak keluar pagi-pagi benar, keluarlah sebelum matahari tergelincir, karena demikian itu adalah perbuatan yang baik.  Dan Tuhan berfirman, “waf’alul khaira” – “Perbuatlah kebaikan”.

Lalu beliau kemukakan sebagai alasan Hadits orang-orang berkendaraan yang datang kepada Nabi mengatakan mereka melihat hilal kemarin sore, lalu Nabi menyuruh berbuka puasa di hari itu dan sembahyangnya besok.

Kemudiannya Ibnu Hazm menukilkan pula pendapat Imam Abu Hanifah bahwa orang yang tidak ke luar di hari kedua (2 Syawal atau 11 Zulhijjah) lalu dia keluar sembahyang Hari Raya di hari ketiga; Perbuatan itu adalah “Fi’ul Khairin” (perbuatan baik); tidak ada larangan padanya.  (Lihat Al Muhalla dari Ibnu Hazm, Jilid V, hal 92 cetakan Beirut).

Bagi orang yang mempelajari soal ini sampai kepada dasarnya, menurut ilmu Fiqhi tidaklah mereka akan merasa ganjil kalau Keputusan Departemen Agama, Hari Raya dan Sembahyang Iedul Adha tetap pada hari Sabtu Desember itu.  Soal ini hanya akan disebutkan oleh orang yang sengaja membesarkan mesti harus Jum’at demi mengikuti Mekkah karena persatuan berhariraya yang ingin di capai itu adalah sangat berlawanan dengan “kebiasaan” selama ini. Dengan tidak bertikainya Hari Raya dapat dihimpun dan dijaga kekompakan (perpaduan) golongan.

Yth. Saudara Dr. H. Zubair Usman dalam kedudukan beliau sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Muhammadiyah menulis dalam harian “Sinar Harapan” satu karangan yang isinya meminta pertanggunganjawab Majelis Ulama, mengapa memberi nasihat kepada Pemerintah supaya tetap hari Sabtu berhariraya, padahal telah ada berita dari Mekkah bahwa Wuquf hari Jum’at.

Hendaknya pertanyaan itu terlebih dahulu beliau hadapkan kepada Muhammadiyah Pusat sendiri, mengapa tidak pindah ke hari Jum’at, atau teman-teman beliau H. Sa’aduddin Jambek, salah seorang tokoh Pendidikan (Tarbiyah) Muhammadiyah, mengapa beliaupun menguatkan Hari Sabtu.

Atau lebih baik beliau serahkan soal ini kepada ahlinya.  Karena kesarjanaan kita masing-masing adalah dalam bidang kita masing-masing.

2. Pendapat Syaikh ‘Utsaimin

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 231 pengikut lainnya.