Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Tim Pakar Astronomi

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin; Dr. Moedji Raharto; Dr. Ing. Khafid; Cecep Nurwendaya, MSi; Hendro Setyanto, MSi; Judhistira Aria Utama, MSi

Pengantar: Agustus 2015 Majelis Ulama Indonesia dengan difasilitasi Kementerian Agama RI mengadakan pertemuan untuk mendapatkan masukan usulan kriteria penentuan awal bulan Hijriyah. Maka dibentuklah Tim Pakar Astronomi yang diketuai Prof. Dr. Thomas Djamaluddin.  Untuk diketahui publik, berikut ini rumusan naskah akademik ringkas usulan kriteria untuk menjadi bahan kajian bersama.

 

Latar Belakang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 merekomendasikan “Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait”. Selama ini kriteria yang digunakan adalah kriteria “2-3-8” yang dikenal juga sebagai kriteria MABIMS, yaitu (1) Tinggi bulan minimal 2 derajat dan (2) jarak sudut bulan-matahari (elongasi bulan) minimal 3 derajat atau (3) umur bulan minimal 8 jam. Kriteria tersebut belum sepenuhnya diterima oleh ormas-ormas Islam dan secara astronomi juga dipermasalahkan.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi fatwa MUI 2/2004 tersebut, setelah sekian lama upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI, pada 14-15 Agustus 2015 telah dilaksanakan Halaqoh “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah” oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam bersama Kementerian Agama RI Wisma Aceh Jakarta. Halaqoh tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan Pakar Astronomi di Hotel The Hive Jakarta pada 21 Agustus 2015 untuk penentuan kriteria awal bulan Hijriyah untuk disampaikan kepada MUI sebelum Munas 2015.

 

Alasan Ilmiah Revisi Kriteria “2-3-8” (MABIMS)

Kriteria “2-3-8” secara astronomis dianggap terlalu rendah, walau ada beberapa kesaksian yang secara hukum dapat diterima karena saksi telah disumpah oleh Hakim Pengadilan Agama. Namun, pada ketinggian 2 derajat  dengan elongasi 3 derajat atau umur 8 jam, sabit hilal masih terlalu tipis sehingga tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang masih cukup kuat pada ketinggian 2 derajat setelah matahari terbenam. Oleh karenanya dalam beberapa pertemuan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dan pertemuan anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) kriteria “2-3-8” diusulkan untuk diubah.

 

Alasan Ilmiah Usulan Kriteria Baru

Kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal adalah kriteria yang bisa mempertemukan metode rukyat dan hisab. Kriteria itu disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Dalam implementasinya, kriteria itu digunakan untuk menolak kesaksian rukyat yang meragukan, karena hilal yang sangat muda dan terlalu rendah bentuknya masih sangat tipis, tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak di dekat ufuk yang masih cukup kuat setelah matahari terbenam. Kriteria itu juga digunakan oleh ahli hisab dalam menentukan awal bulan hijriyah ketika membuat kalender.

 

Imkan rukyat atau visibilitas hilal secara umum ditentukan oleh ketebalan sabit bulan dan gangguan cahaya syafak. Hilal akan terlihat kalau sabit bulan (hilal) cukup tebal sehingga bisa mengalahkan cahaya syafak. Ketebalan hilal bisa ditentukan dari parameter elongasi bulan (jarak sudut bulan-matahari). Kalau elongasinya terlalu kecil (bulan terlalu dekat dengan matahari), hilal sangat tipis. Parameter cahaya syafak bisa ditentukan dari ketinggian. Bila terlalu rendah, cahaya syafak masih terlalu kuat sehingga bisa mengalahkan cahaya hilal yang sangat tipis tersebut. Maka, kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dapat ditentukan oleh dua parameter: elongasi dan ketinggian bulan.

 

Dari hasil rukyat jangka panjang selama ratusan tahun, diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk bisa dirukyat adalah 6,4 derajat (Odeh, 2006). Data analisis hisab sekitar 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu juga membuktikan bahwa elongasi 6,4 derajat juga menjadi prasyarat agar saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk (lihat dua grafik berikut ini). Pada grafik terlihat bahwa pada elongasi 6,4 derajat, posisi bulan semuanya positif, sedangkan dengan elongasi kurang dari 6,4 derajat ada kemungkinan bulan berada di bawah ufuk atau ketinggian negatif.

Data Bulan Banda Aceh

Data Bulan Pelabuhan Ratu

Dari data rukyat global, diketahui bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat atau tinggi bulan saat matahari terbenam tidak ada yang kurang dari 3 derajat (lihat 2 grafik berikut ini).

Data Bulan -- Kriteria tinggi

Ilyas (1988) memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi bulan-matahari minimum 4o (tinggi bulan minimum 3 derajat).

Data bulan -- Kriteria tinggi2

Dari data SAAO, Caldwell dan Laney (2001)  membuat kriteria visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan dengan alat bantu optik (bulanan putih). Secara umum, syarat minimal beda tinggi bulan-matahari (dalt) > 4o atau tinggi bulan > 3 derajat.

Analisis lain dilakukan atas data sekitar 180 tahun posisi bulan, dengan kriteria hipotetik yang disebut kriteria 29. Dengan asumsi bila ijtimak sebelum maghrib sebagai tanggal 29, maka 28 hari sebelumnya adalah tanggal 1. Jika ada jeda hari antara tanggal 29 dengan tanggal 1 bulan berikutnya maka ada penambahan hari (tanggal 30) atau istikmal. Data ketinggian bulan dengan kemungkinan adanya istikmal atau tanpa istikmal ditunjukkan pada grafik berikut:

Data Bulan -- Kriteria 29

Data tersebut dapat diinterpretasikan, bila ketinggian bulan lebih dari 7,4 derajat, dapat dipastikan besoknya tanggal1 atau tidak ada istikmal. Pada rentang ketinggian 0,9 – 7,4 derajat masih ada kemungkinan istikmal atau tidak, tetapi dengan ketinggian 3 derajat (lihat sebaran titik merah umumnya di atas 3 derajat) umumnya berpeluang besoknya tanggal 1 atau memasuki awal bulan.

 

Usulan Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Berdasarkan analisis tersebut di atas, disimpulkan bahwa kriteria “2-3-8” perlu diubah dengan kriteria baru. Maka diusulkan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dengan dua parameter:

elongasi bulan minimal 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat.

 

Masuknya awal bulan bisa ditentukan dengan menggunakan garis tanggal dengan kriteria tersebut atau menggunakan posisi uji dengan markaz Pelabuhan Ratu, Banda Aceh, dan Mekkah. Markaz Mekkah dihisab untuk memprakirakan potensi perbedaan hari Arafah dan Idul Adha.

Referensi

Caldwell, JAR and Laney, CD 2001, “First Visibility of the Lunar crescent”, African Skies, No. 5, p. 15-25.

Ilyas, M. 1988, “Limiting Altitude Separation in the New Moon’s First Visibility Criterion”, Astron. Astrophys. Vol. 206, p. 133 – 135.

Odeh, MSH, 2006, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”, Experimental Astronomy, Vol. 18, p. 39 – 64.

Pokok-pokok Pikiran Menuju Titik Temu Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia dan Jalan Mewujudkan Penyatuan Kalender Islam

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Kalender 1438 H

Uraian panjang tentang upaya mencari solusi penyatuan penetapan awal bulan (khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) dan kalender Islam telah banyak saya tulis dan saya dokumentasikan di blog saya (https://tdjamaluddin.wordpress.com/). Untuk merangkumkan secara ringkas, berikut ini pokok-pokok pikiran yang saya tuliskan sebagai dialog.

 

  • Masih adakah masalah hisab dan rukyat?
    • Perbedaan tafsir hisab dan rukyat dalam rujukan dalil syar’i tidak bisa dipersatukan lagi. Kita terima itu sebagai kenyataan perbedaan madzhab dan sebagai khazanah pemikiran yang menunjukkan keluasan ruang ijtihadi di kalangan ummat Islam.
    • Tetapi dalam prakteknya, ada kecenderungan hisab dan rukyat mulai menyatu. Pengamal rukyat memerlukan hisab. Pengamal hisab pun mulai tertarik melakukan rukyat.
    • Identifikasi ormas NU (Nahdlatul Ulama) sebagai pengamal rukyat dan Muhammadiyah bersama Persis (Persatuan Islam) sebagai pengamat hisab semakin kabur. Banyak generasi muda NU yang pakar hisab astronomi. Sementara banyak generasi muda Muhammadiyah dan Persis menggandrungi pengamatan astronomi, termasuk tantangan pengamatan hilal.
  • Kalau demikian, masalah apa lagi yang menjadikan masih adanya perbedaan?
    • Tidak adanya kriteria tunggal penentuan awal bulan qamariyah untuk penentuan waktu ibadah dan pembuatan kalender adalah sebab utama perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzuhijjah. Bukan karena perbedaan hisab dan rukyat.
    • Sebagai contoh, rukyat yang dilakukan NU merujuk pada kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) ketinggian bulan 2 derajat (menurut perhitungan hisab astronomi, bukan perhitungan hisab taqribi), sehingga menolak kesaksian rukyat bila tingginya tidak memenuhi kriteria. Hisab yang dilakukan Muhammadiyah merujuk pada kriteria Wujudul Hilal, yaitu bulan belum terbenam saat matahari terbenam ketika ijtimak (bulan baru) telah terjadi. Hisab yang dilakukan Persis merujuk pada kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat (Kriteria LAPAN 2010).
  • Mengapa perlu ada kriteria dalam penentuan awa bulan?
    • Rukyat memerlukan verifikasi, untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru.
    • Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria.
    • Kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat
  • Kriteria seperti apa yang perlu kita adopsi?
    • Kriteria harus didasarkan pada dalil syar’i awal bulan dan hasil kajian astronomis yang sahih.
    • Kriteria harus mengupayakan titik temu pihak-pihak terkait, untuk menjadi kesepakatan bersama.
  • Bisakah kriteria diadopsi sepihak?
  • Bisakah Pemerintah menetapkan kriteria sendiri?
    • Bila Pemerintah menetapkan kriteria sendiri, tanpa kesepakatan semua ormas Islam, kita tetap mempunyai banyak versi kalender, ada versi ormas dan versi Pemerintah.
    • Pemerintah mencoba mengakomodasi pemikiran semua ormas Islam, tetapi belum berhasil menyatukan kriteria. Kriteria yang sementara ini digunakan adalah kriteria yang disepakati oleh sebagian besar ormas Islam, jadi belum diterima oleh semua ormas Islam.
  • Bagaimana menyatukan kalender Islam?
    • Ada tiga prasyarat mapannya suatu sistem kalender:
      • Ada otoritas tunggal yang mengaturnya.
      • Ada kriteria tunggal yang disepakati.
      • Ada batas wilayah yang disepakati.
    • Sebagai contoh, kalender Masehi yang kini menjadi kalender internasional, menjadi mapan setelah tiga syarat tersebut dipenuhi. Otoritas tunggal pada awalnya adalah Paus Gregorius yang menetapkan kriteria Gregorian. Kriteria Gregorian menyatakan, satu tahun panjangnya 365,2425 hari dengan pengaturan tahun kabisat 366 hari dan tahun pendek 365 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4, kecuali bilangan kelipatan 100 harus habis dibagi 400. Batas wilayah pergantian hari disepakati sekitar garis bujur 180 derajat, dengan pembelokan sesuai batas negara.
    • Pemerintah negara-negara Islam secara de facto masing-masing adalah otoritas penentuan kalender Islam di negaranya. Masing-masing pemerintah tidak bisa mencampuri negara lainnya. Di Indonesia, pimpinan ormas Islam secara de facto adalah otoritas dalam penentuan kalender bagi ormasnya. Maka, langkah pertama adanya penyatuan ototitas penentuan kalender. Kita tidak bisa langsung melompat menyatukan otoritas internasional, karena tetap akan menyisakan otoritas lokal di tingkat ormas. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan Pemerintah sebagai otoritas tunggal penentuan kalender. Selanjutnya, Pemerintah adalah wakil resmi Indonesia untuk menetapkan otoritas internasional, mungkin OKI (Organisasi Kerjasama Islam) atau lembaga internasional lainnya yang secara khusus dibentuk.
    • Langkah selanjutnya adalah menyatukan kriteria. Kriteria untuk disepakati semestinya adalah kriteria yang merupakan titik temu semua faham fikih penentuan awal bulan, karena kalender Islam juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penentuan puasa dan pelaksanaan ibadah haji. Kriteria harus merupakan rumusan astronomis atas ketentuan dalil syar’i. Masing-masing ormas harus berupaya mencari titik temu, bukan mempertahanan kriterianya.
    • Batas wilayah keberlakuan kalender disesuaikan dengan wilayah otoritas yang menyepakati kriteria yang ditetapkan. Bisa batas wilayah Indonesia saja atau diperluas ke batas wilayah negara-negara MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura) yang sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan kriteria.
    • Untuk mendapatkan kalender Islam yang berlaku global, otoritas internasional harus disepakati dulu (misalnya OKI atau lembaga khusus yang dibentuk). Otoritas internasional yang kemudian merumuskan kriterianya dan batas wilayah atau batas tanggal kalender Islam. Batas tanggal kalender Islam bisa mengikuti batas tanggal sesuai kriteria atau digeser disesuaikan dengan Batas Tanggal Internasional.

Perhitungan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1437 H dan Kalender 1438 H

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

 

Untuk persiapan dan antisipasi kemungkinan terjadi perbedaan karena belum disepakatinya kriteria awal bulan Hijriyah di Indonesia, berikut ini hasil perhitungan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1437 H dan Kalender 1438 H berdasarkn tiga kriteria yang digunakan oleh NU (kriteria tinggi minimal 2 derajat) , Muhammadiyah (kriteria Wujudul Hilal), dan Persis (kriteria beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat). Perhitungan menggunakan aplikasi Accurate Hijri Calculator  (AHC) yang dikembangkan Abdul Ro’uf dari Fisika Universitas Brawijawa.

Kepastian untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menunggu keputusan Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Ramadhan 1437 H

Ramadhan 1437-1

Ramadhan 1437-2

Posisi bulan saat matahari terbenam di Palabuhan Ratu, 5 Juni 2016: Tinggi bulan 3o 40’, Elongasi 5o 54’, dan umur bulan 7 jam 45 menit. Kriteria Wujudul Hilal (digunakan Muhammadiyah, garis antara arsis merah dan putih) dan Kriteria MABIMS ketinggian bulan 2 derajat (digunakan di kalender NU dan Taqwim Standar Kementerian Agama, garis antara arsir putih dan biru) dan elongasi lebih dari 3 derajat menunjukkan pada saat maghrib 5 Juni 2016 bulan telah memenuhi kriteria, sehingga di kalender ditetapkan awal Ramadhan 1437 pada 6 Juni 2016. Tetapi menurut kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (kriteria LAPAN 2010, digunakan oleh Persis, garis antara arsis merah dan hijau), pada saat maghrib 5 Juni 2016, bulan belum memenuhi kriteria awal bulan, jadi 1 Ramadhan 1437 pada 7 Juni 2016.

Catatan tambahan: Walau pun sebagian besar wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria, dalam Surat Edarannya tertanggal 19 April 2016 PP Persis mempertimbangkan posisi bulan di wilayah Aceh yang beda tingginya 4o 4’ dan elongasi 6o 28’ (6,47o) (pada batas kriteria, yaitu beda tinggi bulan-matahari 4o dan elongasi 6,4o). Dengan demikian, PP Persis menyatakan pada saat maghrib 5 Juni 2016 hilal telah imkan rukyat sehingga 1 Ramadhan 1437 ditetapkan 6 Juni 2016.

Syawal 1437 H

Syawal 1437-1

Syawal 1437-2

Posisi bulan saat matahari terbenam di Palabuhan Ratu, 4 Juli 2016: Tinggi bulan -1o 48’, artinya bulan belum wujud. Kriteria Wujudul Hilal (digunakan Muhammadiyah, garis antara arsis merah dan putih) dan Kriteria MABIMS ketinggian bulan 2 derajat (digunakan di kalender NU dan Taqwim Standar Kementerian Agama, garis antara arsir putih dan biru) dan menunjukkan pada saat maghrib 4 Juli 2016 bulan belum memenuhi kriteria, sehingga di kalender ditetapkan awal Syawal 1437 pada 6 Juli 2016. Demikian juga menurut kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (kriteria LAPAN 2010, digunakan oleh Persis, garis antara arsis merah dan hijau), pada saat maghrib 4 Juli 2016, bulan belum memenuhi kriteria awal bulan, jadi 1 Syawal 1437 pada 6 Juli 2016.

 

Dzulhijjah 1437 H

Dzulhijjah 1437-1

Dzulhijjah 1437-2

Posisi bulan saat matahari terbenam di Palabuhan Ratu, 1 September 2016: Tinggi bulan -0o 56’, artinya bulan belum wujud. Kriteria Wujudul Hilal (digunakan Muhammadiyah, garis antara arsis merah dan putih) dan Kriteria MABIMS ketinggian bulan 2 derajat (digunakan di kalender NU dan Taqwim Standar Kementerian Agama, garis antara arsir putih dan biru) dan menunjukkan pada saat maghrib 1 September 2016 bulan belum memenuhi kriteria, sehingga di kalender ditetapkan awal Dzulhijjah 1437 pada 3 September 2016, Idul Adha 1437 pada 12 September 2016. Demikian juga menurut kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (kriteria LAPAN 2010, digunakan oleh Persis, garis antara arsis merah dan hijau), pada saat maghrib 1 September 2016, bulan belum memenuhi kriteria awal bulan, jadi 1 Dzulhijjah 1437 pada 3 September 2016, Idul Adha 1437 pada 12 September 2016.

 

Kalender 1438 H

Kalender 1438 H

Proyeksi Tambahan Citra Matahari pada Potret Kamera HP

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Halo

Potret halo matahari dengan titik putih di atas

Ketika memotret matahari yang sangat cemerlang dengan kamera HP, selalu ada bintik putih. Bintik putih itu selalu berubah posisinya, setiap memotret matahari. Semula saya mengira itu efek optis biasa dari kamera. Ini potret halo matahari dengan posisi bintik putih yang berpindah.

Halo2

Potret halo matahari dengan titik putih di atas (dengan posisi berubah)

Setelah gerhana matahari 9 Maret saya menerima beberapa foto dari teman grup WA terkait dengan objek yang menyertai foto matahari yang direkam dengan kamera HP yang menampakkan bentuk sabit mungil. Potret itulah yang meyakinkan bahwa objek mungil yang menyertai citra matahari yang sangat cemerlang sesungguhnya proyeksi matahari juga. Ada efek peredupan dan pengecilan citra matahari. Mekanismenya belum saya ketahui, tetapi mirip efek pinhole camera (kamera lubang jarum) sederhana.

Berikut ini citra matahari saat gerhana dan objek mungil yang susungguhnya adalah proyeksi matahari yang sedang dalam proses gerhana:

IMG-20160411-WA0014

Citra proyeksi tambahan gerhana dipotret dari Jakarta. Matahari sangat terang tidak menampakkan fase gerhana. Tetapi citra proyeksi tambahan yang lebih redup dan mungil di sebelah kanan adalah gerhana sebelum fase puncak sekitar pukul 07.00 WIB, ketika bulan menutupi matahari di bagian kanan bawah. Sabit matahari tampak di bagian atas pirigan matahari. [Foto dari Kanti di Grup WA HAKU — Himpunan Alumni Kyoto University]

IMG-20160411-WA0013

Citra proyeksi tambahan gerhana dipotret dari Jakarta. Matahari yang semakin tinggi dan sangat terang tidak menampakkan fase gerhana. Citra proyeksi tambahan yang lebih redup dan mungil di sebelah kanannya adalah gerhana pada fase puncak sekitar pukul 07.20 WIB, ketika bulan menutupi matahari di bagian kanan. Sabit matahari tampak tegak. [Foto dari Kanti di Grup WA HAKU — Himpunan Alumni Kyoto University]

IMG-20160411-WA0011

Foto gerhana dipotret di Malang sekitar pukul 08.20 ketika bulan mulai meninggalkan matahari dari arah kanan atas matahari. Matahari yang cemerlang tidak menampakkan fase gerhana. Proyeksi tambahan matahari yang mungil di kanan bawah menampakkan sabit menjelang akhir gerhana. [Foto dari Iva di Grup WA HAKU — Himpunan Alumni Kyoto University].

Saya menduga, proyeksi tambahan juga terjadi pada semua objek di medan pandang kamera. Hanya saja, karena jauh lebih redup dari matahari, proyeksi tambahan objek lain tidak tampak di citra hasil potret.

Wawasan Republika: Mengajak Masyarakat Lebih Logis Soal GMT

Wawasan Republika, 6 April 2016

[Sedikit koreksi, ada yang kurang akurat dikutip. Semestinya “… dan dampak GMT pada bumi, yaitu medan magnet bumi, ionosfer, dan atmosfer. Dampak terhadap perilaku hewan dan tumbuhan dilakukan oleh peneliti lain”]

Wawasan Republika 6 Apr 2016

DIPI: Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia, Darah Segar Bangkitkan Penelitian Indonesia

T. Djamaluddin

Kepala LAPAN

DIPI-0

Direktur Eksekutif dan Dewan Pengarah Ilmiah DIPI (Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia) saat peresmian DIPI.

Saya menghadiri peresmian DIPI/ISF (Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia/Indonesian Science Fund) di Gedung Kementerian Keuangan, Rabu, 30 Maret 2016. Saya menilai berdirinya DIPI bisa menjadi darah segar yang membangkitkan penelitian Indonesia mengejar ketertinggalannya. Berikut ini catatan saya dari pertemuan tersebut dilengkapi dengan bahan dokumen AIPI “SAINS45: Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan“.

DIPI adalah lembaga mandiri di bawah naungan AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang menyediakan pendanaan berkelanjutan bagi penelitian fundamental di garis depan (frontiers) berdasarkan kualitas, orisinalitas gagasan, dan kapabilitas. DIPI didukung oleh LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), Australian Aid, US-AID, dan UK-Newton Fund. Berikut info grafis yang memberi gambaran lengkap tentang DIPI:

DIPI-0

DIPI dengan lembaga nasional dan internasional pendukungnya.

DIPI-1

Mekanisme pendanaan DIPI tidak terikat dengan siklus tahunan anggaran negara.

DIPI-2

DIPI memberikan hibah untuk penelitian fundamental di garis depan (frontier) berdasarkan kompetisi.

DIPI-3

Penelitian yang didanai dikelompokkan dalam 8 Bidang.

Apa yang dimaksud penelitian “fundamental di garis depan (frontier)”? DIPI merujuk pada dokumen AIPI “SAINS45: Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan“, yaitu 45 tantangan ilmiah yang dikelompokkan dalam 8 bidang (mengambil filosofis 17-8-1945).  Berikut ini garis besar 8 Bidang dengan 45 tantangan ilmiah yang harus dijawab:

I. IDENTITAS, KERAGAMAN, DAN BUDAYA
1. Apa yang Menjadikan Indonesia “Indonesia”?
2. Torang Samua Basudara: Satu Bangsa di Tengah Keragaman
3. Nasionalisme di Era Transnasionalisme, Bagaimana Bertahan?
4. Bagaimana Teknologi Akan Membentuk Ulang Kemanusiaan?
5. Nusantara, Tapak Perjalanan Evolusi Manusia?
6. Arsitektur Sains Berubah: Bagaimana Indonesia Menghadapinya?

II. KEPULAUAN, KELAUTAN, DAN SUMBER DAYA HAYATI
7. Megabiodiversitas: Bagaimana ‘Bahtera Nuh’ Ini Akan Bertahan?
8. Merawat Keragaman Hayati Laut adalah Merawat Masa Depan
9. Di Laut Kita Jaya?
10. Pada Lautan, Bisakah Kita Sandarkan Masa Depan?
11. Kemiskinan Masyarakat Pesisir: Ironi dalam Kelimpahan
12. Potensi Laut Dalam yang Serba Ekstrem

III. KEHIDUPAN, KESEHATAN, DAN NUTRISI
13. Apakah Kita Apa yang Kita Makan?
14. Kuman Mengalir Sampai Jauh: Memahami Interaksi dengan Hewan, Manusia, dan Lingkungan
15. Tantangan Kini dan Masa Depan: Bagaimana Melawan Infeksi Secara Cerdas?
16. Menyigi Nusantara, Mencari Obat
17. Panjang Umurnya Serta Mulia: Bagaimana Tetap Sehat di Usia Tua?
18. Bagaimana Mengantisipasi Penduduk yang Akan Menua?
19. Setelah Sel Punca, Apa Lagi?

IV. AIR, PANGAN, DAN ENERGI
20. Air untuk Semua: Bagaimana Mengamankannya?
21. Pertanian Lebih Pintar untuk Pangan Lebih Banyak
22. Selain Pangan, Bisakah Vaksin dan Obat Dipanen di Ladang Pertanian?
23. Panas Bumi Andalan Energi Kita

V. BUMI, IKLIM, DAN ALAM SEMESTA
24. Memahami Pergolakan Perut Bumi Pertiwi
25. Hutan Tropis: Cuma Ditebang, Sampai Kapan?
26. Limbah Jadi Berkah, Caranya?
27. Memaknai Benua Maritim Indonesia
28. Karbon dan Perubahan Iklim: dari Bumi, Bagaimana Kembali ke Bumi?
29. Dari Khatulistiwa Meneropong Semesta

VI. BENCANA DAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP BENCANA
30. Hidup di Atas Bumi yang Terus Bergerak
31. Menakar Bencana Laten di Pesisir dan Laut
32. Hidup Serumah dengan Bencana

VII. MATERIAL DAN SAINS KOMPUTASI
33. Mengindra Bumi, Menghitung Kado Alam
34. Mencari Teknologi Hijau Tambang: dari Alam hingga Ladang
35. Menjaring Energi Matahari, Mari Mencari Jalanya!
36. Industri Strategis: Perlu Desain Material Seperti Apa?
37. Sains Komputasi dan Sistem Kompleks bagi Indonesia

EKONOMI, MASYARAKAT, DAN TATA KELOLA
38. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Ekonomi, Mungkinkah?
39. Dicari! Institusi yang Menjamin dan Mendorong Kemakmuran
40. Orang Muda Akan Terus Menulis Sejarah Indonesia?
41. Bagaimana Bentuk Baru Ketimpangan dan Kemiskinan di Masa Depan?
42. Bagaimana Menapis Banjir Informasi?
43. Kebijakan Publik dan Republik: Bagaimana Dirumuskan?
44. Pendidikan yang Membangun Manusia
45. Untuk Manusia dan Kemanusiaan, di mana Hukum Harus Berdiri?

Info lebih lanjut, silakan kontak DIPI:

DIPI-4

Pengembangan Iptek Penerbangan dan Antariksa Menuju Indonesia Maju dan Mandiri

Thomas Djamaluddin
Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

(Dimuat di situs lapan.go.id, 28 Maret 2016)

Hasil LAPAN-A2

 Citra terbaru daerah Batam dari satelit LAPAN-A2 dibandingkan dengan citra lama dari Google Earth.

Dua teknologi yang saat ini tidak bisa lagi ditinggalkan dalam kehidupan manusia modern adalah teknologi informasi dan teknologi antariksa. Bukan hanya dalam skala besar negara dan korporasi, tetapi juga dalam skala mikro individual. Tulisan ini memfokuskan pada teknologi antariksa dan iptek yang terkait dengannya. Teknologi antariksa bukan lagi kebutuhan negara-negara maju, tetapi semua negara membutuhkannya untuk berbagai sektor kehidupan.

Telekomunikasi dan media massa saat ini sangat bergantung pada teknologi satelit. Sektor perekonomian juga sangat dipermudah dengan berbagai fasilitas komunikasi data yang mengandalkan satelit. Pertanian sangat membutuhkan data satelit terkait dengan prakiraan iklim dan fase pertumbuhan tanaman untuk pemantauan skala nasional. Sektor kehutanan tidak bisa lagi mengandalkan pemantauan konvensional, saat ini sudah sangat bergantung pada satelit penginderaan jauh. Sektor kemaritiman untuk Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berupa laut, mutlak memerlukan satelit. Itulah beberapa contoh kehidupan manusia modern dalam skala besar. Untuk skala mikro individu, manusia modern sangat bergantung pada gadget yang secara operasional tidak bisa optimal tanpa penggunaan satelit.

Indonesia sejak 1976 menjadi negara pengguna satelit komunikasi, ketiga setelah Amerika Serikat dan Kanada. Sejak 1980-an pula Indonesia memanfaatkan data-data penginderaan jauh dari satelit internasional. Indonesia sudah lama menjadi negara yang bergantung pada teknologi antariksa. LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, yang dilahirkan 1963 mempunyai misi untuk membangun kemandirian teknologi antariksa, juga teknologi yang terkait dengannya, teknologi aeronotika atau penerbangan. Cita-cita besar itu diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan. Di dalam undang-undang itu diamanatkan LAPAN menjadi lembaga penyelenggara keantariksaan.

Dalam menyelenggarakan tugas fungsinya, LAPAN membangun empat kompetensi: (1) sains antariksa dan atmosfer, (2) teknologi penerbangan, roket, dan satelit, (3) penginderaan jauh, dan (4) kajian kebijakan penerbangan dan antariksa. Untuk memberikan arah yang jelas, LAPAN mempunyai visi menjadi pusat unggulan penerbangan dan antariksa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri. Sebagai pusat unggulan, dua indikator utamanya adalah unggul pada empat kompetensi tersebut dan unggul pada layanan informasi dan produk teknologinya.

Untuk memfokuskan program pengembangan iptek penerbangan dan antariksa, LAPAN mempunyai satu program besar, yaitu reformasi birokrasi, antara lain dengan membenahi tata kelola organisasi dan meningkatkan layanan publik. Untuk memfokuskan pengembangan kompetensi, LAPAN mempunyai tujuh program utama pengembangan: (1) Sistem pendukung keputusan (DSS) cuaca antariksa, (2) Sistem pendukung keputusan dinamika atmosfer ekuator, (3) teknologi pesawat transport dan sistem pemantau maritim berbasis pesawat tanpa awak, (4) teknologi satelit, (5) teknologi roket sonda menuju roket peluncur satelit, (6) bank data penginderaan jauh nasional, dan (7) sistem pemantau bumi nasional.

Beberapa Capaian

Cuaca antariksa adalah kondisi dinamis di lingkungan antariksa antara matahari dan bumi yang dipengaruhi oleh aktivitas matahari. Dalam bahasa awam yang kini sudah dikenal, cuaca antariksa terutama terkait kemungkinan badai matahari yang berdampak pada kala hidup satelit dan teknologi lain yang dipengaruhinya. LAPAN adalah satu-satunya lembaga di Indonesia yang memantau dan memberikan layanan informasi terkait dengan cuaca antariksa. Di situs web, LAPAN menyediakan informasi rutin harian terkait cuaca antariksa dengan sistem SWIFTs (Space Weather Information and Forcast Services).

Dinamika atmosfer dipantau dengan memanfaatkan satelit cuaca dan model atmosfer untuk memberikan informasi potensi cuaca ekstrem. Sebagai pelengkap informasi cuaca oleh BMKG, LAPAN mengembangkan juga SADEWA, (Satellite based Disaster Early Warning System). Sistem ini diintegrasikan dengan sistem lainnya, misalnya dengan informasi zona potensi penangkapan ikan, untuk memberikan informasi kepada para nelayan sebelum melaut. Dengan informasi itu, nelayan bisa menuju zona yang banyak ikannya dan melaut dengan memperhitungkan ada tidaknya cuaca ekstrem di laut.

Teknologi pesawat transport dikembangkan bekerjasama dengan PTDI. Saat ini telah dikembangkan pesawat N219 (bermesin ganda untuk 19 penumpang) yang telah diperkenalkan bentuk fisiknya dan direncanakan terbang perdana pada 2016 dan diproduksi 2017. Program selanjutnya adalah pengembangan varian N219 dan generasi berikutnya N245 dan N270 sesuai dengan kebutuhan pasar penerbangan di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang khas, terutama di daerah terpencil, menuntut adanya pesawat yang bisa mengatasi kendala yang ada, antara lain landasan pendek dan berbukit-bukit.

N-219

Penampilan perdana pesawat N219 hasil kerjasama LAPAN dengan PTDI

Sistem pemantau wilayah maritim yang luas memang lebih efektif menggunakan satelit. Tetapi kondisi berawan sering menjadi kendala. Sementara pemantauan dengan pesawat terbang secara konvensional juga sangat mahal. Maka dikembangkan inovasi sistem pemantau maritim berbasis pesawat tanpa awak. Generasi ketiga pesawat tanpa awak (LAPAN Survaillance UAV, LSU-03) yang dikembangkan LAPAN telah memecahkan rekor MURI untuk terbang otonomus dari Garut menuju Pangandaran sampai Cilacap, pergi pulang dengan penerbangan terprogram. Jarak yang ditempuh 340 km dalam waktu 3,5 jam. Kendala bahan bakar dalam mempertahankan lama terbang akan dikombinasikan juga dengan energi matahari. Varian lebih besar LSU-05 disiapkan untuk membawa muatan lebih besar dan jarak jangkau yang lebih jauh. Sistem pemantau maritim berbasis pesawat tanpa awak sedang dikembangkan LAPAN.

Cita-cita untuk mempunyai roket peluncur satelit dikejar secara bertahap melalui pengembangan roket sonda, roket penelitian atmosfer. Fungsi ganda roket, untuk keperluan sipil dan militer, menjadi kendala dalam membangun kemampuan teknologi roket. Sungguh tidak mudah untuk menyekolahkan para peneliti/perekayasa untuk mendapatkan pendidikan lanjut bidang roket. Demikian juga untuk mendapatkan bahan baku tabung, nozel, dan bahan bakar roket (propelant) yang berkualitas tinggi sangat sulit. Capaian saat ini roket berdiameter 120 mm dan 220 mm dianggap telah mempunyai kinerja yang semakin baik. Roket berdiameter 320 mm dan 450 mm telah diujiterbangkan, sementara roket berdiamater 550 mm masih uji statik. Kestabilan trayektori roket juga terus ditingkatkan.

Kemampuan pengembangan satelit dimulai dengan satelit generasi awal hasil bimbingan TU Berlin (satelit LAPAN-A1/LAPAN-TUBSat) yang telah mengorbit sejak 2007 pada ketinggian 630 km. Walau kala hidup orbital bisa sampai 50 tahun, kala hidup operasionalnya sangat terbatas. Dari prakiraan kala hidup operasional hanya 2 tahun, ternyata LAPAN-A1 bisa bertahan selama 6 tahun, berkat kondisi cuaca antariksa yang tidak terlalu ekstrem sejak 2017-2013. Generasi satelit berikutnya murni dibuat di faslitas LAPAN, yaitu satelit LAPAN-A2/LAPAN-Orari, walau untuk peluncurannya masih menggunakan roket Inidia. Saat ini satelit LAPAN-Orari telah berada di orbit pada ketinggian 650 km dan semua missinya telah berfungsi dengan baik. Satelit berikutnya LAPAN-A3/LAPAN-IPB sedang diintegrasikan dan diuji untuk diluncurkan 2016.

Bank data penginderaan jauh nasional dikembangkan dengan meningkatkan kemampuan akuisisi data dan sistem layanan datanya. LAPAN mempunyai dua stasiun bumi utama penerima citra satelit, di Pare-pare dan Bogor. Stasiun bumi di Pare-pare bisa mengakuisisi citra satelit sampai resolusi 1,5 meter. Untuk citra satelit resolusi sangat tinggi (sampai resolusi 0,5 meter) diadakan dengan pengadaan citra komersial. Untuk pembuatan rencana detil tata ruang diperlukan citra satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi. LAPAN telah memberikan layanan data citra satelit kepada semua kementerian, lembaga, dan daerah secara gratis karena menggunakan lisensi pemerintah. Menurut Undang-undang Keantariksaan, pengoperasian dan pengembangan stasiun bumi hanya dapat dilakukan oleh LAPAN.

Sistem pemantau bumi nasional adalah sistem informasi penginderaan jauh yang memberikan layanan informasi kondisi lingkungan dan sumber daya alam. Dengan sistem tersebut, LAPAN memberikan layanan informasi tanggap darurat bencana berupa citra satelit resolusi tinggi pra- dan pasca-bencana letusan gunung, gempa, tanah longsor, dan banjir. Dengan informasi tersebut evakuasi korban dan pengendalian dampaknya dapat segera dilakukan. LAPAN juga memberikan informasi kebakaran lahan dan hutan untuk penanggulangannya. Informasi zona potensi penangkapan ikan juga diberikan rutin harian, sehingga bisa meningkatkan produktivitas penangkapan ikan. Informasi pertumbuhan padi juga diberikan kepada Kementerian Pertanian untuk membantu manajemen distribusi pupuk dan prakiraan panen secara nasional.

Itulah beberapa capaian LAPAN dalam mewujudkan Indonesia maju dan mandiri di bidang penerbangan dan antariksa. Dengan segala keterbatasan jumlah SDM dan anggaran, LAPAN bertekad menjadi pusat unggulan secara bertahap. LAPAN mempunyai slogan sebagai ungkapan visi, “LAPAN unggul untuk Indonesia maju, LAPAN melayani untuk Indonesia mandiri”.

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 239 pengikut lainnya