Analisis Astronomis Idul Adha 1444

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, BRIN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kemenag RI

Analisis Garis Tanggal Awal Dzulhijjah 1444

Pada gambar kiri ditunjukkan garis tanggal menggunakan kriteria baru MABIMS (tinggi bulan minimal 3 derajat, elongasi geosentrik minimal 6,4 derajat — dari aplikasi “Hisab Astronomis” PP Persis) dan pada gambar kanan garis tanggal berdasarkan kriteria Odeh (dari aplikasi Accurate Time).

Baik dengan kriteria MABIMS maupun kriteria Odeh menunjukkan bahwa pada 18 Juni 2023, hilal tidak mungkin terlihat di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara secara umum. Jadi 1 Dzulhijjah 1444 berdasarkan hisab imkan rukyat MABIMS pada 20 Juni 2023 dan Idul Adha pada 29 Juni 2022. Kepastiannya menunggu keputusan Sidang Itsbat.

Di Arab Saudi, baik dengan kriteria MABIMS maupun kriteria Odeh, hilal mungkin terlihat pada 18 Juni (berada di wilayah arsir biru) sehingga diprakirakan 1 Dzulhijjah 1444 jatuh pada 19 Juni 2023, hari wukuf pada 27 Juni 2023, dan Idul Adha 28 Juni 2023. Kepastiannya menunggu keputusan hasil rukyat yang diumumkan Arab Saudi.

Analisi Posisi Bulan

Di Aceh pada saat maghrib 18 Juni 2023 tinggi bulan hanya 2,1 derajat. Itu terlalu rendah sehingga hilal yang sangat tipis tidak mungkin mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja) yang masih cukup kuat. Oleh karenanya secara astronomis tidak mungkin ada kesaksian hilal pada 18 Juni 2023. Sehingga bulan Dzaulqa’dah diistikmalkan (digenapkan) 30 hari dan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari berikutnya, yaitu 20 Juni 2023. Dengan demikian Idul Adha diprakirakan pada 29 Juni 2023. Kepastiannya menunggu pengumuman hasil sidang itsbat.

Di Mekkah pada saat maghrib 18 Juni 2023 tinggi bulan sudah 4,6 derajat dan elongasi geosentrik 7 derajat. Diprakirakan hilal cukup tebalnya untuk mengalahkan cahaya syafak sehingga hilal mungkin dirukyat pada 18 Juni 2023. Dengan demikian diprakirakan 1 Dzulhijjah 1444 pada 19 Juni, hari wukuf pada 27 Juni, dan Idul Adha pada 28 Juni 2023. Kepastiannya menunggu pengumuman hasi rukyat di Arab Saudi.

Catatan untuk Komnas HAM atas Aduan LBH Muhammadiyah

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, BRIN

Pada 3 Mei 2023 lalu saya membuat catatan kepada teman-teman via WA, termasuk teman-teman media yang salah satunya dimuat di Republika.

“Upaya saya mempersatukan ummat dalam berlebaran dipersoalkan oleh Muhammadiyah. Kritik saya atas Wujudul Hilal (WH) dan ego organisasi dianggap menyerang, tendensius, fitnah, dan ujaran kebencian. Kritik itu akan dibungkam dengan pidana.
Kritik saya bukan atas dasar kebencian, tetapi untuk mendorong adanya dialog bersama ormas-ormas lain untuk bisa menyatukan ummat dalam berlebaran. Itu tataran ijtihad ilmiah. Sesuai kepakaran saya, ijtihad astronomis tentang kriteria bisa mempersatukan madzhab hisab dan rukyat.
Muhammadiyah yang saya hormati karena semangat tajdid akan mencatatkan dalam sejarah sebagai organisasi pembungkam kritik? Semoga masih ada akal sehat utk mempertimbangkannya.🙏
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2023/04/30/permohonan-maaf-dan-klarifikasi/

Catatan saya dimuat ulang di Republika:

Setelah melaporkkan ke Bareskrim Polri, rupanya upaya membungkam kritik diteruskan dengan melaporkan ke Komnas HAM pada Selasa, 16 Mei 2023 seperti diberitakan Republika. Ada tiga alasannya.

Atas alasan pertama “… pembatasan atas hak kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan warga Muhammadiyah, dengan menyatakan bahwa pilihan metode hisab sebagai metode penghitungan dan penetapan kalender islam yang diyakini dan dipraktikkan oleh Muhammadiyah sebagai “usang” …”, saya sampaikan catatan sebagai berikut:

Saya mengkritisi kriteria wujudul hilal (WH) Muhammadiyah karena itu sumber utama terjadinya perbedaan awal Ramadhan dan hari raya. Sebab perbedaan lainnya karena penggunaan metode hisab urfi (periodik), hisab taqribi (aproksimasi), atau pengamatan pasang air laut hanya dilaksanakan oleh sekelompok kecil masyarakat.

Saya tidak mengkritisi metode hisab, karena sebagai astronom saya faham betul hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) setara. Kriteria WH hanyalah salah satu kriteria dalam penentuan awal bulan secara hisab. Ada ormas Persis yang juga pengamal hisab seperti Muhammadiyah bisa seragam dengan ormas lainnya dan pemerintah karena menggunakan kriteria Imkan Rukyat (IR) atau visibilitas hilal. Secara astronomi, sesuai kepakaran saya, kriteria IR adalah titik temu pengamal hisab dan pengamal rukyat. Dengan titik temu tersebut kalender sebagai hasil hisab akan sama dengan rukyat yang diitsbatkan (ditetapkan) Pemerintah. Sebagai catatan tambahan, itsbat memang diperlukan bagi pengamal rukyat karena hasil rukyat tidak bisa diumumkan oleh masing-masing perukyat, harus oleh suatu otoritas, yaitu pemerintah. Jadi, tujuan saya mengkritisi WH adalah untuk mengajak Muhammadiyah bersama ormas-ormas lain merumuskan kriteria IR untuk disepakati bersama. Kalau itu tercapai, insya-a Llah tidak akan ada lagi perbedaan awal Ramadhan dan hari raya.

Saya menyebut kriteria WH sebagai kriteria usang bukan untuk menghina atau merendahkan Muhammadiyah, tetapi sekadar menunjukkan fakta bahwa kriteria WH sudah lama ditinggalkan oleh ormas atau negara lain. Ormas Persis, Malaysia, dan banyak negara lain sudah lama meninggalkannya. Arab Saudi masih menggunakan kriteria WH untuk kalender Ummul Quro, tetapi sekadar sebagai kalender sipil, bukan kalender ibadah. Untuk penentuan waktu ibadah, Arab Saudi menggunakan rukyat murni.

Tujuan saya mengkritisi untuk mengajak Muhammadiyah menuju kesatuan ummat dalam bingkai persatuan Indonesia. Itu sejalan dengan perintah QS 3:103 untuk tidak berpecah belah dan sesuai juga dengan nilai-nilai sila ke-3 Pancasila “Persatuan Indonesia”. Terkait dengan kebebasan menjalankan ibadah pada pasal 29 UUD, konteksnya peribadahan yang berbeda agama seperti juga diajarkan dalam QS 109:1-6. Dalam konteks kebebasan menjalankan ibadah dalam suatu agama, masih dimungkinkan untuk saling mengingatkan dengan perintah amar ma’ruf nahi munkar (menyuruh yang baik, mencegah yang keliru) seperti diajarkan di dalam QS 3:104. Amar ma’ruf nahi mungkar memang perlu diulang-ulang untuk mengingatkan. Itulah yang diajarkan Islam kepada pada juru da’wah.

Saya aktif dalam kegiatan dakwah sejak SMA. Saya sering menjadi khatib Jumat di masjid sekolah di SMAN 2 Cirebon, Lalu selama saya kuliah di ITB sampai bekerja di LAPAN menjelang sekolah ke Jepang, saya juga aktif menjadi mentor di Masjid Salman ITB selama 13 Semester (September 1981 – Maret 1988). Selama sekolah di Jepang saya pun aktif pada kegiatan keislaman, sebagai Sekretaris Kyoto Muslim Association, Secretary for Culture and Publication – Muslim Student of Japan, dan Ketua Divisi Pembinaan Ummat ICMI Jepang. Sekembalinya dari Jepang saya tetap aktif pada kegiatan dakwah, termasuk dakwah melalui tulisan di media massa, media sosial, dan blog. Jadi saya mengingatkan Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya dalam konteks dakwah amar ma’ruf nahi munkar, sesuai kepakaran saya, untuk mempersatukan ummat melalui kesatuan kalender Islam. Itu dimulai dari lingkungan terdekat, nasional, regional, dan bila memungkinkan nantinya global. Tidak mungkin kita mewujudkan kalender Islam global kalau secara nasional belum bisa disatukan.

Dalam da’wah, potensi terjadi kesalahpahaman di masyarakat mungkin terjadi, karena perbedaan cara pandang atau ketidaksiapan masyarakat untuk berubah. Dalam sejarah da’wah Muhammadiyah pun kita mengenal gerakan pemurnian anti-TBC (Takhyul, Bid’ad, dan Churafat/Khurafat) seperti diuraikan Prof Dr H Haedar Nashir, MSi dalam tulisan di “Suara Muhammadiyah”. Dengan gerakan anti-TBC (namanya mengingatkan nama penyakit yang juga sedang diperangi) dulu sering terjadi konflik di masyarakat karena tradisi yang sudah mengakar sering dikritisi habis-habisan oleh aktivis dakwah Muhammadiyah. Rebutan masjid kadang terdengar sebagai dampak gerakan anti-TBC. Itulah sejarah da’wah yang pernah dilakukan Muhammadiyah dengan kritik-kritik tajam anti-TBC. Dulu tidak ada yang melaporkan ke Polisi atau Komnas HAM (kalau dulu ada). Kini zaman berkemajuan, kritik atas Wujudul Hilal akan dibungkam dengan pidana dan pelanggaran HAM.

Ini kisah gerakan pemurnian anti-TBC yang diceritakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah:

Ini alasan kedua pengaduan ke Komnas HAM:

Atas alasan ke dua “… tindakan diskriminatif berdasarkan Identitas Suku, Ras, Agama, dan AntarGolongan (SARA). … meliputi pada sikap, pernyataan, dan ujaran/anjuran yang sifatnya tendensius dengan menyerang dan membedakan keyakinan beragama warga Muhammadiyah yang berpegang pada ijtihad metode hisab dalam penghitungan dan penetapan kalender islam”, saya sampaikan catatan sebagai berikut:

Saya tidak mengkritisi metode hisab, karena saya mengakui metode hisab setara dengan metode rukyat. Saya kritisi kriteria WH yang sering jadi sumber perbedaan. Kriteria adalah ranahnya ijtihad ilmiah. Jadi semestinya dengan bantuan astronomi kriteria bisa didialogkan untuk mencapai titik temu. Saya mengajak Muhammadiyah untuk berdialog bersama ormas-ormas Islam lainnya untuk mendapatkan kriteria yang bisa disepakati bersama demi kesatuan ummat.

Kalau sikap kritis pada kriteria WH dianggap “diskrimitif” terhadap Muhammadiyah, anggapan “diskriminatif” mestinya ditujukan juga kepada dua tokoh Muhammadiyah yang mengkritisi agar sidang itsbat ditiadakan. Itsbat Pemerintah mutlak diperlukan bagi pengamal rukyat di beberapa ormas Islam, seperti NU. Kritik agar sidang itsbat ditiadakan jelas sangat dikriminatif terhadap pengamal rukyat dari beberapa ormas Islam. Mungkin jumlah pengamal rukyat lebih banyak daripada warga Muhammadiyah. Itu sebabnya sidang itsbat selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

Ini ungkapan “diskriminatif” tokoh Muhammadiyah kepada pengamal rukyat:

Ini alasan ke tiga pengaduan ke Komnas HAM:

Atas alasan ke tiga “… TDj tidak melakukan apa yang semestinya ia lakukan sebagai pengguna facebook, yakni mengontrol dan memoderasi kolom komentar pada postingannya sendiri. Sehingga TDj terkesan memilihara sentimen negatif, diskriminasi, dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada warga Muhammadiyah”, saya sampaikan catatan sebagai berikut:

Kita tahu facebook adalah media pertemanan, bukan media diskusi yang ada moderatornya. Setiap orang yang diizinkan masuk ke suatu akun facebook bebas menyatakan pendapatnya, suka atau tidak suka dengan beragam komentar. Karena tujuan media sosial saya untuk edukasi publik (biasanya rinciannya ada di blog saya yang ditujukan untuk “pencerahan dan inspirasi”) kadang diskusi tidak terhindarkan. Saya sebagai pemilik akun tidak bertindak sebagai moderator. Semua diskusi mengalir begitu saja di antara pengguna facebook. Saya biasanya menanggapi bila ada yang bertanya atau ada hal-hal yang perlu saya luruskan atau saya anggap penting saya komentari. Sebagian besar tidak saya tanggapi.

Kasus komentar APH jelas di luar kendali saya, apalagi saat itu (21 – 23 April 2023) saya sedang persiapan idul fitri dan mudik, jadi tidak membuka facebook. Di dalamnya banyak komentar yang tidak saya ketahui yang sudah dihapus pemilik akun Aflahal. Screen shoot yang beredar viral pun sudah terdistorsi dan sengaja di-framing untuk memojokkan saya. Komentar Aflahal yang saya tanggapi dihapus. Demikian juga diskusi APH dengan Ahmad Fauzan yang memicu pernyataan APH juga sengaja dihapus. Kronologi sebenarnya, dengan semua buktinya, sudah saya sampaikan kepada Bareskrim saat pemeriksaan. Kronologi sebenarnya tidak seperti yang dilaporkan LBH Muhammadiyah yang hanya berdasarkan sepotong screen shoot yang beredar viral.

Permohonan Maaf dan Klarifikasi

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi Astrofisika, BRIN

Di IG dan fb saya telah menyatakan permohonan maaf seperti ditunjukkan di atas. Namun ada yang menganggap permohonan maaf itu tidak tulus karena masih menyebut-nyebut kriteria wujudul hilal yang usang dan ego organisasi. Dengan ini saya klarifikasi ya. Saya sengaja menyebut dua hal itu, karena saya tidak mengkritisi Muhammadiyah secara keseluruhan. Tidak ada kebencian atau kedengkian saya pada Muhammadiyah. Saya mengapresiasi Muhammadiyah sebagai aset bangsa yang sangat berharga dengan banyaknya karya dan kontribusinya bagi Indonesia.

Hal itu juga jawaban saya di fb dan WA bagi yang bertanya, ada apa Thomas Djamaluddin dengan Muhammadiyah? Saya jawab, “Tidak ada masalah. Saya tidak membenci dan tidak ada dengki terhadap Muhammadiyah. Saya hanya mengkritisi wujudul hilal yang sering jadi sebab perbedaan lebaran. Walau saya hormati adanya perbedaan, berdasarkan keilmuan saya, mestinya perbedaan bisa diselesaikan dengan dialog. Sayangnya dialog buntu karena adanya ego organisasi. Itu yang saya tulis di blog saya dengan berbagai sudut tinjauan”.🙏 Tema blog saya adalah “Berbagi Ilmu untuk Pencerahan dan Inspirasi”, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak mana pun.

Perlu saya jelaskan juga, bahwa sebagai astronom saya memandang hisab dan rukyat setara. Jadi keliru kalau menganggap saya mengkritisi hisab Muhammadiyah dan memaksakan rukyat. Secara astronomi, hasil hisab dan hasil rukyat bisa disamakan, bila kriterianya bisa diseragamkan melalui dialog untuk mencapai titik temu. Kalau itu bisa dilakukan, insya-a Llah tidak ada lagi perbedaan walau metodenya beda, hisab dan rukyat. Saya mendorong terlaksananya dialog titik temu tersebut, walau sebagian pihak skeptis itu bisa terwujud.

Saya menyadari kritik bisa disalahfahami dan dianggap menyerang dan tendensius. Walau saya berupaya memilih bahasa yang netral, kesalahfahaman kadang tidak terhindarkan. Kata “usang” adalah bahasa netral untuk menyatakan sesuatu yang sudah lama dan tidak dipakai lagi secara umum, bukan untuk merendahkan atau menghina. Menurut KBBI, “usang” adalah “sudah kuno; sudah tidak lazim lagi (tentang perkataan, adat, dan sebagainya)”. Kalau itu disalahfahami, saya mohon maaf.

Memang bagi pihak terkritik, kritik dirasakan seperti tendensius dan menyerang. Pengkritik juga dianggap intoleran atas perbedaan. Bandingkan juga dengan kritik terhadap sidang itsbat yang sering dianggap hanya menghamburkan anggaran negara.

Bagi pengamal rukyat, kritik ini juga dianggap tendensius dan menyerang. Rukyat adalah bagian dari “ta’abudi” yang tetap harus dilaksanakan, khususnya untuk mengawali dan mengakhiri Ramadhan. Pemerintah memberikan layanan keumatan dengan mengadakan sidang itsbat, karena rukyat tidak bisa diumumkan oleh masing-masing perukyat, tetapi perlu diitsbatkan (ditetapkan) secara nasional oleh Pemerintah. Usulan untuk meniadakan sidang itsbat adalah upaya intoleran terhadap pengamal rukyat.

Kritik memang sering menyebabkan masalah bagi pelakunya. Pasal “karet” UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat 3 sering dijadikan pembungkam kritik.

Alhamdulillah pada 2021 telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Pendapat atau kritik tidak dianggap pelanggaran hukum.

Saya merasa, ketidaksukaan akan kritik makin meningkat dan puncaknya terjadi saat ada letupan komentar APH. Sebenarnya tanggapan saya tidak terkait langsung dengan komentar ancaman APH. Saya menanggapi Aflahal (sayangnya recordnya telah terhapus, namun screen shoot saya peroleh dari Ahmad Fauzan). Sementara APH menanggapi Ahmad Fauzan. Namun screen shoot sengaja dipotong yang memberi kesan APH terprovokasi tanggapan saya. Tanggapan saya atas komentar Aflahal tanpa tendensi dan berdasarkan fakta berita di media digunakan untuk menggiring opini yang memojokkan saya. Diagram berikut merunut asal usul tanggapan saya.

Semoga klarifikasi ini menjernihkan masalah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pimpinan dan warga Muhammadiyah atas ketidaknyamanan dan kesalahfahaman yang terjadi.

Klarifikasi: Tidak Ada Hubungan Posting dan Komentar Saya dengan Ancaman di fb

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi Astrofisika, BRIN

Ini klarifikasi atas dugaan keterkaitan saya dengan ancaman yang dilakukan AP Hasanuddin di fb saya. Saya tunjukkan bukti-bukti kronologinya.

Pada 21 April 2023 saya posting “Menjawab Pertanyaan Publik …” (lihat screen shoot di atas). Kemudian banyak komentar. Salah satunya komentar dari Aflahal.

Atas komentar Aflahal tersebut, tanpa tendensi saya tanggapi.

Tanggapan itu semata-mata berdasarkan fakta yang ada di media (sudah saya jelaskan di blog ini juga). Setelah itu saya sama sekali tidak membuka fb karena persiapan idul fitri dan mudik pada 22 – 23 April 2023. Pada Senin, 24 April 2023 saya mendapat screen shoot yang viral dari seorang teman media tentang adanya ancaman oleh AP Hasanuddin.

Atas informasi tersebut, saya cari info lengkap di fb saya. Ternyata rangkaian diskusi terkait sudah dihapus. Menurut informasi AP Hasanuddin, di bawah tanggapan saya banyak komentar lain. Tetapi ada yang menghapus, sehingga tampak seolah-olah komentar AP Hasanudin langsung terkait dengan tanggapan saya. Kalau diperhatikan, AP Hasanuddin bukan menanggapi saya, tetapi menanggapi Ahmad Fauzan. Saya tidak tahu diskusi sebelumnya karena record-nya sudah dihapus, termasuk komentar Ahmad Fauzan yang ditanggapi AP Hasanuddin. Bisa jadi ada diskusi panas yang akhirnya memicu ancaman AP Hasanuddin.

Di media dikesankan seolah AP Hasanuddin terprovokasi oleh tanggapan saya, karena screen shoot yang beredar tampak berurutan. AP Hasanuddin menjelaskan, sebenarnya di bawah tanggapan saya ada banyak komentar, tetapi telah dihapus. Hanya menampilkan tanggapan saya dan komentar AP Hasanuddin. Itu yang di-screen shoot lalu disebarkan. Melalui WA saya konfirmasikan, apakah AP Hasanuddin terprovokasi oleh saya? Ini jawaban dia.

Jadi, jelas AP Hasanuddin tidak terprovokasi oleh tanggapan saya, tetapi oleh banyak komentar di bawah tanggapan saya (yang sudah dihapus oleh pengirim screen shoot). Saya sudah terbiasa dengan beragam komentar negatif terhadap saya. Saya tanggapi komentar-komentar itu secara positif (tidak semua, karena terlalu banyak), terutama kalau ada yang bertanya atau salah pengertian yang perlu saya luruskan.

Belakangan saya mendapat informasi di fb saya, alasan Aflahal menghapus semua record komentar awal yang memicu ancaman AP Hasanuddin.

Kronologi Tanggapan Saya yang Dipermasalahkan

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astrononmi-Astrofisika, BRIN

Banyak yang salah faham terkait dengan tanggapan saya di fb yang viral screen shoot-nya. Berikut saya sampaikan kronologinya:

Pada 22 April saya memuat status fb yang merujuk tulisan saya di blog ini.

Atas status ini ada banyak komentar, salah satunya dari Aflahal.

Atas komentar Aflahal tersebut, saya tanggapi dengan pernyataan umum berdasarkan fakta dan berita yang beredar di media. Tanpa tendensi apa pun.

Tanggapan saya berdasarkan fakta.

  • Muhammadiyah memang tidak taat pada keputusan Pemerintah atau tidak ikut Pemerintah, dengan menyatakan idul fitri lebih dahulu. Pemerintah tidak mempermasalahkannya.
  • Terkait dengan “… minta difasilitasi” merujuk pernyataan Ketua PP Muhammadiyah.
“… negara harus hadir … memberikan fasilitas …” bermakna “minta difasilitasi oleh negara/pemerintah”.
  • Pemerintah pun memberikan fasilitas.

Semoga jelas dan tidak ada persepsi seolah saya memojokkan Muhammadiyah.

Menjawab Pertanyaan Publik: Mengapa Tetap Rukyat, walau Hilal Tak Mungkin Teramati? Mengapa Perlu Sidang Itsbat?

Ilustrasi rukyat hilal (pengematan hilal) (dari internet)
  1. Banyak yang bertanya di WAG yang saya ikuti, “Mengapa sudah tahu hilal tidak mungkin dirukyat, tetapi tetap dilaksanakan rukyat di banyak titik?”

Saya memahami keyakinan pengamal rukyat yang perlu rukyat dan keyakinan pengamal hisab yang tak perlu rukyat. Keduanya harus kita hargai.

Bagi pengamal rukyat, pelaksanaan rukyat adalah bentuk ta’abudi (ketaatatan).Ta’abudi itu bagi pengamal rukyat tidak perlu bertanya dan protes, ikuti saja contoh Rasul. Rasul memerintahkan “shuumu li ru’yatihi wa afthiru li ru’yatihi” (berpuasalah bila melihat hilal dan berbukalah bila melihat hilal), ya laksanakan rukyat walau sudah tahu dari hisab tak mungkin kelihatan.
Sebagai perbandingan, kita pasti tahu hadits dari Ali ra:
“Seandainya agama dengan logika, maka tentu bagian bawah khuf (sepatu) lebih pantas untuk diusap daripada atasnya. Sungguh aku pernah melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengusap bagian atas khufnya (sepatunya).” (HR. Abu Daud).

Dalam perkembangan baru, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) pada 2022 menetapkan bahwa bila posisi bulan secara hisab berada di bawah ufuk, rukyatul hilal bukan lagi menjadi fardhu kifayah. Artinya, boleh tidak melakukan rukyat. Tetapi bila bulan berada di atas ufuk, walau rendah, rukyat tetap wajib dilaksanakan.

2. Di media ada tokoh Muhammadiyah yang mengusulkan sidang itsbat ditiadakan. Mengapa perlu sidang itsbat?

Mestinya harus difahami bersama, bahwa sidang itsbat adalah upaya pemerintah untuk memfasilitasi pengamal rukyat dan pengamal hisab secara setara.

  • Pengamal hisab difasilitasi dengan dibuatnya kalender hijriyah standar Indonesia.
  • Pengamal rukyat difasilitasi dengan itsbat (penetapan) secara nasional, karena hasil rukyat perlu diitsbatkan oleh suatu otoritas seperti dicontohkan Rasul.
  • Pemerintah mengupayakan adanya kriteria yang mempertemukan hasil rukyat dan hasil hisab dengan menggunakan kriteria imkan rukyat.
  • Itsbat dilaksanakan dalam suatu sidang untuk mengakomodasi keberadaan ormas-ormas Islam dan melibatkan instansi terkait yang mempunyai kepakaran hisab-rukyat. Dalam sidang itsbat itu, hasil hisab dan hasil rukyat dipertimbangkan secara setara dalam pengambilan keputusan.

Mengapa Pemerintah tidak menggunakan kriteria Wujudul Hilal?
Kriteria Wujudul Hilal eksklusif untuk pengamal hisab, tidak mengakomodasi kepentingan pengamal rukyat. Kriteria Imkan Rukyat mengakomodasi pengamal hisab dan pengamal rukyat secara setara.

Kalender Islam Global Perlu Otoritas Global, Bukan Penetapan Ormas

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika, BRIN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kemenag

Kongres Unifikasi Kalender Hijriyah di Istanbul (2016) dan Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta (2017). Kesepakatan Istanbul dan Jakarta belum bisa diimplementasikan sebagai Kalender Islam Global sebelum ditetapkan oleh otoritas global.

Gagasan untuk mempunyai satu sistem kalender Hijriyah tunggal di tingkat nasional, regional, dan global sudah lama didengungkan. Tujuannya agar tidak ada lagi perbedaan penetapan waktu ibadah, khususnya pada penetapan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Berbagai dialog dilakukan di tingkat nasional, regional, dan global namun sampai saat ini belum ada yang implementatif. Sebab utamanya belum adanya kesepakatan sampai tingkat implementasi.

Ada tiga prasyarat untuk terwujudunya sistem kalender yang mapan dan dapat diimplementasikan:

(1) Ada kriteria tunggal.

(2) Ada otoritas tunggal yang mengaturnya.

(3) Ada batas wilayah yang disepakati.

Kesepakatan kriteria adalah hal pokok yang paling sulit dan menjadi salah satu sumber perbedaan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Kesepakatan otoritas prinsipnya mudah, apalagi ada perintah dalam QS 4:59 untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (otoritas, pemerintah). Namun ego kelompok atau organisasi sering menjadi kendala. Di tingkat global, otoritas pemerintah masing-masing negara juga tidak mudah dipersatukan. Sedangkan kesepakatan batas wilayah juga bukan hal yang mudah dilakukan. Kesepakatan yang sudah terwujud adalah kesepakatan batas wilayah nasional yang terkait dengan konsep wilayatul hukmi (kesatuan wilayah hukum). Batas wilayah keberlakukan kalender Islam secara regional atau global juga terkait dengan kebijakan pemerintah masing-masing.

Muhammadiyah pada Muktamar 2015 mengusulkan penggunaan kalender Islam Global. Maka ketika Kongres Unifikasi Kalender Hijriyah di Turki pada 2016 menghasilkan rekomendasi kriteria kalendar tunggal, Muhammadiyah langsung mewacanakan penggunaannya. Kriteria ala Turki tersebut digadang-gadang akan menggantikan kriteria WH yang secara astronomi dianggap usang. Namun, benarkah itu akan menjadi Kalendar Islam Global (KIG) yang bisa diimplementasikan? Tunggu dulu. Klaim saja tidak cukup. Penyelenggara Kongres Turki pun tidak serta merta mengklaim penggunaannya, tetapi menunggu penetapan oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Buktinya, Turki pun sampai sekarang belum menggunakannya.

Ketua Presidensi Urusan Keagamaan Turki (DIB) sebagai penyelenggara kongres menyatakan kepada media, “Keputusan kongres akan disampaikan kepada OKI, kelompok 57 negara mayoritas Muslim, untuk diadopsi secara resmi di dunia Islam”. Makna pernyataan itu:

  • Turki mengakui otoritas OKI sebagai otoritas kolektif negara-negara Islam.
  • Turki mengakui masalah kalender global harus diadopsi (ditetapkan) oleh suatu otoritas global.
  • Turki tidak mengumumkan secara sepihak rumusan itu sebagai KIG, karena Turki tidak punya otoritas atas negara-negara lain untuk mengimplementasikannya.

Bandingkan dengam klaim Muhammadiyah yang sudah mengusungnya sebagai KIG. Secara de jure dan de facto, Muhammadiyah sebagai ormas tidak bisa mengklaimnya sebagai KIG. KIG perlu kesepakatan negara-negara Islam. Itu ranahnya pemerintah, bukan setingkat ormas. Indonesia pun belum mengakuinya, apalagi negara-negara Islam lainnya. Kalau pun nanti secara resmi diterapkan oleh Muhammadiyah, yang bisa diklaim secara de jure dan de facto adalah “Kalender Muhammadiyah dengan kriteria Kongres Turki 2016”, bukan KIG.

Pernyataan Ketua Presidensi Urusan Keagamaan Turki sebagai penyelenggara kongres, bahwa adopsi KIG oleh OKI.

Upaya untuk mewujudkan kalender Islam global juga dilakukan oleh Indonesia. Dalam Seminar Fikih Falak di Jakarta telah dirumuskan Rekomendasi Jakarta 2017. Upaya tersebut mencakup kesepakatan tiga prasyarat: kriteria, batas wilayah, dan otoritas. Kriteria yang direkomendasikan akhirnya disepakati sebagai kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat dengan penegasan markaz (rujukan) Kawasan Barat Asia Tenggara. Batas wilayah keberlakukan menggunakan batas tanggal internasional sama seperti usulan kongres Turki. Rekomendasi Jakarta 2017 juga secara eksplisit mengusulkan OKI sebagai otoritas tunggal kolektif untuk menetapkan KIG sesuai kriteria baru MABIMS.

Rekomendasi Jakarta 2017 secara eksplisit mengusulkan OKI sebagai otoritas tunggal kolektif untuk menetapkan KIG dengan kriteria yang sama dengan kriteria baru MABIMS.

Memahami Perkembangan Hisab Kalender Hijriyah untuk Menuju Titik Temu

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, BRIN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kemenag

Ilustrasi kalender hijriyah (gambar dari internet)

Kalender adalah tabel berisi tanggal terkait hari atau kegiatan untuk suatu keperluan. Kalender hijriyah selalu didasarkan pada hisab (perhitungan) peredaran bulan. Tidak ada kalender yang ditentukan berdasarkan rukyat (pengamatan) hilal (bulan sabit pertama). Diskusi tentang hisab dan rukyat jangan dirancukan dengan penetapan kalender.

Hasil dari hisab adalah kalendar. Hasil rukyat adalah itsbat (petetapan) awal bulan oleh suatu otoritas (terutama Pemerintah), khususnya untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Diskusi panjang tentang hisab dan rukyat sebenarnya dalam konteks penentuan awal waktu ibadah Ramadhan dan mengakhirinya, juga untuk penentuan hari raya (idul fitri dan idul adha). Ada yang berdasarkan itsbat dan ada yang berdasarkan kalender.

Idealnya, hasil itsbat sama dengan kalender. Itulah yang dicita-citakan ummat, adanya kalender hijriyah yang mempersatukan ummat. Apakah itu mungkin diwujudkan? Sangat mungkin. Kata kuncinya adalah kesepakatan pada kriteria. Verifikasi hasil rukyat saat itsbat memerlukan kriteria imkan rukyat (kemungkinan berhasil di rukyat) atau visibilitas hilal. Untuk menyusun kalender juga perlu kriteria yang hakikatnya juga berdasarkan kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal.

Untuk menuju titik temu, kita semua perlu memahami perkembangan hisab kalender. Semua kriteria hisab sebenarnya berada pada satu alur sejarah perkembangan metodologi hisab sesuai dengan tingkat kemampuan ahli hisab pada suatu masa.

Hisab Urfi Tanpa Kriteria

Sejarah perkembangan kalender sejalan dengan perkembangan kemampuan hisab. Secara umum hisab kalender hanya terbagi dua kelompok:

  • Hisab tanpa kriteria; hisab Urfi (periodik)
  • Hisab dengan kriteria: hisab Imkan Rukyat

Hisab urfi sudah dikenal sejak zaman Nabi. Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi SAW menyatakan, “Kami ini ummat yang umiy, yang tidak dapat membaca dan berhitung. Satu bulan itu sekian dan sekian (dengan memberi isyarat jarinya, yaitu 29 atau 30 hari).” Pengetahuan dasar bahwa satu bulan hanya mungkin 29 dan 30 dijadikan dasar hisab kalender hijriyah generasi pertama.

Hisab urfi tidak memerlukan kriteria, hanya berdasarkan konvensi atau kesepakatan saja. Bulan-bulan ganjil selalu 30 hari; Muharram, Rabbiul Awal, Jumadil Awal, Rajab, Ramadhan, Dzulqa’dah. Bulan-bulan genap selalu 29 hari: Shafar, Rabbiul Akhir, Jumadil Akhir, Sya’ban, Syawal, dan Dzulhijjah. Rata-rata perbulan 29,5 hari. Namun secara empirik diketahui bahwa ada selisih dengan kesaksian hilal. Maka perlu ada koreksi dengan menambahkan 1 hari pada bulan Dzulhijjah pada tahun-tahun kabisat. Jadi pada tahun kabisat bulan Dzulhijjah menjadi 30 hari.

Dalam perkembangan ilmu hisab diketahui, rata-rata satu bulan itu sebenarnya 29,53 hari. Karenanya dalam 30 tahun ada 11 tahun kabisat. Jadi, penambahannya 11 hari/30/12 bulan = 0,03 hari/bulan. Jadi cocok, satu bulan 29,5 + 0,03 hari = 29,53 hari.

Hisab urfi sudah lama ditinggalkan. Hanya ada sebagian kelompok masyarakat yang masih menggunakannya. Diduga kelompok Naqsabandiyah masih menggunakan kalender hijriyah berbasis urfi. Itulah yang menyebabkan mereka sering mendahului keputusan Pemerintah dalam mengawali Ramadhan dan berhari raya. Karena mereka tidak menerapkan koreksi tambahan hari pada bulan Dzulhijjah untuk tahun-tahun kabisat. Kalau itu dibiarkan tanpa koreksi, perbedaan akan semakin jauh. Pada 1444/2023 mereka mengawali Ramadhan 2 hari lebih cepat daripada keputusan Pemerintah.

Hisab Imkan Rukyat

Sistem hisab urfi tampaknya mudah, tetapi kalau kalau tidak memperhatikan aturan tahun-tahun kabisat, awal bulan bisa meleset jauh dari ketampakan hilal. Oleh karenanya mulai berkembang hisab yang menyesuaikan dengan ketampakan hilal. Itulah hisab dengan kriteria imkan rukyat (IR). Tahapan perkembangannya sebagai berikut:

  • Hisab Ijtimak Qobla Ghurub (konjungsi sebelum maghrib).
  • Hisab Taqribi (aproksimasi, pendekatan).
  • Hisab Hakiki Wujudul Hilal (asumsi hilal sudah di atas ufuk)
  • Hisab Imkan Rukyat Astronomis (berdasarkan data empirik keterlihalatan hilal).

Hisab imkan rukyat yang paling sederhana adalah “Ijtimak Qobla Ghurub”, yaitu hanya menghitung waktu terjadinya ijtimak (konjungsi, newmoon). Bila ijtimak terjadi sebelum maghrib, diasumsikan saat maghrib hilal sudah muncul di atas ufuk. Dulu tahun 1990-an, kalender Persis pernah menggunakan kriteria Ijtimak Qobla Ghurub.

Lalu untuk menentukan tinggi hilal atau bulan berkembang hisab taqribi (aproksimasi, pendekatan). Dasar perhitungannya, bulan itu bergerak 360 derajat dalam 27,3 hari yang dikenal sebagai siklus sideris. Artinya, per hari bulan menempuh 13 derajat per hari. Jadi dalam satu jam bulan menempuh 13/24 = 0,54 derajat, atau dibulatkan 0,5 derajat. Jadi ketinggian bulan bisa ditaksir (aproksimasi) = umur bulan x 0,5 derajat/jam. Misalnya, ijtimak pukul 12.00 dan maghrib pukul 18.00, maka umur bulan 6 jam. Hisab taqribi menyatakan tinggi bulan = 6 jam x 0,5 derajat/jam = 3 derajat. Hisab taqribi antara lain digunakan oleh kitab Sulamunayyirain. Tim perukyat di Cakung diduga terpengaruh hisab taqribi, sehingga sering mengaku melihat hilal padahal bulan masih di bawah 2 derajat.

Hisab taqribi sering menghitung terlalu tinggi. Misalnya, tinggi bulan semestinya kurang dari 2 derajat, secara taqribi dihitung sudah lebih dari 3 derajat. Dengan berkembangkan ilmu hisab dan tersedianya buku tabel-tabel astronomi, seperti Astronomical Almanac, hisab berkembang menuju hisab hakiki. Hisab hakiki menghitung posisi sesungguhnya (hakiki) bulan dan matahari, bukan lagi secara taqribi (aproksimasi, pendekatan). Namun tahap awal masih sederhana: ijtimak sebelum maghrib dan bulan terlambat terbenam daripada matahari. Kriteria itu disebut Wujudul Hilal (WH). Jadi caranya memang sangat sederhana. Dulu cukup melihat tabel data ijtimak serta waktu sunset (matahari terbenam) dan moonset (bulan terbenam) di titik koordinat tertentu, misalnya di Bandung atau Yogyakarta. Saat saya mahasiswa astronomi ITB awal 1980-an saya sudah biasa melakukan hisab awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk kota Bandung dengan kriteria WH. Muhammadiyah menggunakan kriteria WH dengan markaz Yogyakarta sejak 1970-an.

Hisab imkan rukyat terus berkembang. Pada 1990-an para ahli hisab mulai berkenalan dengan kriteria yang bisa dibandingkan dengan data rukyat. Bukan sekadar bulan terlambat terbenam daripada matahari (“wujudul hilal”), tetapi juga memasukkan syarat ketinggian tertentu dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) atau umur bulan (jarak waktu sejak ijtimak sampai maghrib). Di forum MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) disepakati tinggi bulan minimal 2 derajat, elongasi minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam (dikenal sebagai kriteria 2-3-8). Walau data rujukannya sangat minim dan sulit ditelusur. Tetapi kriteria itulah yang disepakati digunakan oleh ormas-ormas Islam dan Pemerintah pada 1990-an. Hanya Muhammadiyah yang menolaknya dan tetap mempertahankan menggunakan kriteria lama, WH, walau akhirnya sering berbeda dengan ormas-ormas lain dan Pemerintah.

Secara internasional kriteria IR berbasis data astronomi global ada beragam. Bergantung parameter yang digunakan. Ada kriteria Ilyas yang menggunakan parameter beda azimut dan beda tinggi bulan-matahari. Ada juga varian kriteria Ilyas yang menggunakan umur hilal dan beda waktu terbenam matahari dan bulan. Ada juga kriteria SAAO (Southern Africa Astronomical Observatory), Yallop, Odeh, dan Shaukat. Kriteria-kriteria itu sebagai tawaran. Dalam implementasinya, bergantung kesepakatan para pihak untuk memilih salah satu kriteria, mengkombinasikan, atau mengembangkan kriteria sendiri.

Ijtihad ilmiah mestinya bisa dicarikan titik temu. Masing-masing harus mau berubah, tinggalkan kriteria lama. Lalu cari kriteria baru yang bisa disepakati bersama. Dulu, saya usulkan kriteria WH dan kriteria IR 2 derajat sama-sama maju, bukan bertemu di IR 1 derajat seperti ditawarkan Wapres JK pada 2007. Jadi, kriteria WH wajib ditinggalkan, digantikan dengan kriteria baru. Kriteria 2 derajat juga wajib ditinggalkan, ganti dengan kriteria baru. Nah, kriteria baru itu yg dibahas bersama lalu disepakati.

Menindaklanjuti rekomendasi fatwa MUI 2/2004, setelah lebih dari 10 tahun upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama RI, pada 14-15 Agustus 2015 dilaksanakan Halaqoh “Penyatuan Metode Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah” oleh Majelis Ulama Indonesia dan Ormas-ormas Islam bersama Kementerian Agama RI di Wisma Aceh Jakarta. Halaqoh tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan Pakar Astronomi di Hotel The Hive Jakarta pada 21 Agustus 2015 untuk penentuan kriteria awal bulan Hijriyah untuk disampaikan kepada MUI sebelum Munas 2015. Halaqoh tersebut mengupakan adanya kriteria baru yang lebih maju untuk menggantikan kriteria WH dan kriteria 2 derajat. Rumusan Tim Pakar Astronomi pada 2015 berhasil dirumuskan. Sayang sekali rumusan itu belum diterima oleh Munas MUI. Namun, alhamdulillah, ternyata rumusan tersebut akhirnya sama dengan keputusan kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Itulah upaya untuk maju selangkah menggantikan kriteria lama yang menyebabkan perbedaan dengan kriteria baru yang diharapkan sebagai titik temu pengamal hisab dan pengamal rukyat.

Menjawab Kesalahan Pemahaman Tokoh Muhammadiyah tentang Imkan Rukyat dan Upaya Menuju Titik Temu

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, BRIN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kemenag

Perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha sudah sering terjadi. Selama enam tahun terakhir (1437-1442/2016-2021) tidak ada perbedaan karena posisi bulan cukup tinggi atau masih di bawah ufuk. Tahun lalu 1443/2022 terjadi perbedaan awal Ramadhan dan tahun ini 1444/2023 akan terjadi perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha. Sumber utama perbedaan bukan karena beda metode (rukyat dan hisab), tetapi beda kriteria.

Beda kriteria hakikatnya bersumber dari beda ijtihad ilmiah dalam merumuskan kriteria awal bulan. Sumber masalahnya adalah Muhammadiyah bersikukuh menggunakan kriteria usang (yang didunia astronomi tidak digunakan lagi): wujudul hilal (WH). Dan tidak ada itikad untuk berdialog mencari titik temu kriteria bersama yang bisa digunakan oleh pengamal hisab dan pengamal rukyat. Ya, keenganan untuk berdialog mengindikasikan ego organisasi, karena mungkin merasa Muhammadiyah sebagai ormas besar dengan banyak prestasi. Hal itu berarti mengabaikan kesatuan ummat dan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam).

Tokoh-tokoh Muhammadiyah berkelit untuk meninggalkan WH hanya karena menggap seolah hisab itu hanya menggunakan kriteria WH. Padahal ada beragam kriteria imkan rukyat (IR) yang bisa dipilih untuk disepakati bersama. Berikut ini jawaban saya atas kesalahan pemahaman atas kriteria IR dan upaya menuju titik temu kriteria.

Prof. Susiknan Azhari pada 2022 menulis Neo-Visibilitas Hilal MABIMS: antara Idealita dan Realita.

Kriteria memang “perlu dikaji ulang dan disepakati bersama”. Mengapa saran yang baik tidak dilakukan oleh Muhammadiyah juga untuk bersama-sama ormas lain mengkaji dan menyepakati kriteria bersama? Sungguh Allah murka kepada orang yang hanya bisa mengkritisi tanpa mau mengerjakannya (QS 61:2-3). Perbedaan harus didialogkan untuk mendapatkan titik temu. Elongasi yang berbeda penafsiran akhirnya dapat disepakati melalui dialog yang mengutamakan kemaslahatan umat. Markaz atau titik rujukan memang tidak harus satu titik, bisa berbagai titik sesuai dengan titik rukyat. Kriteria imkan rukyat memang ditujukan agar kompatibel dengan hasil rukyat.

Prof. Agus Purwanto pada Maret 2023 menulis Catatan atas Kritik Thomas Jamaluddin Perkara Wujudul Hilal

Ada kesalahan mendasar kalau menjadikan bulan sabit siang hari (daylight crescent) sebagai pembenaran wujudul hilal. Bulan sabit siang hari tidak bisa dijadikan dijadikan dasar rukyat awal bulan. Alasan utamanya, bulan sabit siang hari bisa terjadi sebelum ijtimak, saat ijtimak (konjungsi), maupun pasca ijtimak. Kalau pengamal hisab faham rukyat, menerima bulan sabit siang hari pada dasarnya mundur selangkah dari WH, karena bulan sabit siang hari secara hisab adalah “ijtimak qobla ghurub” (konjungsi sebelum maghrib).

Terkait pemilihan “kriteria visibilitas hilal di Indonesia makin atau paling rendah” memang itulah yang dilakukan dalam Rekomendasi Jakarta 2017. Kriteria Turki yang markaz-nya di mana saja dikoreksi menjadi markaz di Asia Tenggara bagian Barat agar kompatibel dengan hasil rukyat. Bagaimana pun kalender harus bisa digunakan pengamal hisab dan pengamal rukyat secara seragam. Tentang kriteria, kriteria baru MABIMS [3-6,4] (tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat) lebih rendah dari kriteria Turki [5-8]. Alasan teknisnya, dengan kriteria [3-6,4] dan beda waktu Indonesia-Turki sekitar 4 jam berarti saat ketinggian bulan di Indonesia 3 derajat di Turki sudah bertambah 2 derajat menjadi 5 derajat. Jadi kalau Muhammadiyah bisa mengambil kriteria Turki, maka semestinya lebih baik menggunakan kriteria bersama [3-6,4] sehingga tidak terjadi lagi perbedaan Muhammadiyah dengan Pemerintah dan ormas-ormas Islam lainnya.

Pada Maret 2023 Prof Agus Purwanto juga menulis Drama Sidang Isbat.

Rukyat saat ini memang tidak ada lagi yang murni. Rukyat perlu diverifikasi, yaitu menggunakan kriteria IR. Kalau kriterianya bisa diseragamkan dengan kriteria IR yang disepakati, insya-a Llah hasil hisab berupa kalender akan sama dengan hasil rukyat. Kalau itu terjadi, tidak akan ada lagi perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.

Terkait dengan sidang itsbat yang sudah “diketahui alur cerita dan endingnya”, memang demikianlah karena rukyat dipandu dengan hisab (untuk mengarahkan pandangan atau teleskop) dan diverifikasi dengan kriteria IR. Tetapi itsbat (penetapan) tetap perlu dilakukan oleh pemerintah. Bagi pengamal rukyat, hasil rukyat tidak serta merta diumumkan kepada publik. Harus diverifikasi dan ditetapkan oleh suatu otoritas (pemerintah). Hal itu mencontoh praktek yang dilakukan Rasul ketika ada orang Badui yang melaporkan melihat hilal, maka Rasul melakukan verifikasi dulu (hanya verifikasi keimanan, karena orang Badui sudah sangat faham dengan hilal) kemudian mengumumkannya.

Situs https://muhammadiyah.or.id menulis artikel Tujuh Alasan Mengapa Metode Wujudul Hilal Belum Usang.

Artikel itu sama sekali tidak memuat alasan penggunaan WH, hanya tujuh alasan penggunaan hisab. Soal penggunaan hisab, silakan saja. Saat ini penggunaan hisab tidak dikhotomikan lagi dengan penggunaan rukyat. Masing-masing madzhab bisa meneruskan keyakinan dengan metodenya masing-masing (hisab atau rukyat). Tetapi perbedaan metode bisa dipertemukan di tataran kriteria.

Sebab utama perbedaan karena perbedaan kriteria WH dengan IR. Kalau pun kriteria IR tetap tinggi bulan 2 derajat, perbedaan tetap akan sering terjadi. Perbedaan WH dengan IR terjadi ketika posisi bulan rendah. Jadi bukan masalah dinaikkan kriterianya menjadi lebih tinggi.

Gus Pur (Prof. Agus Purwanto) menulis di fb-nya:

……..(dipotong) ….

……..(dipotong)….

Uraiannya seolah canggih, sulit difahami awam. Namun, dari segi kelaziman astronomi terasa aneh. Hilal adalah fenomena ketampakan yang terkait dengan penentuan awal bulan qamariyah. Hilal bukanlah objek benda. Sebagai fenomena ketampakan ada batas minimal iluminasi (prosentasi bagian bulan yang cahayanya menghadap bumi atau tergambar sebagai tebal hilal) utk terlihatnya hilal. Selain iluminasi, untuk terlihatnya hilal ada syarat kontras antara cahaya hilal yang tipis dengan cahaya syafak (cahaya senja). Itulah yang menjadi batasan kriteria imkan rukyat (IR, kemungkinan bisa dilihat) atau visibilitas hilal (crescent visibility).

Kritera IR beragam, mulai yang sifatnya optimalistik (seperti kriteria baru MABIMS) sampai yang sifatnya optimistik (seperti kriteria Odeh). Dalam astronomi tidak dikenal nomenklatur wujudul hilal (WH) untuk hilal rendah, karena hilalnya memang belum wujud. Per definisi, WH hanya memperhitungkan piringan bulan atas yang menyembul di atas ufuk saat matahari terbenam. Tidak bisa dibuat interpolasi dari bulan sabit siang hari (yang diamati dengan filter inframerah untuk meredam cahaya biru langit) dengan hilal yang kontrasnya berhasil mengalahkan cahaya syafak.

Dalam astronomi tidak dikenal “IR NOL derajat”, karena WH memang tidak mungkin diamati. Terlalu mengada-ada juga menyebut “WH nol derajat sesungguhnya jalan tengah antara hilal substanstif matematis yang terjadi sesaat setelah konjungsi dan hilal terlihat atau imkan rukyat”. Tidak ada “hilal substanstif matematis”. Hilal adalah fenomena fisis observasional.

WH adalah kriteria IR paling sederhana sebelum ahli hisab bisa menghitung secara cepat dengan kalkulator atau komputer. WG saat ini dianggap usang karena sudah tidak dipakai lagi. Ya, untuk apa mempertahankan kriteria generasi 1970-an. Saat ini parameter astronomi mudah diperoleh dengan beberapa klik pada aplikasi gratis di internet. Btw, terbiasa dengan hisab sederhana (hanya menghitung sunset dan moon), saat ini saya belum mendengar ada aplikasi hisab astronomi yang dihasilkan kader Muhammadiyah. Bandingkan dengan aplikasi yang sudah dihasilkan kader

Menjawab Ketidakfahaman Warga dan Simpatisan Muhammadiyah di Facebook

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, BRIN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kemenag

Di fb saya kirimkan juga info tulisan saya di blog, supaya makin banyak yang baca. Tujuannya tentu agar makin banyak orang faham bahwa perbedaan awal Ramadhan, idul fitri, atau idul adha bukan karena beda metode rukyat dan hisab. Perbedaan terjadi karena beda kriteria. Beda madzhab rukyat dan hisab memang tidak bisa dipertemukan, karena menyangkut keyakinan pada dalil tertentu. Memang keyakinan pada dalil tertentu nyaris tidak bisa diubah. Tetapi beda kriteria sebagai hasil ijtihad ilmiah mestinya bisa dipersatukan. Ijtihad ilmiah berbasis ilmu yang teorinya bisa dinilai benar-salahnya atau datanya bisa dikaji sahih-tidaknya.

Saat ini masih banyak orang, khususnya di Muhammadiyah yang gagal faham tentang kriteria Imkan Rukyat (IR). Dikiranya kriteria IR hanya untuk rukyat. Juga dikiranya hisab itu hanya menggunakan kriteria wujudul hilal (WH). Pada tahun 1990-an dan awal 2000-an masih ada yang menganggap hisab itu lebih unggul dari rukyat. Saat ini superioritas hisab atas rukyat makin berkurang. Hal itu karena makin banyak pengamal rukyat juga ahli hisab dan makin banyak pengamal hisab juga melakukan rukyat, walau untuk alasan riset.

Berikut ini screen shoot jawaban saya terhadap beberapa ketidakfahaman warga atau simpatisan Muhammadiyah. Semoga jawaban saya bisa meluruskan kekeliruan yang selama ini sudah mengakar.