Diskusi tentang Unifikasi Kalender Islam dan Strategi Mewujudkannya

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia, Kemenag RI

Diskusi di Grup WA Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI) pada awal September 2021 sayang untuk tidak didokumentasikan. Ada diskusi yang dianggap hangat, namun masih dalam batas yang wajar. Dokumentasi diskusi ini saya kelompokkan berdasarkan topik, walau sebenarnya diskusi mengalir begitu saja tanpa topik tertentu. Diskusi biasanya berawal dari suatu pemikiran yang kemudian ditanggapi.

Dokumentasi ini saya salin seperti apa adanya (termasuk singkatan-singkatan yang lazim di WA). Kecuali perbaikan typo dan beberapa yang saya hapus, yaitu frase yang menyebut orang atau bukan hal yang substantif terkait bahasan. Dokumentasi ini menekankan pada substansi pemikiran, sehingga nama peserta diskusi hanya saya tuliskan inisialnya. Tanggapan saya berinisial TD (Thomas Djamaluddin).

Tentang Titik Temu Rukyat dan Hisab

SA:

TD:

Pola pikir tipikal “pengamal hisab” yg tdk menghargai kenyataan di masyarakat adanya “pengamal rukyat”. Bagi pengamal rukyat, rukyat bil fi’li atau bil ‘ain adalah bagian ta’abudi. Sesungguhnya kriteria [3-6,4] digagas berdasarkan batas minimal utk rukyat. Idealnya menggunakan kriteria optimistis dg rujukan best time (tinggi lebih dari 5 derajat dan elongasi lebih dari 8 derajat seperti kriteria Turki). Tetapi kriteria optimalistik pd RJ2017 dipilih sbg usulan titik temu agar tdk melompat terlalu jauh dari kriteria saat ini (tinggi minimal 2 derajat oleh NU dan WH oleh Muhammadiyah).

SA:

Mohon maaf, apa jenengan memahami apa yang dimaksud dengan “ru’yat bi al-Imi”?. Sekiranya masih ragu tidak salah kalau ditanyakan terlebih dahulu dan jangan tergesa-gesa membuat stigma. Terkesan jenengan pemegang “otoritas tunggal” di WAG ini sehingga yang lain takut dan tidak berkesempatan memberi pandangan. Tradisi semacam ini kurang baik.

TD:

Terminologi “rukyat bil ilmi” bukan terminologi baru. Saya sdh terbiasa yg terminologi itu yg disampaikan teman2 pengamal hisab, baik dari Muhammadiyah maupun Persis.

Saya jelas bukan pemegang otoritas tunggal. Namun, diskusi soal unifikasi kalender bukan hal baru. Saya sdh sering berdiskusi dan menuliskan gagasan sejak 1980-an. Sering berdiskusi dlm satu forum dg teman2 NU, Muhammadiyah, Persis, dan beberapa ormas lainnya.

SA:

Sebaiknya tidak merasa sudah terbiasa dan mengerti dengan istilah “ru’yat bil ilmi”. Barangkali ada sesuatu yang berbeda yang tidak terpikirkan oleh jenengan. Disinilah perlunya saling memahami sehingga bisa saling berbagi. Untuk itu mohon dijelaskan apa yang jenengan maksud dengan “ru’yat bi al-Ilm

TD:

Definisi yg sdh umum saya dengar dari teman2 pengamal hisab, “rukyat bil ‘ilmi” adalah analisis berbasis ilmu hisab (bil ‘ilmi) bahwa hilal sdh dianggap bisa dirukyat. Dg kata lain, rukyat bil ‘ilmi adalah hisab dg kriteria imkan rukyat. Kriteria minimal adalah WH, dg anggapan kalau bulan blm terbenam saat sdh ijtimak, dianggap hilal sdh wujud. Walau sebenarnya blm ada cahaya hilal.

Saat dialog di kantor PP Muhammadiyah di Yogya (bersama Tim Salman ITB) seorang tokoh Muhammadiyah yg hadir menyebutkan hisab dg kriteria imkan rukyat itu sama halnya “rukyat jangka panjang” karena berdasarkan data jangka panjang. Saya setuju dg definisi tsb. Saya kira ini salah satu jalan titik temu. Bisa diusulkan kpd teman2 pengamal rukyat, bahwa perlu mempertimbangkan rukyat jangka panjang (dg kriteria imkan rukyat), bukan hanya rukyat sesaat yg banyak gangguannya (seperti rukyat akhir Muharram/awal Shafar 1443 lalu).

KF:

Artinya, keputusan NU untuk itsbat: Mengikuti selama sesuai dengan sesuai dg rukyat ya?

TD:

Ya, satu sisi saya mengajak saudara2 pengamal hisab utk memahami saudara2 pengamal rukyat seperti diskusi sebelumnya.

Pd sisi lain, saya juga mengajak saudara2 pengamal rukyat utk memahami ajakan saudara2 pengamal hisab utk bergeser ke “rukyat bil ‘ilmi”.

Kasus penentuan awal Shafar 1443 bisa jadi pelajaran. Dg posisi hilal yg cukup tinggi, bahkan sdh memenuhi kriteria RJ2017, [3-6,4], ternyata seluruh perukyat menyatakan tdk melihat hilal karena mendung. Kalau merujuk Fatwa MUI 1981, bila ahli hisab menyatakan bisa dirukyat, maka itu bisa dijadikan putusan. Namun Lembaga Falakiyah PBNU memutuskan istikmal, sehingga awal Shafar 1443 berbeda dg kalender. Perbedaan ini tentu mengkhawatirkan. Seolah percuma kesepakatan kriteria kalau akhirnya dipatahkan dg rukyat sehari.

Beralasan usulan seorang tokoh senior Muhammadiyah saat pertemuan Tim Salman ITB bersama MTT Muhammadiyah pd 2019 yg menyatakan mestinya kriteria imkan rukyat bisa dianggap sebagai rukyat jangka panjang. Jadi, ketika terjadi kasus seperti awal Shafar 1443, tdk harus istikmal tetapi merujuk pd data rukyat jangka panjang berupa kriteria imkan rukyat. Artinya, tdk mengabaikan rukyat (sesuai prinsip ta’abudi), tetapi bisa tetap bersatu dg saudara2 pengamal hisab.

Tentang Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ 2017)

SA:

MEMBACA ULANG REKOMENDASI JAKARTA 2017/1438

—- Bagian pengantar dipenggal, langsung pada bagian substansi —–

Dalam Rekomendasi Jakarta 2017/1438 poin pertama dinyatakan bahwa Rekomendasi Jakarta 2017/1438 pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria Istanbul Turki 2016/1437 dengan melakukan modifikasi kriteria elongasi minimal 6.4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz kawasan Barat Asia Tenggara. Bagi kelompok yang menolak, penetapan markaz ini dianggap sebagai titik kelemahan.

Dengan kata lain penempatan markaz kawasan Barat Asia Tenggara hanya semata-mata untuk kepentingan kawasan dan masih berpikir zona padahal kalender Islam global meniscayakan keterpaduan dan tidak membatasi wilayah yang sudah memenuhi visibilitas hilal di belahan bumi manapun. Dengan demikian konsep kalender Islam hasil Rekomendasi Jakarta 2017/1438 belum dapat dikategorikan sebagai kalender Islam global. Namun baru sebatas kalender Islam kawasan (regional).

Memperhatikan realitas di atas, lalu bagaimana langkah terbaik untuk mewujudkan penyatuan kalender Islam, khususnya di Indonesia, apatah tetap menjadikan hasil Rekomendasi Jakarta 2017/1438 sebagai pilihan meskipun penggunaannya akan menimbulkan masalah baru dan semakin banyak perbedaan yang akan terjadi sekiranya ormas-ormas Islam tetap bertahan dengan kriteria yang dimiliki.

TD:

– Hal prinsip yg digagas pd Rekomendasi Jakarta adalah mencari titik temu pengamal rukyat dan hisab.

– Pengamal hisab tdk mempertimbangkan markaz, karena hanya fokus pd awal bulan sesuai dg kriteria yg ditetapkan. Bagi pengamal hisab, kriteria tanpa mempertimbangkan rukyat pun bisa digunakan, seperti kriteria ijtimak qabla ghurub dan wujudul hilal. Pola pikir pengamal hisab diwakili oleh  Muhammadiyah.

– Pengamal rukyat, menggunakan kalender sekaligus sbg panduan rukyat. Markaz diperlukan karena kriteria imkan rukyat mestinya juga selaras dg hasil rukyat. Artinya, markaznya tdk terlalu jauh dari wilayah lokasi rukyat. Markaz pun harus memenuhi wilayah otoritasnya sesuai dg konsep wilayatul hukmi. Pola pikir pengamal rukyat diwakili Nahdlatul Ulama.

– Rekomendasi Jakarta menjadi titik temu pengamal rukyat dan hisab dg menggunakan kriteria visibilitas hilal berbasis data astronomi dan menentukan markaz dlm wilayah otoritas negara2 Asia Tenggara dg penduduk Muslim terbanyak.

– Dlm konsep rukyat, bila wilayah timur sdh ada kesaksian rukyat, maka wilayah barat bisa mengikutinya. Maka markaz di kawasan barat Asia Tenggara memungkinkan konsep kalender RJ menjadi kalender global.

– Konsep KIG ala Turki tdk bisa diterima pengamal rukyat, karena markaznya di mana pun. Ketika sdh memenuhi kriteria di benua Amerika, di Indonesia bulan masih di bawah ufuk. Jadi tdk mungkin ada kesaksian hilal.

SA:

Menurut pandangan saya sebelum berbicara kriteria, otoritas dll. Perlu dipahami struktur masyarakat muslim Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu aspek historis, sosiologis, filosofis, yuridis,  astronomis dll perlu memperoleh perhatian secara seimbang.

Lalu bagaimana nasib RJ 1438/2017? Kita hargai sebagai “karya bersama”. Namun masih ada ruang untuk mengkritisi dan memperbaiki karena belum diimplementasikan. Disinilah perlu kerja secara sistematis dan terukur.

Terima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan.

SA:

Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan. Terkesan sekali jenengan kurang memahami alur pemikiran yang ada dalam gambar tersebut sehingga tergesa-gesa lari ke implementasi KIG Turki 1437/2016.

Dalam kasus KIG 1437/2016 dan RJ 1438/2017  sudah saya jelaskan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini tergantung pendekatan yang digunakan.

Sementara itu, jika diperhatikan penjelasan jenengan dalam berbagai forum tentang RJ 1438/2017 maka terkesan ada distorsi dan “memaksakan diri”. Dengan kata lain RJ 1438/2017 harga mati.

Misalnya, sering dikatakan untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan ada tiga syarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu (1) adanya kriteria yang tunggal, ((2) adanya kesepakatan batas tanggal, dan (3) adanya otoritas tunggal.

Patut diketahui dalam RJ 1438/2017 ada tiga hal penting yang jarang jenengan singgung, yaitu (1) kriteria tunggal diperhalus menjadi kriteria standar, (2) otoritas tunggal diganti menjadi pemegang kewenangan, dan (3) ini adalah hasil kongkrit seminar yang tentu saja belum punya daya ikat kepada siapa saja sehingga disepakati oleh pemegang otoritas.

Tiga poin penting di atas, khususnya perubahan poin 1 dan 2 secara sosiologis memiliki implikasi dan  menunjukkan bahwa RJ 1438/2017 masih terbuka untuk didiskusikan dan jangan anti wacana dalam WAG ini.

Wa Allahu A’lam bi as-Sawab.

TD:

RJ 2017 adalah rumusan Seminar Internasional yg dianggap sebagai salah satu usulan yg bersesuaian dg keputusan teknis MABIMS. Tentu usulan itu masih terbuka utk disempurnakan. Itulah yg diharapkan. Tetapi sampai sekarang blm ada yg mengkritisi dg alternatif solusi.

Usulan kriteria [3-6,4] apa pun sebutannya (tunggal, standar, …) blm ada yg memberikan tawaran alternatif. Otoritas tunggal atau pemegang kewenangan atau ulil amri hanya ditanggapi “tdk setuju ada otoritas”. Padahal dlm sejarah, kalender selalu dikaitkan dg otoritas tertentu. Kalender Islam pertama ada karena ada Khalifah Umar bin Kattab. Reformasi kalender Masehi 1582 karena ada Kaisar/Paus Gregorius. Kalender Ummul Quro juga ditetapkan oleh suatu otoritas. KIG Turki juga tdk terlepas dari peran Pemerintah Turki.

Ayo RJ2017 dikritisi dan disempurnakan. Bila perlu, usulkan alternatif utk menuju titik temu.

SA:

Mungkin jenengan lupa pada Muker kemaren di Yogyakarta kita diminta menyampaikan “Prospek KIG Turki 1437/2016 dan RJ 1438/2017”, saat itu saya memberikan catatan kelebihan dan kekurangan keduanya sekaligus memberikan alternatif untuk menuju titik temu yaitu Sintesa antara KIG dan RJ.    Bagaimana bentuk operasional nanti bisa didiskusikan kembali.

TD:

Saya blm baca gagasan “Sintesa antara KIG dan RJ”. Yg sdh saya baca, makalah yg tetap membela KIG Turki, tanpa melihat realitas adanya pengamal rukyat di Indonesia. Makalah tsb juga mengindikasikan blm difahaminya konsep kriteria imkan rukyat (karena tdk terbiasa kriteria rukyat) dg menjadikan contoh rukyat BMKG sbg alasan (secara tdk langsung) menolak kriteria RJ2017. Padahal Kriteria [3-6,4] adalah batas bawah yg juga mencakup rukyat yg dilakukan BMKG dan lainnya. Penolakan mestinya bila ada hasil rukyat yg sahih di bawah kriteria [3-6,4].

Strategi Mewujudkan Kalender Islam Global

AB:

Kalender Islam Lokal dan Global

— Bagian awal dipenggal, langsung pada bagian kesimpulan —

Karena itu, pilihan realistisnya, dengan segenap plus-minusnya, adalah unifikasi tingkat global, karena secara otomatis akan menyelesaikan tingkat lokal. Unifikasi global setidaknya memiliki tiga keunggulan. Pertama, kita (bangsa Indonesia) berperan dan berkontribusi menyelesaikan persoalan keumatan dunia. Kedua, kita tidak lagi dikhawatirkan dengan adanya perbedaan puasa arafah dan idul adha, karena ibadah puasa arafah terkait dengan peristiwa di tempat lain yaitu di negara Arab Saudi. Ketiga, keaktifan mengupayakan unifikasi global merupakan amanat dan semangat pembukaan UUD 1945 yaitu ikut dan aktif melaksanakan ketertiban dunia, dalam hal ini penertiban sistem penjadwalan waktu (Kalender Islam).

TD:

Kalau hanya berfikir kalender dari sudut pandang pengamal hisab, seperti saudara2 kita di Muhammadiyah, kalender global memang jadi prioritas. Namun, unifikasi sepihak bukan jalan terbaik. Di Indonesia, Brunei, dan Malaysia (juga di Saudi dan banyak negara), pengamal rukyat pun sangat banyak. Jadi tdk mungkin kalender lepas dari konsep rukyat, dg mempertimbangkan markaz setempat. Itulah yg digagas kalender dg kriteria baru MABIMS dan Rekomendasi Jakarta.

Lalu apakah kalender lokal-nasional bisa diperluas? Sangat mungkin. Hal yg pasti bisa menjadi kalender Islam regional ASEAN. Dan sangat mungkin juga dijadikan kalender Islam global, karena dalam konsep rukyat, ketampakan di wilayah timur bisa jadi rujukan utk wilayah barat. Setidaknya, wilayah dg mayoritas ummat Islam (dari Merauke sampai Maroko) bisa menerapkannya. Keseragaman yaumu arafah pun bisa dilaksanakan.

Benua Amerika (dg Muslim minoritas) yg berpotensi memenuhi kriteria lebih awal, dlm prakteknya sangat mungkin menunggu wilayah timur. Setidaknya utk yaumu arafah umumnya mereka menunggu keputusan Saudi.  Mereka tdk bisa “memaksa” Saudi utk mengikuti rukyat di Amerika bila di Saudi tdk bisa rukyat.

AB:

Kalender rekomendasi Jakarta 2017 setau sy adalah produk Kalender global yg di gagas Kemenag, terlebih sebagai penyempurna putusan Turki 2016, tinggal diterapkan saja, secara alami akan teruji kompatibilitas sains dan syariat nya. Tdk prl mengusik hisab, rukyat, Muhammadiyah, dan lainnya.

TD:

Kalender yg implementatif tdk terlepas dari hisab dan rukyat. Semestinya, ketika berbicara ttg unifikasi kalender, bias ormas harus dikesampingkan, utk mencari titik temu. Realitas di masyarakat perlu dibaca. Hal yg paling nyata, ada pengamal rukyat yg diwakili NU dan ada pengamal hisab yg diwakili Muhammadiyah. Ayo kita cari titik temu dari 2 kutub yg selama ini tampak berbeda dlm memaknai Kalender Islam.

AB:

Kalender putusan Turki 2016 dan RJ 2017 sdh mengakomodir hisab dan rukyat, meski tdk secara konvensional. Bias atau tdk tergantung cara pandang masing2, setiap org memang tdk lepas dari paradigma yg melekat dlm dirinya. Penilaian yg sama bisa diberikan kpd siapa saja, sesuai paradigma org yg menilai. Sy tdk paham bias ormas mana yg dimaksud? Padahal sy mendukung RJ 2017 utk diterapkan. Hanya, jika dihadapkan dgn putusan Turki sy lbh optimis dgn putusan ini dgn segala pertimbangan dan plus minusnya.

TD:

Bias pemikiran tampak dg mengabaikan kepentingan pengamal rukyat. Bagaimana pun, pengamal rukyat memerlukan konfirmasi rukyat utk menetapkan awal bulan yg terkait dg ibadah. Artinya, markaz lokal perlu diperhatikan. Kalau pun lokasinya jauh dari markaz yg digunakan, konsep matla tetap berlaku.

Tentang Otoritas Kalender

AB:

Untuk poin OKI,

Jika merujuk konteks RJ 2017, yg tertera dlm diktum putusan adalah OKI sbg otoritas. Jika dlm skup regional Asia tenggara MABIMS dpt dijadikan otoritas, maka akan berpotensi melahirkan otoritas2 lain sesuai region (Eropa, Amerika, Asia Pasifik, dll). Mnrt sy ini akan rancu dan ambigu, dan sejak lama sy menolak adanya otoritas dlm kalender Islam global.

Pertanyaan nya lagi, apakah saat ini OKI sdh tau, atau sdh diberi tau bahwa ia diminta menjadi otoritas?

TD:

Konsepnya adalah berjenjang. Dari nasional dan regional. Itu konsep realistis dg bersatu dulu di tingkat nasional dan regional. Regional lain diserahkan kebijakan masing2. Kita tdk bisa mengupayakan kesepakatan global, kalau nasional dan regional blm bersepakat.

Ttg OKI, seingat saya dulu sdh diusulkan utk dikirimi surat. Realisasinya saya blm tahu.

AB:

“Konsepnya adalah berjenjang. Dari nasional dan regional”.

Hemat sy ini ‘tafsir’ atas poin2 RJ, sebab di seminar tdk ada pembicaraan seperti itu, terlebih itu arena internasional, bukan nasional. Ya, boleh2 saja ditafsiri sprti itu.

Utk poin nasional, regional, global. Sejauh ini sy tdk mendukung konsep bertahap/berjenjang, sebelumnya sdh sy kemukakan alasannya, sepertinya tdk prl disampaikan lg.

TD:

Silakan tdk setuju. Tetapi, itulah strategi realistis yg perlu diupayakan dlm mewujudkan unifikasi kalender hijriyah. Suatu konsep yg ditawarkan perlu strategi implementasinya. Tanpa strategi implementasi, konsep hanya jadi gagasan yg tdk implementatif.

Ummat menunggu unifikasi kalender utk menjamin ketenteraman beribadah. Kita wajib berbuat sesuatu, bukan sekadar berwacana.

AB:

Tdk setuju/tdk perlunya otoritas berdasar analisis, bukan wacana. Sy sdh kemukakan alasannya, bukan sekedar tdk setuju. Diantara alasannya: otoritas dlm bentuk lembaga punya potensi kehilangan legitimasi seiring waktu dan dinamika dunia, bisa juga suatu saat lembaga itu akan bubar, apalagi jika terbias politik, dll. Andai otoritas itu ada, apa tugasnya?

Tdk benar dlm sejarah kalender selalu dikaitkan dgn otoritas tertentu, yg benar terkait tokoh dan momentum tertentu. Khalifah Umar pencetus, bukan otoritas, paus Gregorius momentum krn dicetus di eranya. KIG Turki tdk ada otoritas, tdk ada dlm diktum putusan. Turki hanya tuan rumah, bukan otoritas.

TD:

Kalender di mana pun pasti ada otoritasnya. Tdk bisa sembarangan orang membuat kalender, lalu mengumumkan utk rujukan publik. Silakan berikan contoh sistem kalender tanpa otoritas. Kalender Sunda, tanpa otoritas yg menjaganya, akhirnya punah.

Khalifah Umar menginisiasi Kalender Hijriyah dg otoritas. Putusan rujukan saat hijrah adalah hasil musyawarah dari berbagai alternatif. Khalifah yg memutuskan dg otoritasnya.

Reformasi kalender Masehi 1582 diusulkan oleh astronom. Tetapi diumumkan berlaku publik oleh otoritas saat itu, Paus Gregorius. Di Inggris dg otoritas Raja tdk menerapkan kalender Gregorian sampai 1792.

Pergantian otoritas wajar. Di Inggris kemudian mengikuti otoritas Roma dg sistem Gregorian. Saat ini otoritasnya bergeser ke lembaga ilmiah yg mengawal keputusan lompatan detik (second leap).

KIG Turki otoritasnya bersifat nasional. Jadi kalendernya terbatas berlaku di Turki. Mereka tdk bisa mengumumkan berlaku global, karena pesertanya bukan perwakikan pemerintah. Kalau pun Muhammadiyah mengadopsinya, sesungguhnya itu mengadopsi kalender Turki, bukan kalender global karena baru Turki yg memberlakukan. Turki pun tdk punya otoritas utk mengajak negara2 lain.

RJ2017 merekomendasikan OKI sbg otoritas global. Tentu saja dukungan (atau penyempurnaan atau penolakan) akan datang pd level pemerintah. Indonesia dan negara2 MABIMS sbg sponsornya, mestinya harus menerapkan terlebih dahulu. Jadi, otoritas mau tdk mau harus berjenjang, karena otoritas terkait juga dg kewilayahan.

AB:

– Silahkan saja mengklaim kalender di mana pun pasti ada otoritasnya .

– kalender Masehi saat ini siapa otoritas nya? Apa nama lembaganya? Apa tugasnya?

– SALAH KAPRAH menyatakan KIG Turki otoritasnya nasional. Bahwa pasca muktamar negara Turki yg menerapkan itu pilihan dan bentuk konsistensi sbg tuan rumah. Sama halnya dgn RJ yg pasca rekomendasi tak satupun negara yg menerapkan nya, termasuk tuan rumahnya.

TD:

– Kalender Masehi prinsip dasarnya sdh ditetapkan oleh Paus Gregorius yg dikenal sbg kalender Gregorian pd 1582. Saat ini akurasinya diatur oleh lembaga internasional yg memantau rotasi bumi. Pd awal tahun tertentu ada lompatan detik (leap second) yg diumumkan oleh lembaga tsb. https://en.m.wikipedia.org/wiki/International_Earth_Rotation_and_Reference_Systems_Service

– Setelah saya browsing, ternyata konsep KIG Turki 2016 juga tdk diterapkan di Turki. Turkish Presidency of Religious Affairs (semacam Kementerian Agama) sbg otoritas kalender Islam Turki dg kriteria yg berbeda dari KIG 2016. https://webspace.science.uu.nl/~gent0113/islam/diyanetcalendar.htm

Tentang Kendala Unifikasi Kalender Islam

SA:

TD:

Kita semua sdh tahu ada kendala tsb. Itu sebabnya pd RJ2017 direkomendasikan solusinya. (1) masalah sospol terkait dg otoritas dan keragaman ormas Islam. Solusinya harus ada otoritas yg mengatasi semua ormas Islam. Pemerintah mesti dijadikan sbg otoritas tunggal di tingkat nasional yg bisa dikembangkan utk otoritas kolektif regional dan global. (2) Pemahaman fikih tdk bisa diubah dan jangan dipaksakan berubah. Titik temu “kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal” adalah titik temu faham rukyat dan faham hisab. (3) Dikhotomi kalender murni hisab dan kalender terkait rukyat tdk terpisahkan dari perbedaan faham fikih. Solusinya, titik temu kriteria imkan rukyat. Pd RJ2017 diusulkan kriteria [3-6,4]. (4) Konsep hilal perlu difahami fisisnya, bukan sekadar hisab posisinya. Hilal adalah fenomena ketampakan yg terkait kontras tebal hilal dan gangguan cahaya syafak. Karenanya, rumusan kriteria harus mempertimbangkan tebal hilal (biasanya dg parameter elongasi) dan gangguan syafak (biasanya dg parameter tinggi).

SA:

Betul, persoalannya jawaban jenengan ini sangat subjektif dan respons sesaat.  Akibatnya tidak implementatif.

Seingat saya beberapa tahun yang lalu jenengan tim penyatuan kalender Islam (Masjid Salman), apa hasilnya? dan tahun kemaren LAPAN mengirim Surat No. B/809/SA.00.01/04/2020 tertanggal 21 April 2020 (kalender hijriah tidak dicantumkan) kepada Menteri Agama, MUI, dan Ormas-ormas, apa respons mereka?

Saya memahami niat jenengan baik dan mulia tetapi metode penyampaian jenengan kurang asertif sehingga tidak implementatif ( at-Tariqah wa al-Maddah Muhimmatan).

Ini perlu menjadi renungan bersama.

Oleh karena itu sejak awal dikatakan untuk mewujudkan penyatuan kalender Islam langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyamaan persepsi tentang konsep kalender Islam. Selama ini jenengan menganggap tidak penting, apa iya?

Demikian pandangan saya semoga bermanfaat.

TD:

Proses itu panjang. Gagasan dan surat saat ini tdk harus ada hasilnya segera. Saya pun hanya bagian kecil dari gerakan utk mencari titik temu demi unifikasi kalender hijriyah. Namun saya optimis, itu bisa segera terwujud. Apa indikasinya? Dialog makin terbuka, termasuk di media sosial. Generasi muda semua ormas makin terbuka dg beragam informasi. Tdk terbatas info dan dokrin dari ormasnya. Pola pikir kaku ala para senior mereka mulai ditinggalkan.

Dulu saya masih mendengar  para tokoh senior pengamal hisab (dlm pertemuan yg saya hadiri) masih mengatakan “utk apa rukyat, ganti rukyat bil fi’li/bil ‘ain dg rukyat bil ‘ilmi”.

Lalu bergeser, beberapa tokoh ormas pengamal hisab turut dlm kegiatan rukyat. Lalu tokoh2 mudanya banyak belajar astronomi dan mulai mengenal teleskop. Pola pikirnya ttg rukyat tdk lagi sekaku seniornya yg dulu anti-rukyat (dulu ada yg secara eksplisit menyebutkan hal itu kpd saya). Sementara dari ormas  pengamal rukyat, kini banyak  yg mahir ilmu hisab.

Penyamaan persepsi konsep kalender Islam tdk penting? Bukannya tdk penting. Itu sangat penting. Namun kini bukan lagi saatnya merumuskan konsep, tetapi mengimplematasikan konsep.

Th 1978 sdh ada konferensi ttg kalender Islam di Istanbul yg melahirkan kriteria (5-8). Lalu disusul berbagai konferensi di Arab, Malaysia, dan tempat lainnya. Th 1980-an Ilyas memublikasikan gagasan2 ttg kalender Islam dlm program IICP (International Islamic Cakendar Program). Awal 2000-an Odeh juga publikasi  ttg konsep kalender Islam yg dikaitkan  dg rukyat dlm program ICOP (International Crescent Observation Program).

Selain konsep kalender zona tunggal, juga sempat diusulkan konsep bizonal. Konsep2 itu umumnya berupaya mengintegrasikan rukyat dan hisab dg kriteria visibilitas hilal atau imkan rukyat. Konsep bizonal digagas, karena single zonal berpotensi kontradiksi dg rukyat.

SA:

Terima kasih, saya merasa jawabannya berputar-putar tidak merespons inti persoalan. Padahal kalau fokus pada persoalan yang diajukan, kita bisa belajar banyak sekaligus mengevaluasi cara kerja yang dilakukan. Dengan harapan langkah ke depan lebih baik.

Dalam kehidupan perubahan adalah sebuah keniscayaan dan tidak perlu dibesar-besarkan. Kita semua Insya 4JJI mengalaminya, termasuk jenengan. Hanya saja jenengan masih “malu” mengatakannya.

Maksud saya bukan terkait kalender zonal, bizonal, dan global. Penyamaan persepsi konsep kalender Islam yang dimaksud adalah menyamakan pandangan terkait fungsi kalender Islam. Apakah hanya terkait ibadah, hanya terkait mu’amalah, atau terkait keduanya.

Kalau pemahaman konsep ini sudah sama tinggal memilih model nasional, regional, atau global. Sepatutnya ini menjadi catatan bersama terutama memperhatikan kasus perbedaan awal Safar 1443 H.

TD:

Kalau inti masalah yg dikehendaki adalah “menyamakan pandangan terkait fungsi kalender Islam”, itu sdh jelas terjawab. Bahwa kalender Islam/hijriyah yg dikehendaki unifikasinya adalah kalender yg bisa digunakan utk ibadah. Apa indikasinya? Setiap kita berbicara kalender Islam selalu berbicara ttg dalil fikih. Masalah perbedaan kalender juga selalu muncul terkait dg penentuan waktu ibadah (awal Ramadhan, Idul fitri, puasa Arafah, dan Idul Adha), bukan pd bulan2 lainnya.

Pentingnya Kesepakatan

SA:

Kasus awal Safar 1443 H ini menunjukkan bahwa kriteria tidak menjamin adanya penyatuan. Meskipun sering disebut salah satu syarat implementasi kalender Islam adalah adanya kriteria yang tunggal dan  mewacanakan perlu memperhatikan pelaku rukyat. Dengan kasus seperti hari ini kriteria apa lagi yang perlu dirumuskan?

TD:

Kata kuncinya, “kesepakatan” pd kriteria tunggal blm tercapai. Kalau LF PBNU sdh sepakat dg kriteria imkan rukyat, mestinya dlm kondisi rukyat tdk berhasil, awal bulan bisa ditetapkan besok. Itu juga termuat di fatwa MUI  1981. Tetapi, kita tdk bisa memaksa mereka mengikuti hisab imkan rukyat. Sama halnya kita tdk memaksa Muhammadiyah meninggalkan kriteria WH beralih ke IR.

Jadi, saat ini yg sdg diupayakan adalah mengupayakan titik temu, khususnya di antara 2 ormas besar NU dan Muhammadiyah.

Harus ada sikap legowo:

– Semua ormas bersepakat pd kriteria tunggal, misalnya kriteria RJ2017.

– Muhammadiyah legowo menggunakan kriteria RJ2017 dg markaz wilayah barat Indonesia/Asia Tenggara.

– NU juga legowo menggunakan keputusan hisab kriteria RJ2017 ketika rukyat bil fi’li tdk berhasil (diganti “rukyat bil ‘ilmi).

Kita bisa mewujudkan kalender Islam tunggal, kalau semua legowo menuju titik temu.

SA:

Jika kata kuncinya adalah kesepakatan maka pertanyaan yang dapat dimunculkan, mengapa dikatakan dalam dunia sains tidak mengenal istilah ontologi. Apa iya? Padahal dalam filsafat sains istilah ontologi menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Begitu pula pernyataan yang menyebutkan bahwa dalam pemaknaan sains, tidak ada multitafsir. Bagaimana dengan sains hilal, khususnya konsep imkanur rukyat yang sangat dinamis. Awalnya  mempertimbangkan umur bulan, kemudian ketinggian hilal + azimut antara Bulan dan Matahari, era berikutnya ketinggian hilal dan lebar hilal, dan sejak 1981 Ilyas mempertimbangkan ketinggian hilal dan elongasi.  Saat ini konsep terakhir yang banyak dikaji dan dirujuk untuk membangun sebuah sistem kalender Islam yang mapan, seperti hasil Turki 2016/1437 dan Rekomendasi Jakarta 2017/1438.

Wa Allahu A’lam

TD:

Saya jelaskan ya:

– Dlm masalah hilal, sains menawarkan kriteria. Aspek “kesepakatan” utk memilih satu dari sekian alternatif kriteria di luar konteks sains. Dlm disiplin “sains”, kita tdk berbicara ttg filsafat sains (estimologi, dll), tetapi langsung menerapkan “metode ilmiah”. Bila memenuhi kaidah metode saintifik (mulai dari rumusan masalah, hipotesis, pengumpulan data/teori, analisis, kesimpulan, sampai uji ulang dg berbagai kondisi), itulah hasil yg sahih secara saintifik.

– Beragam kriteria bukan berarti multitafsir. Dlm sains tdk perlu ada kesempatan, kecuali diperlukan definisi yg diperlukan sains (misalnya, definisi “planet” yg akhirnya mengeluarkan pluto dari klasifikasi “planet”). Kesepakatan kriteria visibilitas hilal tdk diperlukan oleh sains, tetapi diperlukan ummat Islam dlm membuat kalender atau menentukan waktu ibadah.

AB:

– Dgn mengusung KIG, Muhammadiyah sebenarnya sdh secara otomatis mengakomodir imkan rukyat (global), dan secara otomatis juga akan meninggalkan WH.

– Dgn kasus Safar kali ini (ikhbar, istikmal NU), sy melihat statemen yg disampaikan sdh lbh ‘di tengah’ krn menyorot dua pihak, tdk sprti sebelumnya yg hanya menyorot satu pihak.

TD:

Imkan rukyat global blm memenuhi pendapat umum di kalangan pengamal rukyat. Bagi pengamal rukyat, IR mestinya kompatibel dg hasil rukyat lokal atau memenuhi konsep rukyat wilayatul hukmi.

Saya sejak awal (1980-an saat mhs astronomi) berada di tengah, mengupayakan titik temu pengamal rukyat dan pengamal hisab. Silakan baca seluruh tulisan saya di blog, adakah yg mementingkan salah satu pihak? Kebetulan saya tdk berafiliasi dg salah satu ormas. Semuanya saya anggap setara dan wajib dihormati.

AI:

Intinya adanya kesepakatan dulu … mau kriteria apapun … pondasi kesepakatan … apapun kriteria tentu ada kelemahannya..sehingga kesepakatan yg menjadi pondasi awalnya

SA:

Betul Kyai “kesepakatan” atau dalam terminologi usul fikih disebut ijmak sebagai kunci mewujudkan penyatuan. Persoalannya kenapa sampai hari ini belum terwujud? Inilah tugas bersama mendiagnosa dan mencari jawabannya.

Oleh karena itu perlu kerja yang sistematis dan terukur. ADFI bisa berkontribusi secara maksimal sesuai kapasitas keilmuan yang dimiliki. Selama ini ada “kecenderungan” tergesa-gesa dan evaluasi (monev) yang dilakukan kurang substantif.

TD:

Ya, kata kuncinya “kesepakatan”. Di dlm Rekomendasi Jakarta 2017 ada 3 hal yg direkomendasikan:

– Kriteria (3-6,4]

– Batas tanggal: International Date Line.

– OKI sbg otoritas global. Karena OKI adalah organisasi antar-pemerintah, itu bermakna di tingkat regional pun organisasi antar-pemerintah sbg otoritas. MABIMS bisa jadi otoritas regional. Di tingkat nasional Pemerintah RI sbg otoritas.

Upaya menuju kesepakatan bisa bertahap:

– Kesepakatan garis tanggal mudah diterima.

– Kesepakatan otoritas nasional prinsipnya bisa diupayakan dg menghilangkan ego organisasi demi persatuan dan kesatuan ummat.

– Kesepakatan kriteria terus didialogkan.

Tim Unifikasi Kalender Hijriyah bisa memfasilitasi upaya2 tsb.

**Apa kita “tergesa-gesa”?

Kalau kita telaah lahirnya Rekomendasi Jakarta 2017, itu adalah proses panjang. Fatwa MUI lahir 2004 dg rekomendasi utk membuat kriteria utk jadi pedoman bersama. Pd 2015 ada halaqoh oleh MUI bersama Kemenag. Halaqoh membentuk tim pakar yg menghasilkan naskah akademik usulan kriteria. Pd 2016 ada pertemuan teknis MABIMS yg mengusulkan kriteria baru yg sama dg usulan dlm naskah akademik. Pd 2017 ada Seminar Internasional Fikih Falak yg melahirkan Rekomendasi Jakarta 2017. Pd 2019 ada pertemuan pakar falak MABIMS yg kembali mengusulkan penerapan kriteria baru MABIMS.

**Apa monev kita kurang substantif?

Pd Rekomendasi Jakarta 2017 diusulkan hal2 substantif utk unifikasi kalender hijriyah. Bukan hanya kriteria, tetapi juga batas tanggal dan otoritas. Kalau masih ada yg kurang, silakan usulkan hal2 yg substantif.

Sekian lama Pak Susiknan menganggap ada kekurangan dlm upaya unifikasi kalender hijriyah, tetapi saya blm lihat gagasan substantif  nyatanya. Bisa diungkapkan di sini gagasan substantif Pak Susiknan dlm beberapa kalimat ringkas? Tentu sbg ilmuwan Pak Susiknan terbiasa membuat abstrak utk mengungkapkan gagasan besar Pak Susiknan, termasuk yg sdh dibukukan.

M:

Kesepakatan untuk tidak sepakat, bagian dari kesepakatan juga kah?

TD:

Itu permainan kata yg mengungkapkan keengganan bersepakat. Kadang bernuansa arogansi kebesaran ormas masing2. Padahal ummat mendambakan persatuan. Minimal tercermin dari keseragaman mengawali Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Keseragaman memberikan ketenteraman dlm beribadah. Mungkinkah? Sangat mungkin dan ada contohnya. Arab Saudi, Malaysia, dan Brunei adalah contoh negara yg memberikan keseragaman nasional  yg didambakan ummat. Di negara2 itu otoritas Pemerintah mempersatukan  ummat. Di Indonesia, ormas2 mengklaim memiliki otoritas   sendiri. Ego organisasi jadi penghambat persatuan ummat.

Transformasi LPNK LAPAN menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) – BRIN

T. Djamaluddin

Kepala LAPAN (2014 – 2021)

Wacana integrasi unit penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga (K/L) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencuat saat pembentukan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN pada Kabinet Indonesa Maju, Oktober 2019. Integrasi itu adalah amanat UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

Implementasi “terintegrasi” ternyata multi tafsir dan terjadi tarik menarik dari beberapa pihak. Ada yang menafsirkan “terintegrasi” adalah melebur semua unit litbang K/L menjadi badan tunggal, yaitu BRIN. Bila itu dilaksanakan, maka semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Ristek (Batan, BPPT, LAPAN, dan LIPI) akan hilang. Tafsir lain, “terintergrasi” cukup mensinergikan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya iptek sesuai penjelasan pasal 48 UU Sisnas Iptek. Bila tafsir ini yang digunakan, keberadaan LPNK Ristek tidak berubah.

Menristek/Kepala BRIN saat itu membuat terobosan jalan tengah dengan merancang Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL) sebagai transformasi LPNK Ristek dan klaster litbang dari K/L. Kabarnya Perpres BRIN dengan struktur Deputi dan OPL sudah ditandatangani Presiden pada 30 Maret 2020. Namun rupanya ada masalah dengan struktur BRIN tersebut sehingga draft Perpres yang sudah ditandatangani Presiden tidak diundangkan di Lembaran Negara.

Satu tahun setelah draft Perpres belum juga diundangkan, pada akhir Maret 2021 Kemristek/BRIN mendapat draft Perpres baru tentang BRIN. Draft tersebut segera dibahas bersama LPNK Ristek. Tampaknya itu draft final yang siap ditandatangani Presiden. LPNK Ristek menanggapi draft tersebut dengan segera mengirim surat kepada Presiden. Di dalam surat kepada Presiden disampaikan beberapa hal krusial untuk diusulkan penyempurnaannya. LAPAN menyampaikan beberapa usulan terkait dengan Undang-undang 21/2013 tentang Keantariksaan. Di dalam UU Keantariksaan dan ketetapan Perpres 49/2015, LAPAN ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara keantariksaan yang berada di bawah Presiden. Surat LPNK Ristek tersebut tidak segera mendapat tanggapan. Lahirlah Perpres 33/2021 tentang BRIN pada 28 April 2021.

Inilah amanat UU Keantariksaan terkait kelembagaan penyelenggara keantariksaan yang belum termuat di Perpres 33/2021:

Definisi “Lembaga” di pasal 1 UU Keantariksaan

Perpres 33/2021 dianggap belum memenuhi amanat UU Keantariksaan. Oleh karenanya LAPAN mengusulkan penyempurnaan Perpres 33/2013 (bersama masukan lain dari internal BRIN dan LPNK Ristek) melalui Kepala BRIN. Ada dua hal pokok yang diusulkan LAPAN:

(1) LAPAN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kedirgantaraan (penerbangan dan antariksa) serta pemanfaatannya tunduk pada amanat UU Sisnas Iptek. Kami menyadari integrasi program tidak mungkin dilaksanakan tanpa integrasi anggaran. Integrasi anggaran juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa integrasi kelembagaan. Jadi, LAPAN siap mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan iptek penerbangan dan antariksa ke BRIN. Dan mengusulkan nomenklatur “Organisasi Riset” (OR) sebagai pengganti nomenklatur OPL. Sebagai pembanding, Badan antariksa India dan Korea juga berstatus organisasi riset, ISRO (Indian Space Research Organisation) dan KARI (Korean Aerospace Research Institute). Kami juga mengusulkan nama LAPAN tetap dipertahankan, karena “LAPAN” sudah dikenal sebagai badan antariksa (space agency) Indonesia. Jadi nomenkalturnya diusulkan “Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN)”.

(2). Terkait penyelenggaraan keantariksaan, perbaikan atau penggantian Perpres 33/2021 perlu mencantumkan konsideran UU Keantariksaan dan memasukkan fungsi penyelenggaraan keantariksaan sebagai fungsi BRIN. Kemudian fungsi penyelenggaraan keantariksaan BRIN didelegasikan kepada OR penerbangan dan antariksa yang bertindak sebagai badan antariksa Indonesia dengan nama LAPAN.

Alhamdulillah, masukan LAPAN diakomodasi pada Perpres pengganti, yaitu Perpres 78/2021. Rincian tentang OR Penerbangan dan Antariksa diakomodasi di Peraturan BRIN tentang Organisasi Tata Kerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa.

Inilah pokok-pokok pengaturan di Perpres 78/2021 terkait penyelenggaraan keantariksaan dan rincian di Peraturan BRIN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) OR Penerbangan dan Antariksa:

Pasal 1 Perpres 78/2021 tentang BRIN
Pasal 1 dan 2 draft final hasil harmonisasi PerBRIN tentang OTK OR Penerbangan dan Antariksa

OR Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) terdiri dari 8 Pusat:

  1. Pusat Riset Sains Antariksa;
  2. Pusat Riset Sains dan Teknologi Atmosfer;
  3. Pusat Riset Aplikasi Penginderaan Jauh;
  4. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
  5. Pusat Teknologi Roket;
  6. Pusat Teknologi Satelit;
  7. Pusat Teknologi Penerbangan; dan
  8. Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa.

Kedelapan Pusat tersebut adalah transformasi dari 8 pusat yang ada sebelum integrasi, beberapa di antaranya dengan penyesuaian nomenklatur. Dua Pusat lainnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa (Pustikpan) dan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA) akan berintegrasi masing-masing ke Pusat Data dan Informasi (Pudatin) BRIN dan Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN. Biro-biro berintegrasi ke Sekretariat Utama BRIN. Inspektorat berintegrasi ke Inspektorat Utama BRIN. Balai dan Stasiun Bumi di daerah belum diatur secara spesifik. Sementara akan menjadi fasilitas riset Pusat-pusat Riset/Teknologi di OR Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) dengan koordinasi Deputi Infrastruktur.

Mengapa diusulkan tetap satu OR? Tidak mengikuti LIPI yang menjadi empat OR. Alasan utama, agar keberlangsungan badan antariksa (space agency) yang utuh bisa dipertahankan. Bila dipecah menjadi beberapa OR, badan antariksa Indonesia pun hilang, karena masing-masing OR pecahan tidak bisa dianggap sebagai representasi badan antariksa. Sementara BRIN tidak bisa juga disebut sebagai badan antariksa, karena ruang lingkupnya yang sangat luas.

Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2021, Akhir Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

T. Djamaluddin

Kepala LAPAN (2014 – 2021)

Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2015, Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2016-2017 , Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2018, dan Refleksi Capaian Pretasi LAPAN 2019 adalah catatan capaian LAPAN selama lima tahun melaksanakan visi LAPAN 2015-2019  untuk menjadi “Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Mandiri”. Alhamdulillah akhirnya visi tersebut tercapai dengan kerja keras seluruh pegawai LAPAN dan sinergi dengan berbagai mitra nasional dan internasional, setidaknya dengan ditetapkannya semua pusat teknis yang menjalankan 7 program utama LAPAN sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) pada akhir 2019.

Visi LAPAN selanjutnya untuk 2020-2024 adalah menjadi “Penggerak Sektor – Sektor Pembangunan Nasional Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa Dalam Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya yang dilakukan adalah terus membenahi tata kelola organisasi dengan Program Besar Reformasi Birokrasi serta peningkatan kompetensi dan layanan dengan tujuh Program Utama. Tujuh Program Utama LAPAN adalah

1- Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional,

2- Pengembangan Sistem Pemantau Bumi Nasional,

3- Pengembangan Teknologi Satelit,

4- Pengembangan Teknologi Aeronotika,

5- Pengembangan Teknologi Roket,

6- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Dinamika Atmosfer Ekuator, dan

7- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Cuaca Antariksa.

Prioritas Riset Nasional dan Prioritas Bidang yang sedang dilaksanakan LAPAN mulai 2020 adalah sebagai berikut:

  1. Teknologi Penginderaaan Jauh untuk Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
  2. Teknologi Pesawat N-219 Ampibi
  3. Teknologi Pesawat Tertabng Tanpa Awak MALE (Middle Altitude Long Endurance) (dikoordinasikan BPPT)
  4. Teknologi Roket Dua Tingkat
  5. Teknologi Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah
  6. Pembangunan Observatorium Nasional
  7. Model Pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDGs)

Program riset dan inovasi serta layanan LAPAN terus ditingkatkan dan tata kelola organisasi terus dibenahi. Alhamdulillah, LAPAN selama tahun 2020 mencatatkan banyak prestasi yang kami jadikan sebagai pemacu semangat dan kepercayaan diri, tanpa melupakan aspek-aspek yang masih perlu diperkuat. Namun menjelang akhir 2021, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diintegrasikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sejak 1 September 2021 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional bertransformasi menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa dengan nama tetap “LAPAN”. Berikut capaian prestasi LAPAN selama Januari – Agustus 2021:

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh menerima penghargaan dari MenpanRB sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Sangat Baik”.

Penilaian tertinggi (Sangat Baik) dari MenpanRB atas prestasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 2020.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dari MenpanRB naik dari 77,55 (2019) menjadi 78,04 (2020).

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari MenpanRB naik dari 74,24 (2019) menjadi 74,74 (2020).

LAPAN menerima penghargaan peringkat 2 pengawasan kearsipan 2020 tingkat LPNK.

LAPAN mendapat BKN Award 2021 peringkat II untuk Kategori III (Penilaian Kompetensi) lingkup LPNK Tipe B.

Alhamdulillah, saya sudah mengantarkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mencapai prestasinya yang terbaik, sejak 2014 – Agustus 2021. Tentu saja kerjasama seluruh pegawai yang sangat baik menjadi faktor utamanya. Pada 1 September 2021 saya dilantik kembali menjadi Peneliti Utama sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika. Secara otomatis itu mengakhiri posisi saya sebagai Kepala LAPAN. Kebetulan, saya juga menjelang batas usia Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 60 tahun pada Januari 2022. Saya kembali ke habitat peneliti di Pusat Riset Sains Antariksa, di Bandung. Semoga diberi kesempatan untuk berkarya sampai batas usia pensiun (BUP) Peneliti Utama, 70 tahun.

Pelantikan secara virtual Pejabat Fungsional pada 1 September 2021

Kalender 1443 Hijriyah dengan Beragam Kriteria

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah Indonesia, Kementerian Agama

Ilustrasi Kalender Hijriyah bersama Kalender Masehi dan Kalender Jawa (dari internet)

Secara umum saat ini semua perhitungan kalender sama, karena menggunakan formulasi astronomi modern. Hal yang sering menjadi sumber perbedaan adalah kriterianya. Kriteria umum yang digunakan di Indonesia adalah

(1) kriteria Wujudul Hilal (bulan terbenam sesudah matahari dan ijtimak terjadi sebelum maghrib) yang digunakan kalender Muhammadiyah;

(2) kriteria MABIMS, terutama parameter tinggi bulan minimal 2 derajat yang digunakan di kalender taqwim standar Pemerintah dan kalender NU;

(3) kriteria LAPAN (2010) yang sama dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ), yaitu beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat (= tinggi bulan 3 derajat) dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat di kawasan barat Asia Tenggara yang digunakan kalender Persis. Namun untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 kalender Persis menggunakan kriteria MABIMS yang digunakan taqwin standar Pemerintah.

Analisis global menggunakan aplikasi Accurate Hijri Calculator (karya Abdul Ro’uf) dan Accurate Times (karya Mohammad Odeh) adalah cara yang paling cepat, termasuk dalam mengkaji potensi perbedaan. Berikut analisis garis tanggal bulanan selama 1443 H dengan beragam kriteria. Pada akhir tulisan dirangkumkan awal bulan selama 1443 H.

Muharram 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 8 Agustus 2021. Di Indonesia posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Muharram 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 10 Agustus 2021.

Safar 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 7 September 2021. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Safar 1443 adalah pada 8 September 2021.

Rabbiul Awal 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 6 Oktober 2021. Di Indonesia posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Rabbiul Awal 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 8 Oktober 2021.

Rabbiul Akhir 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 5 November 2021. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Rabbiul Akhir 1443 adalah pada 6 November 2021.

Jumadil Awal 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 4 Desember 2021. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal sehingga berdasarkan kriteria tersebut awal Jumadil Awal adalah 5 Desember 2021. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria MABIMS dan kriteria RJ, disimpulkan awal Jumadil Awal 1443 adalah pada 6 Desember 2021.

Jumadil Akhir 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 3 Januari 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Jumadil Akhir 1443 adalah pada 4 Januari 2022.

Rajab 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 Februari 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan MABIMS sehingga berdasarkan kriteria tersebut awal Rajab 1443 adalah 2 Februari 2022. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria RJ, disimpulkan awal Rajab 1443 adalah pada 3 Februari 2022.

Syaban 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 3 Maret 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Syaban 1443 adalah pada 4 Maret 2022.

Ramadhan 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 April 2021. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal sehingga berdasarkan kriteria tersebut awal Ramadhan 1443 adalah 2 April 2022. Dengan kriteria MABIMS, posisi bulan pada perbatasan kriteria tinggi 2 derajat. Hanya wilayah barat Jawa dan Sumatera yang tinggi bulannya sedikit di atas 2 derajat. Sebagian besar wilayah posisi bulan masih di bawah kriteria MABIMS. Ada potensi hilal tidak teramati. Jadi, dengan kriteria MABIMS, yang dikaitkan dengan potensi rukyatul hilal, awal Ramadhan 2 atau 3 April 2022. Posisi bulan belum memenuhi kriteria RJ disimpulkan awal Ramadhan 1443 adalah pada 3 April 2022.

Syawal 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 1 Mei 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan kriteria MABIMS sehingga awal Syawal 1443 adalah 2 Mei 2022. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria RJ. Disimpulkan dengan kriteria RJ awal Syawal 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 3 Mei 2021.

Dzulqa’dah 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 30 Mei 2022. Di Indonesia posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Belum memenuhi kriteria Wujudul Hilal, kriteria MABIMS, dan kriteria RJ. Disimpulkan awal Dzulqa’dah 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 1 Juni 2022.

Dzulhijjah 1443

Analisis garis tanggal pada saat maghrib 29 Juni 2022. Di Indonesia posisi bulan telah memenuhi kriteria Wujudul Hilal dan kriteria MABIMS sehingga awal Dzulhijjah 1443 adalah 30 Juni 2022. Namun posisi bulan belum memenuhi kriteria RJ. Disimpulkan dengan kriteria RJ awal Dzulhijjah 1443 adalah pada hari berikutnya, yaitu 1 Juli 2021.

 

Siklus Bulan, Pemanasan Global, dan Ancaman Banjir Pasang di 2030

T. Djamaluddin

Artikel lengkap silakan baca di kumparan.com.

Bukti Pengaruh Polusi Cahaya: Pengamatan Fajar di Banyuwangi dan Semarang

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Falakiyah, Kementerian Agama

Cahaya fajar dipotret dari pesawat terbang (Dokumentasi Pribadi)

Terkait dengan kriteria waktu shubuh, Kementerian Agama telah melakukan pengamatan kemunculan cahaya fajar di Labuan Bajo dengan menggunakan kamera DSLR dan pengukuran SQM (Sky Quality Meter). Hasilnya telah dipaparkan di blog saya ini.

Berikut ini ulasan beberapa hasil pengamatan fajar di Banyuwangi dan Semarang yang dilakukan M. Basthoni. Hasilnya menunjukkan secara jelas pengaruh polusi cahaya pada pengukuran kemunculan fajar. Basthoni adalah mahasiswa program doktor (S3) bimbingan saya di UIN Walisongo Semarang. Sebagian hasil penelitiannya telah dipaparkan di International Conference on Science and Applied Sciences (ICSAS) 2021, UNS, 6 April 2021. Makalah yang dipaparkan di ICSAS 2021 berjudul “Typology of Dawn Light Curves in High and Low Light Pollution Areas”

Data yang digunakan berasal dari pengamatan fajar menggunakan sistem otomatisasi SQM. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi yang minim polusi cahaya dan Semarang adalah lokasi yang terpolusi cahaya. Bukti polusi cahaya terlihat pada kurva cahaya hasil pengamatan SQM. Pengamatan di Yayasan Sunan Kalijaga Banyuwangi dilakukan pada 24, 25, dan 27 Agustus 2020. Sedangkan pengamatan di PPTQ Al-Ishlah Semarang dilakukan pada 25, 26, 28, dan 29 September 2020. SQM diarahkan ke ufuk timur. Di Banyuwangi, ufuk timur adalah laut yang minim polusi cahaya. Di ufuk timur Semarang ada cahaya kota. Pada saat pengamatan fajar, tidak ada cahaya bulan. Bulan telah terbenam sebelum tengah malam.

Kurva cahaya hasil pengukuran SQM di Banyuwangi dan Semarang disajikan dengan menampilkan garis ketinggian matahari (h) pada definisi fajar yang baku: Fajar astronomi pada h=-18 derajat, fajar nautika pada h=-12 derajat, dan fajar sipil pada h=-6 derajat. Kurva mendatar adalah cahaya malam sebelum munculnya fajar. Berikut ini kurva cahaya di Banyuwangi dan semarang.

Kurva cahaya pengukuran SQM di Banyuwangi
Kurva cahaya pengukuran SQM di Semarang

Untuk membandingkan secara kuantitatif, dilakukan analisis kecerlangan ufuk di Banyuwangi dan Semarang. Analisis kecerlangan cahaya ufuk yang dinyatakan dalam mpas (magnitude per arc square) ditampilkan pada tabel berikut ini. Ufuk yang tampak makin terang dinyatakan dengan nilai mpas makin kecil. Terlihat bahwa definisi fajar astronomi, nautika, dan sipil di kota Semarang bersesuaian dengan ketampakan ufuk yang lebih terang (nilai mpas lebih kecil) daripada di Banyuwangi.

Tabel hasil pengukuran kecerlangan langit dinyatakan dalam mpas (magnitude per arc square) untuk ketinggian matahari sesuai definisi baku fajar astronomi, nautika, dan sipil.

Grafis perbandingan kurva cahaya berikut menjelaskan bahwa ufuk di Semarang lebih terang (kurvanya lebih rendah) daripada di Banyuwangi. Dengan kata lain, ufuk di Semarang lebih terpolusi cahaya daripada di Banyuwangi. Tentu itu berdampak pada ketampakan fajar. Di Semarang, saat matahari berada pada posisi baku fajar astronomi, kurva cahayanya masih sama dengan kondisi malam (kurva masih mendatar). Demikian juga saat posisi baku fajar nautika. Artinya, polusi cahaya menghalangi munculnya cahaya fajar astronomi dan fajar nautika.

Perbandingan kurva cahaya hasil pengukuran SQM di Banyuwangi (atas) dan Semarang (bawah).

Munculnya fajar shadiq (fajar sebenarnya) sebagai penanda masuknya waktu shubuh dikenali dari pembelokan kurva cahaya. Cahaya fajar shadiq dihasilkan dari hamburan cahaya matahari oleh atmosfer bumi. Karenanya fajar shadiq tampak membentang di ufuk. Dalam hadits, kita kenal juga sebutan fajar kadzib (fajar semu) yang secara astronomi dikenal sebagai cahaya zodiak. Fajar kadzib disebabkan oleh hamburan cahaya matahari oleh debu-debu antarplanet. Oleh karenanya fajar kadzib tampak menjulang seperti ekor srigala, mengikuti bidang orbit planet-planet.

Kurva cahaya hasil SQM dianalisis dengan metode fitting linier, dengan persamaan f(x) = ax + b. Hasil analisis diampilkan pada tabel berikut ini. Cahaya malam yang sekilas tampak mendatar, di Banyuwangi ternyata kurvanya makin menurun, dengan nilai gradien negatif. SQM di Banywangi berhasil merekam kemunculan cahaya redup dari cahaya zodiak atau fajar kadzib (fajar semu). Sementara cahaya malam di Semarang hanya menunjukkan polusi cahaya yang konstan. Pembelokan diketahui bila kurva cahaya mulai menyimpang dari garis atau persamaan linier tersebut. Pada tabel berikut ini ditunjukkan titik belok kurva cahaya. Terlihat bahwa fajar shadiq muncul di Banyuwangi pada ketinggian matahari h=-20 derajat. Sementara titik belok di Semarang pada saat ketinggian matahari h=-13 derajat. Polusi cahaya di Semarang telah menghalangi munculnya fajar shadiq. Fajar di Semarang baru tampak menjelang kemunculan (per definisi) fajar nautika pada ketinggian matahari h=-12 derajat.

Tabel persamaan cahaya zodiak (fajar kadzib atau fajar semu) dan polusi cahaya serta titik belok kurva cahaya.

Hasil pengukuran di Banyuwangi melengkapi pengukuran fajar di Labuan Bajo, bahwa fajar shadiq telah muncul saat ketinggian matahari h=-20 derajat. Perbandingan dengan pengukuran di Semarang membuktikan bahwa polusi cahaya sangat berperan pada hasil pengukuran yang mengklaim munculnya fajar saat posisi matahari lebih tinggi, misalnya h=-13 derajat. Jadi, data pengukuran di Labuan Bako dan Banyuwangi membuktikan bahwa kriteria waktu shubuh oleh Kementerian Agama sudah benar, tidak perlu dikoreksi.

Menuju Titik Temu Penyatuan Kalender Islam

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Artikel lengkap bisa dibaca di kumparan.com.

Dokumentasi Benda Jatuh Antariksa di Indonesia

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Sampah antariksa bekas tabung bahan bakar roket Uni Sovyet/Rusia yang jatuh di Gorontalo 1981 (kiri) dan di Lampung 1988 (kanan).

Sampah antariksa adalah bagian roket peluncur atau satelit yang tidak berfungsi lagi yang mengorbit bumi atau dalam perjalanan menuju orbit. Jumlahnya saat ini belasan ribu. Karena hambatan udara, sampah antariksa di orbit rendah (ketinggian kurang dari 1000 km) makin lama makin turun ketinggiannya. Pada ketinggian sekitar 120 km, objek yang mengorbit bumi memasuki atmosfer padat dan mengalami efek pengereman. Pada ketinggian tersebut umumnya objek antariksa tidak bisa bertahan di orbitnya, lalu jatuh dalam hitungan beberapa menit saja. LAPAN mengembangkan Sistem Pemantau Benda Jatuh Antariksa untuk mengidentifikasi objek yang jatuh di wilayah Indonesia. Dengan memanfaatkan data sampah antariksa dari Space-Track dan perangkat lunak analisis orbit, dapat diidentifikasi objek yang yang jatuh di wilayah Indonesia berdasarkan lokasi dan waktu kejadiannya. Berikut ini dokumentasi objek-objek yang jatuh dan dilaporkan kepada LAPAN.

  • 1. Sampah Antariksa Jatuh di Gorontalo 1981

Tabung bahan bakar roket jatuh di Gorontalo pada 16 Maret 1981. Berdasarkan waktu dan lokasi titik jatuhnya, akhirnya dapat diidentifikasi bahwa objek tersebut adalah bagian roket SL-8 milik Uni Sovyet/Rusia dengan nomor katalog 11610. Roket digunakan untuk meluncurkan satelit Interkosmos 20 pada 1 November 1979.

  • 2. Sampah Antariksa Jatuh di Lampung 1988
Lintasan orbit sampah antariksa yang jatuh di Lampung 1988

Tabung bahan bakar bekas roket jatuh di lampung pada 16 April 1988. Analisis orbit sampah antariksa yang melintas Lampung pada hari kejadian, menyimpulkan benda jatuh tersebut adalah bagian roket SL-4 milik Uni Sovyet/Rusia dengan nomor katalog 19042. Roket tersebut digunakan untuk meluncurkan satelit Cosmos 1938 pada 11 April 1988.

  • 3. Sampah Antariksa Jatuh di Bengkulu 2003
Pecahan badan roket yang ditemukan di Bengkulu pada 2003
Lintasan orbit objek yang jatuh di Bengkulu pada 2003.

Pada 13 Oktober 2003 ada laporan benda jatuh di Bengkulu. Hasil analisis orbit sampah antariksa menyimpulkan bahwa objek tersebut adalah pecahan roket CZ-3 milik RRT dengan nomor katalog 23416. Roket tersebut digunakan untuk meluncurkan satelit DFH-3 1 pada 29 November 1994.

  • 4. Sampah Antariksa Jatuh di Madura 2016
Sampah antariksa bekas tabung bahan bakar roket yang jatuh di Madura 2016
Lintasan orbit objek yang jatuh di Madura pada 2016

Beberapa objek antariksa jatuh di perairan Madura pada 26 September 2016. Dari analisis orbitnya, objek-objek tersebut diidentifikasi sebagai bagian roket Falcon 9 dengan nomor katalog 41730 milik Space X Amerika Serikat. Roket itu digunakan untuk meluncurkan satelit JCSAT 16 pada 14 Agustus 2016.

  • 5. Sampah Antariksa Jatuh di Sumatera Barat 2017
Dua objek antariksa jatuh di dua lokasi terpisah di Sumatera Barat pada 2017
Lintasan orbit objek yang jatuh di Sumatera Barat pada 2017

Pada 18 Juli 2017 ada dua objek antariksa jatuh di dua lokasi berbeda di Sumatera Barat. Dari analisis orbitnya diidentifikasi kedua objek tersebut berasal dari pecahan roket CZ-3A dengan nomor katalog 31116 milik RRT. Roket digunakan untuk meluncurkan satelit Beidou M1 pada 13 April 2017.

  • 6. Sampah Antariksa Ditemukan di Kalimantan Tengah 2021
Objek antariksa yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada 2021 adalah bagian Fairing roket CZ-8. Terlihat logo CNSA yang terbakar.
Analisis jalur peluncuran roket CZ-8 dengan titik jatuh objek di laut sebelah barat-barat laut Kalimantan. Arus laut membawa objek tersebut ke pantai Kalimantan Tengah dan ditemukan warga pada 2021.

Sebuah objek berlogo CNSA (Chinese National Space Administration) ditemukan warga pada 4 Januari 2021. Semula objek tersebut diduga bagian roket RRT yang melintas wilayah tersebut saat jatuh awal Januari. Namun, setelah gambar lengkap diperoleh dan didukung konfirmasi dari CNSA, disimpulkan bahwa objek tersebut adalah payload fairing (pelindung muatan satelit) roket Long March/CZ-8 milik RRT. Roket LM/CZ-8 diluncurkan pada 22 Desember 2020 dan bagian fairing dilepaskan sebelum roket mencapai orbit dan jatuh di perairan dekat Selat Karimata. Arus laut membawa objek yang relatif ringan tersebut ke Selat Karimata lalu Laut Jawa dan terdampar di pantai Kalimantan Tengah.

Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2020

T. Djamaluddin

Kepala LAPAN

Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2015, Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2016-2017 , Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2018, Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2019 adalah catatan capaian LAPAN selama lima tahun melaksanakan visi LAPAN 2015-2019  untuk menjadi “Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Mandiri”. Alhamdulillah akhirnya visi tersebut tercapai dengan kerja keras seluruh pegawai LAPAN dan sinergi dengan berbagai mitra nasional dan internasional, setidaknya dengan ditetapkannya semua pusat teknis yang menjalankan 7 program utama LAPAN sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) pada akhir 2019.

Visi LAPAN selanjutnya untuk 2020-2024 adalah menjadi “Penggerak Sektor – Sektor Pembangunan Nasional Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa Dalam Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya yang dilakukan adalah terus membenahi tata kelola organisasi dengan Program Besar Reformasi Birokrasi serta peningkatan kompetensi dan layanan dengan tujuh Program Utama. Tujuh Program Utama LAPAN adalah

1- Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional,

2- Pengembangan Sistem Pemantau Bumi Nasional,

3- Pengembangan Teknologi Satelit,

4- Pengembangan Teknologi Aeronotika,

5- Pengembangan Teknologi Roket,

6- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Dinamika Atmosfer Ekuator, dan

7- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Cuaca Antariksa.

Prioritas Riset Nasional dan Prioritas Bidang yang sedang dilaksanakan LAPAN mulai 2020 adalah sebagai berikut:

  1. Teknologi Penginderaaan Jauh untuk Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
  2. Teknologi Pesawat N-219 Ampibi
  3. Teknologi Pesawat Tertabng Tanpa Awak MALE (Middle Altitude Long Endurance) (dikoordinasikan BPPT)
  4. Teknologi Roket Dua Tingkat
  5. Teknologi Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah
  6. Pembangunan Observatorium Nasional
  7. Model Pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDGs)

Program riset dan inovasi serta layanan LAPAN terus ditingkatkan dan tata kelola organisasi terus dibenahi. Alhamdulillah, LAPAN selama tahun 2020 mencatatkan banyak prestasi yang kami jadikan sebagai pemacu semangat dan kepercayaan diri, tanpa melupakan aspek-aspek yang masih perlu diperkuat. Berikut capaian prestasi LAPAN selama 2020:

  • Feb 2020: Penghargaan dari BNPB untuk dukungan penanggulangan bencana 2019.
  • Feb 2020: Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Satu atas Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga dalam Wilayah KPPN Jakarta III 2019.
  • Feb 2020: Penghargaan dari ANRI Pengawasan Kearsipan dengan Nilai AA (Sangat Memuaskan).
  • Mar 2020: Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dari MenpanRB) LAPAN BB, naik beberapa point dari tahun lalu.
  • Mar 2020: Indeks RB (Reformasi Birokrasi, dari MenpanRB) LAPAN BB, naik beberapa point dari tahun lalu.
  • Juni 2020: Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, 5 thn berturut-turut, 2015 – 2019).
  • Juni 2020: Top 99 Inovasi Layanan Publik oleh KemenpanRB atas inovasi “Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) untuk Peningkatan Perekonomian Nelayan Indonesia”
  • Nov 2020: Penghargaan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), nilai BAIK untuk Sistem Merit Manajemen ASN.
  • November 2020: LAPAN menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik peringkat pertama “Informatif” untuk kategori Lembaga negara dan LPNK.

Nov 2020: LAPAN menerima Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) untuk kategori Kementerian/Lembaga dari BIG.

Des 2020: Peluncuran RX450 dengan kinerja yang lebih baik, jangkauan 85 km.

Des 2020: TC (Type Certificate) Pesawat N219 diperoleh. Pesawat N219 dikembangkan bersama LAPAN-PTDI. Dengan diperolehnya TC, pesawat N219 siap diproduksi.

Prospek Kalender Islam Global: Kriteria Turki 2016 dan Rekomendasi Jakarta 2017

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tima Falakiyah, Kemenag RI

Wacana Kalender Islam Global (KIG) mengemuka saat Muktamar Muhammadiyah di Makassar 2015 dan ditindaklanjuti dengan membuat KIG 1442 H dengan menggunakan kriteria Turki 2016. Sementara Seminar Internasional Fikih Falak 2017 juga mewacanakan KIG dengan rumusan berupa Rekomendasi Jakarta 2017.

Tidak ada satu pun konsep kalender Hijriyah dan kriterianya yang sempurna. Masing-masing ada plus-minusnya. Hal yang perlu diupayakan adalah memilih konsep kalender dan kriteria yang bisa disepakati bersama berdasarkan analisis plus-minusnya.

Kalender 1442 H (rangkumannya tercantum di atas) dijadikan contoh perbandingan kriteria-kriteria yang saat ini berlaku atau diusulkan untuk diberlakukan di Indonesia. Pada tulisan ini dibahas plus-minus KIG kriteria Turki 2016 dan KIG kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

Kriteria dan Wilayah Rujukan

KIG Turki 2016 menggunakan kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi 8 derajat pada saat maghrib di mana pun sebelum pukul 00.00 GMT, asalkan saat terjadi ijtimak di Selandia Baru belum terbit fajar. KIG Rekomendasi Jakarta 2017 menggunakan kriteria tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat pada saat maghrib di kawasan barat Asia Tenggara. Secara skematik, garis tanggal kedua kriteria ditunjukkan pada gambar berikut ini. Garis agak mendatar menunjukkan ketinggian bulan dan garis agak tegak menunjukkan elongasi bulan pada saat maghrib.

Diagram yang mengilustrasikan kriteria Turki 2016 dan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017. Garis biru menunjukkan garis tanggal dengan kriteria Turki 2016 dan garis merah menunjukkan garis tanggal dengan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017.

Kedua kriteria tersebut ada plus-minusnya. Kriteria Turki 2016 merupakan kriteria optimistik, karena posisi bulan cukup tinggi (5 derajat) dan relatif jauh dari matahari (elongasi 8 derajat). Tetapi dalam tinjauan global, ketika kriteria itu terpenuhi di kawasan benua Amerika, di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara saat maghrib bulan sudah berada di bawah ufuk. Seperti terjadi pada Shafar, Sya’ban, dan Dzuqaidah 1442 H. Hal ini tentu akan menjadi masalah di Indonesia yang sudah terbiasa dengan prasyarat saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk, baik kriteria Wujudul Hilal maupun kriteria tinggi bulan 2 derajat. Artinya, kriteria Turki 2016 tidak bisa menjadi titik temu pengamal hisab dan pengamal rukyat, karena bulan yang sudah berada di bawah ufuk tidak mungkin bisa dirukyat.

Pada saat maghrib 17 September 2020 bulan sudah berada di bawah ufuk di kawasan Asia Tenggara.
Pada saat maghrib 17 September di Asia Tenggara bulan sudah berada di bawah ufuk, menurut KIG Turki 2016 besoknya (18 September 2020) sudah dianggap awal Shafar 1442 H.

Sementara kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 merupakan kriteria optimalistik, karena menggunakan batas minimal ketinggian bulan (3 derajat) dan batas minimum jarak sudut bulan-matahari (elongasi 6,4 derajat) untuk terlihatnya hilal. Wilayah rujukan kawasan barat Asia tenggara juga menjamin bulan sudah di atas ufuk pada saat magrib di wilayah paling timur. Seperti terjadi pada Syawal 1442 H.

Pada saat maghrib 11 Mei 2021 bulan telah wujud di kawasan Atlantik, sehingga berlanjut melewati garis tanggal pada maghrib 12 Mei 2020 di seluruh dunia bulan telah wujud.
Pada saat maghrib 12 September 2021 di kawasan barat Asia Tenggara sudah terpenuhi kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, di kawasan paling timur dekat garis tanggal (lihat gambar di atas) bulan sudah di atas ufuk.

Kompleksitas Perhitungan

Aturan kriteria KIG Turki 2016
Contoh perhitungan KIG Turki 2016 yang rancu.

KIG Turki 2016 selain mensyaratkan kriteria tinggi dan elongasi bulan, juga mensyaratkan “maghrib sebelum pukul 00.00 GMT” dan “asalkan saat ijtimak belum terbit fajar di Selandia Baru”. Perhitungan KIG Turki 2016 untuk Dzulqaidah 1442 (contoh di atas) menunjukkan kerancuan. Imkan rukyat yang dihitung sudah melewati pukul 00:00 GMT (tercatat pukul 03:59:22 GMT), saat maghrib di kawasan benua Amerika. Artinya prinsip kalender menjadi tidak konsisten. Lalu ditambah harus memeriksa saat ijtimak menurut waktu Selandia Baru. Ijtimak pukul 10:52:35 GMT = pukul 22:52:35 Waktu Selandia Baru. Itu menjelang tengah malam, jadi belum terbit fajar.

Aturan Kriteria KIG Rekomendasi Jakarta 2017
Contoh garis tanggal menurut kriteria KIG Rekomendasi Jakarta.

Bandingkan KIG Rekomendasi Jakarta 2017 yang tidak memberikan syarat tambahan selain kriteria tinggi dan elongasi bulan. Pada contoh garis tanggal Dzuqaidah 1442 H, terlihat di kawasan barat Asia tenggara, saat maghrib 10 Juni 2021 posisi bulan belum memenuhi kriteria. Jadi awal Dzulqaidah 1442 H ditetapkan pada saat maghrib hari berikutnya dan 1 Dzulqaidah 1442 = 12 Mei 2021.

Prospek Implementasi Menyatukan Ummat

Bagaimana dengan prospek implementasinya? Sistem kalender global mensyaratkan penerimaan di tingkat pemerintah negara-negara Islam, bukan di tingkat organisasi kemasyarakatan. Sampai saat ini hanya Turki yang mengimplementasikan KIG Turki 2016. Arab Saudi pun tidak terikat dengan kalender Turki. Padahal ada yang berharap KIG bisa menyeragamkan hari Arafah di seluruh dunia. Di Arab Saudi, penentuan hari wukuf tidak berdasarkan kalender, melainkan berdasarkan rukyat. Jadi KIG Turki 2016 tidak mungkin menjadi rujukan penentuan hari Arafah.

Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 juga direkomendasikan menjadi kriteria MABIMS yang baru.

KIG Rekomendasi Jakarta 2017 dirumuskan bersama para pakar ilmu falak dari kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang menjadi anggota forum MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Pada Pertemuan Pakar Falak MABIMS 2019 di Yogyakarta, direkomendasikan lagi penggunaan kriteria Rekomendasi Jakarta 2017, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat. Artinya, bila kriteria tersebut disepakati untuk diadopsi, kita akan mempunyai KIG setidaknya secara regional dulu di kawasan Asia Tenggara. Hal itu bermakna, penyatuan ummat secara regional bisa tercapai.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis plus-minus konsep KIG Turki 2016 dan KIG Rekomendasi Jakarta 2017, konsep KIG Rekomendasi Jakarta 2017 mempunyai prospek lebih baik untuk diimplementasikan di Indonesia. Dari segi konsepnya lebih sederhana dan dari segi jumlah negara yang segera mengimplementasikan lebih banyak. Konsep KIG segera bisa terwujud di tingkat regional. Rekomendasi Jakarta 2017 juga merekomendasikan agar OKI (Organisasi Kerjasama Islam) bisa menjadi otoritas kolektif dalam implementasi KIG. Diharapkan implementasi di tingkat regional Asia Tenggara bisa disusul dengan implementasi di banyak negara-negara OKI.