Pertimbangan Sains Antariksa untuk Kalender Islam Indonesia

LAPAN

LAPAN turut memberikan solusi masalah perbedaan kalender Islam di Indonesia. Substansi perbedaan bukan lagi masalah fikih yang menjadi ranahnya para ulama. Substansi persoalan sudah bergeser ke masalah kalender yang menjadi ranahnya sains. Maka LAPAN pun memberikan pertimbangan sains antariksa untuk kalender Islam Indonesia.

Menjelang Ramadhan 1436, LAPAN mengirim surat kepada Menteri Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PB Nahdlatul Ulama, dan Ketua PP Persatuan Islam, dengan tembusan kepada Menristekdikti. Surat saya tandatangani sebagai Kepala LAPAN bertanggal 12 Juni 2015. Sebagai bagian edukasi publik terkait dengan peran sains antariksa secara umum dan peran LAPAN secara khusus bagi masyarakat, berikut ini dokumentasi isi surat tersebut (dengan penyesuaian format):

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAPAN menyelenggarakan fungsi antara lain (a) penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya dan (b) penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Terkait dengan penggunaan kalender Islam di masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan karena masih terbukanya perbedaan (khususnya Idul Fitri dan Idul Adha 1436/2015) di antara ormas-ormas Islam, LAPAN dengan ini menyampaikan beberapa pertimbangan ilmiah berdasarkan sains antariksa:

  1. Sistem kalender adalah produk sains antariksa (astronomi) dari hasil pengamatan jangka panjang gerak benda-benda langit yang diformulasikan dalam rumusan posisi bulan dan matahari. Saat ini formulasi perhitungan astronomis tersebut telah disusun dalam berbagai perangkat lunak yang mudah diakses masyarakat.
  2. Interpretasi sains bersifat umum, tidak bisa hanya berlaku untuk suatu kelompok. Dengan demikian, interpretasi data astronomis adalah bersifat global. Interpretasi sepihak yang tidak sesuai dengan kaidah sains, tidak boleh dianggap sebagai interpretasi sains-astronomis.
  3. Sistem kalender yang mapan selalu mensyaratkan tiga hal utama: (a) adanya otoritas tunggal yang menjaganya, (b) adanya kriteria tunggal yang disepakati, dan (c) adanya batas wilayah. Tiga syarat itu terpenuhi pada kalender internasional (Masehi), walau awalnya tidak mempunyai otoritas dan kriteria yang tunggal. Kalender Islam Indonesia belum bisa menjadi sistem kalender yang mapan (sehingga berpotensi terjadi perbedaan keputusan) karena belum adanya otoritas dan kriteria tunggal. Batas wilayah NKRI secara umum sudah disepakati.
  4. Terkait butir (3), kriteria kalender didasarkan pada kaidah astronomi berdasarkan acuan yang bisa diamati yang dirumuskan dengan formulasi sederhana yang disepakati bersama. Ormas-ormas Islam pengguna kalender dan Pemerintah didorong untuk mengupayakan kesepakatan kriteria dari banyak pilihan kriteria yang ditawarkan astronomi.
  5. Otoritas yang dimaksud pada butir (3) semestinya adalah otoritas yang diakui secara global, yaitu Pemerintah, sehingga sistem Kalender Islam Indonesia bisa dikembangkan menjadi kalender Islam regional (ASEAN) atau global melalui otoritas kolektif antar-pemerintahan. Otoritas pimpinan ormas hanya bersifat lokal sehingga menghambat upaya mewujudukan Kalender Islam Indonesia yang mapan. Otoritas lokal juga tidak mungkin membangun otoritas kolektif regional atau global.

Menghadapi potensi perbedaan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha 1436/2015 karena masih adanya perbedaan kriteria, LAPAN menyampaikan pertimbangan:

  1. Untuk waktu yang mendesak, penyatuan kriteria belum memungkinkan dilakukan karena beberapa ormas Islam telah menyebarkan maklumat atau surat edaran. Untuk tahun depan dan selanjutnya, upaya penyatuan kriteria perlu diintensifkan untuk mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia yang mapan dan memberikan kepastian.
  2. Menjadikan Pemerintah sebagai otoritas tunggal adalah jalan terbaik untuk menghindarkan perbedaan yang akan terjadi. Cara itu harus ditempuh untuk mewujudkan Kalender Islam Indonesia yang mapan. Tanpa harus mengubah maklumat atau surat edaran penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1436/2015, sangat diharapkan Kementerian Agama, Majelis Ulama, dan Pimpinan ormas Islam secara bersama-sama mengumumkan bahwa Pemerintah sebagai otoritas tunggal penetapan Kalender Islam Indonesia.

Cita-cita besar mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia semestinya menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala LAPAN

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Kapankah Koreksi Ketinggian Diterapkan pada Jadwal Shalat?

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Burj_Khalifa

Burj Khalifa di Dubai, ketinggian 829,8 meter dengan ruangan tertinggi di lantai 154 (ketinggian 584,5 meter) [Sumber Wikipedia]

Diberitakan jadwal puasa di gedung pencakar langit Burj Kalifa di Dubai berbeda-beda waktunya bergantung pada ketinggiannya. Departemen Urusan Islam Dubai mengumumkan koreksi jadwal puasa (termasuk jadwal shalat Shubuh dan Maghrib) berdasarkan lantai ruangan. Untuk lantai 80-150 waktu Shubuh dikoreksi -2 menit dan Maghrib dikoreksi +2 menit. Untuk lantai 151 dan selanjutnya waktu Shubuh dikoreksi -3 menit dan Maghrib +3menit.  Jadwal shalat yang beredar di Indonesia ada juga yang mencantumkan ketinggian, misalnya “Koreksi ketinggian (khusus Maghrib): 50-100 meter = + 1 menit; 100-250 meter = + 2 menit; 250-450 meter = + 3 menit; 450-750 meter = + 4 menit; dan diatas 750 meter = + 5 menit”.   Di beberapa program jadwal shalat juga ada fasilitas untuk koreksi ketinggian tempat. Pertanyaan yang sering muncul: Mengapa perlu koreksi ketinggian? Untuk daerah dataran tinggi (seperti Bandung) perlukah koreksi ketinggian berdasarkan tinggi daerah dari permukaan laut?

dip horizon

[Sumber: http://www-rohan.sdsu.edu/~aty/explain/atmos_refr/dip.html%5D

Dalam perhitungan jadwal shalat, asumsi yang digunakan adalah permukaan bumi yang rata dengan ketinggian mendekati 0 meter (karena tinggi manusia tidak seberapa). Namun kalau kita berada di gedung tinggi, seperti Burj Khalifa, maka kita melihat ufuk yang lebih rendah daripada ketika berada di permukaan bumi. Kerendahan ufuk (disebut “dip”) digambarkan pada diagram di atas sebesar dg. Untuk ketinggian h, dengan jari-jari bumi R, maka berlaku rumus: cos dg  =  CG/OC  =  R/(R + h). Karena h jauh lebih kecil daripada R, maka sudut dg pasti sangat kecil juga sehingga berlaku rumus cos x = 1-x^2/2 (^ adalah pangkat, x dalam radian, 180/3,14 derajat). Maka, rumusnya menjadi

1-dg^2/2 = R/(R+h) atau dg^2 = 2 – 2R/(R+h) = 2h/(R+h).

Jadi, dg = √(2h/(R+h). Karena h jauh lebih kecil dari R, maka

dg = √(2h/R) [Rumus 1].

Dengan memasukkan nilai R (=6.371 km) dan mengkonversikan radian ke derajat, diperoleh rumus kerendahan ufuk:

dg = 1,9 √h [Rumus 2], dg dalam menit busur (‘) dan h dalam meter.

Untuk ketinggian gedung 100 meter, maka kerendahan ufuknya 19′. Karena matahari bergerak rata-rata 360º/24 jam (atau 15’/menit), 19′ ditempuh dalam waktu 1,3 menit. Itulah nilai koreksinya. Jadi maghrib +1 menit (dibulatkan), Shubuh -1 menit. Untuk 200 meter dikoreksi 2,5 menit. Untuk 400 meter dikoreksi 5 menit. Jadi koreksi untuk ketinggian h meter:

k=0,13 √h menit [Rumus 3].

Perlukah koreksi untuk daerah dataran tinggi, seperti Bandung (768 meter dari permukaan laut)? Jawabnya tidak perlu koreksi ketinggian dataran tinggi. Alasannya, ketinggian daerah datar hanya menambah faktor pembagi pada Rumus 1, menjadi R+t, bila t tinggi dataran dari permukaan laut. Padahal nilai t itu terlalu kecil dan dapat diabaikan bila dibandingkan dengan radius bumi R. Jadi, ketinggian daerah datatan tinggi disamakan dengan permukaan bumi lainnya yang relatif datar. Kesimpulannya, rumus koreksi ketinggian hanya berlaku untuk gedung-gedung pencakar langit.

Beberapa kasus khusus harus dihitung secara khusus pula.

– Ketika kita berada di pinggir lembah yang menghadap ufuk Barat, maka berlaku koreksi waktu maghrib. Ketinggian tempat yang dihitung adalah ketinggian bukit terhadap daerah datar di bawahnya (misalnya lautan lepas). Pada posisi itu kita melihat matahari lebih lambat terbenam karena ufuknya makin rendah. Kalau di bawahnya bukan dataran, tetapi perbukitan juga, jangan gunakan koreksi ketinggian.

– Bila di ufuk Barat ada bukit yang tinggi yang membuat ufuk makin tinggi, maka maghrib akan lebih cepat. Demikian juga bila di ufuk Timur ada bukit yang menyebabkan ufuk makin tinggi, waktu shubuh pun lebih lambat. Dalam kasus seperti itu, koreksi jadwal shalat tidak bisa menggunakan rumus umum. Silakan gunakan koreksi ikhtiyat  (kehati-hatian) yang diperkirakan.

Penghargaan “Ganesa Widya Jasa Adiutama” 2015 dari ITB

Ganesha Award

Ganesha-Award-1

Alhamdulillah, ITB menganugerahkan penghargaan “Ganesa Widya Jasa Adiutama” pada Peringatan 95 tahun Pendidikan Teknik di Indonesia 1920-2015 di Aula Barat ITB pada Jumat, 3 Juli 2015. “Ganesha Widya Jasa Adiutama” adalah penghargaan tertinggi ITB yang diberikan kepada pihak-pihak (baik institusi maupun individu) yang telah menunjukkan jasa dan/atau prestasi yang menonjol dalam melaksanakan kegiatan pengembangan IPTEKS di tingkat internasional, nasional, dan/atau ITB.

2015-07-03 08.41.33

DSC01899

 

Thomas Djamaluddin, Kepala Lapan Bergelar ”Spesialis” Rukyat Ramadan: Ingin Satukan Kalender Hijriah Se-Asia Tenggara

FEATURE

Jawa Pos, 19 Juni 2015

Versi cetak:

TD-Jawa Pos ACatatan: Ada beberapa informasi salah kutip, tetapi secara umum OK.

Versi Online:

TD-Jawa pos 0

TD-Jawa pos 1

Laporan M. Hilmi Setiawan, Jakarta

BEDA dengan hari biasanya, ruang pertemuan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa lalu (16/6) tampak sibuk sejak siang. Sejumlah pegawai menata meja dan kursi untuk persiapan pemaparan kajian astronomi menjelang sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1436 H.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin sudah tiba di Kantor Kemenag dua jam sebelum sidang dimulai. Dia mengaku antusias mendengarkan paparan astronomi soal posisi hilal terkini.

Kemenag biasanya menunjuk Thomas sebagai pemateri dalam pemaparan kajian astronomi untuk penentuan 1 Ramadan. Tetapi, sejak diangkat sebagai kepala Lapan tahun lalu, Thomas tidak menjadi pemateri lagi. Posisinya digantikan oleh koleganya.

”Sore ini yang menjadi pemateri ahli astronomi yang tergabung dalam tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kemenag,” kata pria kelahiran Purwokerto, 23 Januari 1962, itu.

Menurut Thomas, di Indonesia, astronom yang mendalami ilmu falak dari kajian Islam tidak banyak. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda di langit, khususnya pergerakan atau lintasan bulan dan matahari. Hasil pengamatan terhadap bulan dan matahari itu kemudian digunakan sebagai dasar penetapan waktu ibadah atau kalender Hijriah.

Dia mengaku tidak pernah mendalami ilmu falak secara formal di sekolah maupun saat kuliah. Dia mempelajari ilmu itu lewat buku-buku yang dibacanya sejak SMP.

”Setelah membaca buku ilmu falak, saya jadi tertarik mendalaminya,” ujar lulusan salah satu madrasah ibtidaiyah (MI, setingkat SMP) di Cirebon itu.

Kecintaan terhadap dunia astronomi makin menjadi setelah Thomas lulus dari SMAN 2 Cirebon. Dia diterima di Jurusan Astronomi ITB.

”Tapi, selama kuliah, saya tidak pernah mendapatkan ilmu falak dari sisi agama. Hanya astronomi secara umum,” tutur suami Erni Riz Susilawati itu.

Thomas tidak patah arang. Dia tetap bisa memperdalam ilmu falak di komunitas Masjid Salman ITB. Di masjid itu, dia dapat bimbingan dari para senior untuk memadukan ilmu astronomi yang didapat di ruang kuliah dengan ilmu falak yang diperoleh di Masjid Salman.

Karena begitu kuat tekadnya untuk menyatukan astronomi dengan ilmu falak, Thomas sampai mendapat julukan khusus dari kawan-kawannya di kampus. Yakni, kiai astronom.

”Itu hanya guyonan dari kawan-kawan,” kata anak pasangan Sumaila Hadiko dan Duriyah itu, lantas tertawa.

Setelah lulus sarjana dari ITB, Thomas melanjutkan kuliah ke jenjang S-2 dan S-3 di Universitas Kyoto, Jepang, dengan kajian astronomi. Selama kuliah di Negeri Matahari Terbit, dia mendapatkan banyak pengalaman penting di bidang astronomi dan ilmu falak. Salah satunya, dia pernah menjadi sekretaris persatuan umat muslim di Jepang.

Nah, saat aktif di organisasi itulah, Thomas sempat diminta untuk ikut menyusun jadwal imsakiyah atau panduan jam salat lima waktu di Jepang. Saat itu mendapatkan jadwal imsakiyah sangat sulit di Jepang. Umat muslim yang ingin tahu jadwal imsakiyah harus datang ke Islamic Center di Tokyo atau Masjid Agung Kobe. ”Waktu itu belum ada e-mail seperti sekarang,” jelas dia.

Upaya Thomas menyusun jadwal imsakiyah untuk wilayah Kyoto sangat membantu umat muslim. Khususnya para mahasiswa muslim yang datang dari negara-negara berbasis Islam.

Sebelum itu, Thomas mendapati kejadian unik di Jepang terkait dengan penetapan awal Ramadan dan Lebaran. Para mahasiswa yang berasal dari berbagai negara tersebut membawa ”tradisi” negara masing-masing untuk menentukan awal bulan puasa dan Idul Fitri.

”Saya bingung harus ikut yang mana. Sehingga kadang saya puasa lebih dulu dibandingkan kawan saya dari negara lain,” tuturnya.

Kini, setelah mendalami astronomi dan ilmu falak selama puluhan tahun, Thomas terobsesi untuk menyatukan kalender Hijriah di Indonesia. Untuk itu, ada tiga ketentuan yang harus menjadi pertimbangan. Yakni, batas wilayah, otoritas, dan kriteria rukyat. Untuk ketentuan batas wilayah, Thomas mengatakan sudah aman. Sebab, sudah disepakati kalender Hijriah berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk urusan otoritas, dia berharap Kemenag bisa memosisikan diri sebagai pengambil kebijakan. Untuk itu, semua ormas Islam harus menyepakati lebih dulu bahwa otoritas pengambil keputusan untuk penetapan kalender Hijriah adalah Kemenag.

”Kenapa di Malaysia atau Singapura tidak ada perbedaan? Karena penetapannya satu pintu, di tangan pemerintah,” terang bapak tiga anak itu.

Nah, upaya yang paling menantang untuk membuat satu kalender Hijriah di Indonesia adalah kriteria. Selama ini, NU dan Muhammadiyah memiliki kriteria yang berbeda dalam menetapkan perhitungan kalender Hijriah. Muhammadiyah menggunakan hisab (perhitungan), sedangkan NU memakai cara rukyat (melihat bulan).

Suatu hari Thomas mengingatkan Muhammadiyah bahwa model hisab perlu dikaji ulang. Tetapi, dia justru mendapat respons balik yang negatif. Bahkan, akun Facebook miliknya sampai dibajak orang. Pemicunya adalah pernyataan Thomas bahwa saat perkembangan teknologi semakin canggih, sistem hisab sudah tidak relevan.

”Kejadian itu paling berkesan selama saya berkarir di dunia astronomi,” jelasnya. Tapi, dia bersyukur karena saat ini Muhammadiyah lebih terbuka dan bersedia mendengar paparan lain tentang perkembangan ilmu falak.

Menurut Thomas, banyak keuntungan jika Indonesia menerapkan satu kalender Hijriah. Jika satu kalender Hijriah itu benar-benar diterapkan, Indonesia bisa menularkannya ke negara-negara Asia Tenggara.

”Jadi, nanti di Asia Tenggara satu kawasan kalender Hijriah-nya sama. Awal puasa atau Lebaran di Indonesia bakal sama dengan di negara-negara lain di kawasan ASEAN,” tegas dia. (*/c11/ari)

Mari Bersatu Wujudkan Kalender Islam yang Mapan

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Muhammadiyah-NU-Persis-1436

Persoalan penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bukan sekadar masalah penetapan waktu ibadah. Ada cita-cita besar yang ingin diwujudkan umat Islam: mewujudkan kalender Islam yang mapan. Kalender Islam yang mapan adalah kalender yang bisa digunakan untuk penentuan waktu ibadah dan kegiatan muamalat (sosial, ekonomi, budaya) yang bisa dibuat untuk puluhan tahun, bahkan ratusan tahun ke depan. Untuk membuat kalender diperlukan ilmu hisab (komputasi) astronomi. Namun hasil hisab (perhitungan) saja belum bisa menetapkan awal bulan kalau belum menggunakan kriteria. Ya, kriteria menjadi salah satu dari tiga syarat utama untuk membangun sistem kalender yang mapan. Tiga syarat membangun sistem kalender yang mapan adalah (1) adanya otoritas tunggal, (2) adanya batas wilayah yang disepakati, dan (3) ada kriteria tunggal yang disepakati.

Kondisi saat ini, perbedaan penentuan awal bulan qamariyah, terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, bersumber dari belum adanya kesepakatan pada tiga syarat itu. Di Indonesia, otoritas pemerintah belum sepenuhnya disepakati. Saat ini otoritas pimpinan ormas Islam masih lebih dipercaya. Batas wilayah secara umum disudah disepakati yaitu batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), walau ada yang menginginkan batas wilayah global (namun tanpa memberikan konsepnya). Masalah kriteria makin menampakkan perbedaan antar-ormas Islam, khususnya antara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Islam (Persis).

Untuk penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjan 1436 ada potensi perbedaan pada penentuan Syawal dan Dzulhijjah karena perbedaan kriteria. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal (hilal sudah wujud saat maghrib). NU menggunakan kriteria tinggi minimal 2 derajat, jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, atau umur bulan minimal 8 jam pada saat maghrib. Persis menggunakan kriteria beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat dan jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat.

NU sejak 2013 sudah menetapkan kalender 1436/2015 dalam kegiatan penyelasaran hisab 1436-1437. Muhammadiyah mengumumkan pada 28 April 2015 Maklumat Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Dzuhijah 1436. Pada 1 Juni 2015 Persis mengeluarkan Surat Edaran awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjan 1436 H/2015 M pada 1 Juni 2015.

NU-Hisab 1436

1436-2015-MAKLUMAT-Muhammadiyah

 

1436-2015-Surat Edaran Persis

Hasil hisab secara umum sama antara hasil hisab Muhammadiyah, NU, dan Persis karena semuanya menggunakan perangkat lunak astronomi. Hasil penetapan hisabnya, awal Ramadhan 1436 semuanya sepakat akan jatuh pada 18 Juni 2015. Hasil penetapan hisab awal Syawal (Idul Fitri) 1436 Muhammadiyah dan NU akan sama (17 Juli 2015), namun Persis berbeda (18 Juli 2015). Hasil penetapan hisab 10 Dzulhijjah (Idul Adha) 1436 Muhammadiyah lebih awal (23 September 2015) daripada NU dan Persis (24 September 2015).

Ketika terjadi perbedaan, bagaimana sikap kita? Marilah kita mengingat cita-cita besar umat Islam untuk mewujudkan kalender Islam yang mapan. Marilah kita bersatu pada tiga syarat kalender mapan. Batas wilayah NKRI sudah disepakati. Kalaulah masalah kriteria belum bisa disepakati dan terlanjur telah dijadikan dasar  dalam penetapan kalender masing-masing ormas, marilah bersatu untuk syarat otoritas tunggal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2/2004 menyatakan “seluruh umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah”. Marilah kita bersepakat untuk menjadikan Pemerintah RI sebagai otoritas yang menjaga kalender Islam Indonesia. Marilah menjadikan keputusan pemerintah saat sidang itsbat (sidang penetapan) sebagai keputusan yang diikuti oleh seluruh umat Islam Indonesia. Itulah salah satu tahapan strategi mewujudkan kalender Islam Indonesia yang mapan. Sementara itu dialog terus dilakukan untuk menyamakan kriteria berdasarkan kajian fikih dan astronomi.

Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah adalah masalah ijtihadiyah. Tidak ada kebenaran mutlak dalam hal ijtihadiyah. Rasul SAW mengajarkan, kalaulah salah dalam berijtihad, bukan dosa yang kita peroleh, namun kita masih dapat satu pahala. Sementara menjaga ukhuwah, persaudaraan dan persatuan ummat, adalah wajib. Menurut kaidah Islam, kalau kita dihadapkan pada dua atau lebih pilihan, pilihlah yang paling besar maslahatnya. Menjaga ukhuwah lebih besar manfaatnya bagi kemaslahatan ummat, daripada bertahan pada ijtihad penetapan awal Ramadhan, Syawal, atau Dzuhijjah. Jadi, berbesar hati untuk mengambil Pemerintah sebagai otoritas tunggal untuk menciptakan persatuan ummat adalah lebih utama daripada mempertahankan kriteria kalender masing-masing ormas. Bersepakat pada satu otoritas pun menjadi bagian mewujudukan cita-cita besar umat Islam, yaitu mewujudkan kalender Islam yang mapan.

Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1436/2015

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Ramadhan 1436-1

Dengan menggunakan aplikasi Accurate Hijri Calculator  (AHC) yang dikembangkan Abdul Ro’uf dari Fisika Universitas Brawijawa, kita bisa menghitung (hisab) awal Ramadhan, Syawal, dan Dzuhijjah 1436.

Awal Ramadhan 1436 diprakirakan akan seragam diawali 18 Juni 2015. Awal Syawal (Idul Fitri) 1436 diprakirakan juga akan seragam 17 Juli 2015, namun ada potensi gagal rukyat karena posisi bulan yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan awal Dzuhijjah berpotensi terjadi perbedaan karena posisi bulan sudah wujud, namun kurang dari 2 derajat. Kepastiannya kita tunggu hasil Sidang Itsbat.

Berikut ini analisis rincinya:

Hisab Awal Ramadhan 1436

Ramadhan 1436-1Garis tanggal dengan kriteria Wujudul hilal (antara arsir merah-putih), Tinggi 2 derajat (antara arsir putih-biru), Odeh (antara arsir biru-hijau) pada saat maghrib 16 Juni 2015. Disimpulkan di Indonesia bulan masih di bawah ufuk (arsir merah). Maka bulan Sya’ban digenapkan 30 hari, awal Ramadhan 1436 jatuh pada Kamis, 18 Juni 2015 (mulai malam Kamis).

Ramadhan 1436-2

 

Analisis garis tanggal dengan Kriteria LAPAN 2011 (Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia). Pada maghrib 16 Juni 2015 hilal tidak mungkin dirukyat (arsir merah). Maka Sya’ban digenapkan 30 hari, awal Ramadhan jatuh pada hari berikutnya, Kamis 18 Juni 2015 (mulai malam Kamis).

 

Ramadhan 1436-3

Garis tanggal awal Ramadhan 1436 dengan Kriteria LAPAN (Kriteria Hisab-Rukyat) pada malam berikutnya. Pada maghrib 17 Juni 2015 hilal mungkin dirukyat (arsir hijau). Ini meyakinkan awal Ramadhan 1436 jatuh pada 18 Juni 2015.

Hisab Awal Syawal (Idul Fitri) 1436

Syawal-1436-1

Garis tanggal dengan kriteria Wujudul hilal (antara arsir merah-putih), Tinggi 2 derajat (antara arsir putih-biru), Odeh (antara arsir biru-hijau) pada saat maghrib 16 Juli 2015. Di Indonesia bulan sudah di atas ufuk dan tingginya lebih dari 2 derajat. Dengan kriteria Wujudul Hilal dan kriteria 2 derajat, awal Syawal 1436 jatuh pada 17 Juli 2015. Namun pada diagram kiri bawah, terlihat posisi bulan tidak terlalu tinggi. Jadi perlu diwaspadai kemungkinan gagal rukyat.

Syawal-1436-2

Dengan Kriteria LAPAN (Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia), pada 16 Juli 2015 hilal tidak mungkin dirukyat (arsir merah), sehingga semestinya awal Syawal jatuh pada 18 Juli 2015. Namun demi mewujudkan sistem kalender Islam yang mapan, pada saat belum ada kesepakatan kriteria, ketaatan pada otoritas Pemerintah harus diutamakan. Saya sarankan ketika terjadi perbedaan pendapat kita ikuti keputusan Pemerintah pada sidang itsbat .

Hilal Awal Dzulhijjah 1436

Dzulhijjah-1436

Pada saat maghrib 13 September 2015, piringan bulan sedikit di atas piringan matahari (diagram kiri bawah). Garis tanggal Wujudul Hilal (antara arsir merah-putih) menunjukkan bagian Barat Indonesia bulan sudah wujud (arsir putih) sehingga saudara-saudara kita yang menggunakan kriteria Wujudul Hilal menetapkan awal Dzulhijjah 1436 jatuh pada 14 September 2015 dan Idul Adha jatuh pada 23 September 2015. Tetapi garis tanggal 2 derajat (antara arsir putih-biru) menunjukkan bulan belum memenuhi kriteria. Jadi awal Dzuhijjah 1436 menurut kriteria 2 derajat jatuh pada 15 September 2015 dan Idul Adha jatuh pada 24 September 2015. Pada saat terjadi perbedaan pendapat, saya sarankan ikuti keputusan Pemerintah pada sidang itsbat.

Optimis Satukan Penanggalan Umat

Majalah Ummi, April 2015/1436, memuat wawancara saya di rubrik “SosoK”

Sosok-1

Sosok-2

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 231 pengikut lainnya.