Petisi Komunitas Dongeng “Bumi Datar (Flat Earth, FE)”

Komunitas Dongeng “Bumi Datar (Flat Earth, FE)” mempetisi Kepala LAPAN. Ini tanggapan saya:
Sumber utama “Dongeng Bumi Datar” (Flat Earth, FE) adalah ketidakfahaman akan gravitasi. Konsekuensi adanya gravitasi adalah bulatnya bumi (karena gravitasi dirinya saat pembentukan tata surya), adanya planet-planet yang mengorbit matahari, adanya bulan dan satelit yang mengorbit bumi, terjaganya air laut dan seisi bumi tetap berada di permukaan bumi, terjaganya atmosfer sehingga manusia bisa bernafas dan pesawat bisa terbang dengan gaya aerodinamis, dan … sekian banyak lagi fenomena yang menarik untuk kita pelajari. Ayo belajar fisika agar tidak tertipu dengan dongeng bumi datar (FE).

Tanggapan lengkap ada di blog ini.

Iklan

Refleksi Capaian LAPAN 2016-2017

LAPAN terus berupaya meningkatkan kinerjanya dalam mewujudkan visi sebagai sebagai “Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Mandiri”. Kami membenahi tatakelola organisasi dengan Program Besar Reformasi Birokrasi serta peningkatan kompetensi dan layanan dengan tujuh Program Utama ( 1-Bank Data Penginderaan Jauh Nasional, 2-Sistem Pemantau Bumi Nasional, 3-Teknologi Satelit, 4-Teknologi Aeronotika, 5-teknologi Roket, 6-Sistem Pendukung Keputusan Dinamika Atmosfer Ekuator, dan 7-Sistem Pendukung Keputusan Cuaca Antariksa). Refleksi capaian LAPAN sebelumnya (2015) bisa di baca di sini. Refleksi capaian 2016 – 2017 merupakan apresiasi kepada semua pegawai LAPAN untuk membangun kepercayaan diri dan semangat kerja, tanpa melupakan hal-hal yang masih harus dibenahi.

 

Capaian Pembenahan Tata Kelola

1. Layanan yang paling dirasakan secara langsung oleh publik adalah situs LAPAN www.lapan.go.id. Webometrik menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembenahan layanan situs web tersebut. Peringkat situs lembaga riset secara nasional, naik dari peringkat 5 (2016) menjadi peringkat 4 (2017).

2. Indeks Reformasi Birokrasi naik dari  68,43 yang diterima pada 2016 menjadi 72,66 (“BB”) yang diterima pada 2017 . Demikian juga penilaian  Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) naik dari “B” (2016) menjadi “BB” (2017).

3. Menjadi Juara I Kearsipan (2017) untuk kategori Lembaga Negara dan LPNK, naik dari peringkat 5 dari tahun 2016

4. Untuk meningkatkan layanan, maka LAPAN mengupayakan untuk memenuhi standar yang berlaku secara internasional. Untuk itu diupayakan standar ISO untuk fasilitas dan layanan LAPAN.

a. Pada September 2016 diperoleh ISO 9001:2015 untuk layanan informasi dan dokumentasi publik.

b. Pada Oktober 2016 diperoleh ISO/IEC 20000-1:2011 untuk Sistem Manajemen Layanan IT dan ISO/IEC 27001:2013 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi terkait layanan email, pusat data, dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik).

c. Pada 2017 LAPAN memperoleh ISO/IEC 17025 bagi Laboratorium Kimia Atmosfer pada Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer sebagai laboratorium uji kualitas udara.

d. Pada Desember 2017 LAPAN memperoleh ISO/IEC 27001 untuk Sistem Manajemen untuk perlindungan Data Penginderaan Jauh.

5. Akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk terus ditingkatkan. Selama 2016 dan 2017 LAPAN mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan atas Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah (terkait dengan opini WTP dari BPK).

6. Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan LAPAN. Pada 2016 LAPAN mendapat penghargaan peringkat 8 Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori Lembaga Negara/LPNK dan pada 2017 naik menjadi peringkat 2. Penghargaan peringkat 2 diberikan oleh Wapres pada Desember 2017.

7. Pengelolaan e-Government LAPAN mendapatkan penghargaan “TOP IT Implementation on Information Security of e-Government 2017” dari Majalah iTech.

8. Untuk pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), tahun 2017 LAPAN mendapatkan 3 penghargaan sekaligus untuk kategori Sertipikasi BMN, Kepatuhan Pelaporan BMN, dan Juara umum pengelolaan BMN.

9. Upaya mewujudkan visi menjadi Pusat Unggulan juga diupayakan melalui tahapan pembinaan Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kemristekdikti. Pada 2016 ada 3 Pusat di LAPAN (Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, dan Pusat Teknologi Satelit) yang ditetapkan untuk dibina menjadi PUI. Pada 2017 meningkat jumlah dan kualifikasinya: 3 Pusat menjadi PUI (Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer, Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, dan Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh) serta 2 Pusat dibina menjadi PUI (Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan).

Capaian Peningkatan Kompetensi dan Layanan

 

1. Sukses sebagai Koordinator Panitia Nasional Gerhana Matahari Total, 9 Maret 2016.

2. Informasi Hotspot (titik panas, indikatot kebakaran hutan) LAPAN dari berbagai satelit dinyatakan sebagai rujukan nasional bagi informasi potensi kebakaran hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Edaran nomor S.218/MENLHK/PPI/PPI.4/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Sinergitas Data Hotspot.

3. Peluncuran satelit LAPAN-A3/LAPAN-IPB berhasil dilakukan pada 22 Juni 2016. Seremonial peluncuran dihadiri Wakil Presiden RI.

4. LSU (LAPAN Survaillance UAV) mulai digunakan BIG (Badan Informasi Geospasial) untuk pemotretan garis pantai pada Mei 2016.

6. SWIFtS (Space Weather Information and Forcast Service) LAPAN diakui sebagai Regional Warning Center oleh Space Environment Service (ISES) pada Juli 2016. Layanan informasi harian ada di situs LAPAN.

7. LAPAN memperoleh anugerah Bhumandala Award peringkat 5 Kategori Kementerian/Lembaga atas prestasi pengembangan simpul jaringan informasi geospasial yang mendukung pembangunan nasional.

https://i1.wp.com/www.inderaja.lapan.go.id/upload/Bhumandala_BIGa1.jpg

8. Pesawat tanpa awak LSU-03 NG_M3 (hilirasi produk litbang LAPAN ke UKM M3) mendapat sertifikasi IMMA (Indonesian Military Airworthiness Authority) pada November 2016.

9. Uji terbang roket RX 450, roket terbesar yang pernah dibuat LAPAN, telah dilaksanakan pada Desember 2016 dan Desember 2017 dengan kinerja yang terus disempurnakan.

Related image

10. Pesawat N-219 hasil kerjasama LAPAN-PTDI berhasil terbang perdana pada 16 Agustus 2017 dan diberi nama “Nurtanio” oleh Presiden RI pada uji terbang Bandung-Jakarta pada 10 November 2017 di Lanud Halim Perdana Kusumah.

 

 

Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN, Indonesia

Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global

A Brief Proposal on Global Islamic Calendar Unification

Seminar Fikih Falak 2017

Pendahuluan

Penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sangat terkait dengan waktu ibadah puasa Ramadhan, Idul Fitri, puasa Arafah, dan Idul Adha bagi ummat Islam secara global. Ada ibadah puasa yang status hukumnya wajib, sunnah, dan haram. Berpuasa pada bulan Ramadhan wajib hukumnya dan puasa pada hari Arafah 9 Dzulhijjah sunnah. Sementara puasa pada Idul Fitri (1 Syawal) dan Idul Adha (10 Dzuhijjah) serta hari Tasyriq (11-13 Dzulhijjah) hukumnya haram.

Penentuan awal bulan pada kalender Hijriyah terutama dimaksudkan untuk memberikan indikasi waktu awal ibadah puasa serta penentuan Idul Fitri dan Idul Adha. Hal yang krusial adalah dalam penentuan Idul Fitri dan Idul Adha yang dirayakan secara global. Bila terjadi perbedaan antarnegara, maka timbul keraguan waktu yang akan dirujuk. Hal inilah yang mendorong upaya untuk merumuskan kalender yang seragam secara global. Karena kalender juga dimaksudkan untuk sedapat mungkin menyatukan waktu ibadah, maka kaidah fikih penentuan awal bulan juga harus dipertimbangkan.

 

Metode Penentuan Awal Bulan

Tanpa menyebut rincian dalil fikihnya, secara umum metode penentuan awal bulan hijriyah yang terkait waktu ibadah terbagi dua pendapat. Pendapat pertama mendasarkan pada rukyatul hilal (bulan sabit muda) pada saat maghrib akhir tanggal 29 bulan Hijriyah. Pendapat kedua, cukup mendasarkan pada hasil perhitungan (hisab) dengan kriteria tertentu. Persoalannya, ketampakan hilal bisa berbeda-beda antarwilayah, baik karena sifat fisik hilalnya maupun karena faktor cuaca. Sementara kriteria hisab pun masih beragam.

Untuk mendapatkan kesatuan ummat dalam penentuan awal bulan Hijriyah, langkah yang harus dilakukan adalah mensinergikan antara rukyat dan hisab dengan cara (1) menyatukan kriteria hisab dan (2) kriteria yang dirumuskan harus memperhatikan kriteria ketampakan (visibilitas) hilal. Upaya tersebut diharapkan bisa menyatukan antara metode rukyat dan hisab serta menghilangkan perbedaan keputusan hisab.

 

Proposal Kongres Istanbul 2016

Pada Kongres Internasional Kesatuan Kalender 2016 di Istanbul Turki telah direkomendasikan sistem kalender global tunggal. Seluruh dunia mengawali awal bulan hijriyah pada hari yang sama (Ahad – Sabtu), misalnya awal Ramadhan jatuh Senin seragam di seluruh dunia. Sistem kalender global menggunakan kriteria visibilitas hilal:

 

Awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi bulan (jarak bulan-matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat.

 

Dengan catatan, awal bulan hijriyah terjadi jika kriteria visibilitas rukyat terpenuhi di mana pun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar.

Gambar 1. Kesimpulan Kongres Istanbul Turki 2016

 

Kriteria tinggi bulan minimal 5 derajat dan elongasi minimal 8 derajat adalah kriteria optimistik, tetapi tidak cukup untuk diterapkan dalam tinjauan global. Garis tanggal visibilitas hilal paling Timur umumnya berada di sekitar ekuator. Wilayah daratan yang paling Barat adalah Amerika Selatan. Wilayah daratan paling Timur adalah Samoa. Beda waktu antara Amerika Selatan dan Samoa 20 jam, artinya secara rata-rata beda tinggi bulan 20/24 x 12o = 10o dari wilayah Timur dan wilayah Barat. Beda waktu antara Amerika Selatan dan Asia Tenggara 14 jam, secara rata-rata beda tinggi bulannya 7o. Bila ketinggian 5o terjadi Amerika Selatan, tinggi bulan di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik masih di bawah ufuk.

Jadi, dengan kriteria Istanbul 2016 akan timbul masalah pada wilayah yang posisi bulan masih negatif di wilayah Timur, sementara kriteria visibilitas hilal sudah terpenuhi di wilayah Barat. Dalam kaidah fikih, hari yang meragukan perlu dihilangkan dengan konsep istikmal (menyempurnakan bulan berjalan menjadi 30 hari). Artinya wilayah Barat harus menunggu masuknya tanggal di wilayah Timur, setidaknya posisi bulan sudah di atas ufuk.

Gambar 2. Garis Tanggal Internasional di Pasifik dan zona waktu (sumber: internet)

 

Proposal Baru

Pada dasarnya  implementasi konsep kalender didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus: (1) adanya kriteria tunggal, (2) adanya kesepakatan batas tanggal, dan (3) adanya otoritasl tunggal. Kriteria Istanbul 2016 bermasalah ketika di wilayah Barat sudah memenuhi kriteria, tetapi di wilayah Timur bulan masih berada di bawah ufuk. Kriteria tersebut tidak dapat diterima oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, seperti Indonesia. Perlu diusulkan kriteria alternatif.

Dari hasil rukyat jangka panjang, diketahui bahwa elongasi minimal agar hilal cukup tebal untuk bisa dirukyat adalah 6,4 derajat (Odeh, 2006). Data analisis hisab 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu (Djamaluddin, et. al., 2016) juga membuktikan bahwa elongasi 6,4 derajat juga menjadi prasyarat agar saat maghrib bulan sudah berada di atas ufuk (lihat Gambar 3 dan Gambar 4). Pada grafik terlihat bahwa pada elongasi 6,4 derajat, posisi bulan semuanya positif, sedangkan bila elongasi kurang dari 6,4 derajat bulan masih berada di bawah ufuk atau ketinggiannya negatif.

Gambar 3. Sebaran data tinggi dan elongasi bulan untuk Banda Aceh selama 180 tahun.

Gambar 4. Sebaran data tinggi dan elongasi bulan untuk Pelabuhan Ratu selama 180 tahun.

 

Dari data rukyat global, juga diketahui bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat (lihat Gambar 5 dan gambar 6). Karena pada saat matahari terbenam tinggi matahari -50’, maka beda tinggi bulan-matahari 4 derajat identik dengan tinggi bulan (4o -50’=) 3o 10’, dibulatkan menjadi 3o.

Gambar 5. Ilyas (1988) memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi bulan-matahari minimum 4o (tinggi bulan minimum 3 derajat).

Gambar 6. Dari data SAAO, Caldwell dan Laney (2001)  memberikan data visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan dengan alat bantu optik (bulatan putih). Secara umum visibilitas hilal mensyaratkan beda tinggi bulan-matahari (dalt) > 4o .

Berdasarkan data astronomis tersebut, maka diusulkan kriteria visibilitas hilal (imkan rukyat) dengan dua parameter: elongasi bulan minimal 6,4 derajat dan tinggi bulan minimal 3 derajat. Rujukan yang digunakan adalah Indonesia Barat. Alasannya, beda waktu antara Indonesia Barat dan Samoa di Batas Tanggal Internasional adalah 6 jam (lihat Gambar 2), artinya beda tinggi bulan 6/24 x 12o =3o. Jadi ketika di Indonesia Barat tinggi bulan sudah di atas 3o, di wilayah sekitar Garis Tanggal Internasional tinggi bulannya sudah positif atau di atas ufuk. Dengan tinggi minimal 3 derajat di Indonesia Barat, di Timur Tengah tinggi bulan lebih dari 5 derajat, sesuai dengan tinggi minimal pada kriteria Istanbul 2016. Jadi kriteria baru yang diusulkan sebagai berikut:

 

Awal bulan Hijriyah dimulai ketika di wilayah Barat Indonesia elongasi bulan lebih dari 6,4o dan tinggi bulan lebih dari 3o.

 

Batas tanggal kalender Islam yang digunakan adalah Garis Tanggal Internasional seperti yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016. Keberlakuan secara global pada dasarnya mengikuti pendapat fikih keberlakuan wilayatul hukmi (satu wilayah hukum). Artinya sistem itu bisa diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Saat ini otoritas tunggal dunia Islam belum ada. Namun, sudah ada Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang bisa dijadikan sebagai otoritas kolektif. OKI yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria baru tersebut untuk diberlakukan di seluruh dunia.

 

Kesimpulan

            Untuk penyatuan Kalender Islam Global, diusulkan tiga hal berikut yang tidak terpisahkan:

  1. Kriteria awal bulan adalah elongasi bulan minimal 6,4o dan tinggi bulan minimal 3o pada saat maghrib di Indonesia Barat.

  2. Batas Tanggal Internasional dijadikan sebagai batas tanggal Kalender Islam global.

  3. OKI (Organisasi Kerjasama Islam) menjadi otoritas kolektif dalam menetapkan Kalender Islam Global.

 

Rujukan

Djamaluddin, T., Raharto, M., Khafid, Nurwendaya, C., Setyanto, H., dan Utama, J. A. 2016, Naskah Akademik Usulan Kriteria Astronomis Penentuan Awal Bulan Hijriyah,  https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/04/19/naskah-akademik-usulan-kriteria-astronomis-penentuan-awal-bulan-hijriyah/

Caldwell, JAR and Laney, CD 2001, “First Visibility of the Lunar crescent”, African Skies, No. 5, p. 15-25.

Ilyas, M. 1988, “Limiting Altitude Separation in the New Moon’s First Visibility Criterion”, Astron. Astrophys. Vol. 206, p. 133 – 135.

Odeh, MSH, 2006, “New Criterion for Lunar Crescent Visibility”, Experimental Astronomy, Vol. 18, p. 39 – 64.

Hisab Awal Bulan 1439 Hijriyah

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

 

Untuk memperkirakan (bagi pengamal rukyat — pengamatan hilal) atau menentukan (bagi pengamal hisab — perhitungan posisi bulan) berikut ini ditampilkan garis tanggal awal-awal bulan 1439 Hijriyah dengan menggunakan aplikasi Accurate Hijri Calculator  (AHC) yang dikembangkan Abdul Ro’uf dari alumni Fisika Universitas Brawijawa.

Kriteria yang digunakan adalah kriteria tinggi bulan 2 derajat yang diasa digunakan Kementerian Agama RI dan Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (Kriteria LAPAN (2010) ). 

Muharram 1439

Hijau : Kriteria Ode, Biru : Kriteria 2 derajat, Putih : Kriteria Wujudul Hilal

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

 

Kondisi bulan saat maghrib 20 September 2017 di wilayah Indonesia : bulan telah wujud dan tingginya lebih dari 2 derajat. Maka, 1 Muharram 1439 jatuh pada 21 September 2017. Bila menggunakan kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010) hilal belum mungkin tampak di wilayah Indonesia pada saat maghrib 20 September, sehingga 1 Muharram 1439 jatuh pada 22 September 2017.

 

Shafar 1439

Kriteria 2 derajat

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 20 Oktober 2017 di wilayah Indonesia: bulan  tingginya lebih dari 2 derajat dan telah memenuhi kriteria Hisab Rukyat Indonesia (LAPAN 2010 ). Maka, 1 Shafar 1439 jatuh pada 21 Oktober 2017.

 

Rabbiul Awal 1439

Kriteria 2 derajat

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 18 November 2017 di wilayah Indonesia: bulan  tingginya kurang dari 2 derajat dan belum memenuhi kriteria Hisab Rukyat Indonesia (LAPAN 2010 ). Maka, 1 Rabbiul Awal 1439 jatuh pada 20 November 2017.

 

Rabbiul Akhir 1439

Kriteria 2 derajat

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 18 Desember 2017 di wilayah Indonesia: bulan  tingginya kurang dari 2 derajat dan belum memenuhi kriteria Hisab Rukyat Indonesia (LAPAN 2010 ). Maka, 1 Rabbiul Akhir 1439 jatuh pada 20 Desember 2017.

 

Jumadil Awal 1439

Kriteria 2 derajat

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 17 Januari 2018 di wilayah Indonesia: bulan  tingginya lebih dari 2 derajat sehingga 1 Jumadil Awal 1439 jatuh pada 18 Januari 2018. Bila menggunakan kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010) hilal belum mungkin tampak di wilayah Indonesia pada saat maghrib 17 Januari 2018, sehingga 1 Jumadil Awal 1439 jatuh pada 19 Januari 2018.

 

Jumadil Akhir 1439

Jumadil Akhir1439-MABIMS

Kriteria 2 derajat

Jumadil Akhir 1439-LAPAN

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 16 Februari 2018 di wilayah Indonesia: bulan  tingginya lebih dari 2 derajat sehingga 1 Jumadil Akhir 1439 jatuh pada 17 Februari 2018. Bila menggunakan kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010) hilal belum mungkin tampak di wilayah Indonesia pada saat maghrib 16 Februari 2018, sehingga 1 Jumadil Akhir 1439 jatuh pada 18 Februari 2018.

 

Rajab 1439

Rajab-1439-MABIMS

Kriteria 2 derajat

Rajab-1439-LAPAN

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 17 Maret 2018 di wilayah Indonesia: bulan  tingginya kurang dari 2 derajat dan belum memenuhi kriteria Hisab Rukyat Indonesia (LAPAN 2010 ). Maka, 1 Rajab 1439 jatuh pada 19 Maret 2018.

 

Sya’ban 1439

Sya-ban 1439-MABIMS

Kriteria 2 derajat

Sya-ban 1439-LAPAN

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 16 April 2018 di wilayah Indonesia: bulan  tingginya lebih dari 2 derajat sehingga 1 Sya’ban 1439 jatuh pada 17 April 2018. Bila menggunakan kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010) hilal belum mungkin tampak di wilayah Indonesia pada saat maghrib 16 April 2018, sehingga 1 Sya’ban 1439 jatuh pada 18 April 2018.

 

Ramadhan 1439

Ramadhan 1439-MABIMS

Kriteria Odeh (hijau), 2 derajat (biru), Wujudul Hilal (putih)

Ramadhan 1439-LAPAN

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 15 Mei 2018 di wilayah Indonesia: bulan  masih di bawah ufuk, berarti juga tingginya kurang dari 2 derajat dan belum memenuhi kriteria Hisab Rukyat Indonesia (LAPAN 2010 ). Maka, 1 Ramadhan 1439 jatuh pada 17 Mei 2018.

 

Syawal 1439

Syawal 1439-MABIMS

Kriteria Odeh (hijau), 2 derajat (biru), Wujudul Hilal (putih)

Syawal 1439-LAPAN

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 14 Juni 2018 di wilayah Indonesia: bulan  sudah di atas ufuk dan tingginya lebih dari 2 derajat dan juga memenuhi kriteria Hisab Rukyat Indonesia (LAPAN 2010 ). Maka, 1 Syawal 1439 jatuh pada 15 Juni 2018.

 

Dzulqa’dah 1439

Dzulqa-dah 1439-MABIMS

Kriteria 2 derajat

Dzulqa-dah 1439-LAPAN

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 13 Juli 2018 di wilayah Indonesia: bulan  tingginya lebih dari 2 derajat sehingga 1 Dzuqa’dah 1439 jatuh pada 14 Juli 2018. Bila menggunakan kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010) hilal belum mungkin tampak di wilayah Indonesia pada saat maghrib 13 Juli 2018, sehingga 1 Dzulqa’dah 1439 jatuh pada 15 Juli 2018.

 

Dzulhijjah 1439

Dzulhijjah 1439-MABIMS

Kriteria Odeh (hijau), 2 derajat (biru), Wujudul Hilal (putih)

Dzulhijjah 1439-LAPAN

Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (LAPAN 2010)

Kondisi bulan saat maghrib 11 Agustus 2018 di wilayah Indonesia: bulan  masih di bawah ufuk, berarti juga tingginya kurang dari 2 derajat dan belum memenuhi kriteria Hisab Rukyat Indonesia (LAPAN 2010 ). Maka, 1 Dzulhijjah 1439 jatuh pada 13 Agustus 2018.

 

Kalender 1439 H

Benarkah Waktu Shubuh di Indonesia Terlalu Cepat?

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama

https://tdjamaluddin.files.wordpress.com/2010/04/fajar.jpg?w=468

Wacana tentang waktu shubuh kembali mewarnai media massa dan media sosial. Beberapa tahun lalu, wacana itu sudah muncul tetapi pemicunya karena interpretasi bahwa waktu shubuh mestinya saat fajar mulai menguning. Namun saat ini muncul lagi dengan beralasan dari hasil penelitian pengukuran cahaya langit. Benarkah waktu shubuh terlalu cepat? Untuk menentramkan ummat, saya jawab “Tidak benar, waktu shubuh di Indonesia sudah benar”. Berikut ini alasan saya:

1.  Waktu shubuh adalah saat fajar shadiq yang pertama, berwarna putih, bukan fajar yang berwarna kuning

Dalam hadits dari Abu Mas’ud Al-Anshari disebutkan, “Rasulullah SAW shalat shubuh saat kelam pada akhir malam, kemudian pada kesempatan lain ketika hari mulai terang. Setelah itu shalat tetap dilakukan pada waktu gelap sampai beliau wafat, tidak pernah lagi pada waktu mulai terang.” (HR Abu Dawud dan Baihaqi dengan sanad yang shahih). Lebih lanjut hadits dari Aisyah, “Perempuan-perempuan mukmin ikut melakukan shalat fajar (shubuh) bersama Nabi SAW dengan menyelubungi badan mereka dengan kain. Setelah shalat mereka kembali ke rumah tanpa dikenal siapapun karena masih gelap.” (HR Jamaah). Itu menunjukkan bahwa waktu shubuh memang masih gelap, tetapi fajar sudah tampak di ufuk timur. Warnanya masih putih lembut.

Seperti apa perubahan warna fajar? Saya sudah memotretnya dari pesawat terbang, dari atas awan. Ini foto-fotonya.

 

2. Fajar di Indonesia wajar lebih awal, karena atmosfer ekuator lebih tinggi

Waktu shubuh sesungguhnya termasuk fajar astronomi, saat cahaya bintang-bintang mulai meredup karena munculnya hamburan cahaya di ufuk Timur. Per definisi, fajar astronomi terjadi saat matahari berada pada posisi -18 derajat. Namun itu rata-rata. Fajar itu terjadi karena hamburan cahaya matahari oleh atmosfer atas. Di wilayah ekuator, atmosfernya lebih tinggi dari daerah lain, sehingga wajar bila fajar terjadi ketika posisi matahari -20 derajat. Penjelasan rincinya bisa di baca di sini.

 

3. Waktu shubuh semestinya diukur dalam kondisi langit cerah dan bebas polusi cahaya

Belakangan ini ada laporan penelitian yang mengklaim waktu shubuh terlalu cepat. Menurut klaim itu, mestinya saat posisi matahari agak tinggi dari kriteria yang digunakan Kementerian Agama (-20 derajat). Salah satu hasil penelitian menyatakan fajar terjadi pada posisi matahari -13 derajat. Benarkah? Penelitian waktu shubuh yang objektif memang harus menggunakan alat ukur cahaya langit. Metode yang biasa digunakan adalah dengan teknik fotometri (pengukuran kuat cahaya). Bisa dengan analisis fotometri citra ufuk timur. Bisa pula dengan alat ukur cahaya langit, misalnya SQM (Sky Quality Meter). Namun persyaratan teknik fotometri ini, langit harus benar-benar bersih dari awan, polusi udara, dan polusi cahaya. Fajar ditandai ketika cahaya mulai muncul, artinya intensitas cahaya langit mulai meningkat.

Awan tipis dan polusi udara bisa menghalangi cahaya fajar di ufuk Timur, sehingga fajar astronomi yang putih tipis tidak tampak. Fajar yang agak kuning akan tampak saat matahari mulai meninggi. Polusi cahaya juga sangat menggangu pengamatan fajar. Pengukuran fajar dengan SQM dari tengah kota dengan polusi cahaya yang cukup kuat bisa mengecoh, sehingga menyimpulkan fajar yang lebih lambat. Berikut ini ilustrasinya.

Kurva skematik cahaya langit (warna merah) menunjukkan kondisi hasil pengukuran waktu fajar:

  • Dalam kondisi langit cerah tanpa polusi cahaya (misalnya di daerah yang jauh dari lampu-lampu kota), waktu shubuh lebih awal. Misalnya pukul 04.30
  • Dalam kondisi langit terpolusi cahaya sedang (garis hijau), waktu fajar yang terdeteksi lebih lambat. Misalnya pukul 04.40.
  • Dalam kondisi langit terpolusi cahaya parah (garis kuing), waktu fajar yang terdeteksi lebih lambat lagi. Misalnya pukul 04.50.

 

 

Penyatuan Kalender Islam

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementeria Agama

[Ini naskah asli tulisan yang dimuat di Republika 22 Mei 2017]

Setelah beberapa tahun lalu ummat Islam Indonesia mengalami beberapa kali perbedaan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, kini selama delapan tahun sampai 1442 H/2021 M akan merasakan keseragaman. Bukan karena telah tercapai persatuan umat secara hakiki, tetapi karena posisi bulan yang memungkinkan keputusan pemerintah dan ormas-ormas Islam bersepakat. Selama ini sumber perbedaan bukan karena perbedaan antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan) hilal (bulan sabit pertama). Penyebab utamanya adalah perbedaan kriteria awal bulan.

Kriteria awal bulan adalah batasan ketinggian bulan dan parameter lainnya pada saat maghrib 29 bulan qamariyah (seperti Sya’ban) yang menjadi petunjuk bahwa hilal sudah dianggap dapat diamati atau menjadi pertanda masuknya awal bulan (seperti Ramadhan). Dua kriteria utama yang digunakan adalah kriteria Wujudul Hilal dan imkan rukyat (kemungkinan rukyat) ketinggian bulan 2 derajat. Kriteria Wujudul Hilal digunakan oleh Muhammadiyah, yaitu bulan dianggap telah di atas ufuk ketika bulan terbenam lebih lambat daripada matahari. Kriteria imkan rukyat 2 derajat digunakan oleh Pemerintah yang merupakan hasil kesepakatan ormas-ormas Islam (termasuk NU).

Ketika posisi bulan berada pada ketinggian antara 0 (wujudul hilal) dan 2 derajat sudah pasti terjadi perbedaan, seperti saat penentuan Idul Fitri 1432 M/2011 M. Pada kasus seperti itu, Muhammadiyah yang menggunakan kriteria Wujudul Hilal mengumumkan keesokan harinya sudah memasuki Idul Fitri. Tetapi pemerintah dan beberapa ormas Islam lainnya memutuskan Idul Fitri pada hari berikutnya. Perbedaan seperti itu menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat.

Pada saat “masa tenang” sampai 1442 H/2021 M Kementerian Agama bersama pakar-pakar hisab rukyat dari berbagai Ormas Islam dan lembaga astronomi terus berupaya untuk mencari titik temu. Menteri Agama telah menjalin komunikasi dengan ormas-ormas Islam, terutama Muhammadiyah dan NU, untuk mengupayakan titik temu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun membentuk Tim Pakar Astronomi untuk merumuskan kriteria baru yang diarahkan untuk memberi solusi perbedaan kriteria, sebagai implementasi rekomendasi dalam Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004. Adakah hasilnya? Ada indikasi rumusan baru kriteria akan memberi solusi. Penyatuan kalender Islam nasional selangkah lagi, bahkan bisa diperluas untuk tingkat regional (ASEAN) dan global.

 

Kriteria Baru

Tim pakar astronomi dari LAPAN, ITB, BIG, Planetarium, dan UPI yang dibentuk oleh MUI Agustus 2015 lalu telah mengkaji data astronomi kesaksian hilal secara global. Tim berpendapat kriteria Wujudul Hilal dan kriteria ketinggian 2 derajat tidak sesuai dengan data astronomis. Jadi perlu diganti dengan kriteria baru yang didasarkan pada data sahih astronomis. Kriteria baru juga harus memperhatikan ketentuan syar’i (ketentuan agama Islam), yaitu awal bulan dimulai bila saat maghrib bulan telah memungkinkan bisa dirukyat.

Data astronomi menunjukkan bahwa ketampakan hilal secara global tidak mungkin ketika posisi bulan terlalu dekat dengan matahari, karena hilal masih terlalu tipis. Batas minimal jarak bulan-matahari berdasarkan data astronomi adalah 6,4 derajat. Analisis data astronomi posisi bulan menunjukkan juga bahwa bila jarak bulan-matahari kurang dari 6,4 derajat, pada saat maghrib umumnya masih berada di bawah ufuk. Data kesaksian hilal global juga menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal bila beda tinggi bulan-matahari kurang dari 4 derajat. Hal ini beralasan, karena bila terlalu dekat dengan ufuk, cahaya senja masih cukup terang sehingga akan mengganggu ketampakan hilal.

Atas dasar analisis data astronomi tersebut, diusulkan kriteria baru: jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat dan beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat. Kriteria itu adalah batas minimal agar hilal cukup tebal untuk mengalahkan gangguan cahaya senja. Sayangnya, kriteria belum bisa ditetapkan oleh MUI pada saat Munas 2015 di Surabaya. Padahal kalau kriteria itu ditetapkan akan menyempurnakan fatwa MUI Nomor 2 tahun 2004 sehingga bisa menjadi menjadi pedoman bersama pemerintah dan ormas-ormas Islam.

Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah menindaklanjuti keinginan forum negara-negara MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) untuk mengubah kriteria lamanya. Kriteria lama MABIMS adalah tinggi bulan minimal 2 derajat dan jarak bulan-matahari minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam. Kriteria MABIMS tersebut yang juga menjadi rujukan pemerintah sampai saat ini.

Pada pertemuan teknis MABIMS pada Agustus 2016 akhirnya dirumuskan usulan perubahan kriteria MABIMS. Usulan kriteria baru MABIMS tersebut adalah tinggi bulan minimal 3 derajat dan jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat. Usulan kriteria tersebut pada dasarnya identik dengan dengan usulan kriteria Tim Pakar Astronomi tersebut di atas. Karena ketinggian matahari saat terbenam adalah minus 50 menit, maka dengan beda tinggi bulan-matahari 4 derajat identik dengan tinggi bulan 3 derajat 10 menit yang dibulatkan menjadi 3 derajat.

Jadi, usulan kriteria baru untuk diterapkan secara nasional Indonesia dan regional di negara-negara MABIMS adalah jarak bulan-matahari minimal 6,4 derajat dan ketinggian bulan minimal 3 derajat.

 

Penyatuan Kalender

Suatu sistem kalender dibangun atas dasar kesepakatan dengan tiga syarat: ada otoritas tunggal yang menjaganya, ada kriteria yang disepakati, dan ada batas wilayah keberlakuanya. Tiga syarat itu berlaku juga berlaku pada sistem kalender Masehi yang saat ini menjadi kalender internasional. Otoritas awal kalender Masehi adalah Paus di Roma. Kriteria yang digunakan adalah kriteria Gregorius, yaitu adanya tahun kabisat setiap 4 tahun yang angkanya kelipatan 4, kecuali pada tahun yang kelipatan 100, seperti 1700, 1800, dan 1900.

Kalender Islam pun kalau ingin menjadi kalender yang mapan harus memenuhi tiga syarat tersebut. Saat ini otoritas tunggal belum terwujud. Di tingkat nasional pemerintah belum menjadi otoritas tunggal, masih ada otoritas pimpinan ormas Islam. Kriteria pun belum tunggal, setidaknya saat ini ada kriteria wujudul hilal dan kriteria ketinggian 2 derajat. Untungnya batas wilayah sudah disepakati, yaitu seluruh wilayah Indonesia dianggap sebagai satu wilayah yang utuh.

Bagaimana mewujudkan kalender Islam yang mapan? Kita mulai dari tingkat nasional. Semua pihak, terutama ormas-ormas Islam, harus menyatukan tekad menentukan otoritas tunggal nasional. Posisi yang tepat untuk otoritas tunggal adalah Pemerintah. Dengan otoritas nasional adalah Pemerintah, itu juga memudahkan dalam menentukan otoritas di tinggat regional yang saat ini lebih tepat diserahkan kepada otoritas kolektif forum MABIMS. Untuk tingkat global, otoritas global juga berupa otoritas kolektif antar-pemerintah dalam wadah OKI (Organisasi Kerjasama Islam).

Kriteria yang sudah disepakati oleh pertemuan teknis MABIMS bisa dijadikan sebagai kriteria nasional dengan kesepakatan seluruh ormas Islam dan diperkuat dengan fatwa MUI yang memperkuat fatwa nomor 2 tahun 2004. Kriteria nasional menjadi rujukan Menteri Agama sebagai wakil Pemerintah untuk menetapkan kalender Islam, termasuk dalam penetapan (itsbat) awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Adopsi kriteria tersebut, sekaligus bisa ditindaklanjuti untuk menetapkan kriteria baru MABIMS di tingkat regional. Dalam hal ini, batas wilayah di tingkat regional adalah seluruh wilayah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Kriteria MABIMS tersebut juga diusulkan untuk diterima menjadi kriteria global, menyempurnakan kriteria hasil Kongres Kalender Islam Internasional di Turki Juni 2016. Kriteria Kongres Turki adalah tinggi bulan minimal 5 derajat dan jarak bulan-matahari 8 derajat. Kriteria itu bisa diberlakukan di mana pun di dunia selama waktu di Selandia Baru belum terbit fajar. Tetapi kriteria Turki tersebut akan sulit diterima, karena pada saat kriteria tersebut terpenuhi di benua Amerika, posisi bulan di wilayah Asia Tenggara masih berada di bawah ufuk.

Bila menggunakan kriteria baru MABIMS dengan rujukan wilayah (markaz) Indonesia sebagai negara MABIMS yang merentang paling Barat, maka bulan di wilayah paling Timur (Samoa) secara umum sudah di atas ufuk. Kondisi seperti itu sejalan juga dengan kalender Islam global yang diusulkan Muhammadiyah dengan kriteria Wujudul Hilal global. Jadi, kriteria baru juga sekaligus mempersatukan ormas-ormas Islam yang sebelumnya berbeda kriteria, karena kriteria baru juga sekaligus mengakomodasi para pengamal rukyat karena didasarkan pada data-data rukyat yang sahih dan bisa dijadikan sebagai rujukan kegiatan rukyat.

Batas tanggal kalender Islam global bisa merujuk hasil kongres Turki yang mengusulkan kalender Islam global menggunakan batas tanggal internasional. Penggunaan batas tanggal internasional akan menjamin kesamaan hari untuk tanggal kalender Islam yang sama. Misalnya, 1 Ramadhan 1438 di Indonesia jatuh pada Sabtu, maka diseluruh dunia juga jatuhnya pada Sabtu.

Jadi rumusan kalender Islam nasional, regional, dan global menggunakan tiga syarat: (1) otoritas tunggal pemerintah (tingkat nasional), MABIMS (regional), dan OKI (global), (2) kriteria jarak bulan-matahari 6,4 derajat dan tinggi bulan 4 derajat, (3) batas tanggal kalender Islam sama dengan batas tanggal internasional.

Khutbah Jumat: Penyatuan Kalender Islam

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

 

Khutbah Jumat di Masjid Salman ITB, 19 Mei 2017

Baca juga Catatan tentang Hisab Rukyat dan Kalender Global  (Bagian 1 dan Bagian 2) .