Catatan untuk Komnas HAM atas Aduan LBH Muhammadiyah

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, BRIN

Pada 3 Mei 2023 lalu saya membuat catatan kepada teman-teman via WA, termasuk teman-teman media yang salah satunya dimuat di Republika.

“Upaya saya mempersatukan ummat dalam berlebaran dipersoalkan oleh Muhammadiyah. Kritik saya atas Wujudul Hilal (WH) dan ego organisasi dianggap menyerang, tendensius, fitnah, dan ujaran kebencian. Kritik itu akan dibungkam dengan pidana.
Kritik saya bukan atas dasar kebencian, tetapi untuk mendorong adanya dialog bersama ormas-ormas lain untuk bisa menyatukan ummat dalam berlebaran. Itu tataran ijtihad ilmiah. Sesuai kepakaran saya, ijtihad astronomis tentang kriteria bisa mempersatukan madzhab hisab dan rukyat.
Muhammadiyah yang saya hormati karena semangat tajdid akan mencatatkan dalam sejarah sebagai organisasi pembungkam kritik? Semoga masih ada akal sehat utk mempertimbangkannya.🙏
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2023/04/30/permohonan-maaf-dan-klarifikasi/

Catatan saya dimuat ulang di Republika:

Setelah melaporkkan ke Bareskrim Polri, rupanya upaya membungkam kritik diteruskan dengan melaporkan ke Komnas HAM pada Selasa, 16 Mei 2023 seperti diberitakan Republika. Ada tiga alasannya.

Atas alasan pertama “… pembatasan atas hak kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan warga Muhammadiyah, dengan menyatakan bahwa pilihan metode hisab sebagai metode penghitungan dan penetapan kalender islam yang diyakini dan dipraktikkan oleh Muhammadiyah sebagai “usang” …”, saya sampaikan catatan sebagai berikut:

Saya mengkritisi kriteria wujudul hilal (WH) Muhammadiyah karena itu sumber utama terjadinya perbedaan awal Ramadhan dan hari raya. Sebab perbedaan lainnya karena penggunaan metode hisab urfi (periodik), hisab taqribi (aproksimasi), atau pengamatan pasang air laut hanya dilaksanakan oleh sekelompok kecil masyarakat.

Saya tidak mengkritisi metode hisab, karena sebagai astronom saya faham betul hisab (perhitungan) dan rukyat (pengamatan) setara. Kriteria WH hanyalah salah satu kriteria dalam penentuan awal bulan secara hisab. Ada ormas Persis yang juga pengamal hisab seperti Muhammadiyah bisa seragam dengan ormas lainnya dan pemerintah karena menggunakan kriteria Imkan Rukyat (IR) atau visibilitas hilal. Secara astronomi, sesuai kepakaran saya, kriteria IR adalah titik temu pengamal hisab dan pengamal rukyat. Dengan titik temu tersebut kalender sebagai hasil hisab akan sama dengan rukyat yang diitsbatkan (ditetapkan) Pemerintah. Sebagai catatan tambahan, itsbat memang diperlukan bagi pengamal rukyat karena hasil rukyat tidak bisa diumumkan oleh masing-masing perukyat, harus oleh suatu otoritas, yaitu pemerintah. Jadi, tujuan saya mengkritisi WH adalah untuk mengajak Muhammadiyah bersama ormas-ormas lain merumuskan kriteria IR untuk disepakati bersama. Kalau itu tercapai, insya-a Llah tidak akan ada lagi perbedaan awal Ramadhan dan hari raya.

Saya menyebut kriteria WH sebagai kriteria usang bukan untuk menghina atau merendahkan Muhammadiyah, tetapi sekadar menunjukkan fakta bahwa kriteria WH sudah lama ditinggalkan oleh ormas atau negara lain. Ormas Persis, Malaysia, dan banyak negara lain sudah lama meninggalkannya. Arab Saudi masih menggunakan kriteria WH untuk kalender Ummul Quro, tetapi sekadar sebagai kalender sipil, bukan kalender ibadah. Untuk penentuan waktu ibadah, Arab Saudi menggunakan rukyat murni.

Tujuan saya mengkritisi untuk mengajak Muhammadiyah menuju kesatuan ummat dalam bingkai persatuan Indonesia. Itu sejalan dengan perintah QS 3:103 untuk tidak berpecah belah dan sesuai juga dengan nilai-nilai sila ke-3 Pancasila “Persatuan Indonesia”. Terkait dengan kebebasan menjalankan ibadah pada pasal 29 UUD, konteksnya peribadahan yang berbeda agama seperti juga diajarkan dalam QS 109:1-6. Dalam konteks kebebasan menjalankan ibadah dalam suatu agama, masih dimungkinkan untuk saling mengingatkan dengan perintah amar ma’ruf nahi munkar (menyuruh yang baik, mencegah yang keliru) seperti diajarkan di dalam QS 3:104. Amar ma’ruf nahi mungkar memang perlu diulang-ulang untuk mengingatkan. Itulah yang diajarkan Islam kepada pada juru da’wah.

Saya aktif dalam kegiatan dakwah sejak SMA. Saya sering menjadi khatib Jumat di masjid sekolah di SMAN 2 Cirebon, Lalu selama saya kuliah di ITB sampai bekerja di LAPAN menjelang sekolah ke Jepang, saya juga aktif menjadi mentor di Masjid Salman ITB selama 13 Semester (September 1981 – Maret 1988). Selama sekolah di Jepang saya pun aktif pada kegiatan keislaman, sebagai Sekretaris Kyoto Muslim Association, Secretary for Culture and Publication – Muslim Student of Japan, dan Ketua Divisi Pembinaan Ummat ICMI Jepang. Sekembalinya dari Jepang saya tetap aktif pada kegiatan dakwah, termasuk dakwah melalui tulisan di media massa, media sosial, dan blog. Jadi saya mengingatkan Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya dalam konteks dakwah amar ma’ruf nahi munkar, sesuai kepakaran saya, untuk mempersatukan ummat melalui kesatuan kalender Islam. Itu dimulai dari lingkungan terdekat, nasional, regional, dan bila memungkinkan nantinya global. Tidak mungkin kita mewujudkan kalender Islam global kalau secara nasional belum bisa disatukan.

Dalam da’wah, potensi terjadi kesalahpahaman di masyarakat mungkin terjadi, karena perbedaan cara pandang atau ketidaksiapan masyarakat untuk berubah. Dalam sejarah da’wah Muhammadiyah pun kita mengenal gerakan pemurnian anti-TBC (Takhyul, Bid’ad, dan Churafat/Khurafat) seperti diuraikan Prof Dr H Haedar Nashir, MSi dalam tulisan di “Suara Muhammadiyah”. Dengan gerakan anti-TBC (namanya mengingatkan nama penyakit yang juga sedang diperangi) dulu sering terjadi konflik di masyarakat karena tradisi yang sudah mengakar sering dikritisi habis-habisan oleh aktivis dakwah Muhammadiyah. Rebutan masjid kadang terdengar sebagai dampak gerakan anti-TBC. Itulah sejarah da’wah yang pernah dilakukan Muhammadiyah dengan kritik-kritik tajam anti-TBC. Dulu tidak ada yang melaporkan ke Polisi atau Komnas HAM (kalau dulu ada). Kini zaman berkemajuan, kritik atas Wujudul Hilal akan dibungkam dengan pidana dan pelanggaran HAM.

Ini kisah gerakan pemurnian anti-TBC yang diceritakan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah:

Ini alasan kedua pengaduan ke Komnas HAM:

Atas alasan ke dua “… tindakan diskriminatif berdasarkan Identitas Suku, Ras, Agama, dan AntarGolongan (SARA). … meliputi pada sikap, pernyataan, dan ujaran/anjuran yang sifatnya tendensius dengan menyerang dan membedakan keyakinan beragama warga Muhammadiyah yang berpegang pada ijtihad metode hisab dalam penghitungan dan penetapan kalender islam”, saya sampaikan catatan sebagai berikut:

Saya tidak mengkritisi metode hisab, karena saya mengakui metode hisab setara dengan metode rukyat. Saya kritisi kriteria WH yang sering jadi sumber perbedaan. Kriteria adalah ranahnya ijtihad ilmiah. Jadi semestinya dengan bantuan astronomi kriteria bisa didialogkan untuk mencapai titik temu. Saya mengajak Muhammadiyah untuk berdialog bersama ormas-ormas Islam lainnya untuk mendapatkan kriteria yang bisa disepakati bersama demi kesatuan ummat.

Kalau sikap kritis pada kriteria WH dianggap “diskrimitif” terhadap Muhammadiyah, anggapan “diskriminatif” mestinya ditujukan juga kepada dua tokoh Muhammadiyah yang mengkritisi agar sidang itsbat ditiadakan. Itsbat Pemerintah mutlak diperlukan bagi pengamal rukyat di beberapa ormas Islam, seperti NU. Kritik agar sidang itsbat ditiadakan jelas sangat dikriminatif terhadap pengamal rukyat dari beberapa ormas Islam. Mungkin jumlah pengamal rukyat lebih banyak daripada warga Muhammadiyah. Itu sebabnya sidang itsbat selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia.

Ini ungkapan “diskriminatif” tokoh Muhammadiyah kepada pengamal rukyat:

Ini alasan ke tiga pengaduan ke Komnas HAM:

Atas alasan ke tiga “… TDj tidak melakukan apa yang semestinya ia lakukan sebagai pengguna facebook, yakni mengontrol dan memoderasi kolom komentar pada postingannya sendiri. Sehingga TDj terkesan memilihara sentimen negatif, diskriminasi, dan ujaran kebencian yang ditujukan kepada warga Muhammadiyah”, saya sampaikan catatan sebagai berikut:

Kita tahu facebook adalah media pertemanan, bukan media diskusi yang ada moderatornya. Setiap orang yang diizinkan masuk ke suatu akun facebook bebas menyatakan pendapatnya, suka atau tidak suka dengan beragam komentar. Karena tujuan media sosial saya untuk edukasi publik (biasanya rinciannya ada di blog saya yang ditujukan untuk “pencerahan dan inspirasi”) kadang diskusi tidak terhindarkan. Saya sebagai pemilik akun tidak bertindak sebagai moderator. Semua diskusi mengalir begitu saja di antara pengguna facebook. Saya biasanya menanggapi bila ada yang bertanya atau ada hal-hal yang perlu saya luruskan atau saya anggap penting saya komentari. Sebagian besar tidak saya tanggapi.

Kasus komentar APH jelas di luar kendali saya, apalagi saat itu (21 – 23 April 2023) saya sedang persiapan idul fitri dan mudik, jadi tidak membuka facebook. Di dalamnya banyak komentar yang tidak saya ketahui yang sudah dihapus pemilik akun Aflahal. Screen shoot yang beredar viral pun sudah terdistorsi dan sengaja di-framing untuk memojokkan saya. Komentar Aflahal yang saya tanggapi dihapus. Demikian juga diskusi APH dengan Ahmad Fauzan yang memicu pernyataan APH juga sengaja dihapus. Kronologi sebenarnya, dengan semua buktinya, sudah saya sampaikan kepada Bareskrim saat pemeriksaan. Kronologi sebenarnya tidak seperti yang dilaporkan LBH Muhammadiyah yang hanya berdasarkan sepotong screen shoot yang beredar viral.

Permohonan Maaf dan Klarifikasi

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi Astrofisika, BRIN

Di IG dan fb saya telah menyatakan permohonan maaf seperti ditunjukkan di atas. Namun ada yang menganggap permohonan maaf itu tidak tulus karena masih menyebut-nyebut kriteria wujudul hilal yang usang dan ego organisasi. Dengan ini saya klarifikasi ya. Saya sengaja menyebut dua hal itu, karena saya tidak mengkritisi Muhammadiyah secara keseluruhan. Tidak ada kebencian atau kedengkian saya pada Muhammadiyah. Saya mengapresiasi Muhammadiyah sebagai aset bangsa yang sangat berharga dengan banyaknya karya dan kontribusinya bagi Indonesia.

Hal itu juga jawaban saya di fb dan WA bagi yang bertanya, ada apa Thomas Djamaluddin dengan Muhammadiyah? Saya jawab, “Tidak ada masalah. Saya tidak membenci dan tidak ada dengki terhadap Muhammadiyah. Saya hanya mengkritisi wujudul hilal yang sering jadi sebab perbedaan lebaran. Walau saya hormati adanya perbedaan, berdasarkan keilmuan saya, mestinya perbedaan bisa diselesaikan dengan dialog. Sayangnya dialog buntu karena adanya ego organisasi. Itu yang saya tulis di blog saya dengan berbagai sudut tinjauan”.🙏 Tema blog saya adalah “Berbagi Ilmu untuk Pencerahan dan Inspirasi”, sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pihak mana pun.

Perlu saya jelaskan juga, bahwa sebagai astronom saya memandang hisab dan rukyat setara. Jadi keliru kalau menganggap saya mengkritisi hisab Muhammadiyah dan memaksakan rukyat. Secara astronomi, hasil hisab dan hasil rukyat bisa disamakan, bila kriterianya bisa diseragamkan melalui dialog untuk mencapai titik temu. Kalau itu bisa dilakukan, insya-a Llah tidak ada lagi perbedaan walau metodenya beda, hisab dan rukyat. Saya mendorong terlaksananya dialog titik temu tersebut, walau sebagian pihak skeptis itu bisa terwujud.

Saya menyadari kritik bisa disalahfahami dan dianggap menyerang dan tendensius. Walau saya berupaya memilih bahasa yang netral, kesalahfahaman kadang tidak terhindarkan. Kata “usang” adalah bahasa netral untuk menyatakan sesuatu yang sudah lama dan tidak dipakai lagi secara umum, bukan untuk merendahkan atau menghina. Menurut KBBI, “usang” adalah “sudah kuno; sudah tidak lazim lagi (tentang perkataan, adat, dan sebagainya)”. Kalau itu disalahfahami, saya mohon maaf.

Memang bagi pihak terkritik, kritik dirasakan seperti tendensius dan menyerang. Pengkritik juga dianggap intoleran atas perbedaan. Bandingkan juga dengan kritik terhadap sidang itsbat yang sering dianggap hanya menghamburkan anggaran negara.

Bagi pengamal rukyat, kritik ini juga dianggap tendensius dan menyerang. Rukyat adalah bagian dari “ta’abudi” yang tetap harus dilaksanakan, khususnya untuk mengawali dan mengakhiri Ramadhan. Pemerintah memberikan layanan keumatan dengan mengadakan sidang itsbat, karena rukyat tidak bisa diumumkan oleh masing-masing perukyat, tetapi perlu diitsbatkan (ditetapkan) secara nasional oleh Pemerintah. Usulan untuk meniadakan sidang itsbat adalah upaya intoleran terhadap pengamal rukyat.

Kritik memang sering menyebabkan masalah bagi pelakunya. Pasal “karet” UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat 3 sering dijadikan pembungkam kritik.

Alhamdulillah pada 2021 telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Pendapat atau kritik tidak dianggap pelanggaran hukum.

Saya merasa, ketidaksukaan akan kritik makin meningkat dan puncaknya terjadi saat ada letupan komentar APH. Sebenarnya tanggapan saya tidak terkait langsung dengan komentar ancaman APH. Saya menanggapi Aflahal (sayangnya recordnya telah terhapus, namun screen shoot saya peroleh dari Ahmad Fauzan). Sementara APH menanggapi Ahmad Fauzan. Namun screen shoot sengaja dipotong yang memberi kesan APH terprovokasi tanggapan saya. Tanggapan saya atas komentar Aflahal tanpa tendensi dan berdasarkan fakta berita di media digunakan untuk menggiring opini yang memojokkan saya. Diagram berikut merunut asal usul tanggapan saya.

Semoga klarifikasi ini menjernihkan masalah. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pimpinan dan warga Muhammadiyah atas ketidaknyamanan dan kesalahfahaman yang terjadi.

Klarifikasi: Tidak Ada Hubungan Posting dan Komentar Saya dengan Ancaman di fb

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi Astrofisika, BRIN

Ini klarifikasi atas dugaan keterkaitan saya dengan ancaman yang dilakukan AP Hasanuddin di fb saya. Saya tunjukkan bukti-bukti kronologinya.

Pada 21 April 2023 saya posting “Menjawab Pertanyaan Publik …” (lihat screen shoot di atas). Kemudian banyak komentar. Salah satunya komentar dari Aflahal.

Atas komentar Aflahal tersebut, tanpa tendensi saya tanggapi.

Tanggapan itu semata-mata berdasarkan fakta yang ada di media (sudah saya jelaskan di blog ini juga). Setelah itu saya sama sekali tidak membuka fb karena persiapan idul fitri dan mudik pada 22 – 23 April 2023. Pada Senin, 24 April 2023 saya mendapat screen shoot yang viral dari seorang teman media tentang adanya ancaman oleh AP Hasanuddin.

Atas informasi tersebut, saya cari info lengkap di fb saya. Ternyata rangkaian diskusi terkait sudah dihapus. Menurut informasi AP Hasanuddin, di bawah tanggapan saya banyak komentar lain. Tetapi ada yang menghapus, sehingga tampak seolah-olah komentar AP Hasanudin langsung terkait dengan tanggapan saya. Kalau diperhatikan, AP Hasanuddin bukan menanggapi saya, tetapi menanggapi Ahmad Fauzan. Saya tidak tahu diskusi sebelumnya karena record-nya sudah dihapus, termasuk komentar Ahmad Fauzan yang ditanggapi AP Hasanuddin. Bisa jadi ada diskusi panas yang akhirnya memicu ancaman AP Hasanuddin.

Di media dikesankan seolah AP Hasanuddin terprovokasi oleh tanggapan saya, karena screen shoot yang beredar tampak berurutan. AP Hasanuddin menjelaskan, sebenarnya di bawah tanggapan saya ada banyak komentar, tetapi telah dihapus. Hanya menampilkan tanggapan saya dan komentar AP Hasanuddin. Itu yang di-screen shoot lalu disebarkan. Melalui WA saya konfirmasikan, apakah AP Hasanuddin terprovokasi oleh saya? Ini jawaban dia.

Jadi, jelas AP Hasanuddin tidak terprovokasi oleh tanggapan saya, tetapi oleh banyak komentar di bawah tanggapan saya (yang sudah dihapus oleh pengirim screen shoot). Saya sudah terbiasa dengan beragam komentar negatif terhadap saya. Saya tanggapi komentar-komentar itu secara positif (tidak semua, karena terlalu banyak), terutama kalau ada yang bertanya atau salah pengertian yang perlu saya luruskan.

Belakangan saya mendapat informasi di fb saya, alasan Aflahal menghapus semua record komentar awal yang memicu ancaman AP Hasanuddin.

Kronologi Tanggapan Saya yang Dipermasalahkan

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astrononmi-Astrofisika, BRIN

Banyak yang salah faham terkait dengan tanggapan saya di fb yang viral screen shoot-nya. Berikut saya sampaikan kronologinya:

Pada 22 April saya memuat status fb yang merujuk tulisan saya di blog ini.

Atas status ini ada banyak komentar, salah satunya dari Aflahal.

Atas komentar Aflahal tersebut, saya tanggapi dengan pernyataan umum berdasarkan fakta dan berita yang beredar di media. Tanpa tendensi apa pun.

Tanggapan saya berdasarkan fakta.

  • Muhammadiyah memang tidak taat pada keputusan Pemerintah atau tidak ikut Pemerintah, dengan menyatakan idul fitri lebih dahulu. Pemerintah tidak mempermasalahkannya.
  • Terkait dengan “… minta difasilitasi” merujuk pernyataan Ketua PP Muhammadiyah.
“… negara harus hadir … memberikan fasilitas …” bermakna “minta difasilitasi oleh negara/pemerintah”.
  • Pemerintah pun memberikan fasilitas.

Semoga jelas dan tidak ada persepsi seolah saya memojokkan Muhammadiyah.

Refleksi “Badai Dahsyat” 28 Desember 2022

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika, Pusat Riset Antariksa, BRIN

Kepala LAPAN (2014-2021)

Ketua Mejelis Kehormatan Periset (MKP), Perhimpunan Periset Indonesia (PPI)

Saya sering berpesan kepada para periset LAPAN, bahwa “Peneliti harus bisa mencerdaskan, menjelaskan, dan mengingatkan kepada masyarakat”. “Mencerdaskan” masyarakat dengan informasi yang mendidik dan akurat, agar masyarakat tidak mudah termakan “hoax” atau berita bohong. “Menjelaskan” fenomena-fenomena yang dianggap aneh atau luar biasa oleh masyarakat, seperti kemarau basah (saat kemarau tetapi masih ada hujan) atau jatuhnya sampah antariksa. “Mengingatkan” masyarakat tentang fenomena yang perlu diwaspadai atau dinantikan kejadiannya, seperti potensi cuaca ekstrem atau gerhana.

Salahkah periset mendiseminasikan analisis ilmiahnya? Jawabnya “tidak”, asalkan berdasarkan analisis yg sahih dan bertanggung jawab.

Secara ilmiah, prakiraan SADEWA (Satellite based Disaster Early Warning System) tentang kondisi ekstrem meteorologi saat musim hujan bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja pada kasus “28 Des 2022” ada penyampaian yang terkesan terlalu berlebihan dengan sebutan “badai hebat”🙏. Sesungguhnya “badai” (storm) bukan hanya merujuk siklon tropis, tetapi kondisi ekstrem meteorologi lainnya juga lazim disebut storm (badai). Dan periset yang bersangkutan juga lupa mencantumkan pernyataan bahwa “prakiraan perlu di-update sesuai sifat atmosfer yg dinamis”. Prakiraan 26 Desember untuk kejadian 28 Desember semestinya memang harus terus di-update. Kalau itu dilakukan (atau dilihat langsung pada situs SADEWA), hasilnya sama dengan pernyataan BMKG bahwa untuk Jabodetabek potensi ekstrem pada 28 Desember sudah menurun.

Tentang “SADEWA” (Satellite based Disaster Early Warning System) sesungguhnya dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), khususnya Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer (PSTA), sejak awal 2000-an dengan menggabungkan analisis citra satelit cuaca dan model atmosfer untuk peringatan dini bencana meteorologi. Sejak awal BMKG sudah dilibatkan untuk nengembangkan, menguji, sampai nantinya diharapkan menggunakannya. Tetapi BMKG terkesan enggan memanfaatkan hasil riset. BMKG cenderung memanfaatkan produk luar. Memang itu cara praktis, tetapi mahal dan terus bergantung pada pihak luar. Sementara BMKG pun tidak mungkin mengembangkan sendiri, karena BMKG bukan lembaga riset.

Saat ini LAPAN sudah berintegrasi ke Badan Riset dan Inivasi Nasional (BRIN) dan riset SADEWA diteruskan di Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, BRIN.

Ini catatan lama saya tentang SADEWA dan BMKG: LAPAN Siap Mendukung BMKG.

Tuntas Sudah Transformasi LAPAN di BRIN

Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, BRIN

Kepala LAPAN (2014-2021)

Integrasi LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) ke BRIN (Badan Riset dan Inovasi) dapat dianggap sudah tuntas. Penyusunan kelembagaan di BRIN yang mewadahi keantariksaan seperti diamanatkan UU 21/2013 tentang Keantariksaan saya anggap tuntas dengan dibentuknya Sekretariat Indonesian Space Agency (INASA) pada Maret 2022.

Proses awal pada 2020-2021 berfokus pada pengalihan tugas fungsi LAPAN sebagai lembaga riset dan sekaligus sebagai lembaga penyelenggara keantariksaan. Pada tahap awal ini, saya sebagai Kepala LAPAN saat itu mengawal sepenuhnya agar transformasi berjalan dengan baik. Kekecewaan pada pegawai dan pejabat LAPAN saat itu pasti ada karena impian membangun badan antariksa yang makin kuat tiba-tiba terhenti. Banyak pegawai LAPAN yang tidak tahu arah pengembangan keantariksaan selanjutnya. Rencana Induk Keantariksaan yang ditetapkan dengan Perpres 45/2017 tampaknya tidak lagi menjadi rujukan program keantariksaan. Rencana Induk Keantariksaan segera akan ditinjau ulang seiring kebijakan baru BRIN. Biarlah kita mundur beberapa langkah untuk melompat lebih tinggi dan lebih jauh.

Bagian utama integrasi lembaga-lembaga riset ke dalam BRIN tuntas pada Januari 2022. Lembaga-lembaga riset diintegrasikan menjadi 12 Organisasi Riset (OR) dan 85 Pusat Riset (PR). Pusat-pusat riset LAPAN sebagian besar bertransformasi menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (ORPA) dan satu Pusat berintegrasi ke Organisasi Riset Kebumian dan Maritim.

ORPA menjadi 5 Pusat Riset yang ditetapkan dengan Peraturan BRIN Nomor 5/2022. Semula di LAPAN ada 7 Pusat teknis yang menangani riset dan penyelenggaraan keantariksaan. Ke mana saja unit-unit riset dan penyelenggaraan keantariksaan di LAPAN berintegrasi ke BRIN?

a. Pusat Sains Antariksa (Pussainsa) menjadi Pusat Riset Antariksa (PRA).

b. Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) menjadi Pusat Riset Teknologi Penerbangan (PRTP).

c. Pusat Teknologi Satelit (Pusteksat) menjadi Pusat Riset Teknologi Satelit (PRTS).

d. Pusat Teknologi Roket (Pustek Roket) menjadi Pusat Riset Teknologi Roket (PRTR).

e. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh (Pustekdata) dan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh (Pusfatja) menjadi Pusat Riset Penginderaan Jauh (PRPJ).

Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer (PSTA) kini dimasukkan dalam klaster Organisasi Riset Kebumian dan Maritim. PSTA kini berintegrasi menjadi Pusat Riset Iklim dan Atmosfer (PRIMA).

Selain 7 pusat teknis, di LAPAN sebelumnya ada 3 pusat pendukung kebijakan keantariksaan: Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA), Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa (Pustikpan), dan Pusat Analisis Penerbangan dan Antariksa (Pusispan). Ke mana saja tugas fungsi pusat-pusat tersebut berintegrasi ke struktur BRIN?

a. Tugas fungsi PusKKPA berintegrasi ke Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi (terkait perumusan kebijakan) dan INASA (terkait penyusunan pedoman delegasi RI untuk forum-forum keantariksaan internasional).

b. Tugas fungsi Pustikpan berintegrasi ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) (terkait pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi) dan INASA (terkait pendaftaran benda antariksa ke PBB).

c. Tugas fungsi Pusispan berintegrasi ke Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi (terkait kemitraan pemanfaatan riset dan inovasi) dan Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi (terkait pegelolaan hak atas kekayaan intelektual).

Tugas fungsi penyelenggaraan keantariksaan yang bersifat teknis layanan beralih atau dikoordinasikan dengan tugas fungsi unit-unit terkait di BRIN. Misalnya, layanan data dan informasi penginderaan jauh kini ditangani oleh Pusdatin, walau substansinya masih dikoordinasikan dengan PR Penginderaan Jauh. Layanan cuaca antariksa (SWIFtS) substansinya masih dikelola oleh PR Antariksa, namun sistem layanan dikoordinasikan dengan Pusdatin. Balai dan stasiun bumi di daerah sebagai fasilitas riset kini ditangani oleh Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi.

Hubungan internasional keantariksaan perlu dikelola secara khusus. Di berbagai forum keantariksaan internasional, badan antariksa yang berperan. BRIN terlalu besar untuk mengurusi keantariksaan dan bertindak sebagai badan antariksa Indonesia. Maka di BRIN dibentuk Sekretariat Badan Antariksa Indonesia yang disebut Indonesian Space Agency (INASA, berasal dari INA SA). Karena sebelumnya LAPAN dikenal sebagai space agency Indonesia di berbagai forum keantariksaan internasional, maka diusulkan logo LAPAN tetap digunakan dengan mengganti tulisan “LAPAN” menjadi “INASA”. Warna orange pada logo diubah menjadi biru karena logo INASA akan selalu berdampingan dengan logo BRIN yang berwarna merah.

Integrasi Lembaga Riset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Thomas Djamaluddin

Kepala LAPAN (2014-2021),

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN)

Integrasi lembaga-lembaga riset adalah suatu pilihan terbaik walau bukan pilihan yang sempurna. Khusus intergrasi LPNK LAPAN ke BRIN telah diulas di blog ini. Mengapa dianggap sebagai pilihan terbaik? Masalah utama dunia riset kita adalah program riset yang terkotak-kotak oleh kelembagaan dengan alokasi anggaran yang relatif kecil karena terbagi-bagi ke banyak Kementerian/Lembaga (K/L). Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi digagas integrasi program dengan Prioritas Riset Nasional (PRN). Masing-masing PRN dikerjakan oleh beberapa K/L yang dikoordinasi oleh salah satu K/L. Misalnya, PRN Pesawat N219 dikoordinasikan oleh LAPAN dan PRN Pesawat Tanpa Awak MALE (Middle Altitude Long Endurance) dikoordinasikan oleh BPPT.

Masalah yang terjadi, integrasi program tidak bisa berjalan baik tanpa integrasi anggaran. Contoh paling nyata, saat terjadi penghematan anggaran, biasanya anggaran yang sudah direncanakan untuk program PRN bersama K/L lain bisa saja dikorbankan untuk dipotong, kecuali pada posisi sebagai koordinator. Tentu saja, K/L koordinator tidak bisa menuntaskan program dengan baik tanpa kontribusi K/L anggotanya. Lalu bagaimana kalau anggaran juga diintegrasikan? Dengan sistem keuangan kita saat ini, integrasi anggaran tidak mungkin dilakukan tanpa integrasi kelembagaan. Jadi, integrasi program menuntut integrasi anggaran, dan selanjutnya integrasi anggaran tidak berjalan tanpa ada integrasi kelembagaan. Jadi intergrasi program riset harus dilakukan dengan integrasi kelembagaan. Itulah yang saat ini terjadi dengan BRIN yang mengintegrasikan semua unit riset di berbagai K/L.

Bagaimana pola integrasi kelembagaan yang saat ini berlangsung di BRIN? Setelah pembahasan intensif BRIN bersama KemenpanRB, secara prinsip telah disetujui integrasi unit-unit riset di K/L menjadi 12 klaster bidang ilmu yang disebut Organisasi Riset (OR) yang terbagi menjadi 85 Pusat Riset (PR). Berikut ini 12 OR dan 85 PR yang disampaikan Kepala BRIN pada Apel Senin, 24 Januari 2022.

Update:

Berikut ini struktur organisasi BRIN secara lengkap.

Transformasi LPNK LAPAN menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) – BRIN

T. Djamaluddin

Kepala LAPAN (2014 – 2021)

Wacana integrasi unit penelitian dan pengembangan (litbang) Kementerian/Lembaga (K/L) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencuat saat pembentukan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN pada Kabinet Indonesa Maju, Oktober 2019. Integrasi itu adalah amanat UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).

Implementasi “terintegrasi” ternyata multi tafsir dan terjadi tarik menarik dari beberapa pihak. Ada yang menafsirkan “terintegrasi” adalah melebur semua unit litbang K/L menjadi badan tunggal, yaitu BRIN. Bila itu dilaksanakan, maka semua Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) Ristek (Batan, BPPT, LAPAN, dan LIPI) akan hilang. Tafsir lain, “terintergrasi” cukup mensinergikan perencanaan, program, anggaran, dan sumber daya iptek sesuai penjelasan pasal 48 UU Sisnas Iptek. Bila tafsir ini yang digunakan, keberadaan LPNK Ristek tidak berubah.

Menristek/Kepala BRIN saat itu membuat terobosan jalan tengah dengan merancang Organisasi Pelaksana Litbangjirap (OPL) sebagai transformasi LPNK Ristek dan klaster litbang dari K/L. Kabarnya Perpres BRIN dengan struktur Deputi dan OPL sudah ditandatangani Presiden pada 30 Maret 2020. Namun rupanya ada masalah dengan struktur BRIN tersebut sehingga draft Perpres yang sudah ditandatangani Presiden tidak diundangkan di Lembaran Negara.

Satu tahun setelah draft Perpres belum juga diundangkan, pada akhir Maret 2021 Kemristek/BRIN mendapat draft Perpres baru tentang BRIN. Draft tersebut segera dibahas bersama LPNK Ristek. Tampaknya itu draft final yang siap ditandatangani Presiden. LPNK Ristek menanggapi draft tersebut dengan segera mengirim surat kepada Presiden. Di dalam surat kepada Presiden disampaikan beberapa hal krusial untuk diusulkan penyempurnaannya. LAPAN menyampaikan beberapa usulan terkait dengan Undang-undang 21/2013 tentang Keantariksaan. Di dalam UU Keantariksaan dan ketetapan Perpres 49/2015, LAPAN ditetapkan sebagai lembaga penyelenggara keantariksaan yang berada di bawah Presiden. Surat LPNK Ristek tersebut tidak segera mendapat tanggapan. Lahirlah Perpres 33/2021 tentang BRIN pada 28 April 2021.

Inilah amanat UU Keantariksaan terkait kelembagaan penyelenggara keantariksaan yang belum termuat di Perpres 33/2021:

Definisi “Lembaga” di pasal 1 UU Keantariksaan

Perpres 33/2021 dianggap belum memenuhi amanat UU Keantariksaan. Oleh karenanya LAPAN mengusulkan penyempurnaan Perpres 33/2021 (bersama masukan lain dari internal BRIN dan LPNK Ristek) melalui Kepala BRIN. Ada dua hal pokok yang diusulkan LAPAN:

(1) LAPAN sebagai lembaga penelitian dan pengembangan kedirgantaraan (penerbangan dan antariksa) serta pemanfaatannya tunduk pada amanat UU Sisnas Iptek. Kami menyadari integrasi program tidak mungkin dilaksanakan tanpa integrasi anggaran. Integrasi anggaran juga tidak mungkin dilaksanakan tanpa integrasi kelembagaan. Jadi, LAPAN siap mengintegrasikan kegiatan penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan iptek penerbangan dan antariksa ke BRIN. Dan mengusulkan nomenklatur “Organisasi Riset” (OR) sebagai pengganti nomenklatur OPL. Sebagai pembanding, Badan antariksa India dan Korea juga berstatus organisasi riset, ISRO (Indian Space Research Organisation) dan KARI (Korean Aerospace Research Institute). Kami juga mengusulkan nama LAPAN tetap dipertahankan, karena “LAPAN” sudah dikenal sebagai badan antariksa (space agency) Indonesia. Jadi nomenkalturnya diusulkan “Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa (LAPAN)”.

(2). Terkait penyelenggaraan keantariksaan, perbaikan atau penggantian Perpres 33/2021 perlu mencantumkan konsideran UU Keantariksaan dan memasukkan fungsi penyelenggaraan keantariksaan sebagai fungsi BRIN. Kemudian fungsi penyelenggaraan keantariksaan BRIN didelegasikan kepada OR penerbangan dan antariksa yang bertindak sebagai badan antariksa Indonesia dengan nama LAPAN.

Alhamdulillah, masukan LAPAN diakomodasi pada Perpres pengganti, yaitu Perpres 78/2021. Rincian tentang OR Penerbangan dan Antariksa diakomodasi di Peraturan BRIN tentang Organisasi Tata Kerja Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa.

Inilah pokok-pokok pengaturan di Perpres 78/2021 terkait penyelenggaraan keantariksaan dan rincian di draft akhir Peraturan BRIN tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) OR Penerbangan dan Antariksa:

Pasal 1 Perpres 78/2021 tentang BRIN
Pasal 1 dan 2 draft final hasil harmonisasi PerBRIN tentang OTK OR Penerbangan dan Antariksa

OR Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) terdiri dari 8 Pusat (dalam draft akhir harmonisasi dengan Kemkumham):

  1. Pusat Riset Sains Antariksa;
  2. Pusat Riset Sains dan Teknologi Atmosfer;
  3. Pusat Riset Aplikasi Penginderaan Jauh;
  4. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh;
  5. Pusat Teknologi Roket;
  6. Pusat Teknologi Satelit;
  7. Pusat Teknologi Penerbangan; dan
  8. Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa.

Kedelapan Pusat tersebut adalah transformasi dari 8 pusat yang ada sebelum integrasi, beberapa di antaranya dengan penyesuaian nomenklatur. Dua Pusat lainnya, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerbangan dan Antariksa (Pustikpan) dan Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (PusKKPA) akan berintegrasi masing-masing ke Pusat Data dan Informasi (Pudatin) BRIN dan Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN. Biro-biro berintegrasi ke Sekretariat Utama BRIN. Inspektorat berintegrasi ke Inspektorat Utama BRIN. Balai dan Stasiun Bumi di daerah belum diatur secara spesifik. Sementara akan menjadi fasilitas riset Pusat-pusat Riset/Teknologi di OR Penerbangan dan Antariksa (LAPAN) dengan koordinasi Deputi Infrastruktur.

Mengapa diusulkan tetap satu OR? Tidak mengikuti LIPI yang menjadi empat OR. Alasan utama, agar keberlangsungan badan antariksa (space agency) yang utuh bisa dipertahankan. Bila dipecah menjadi beberapa OR, badan antariksa Indonesia pun hilang, karena masing-masing OR pecahan tidak bisa dianggap sebagai representasi badan antariksa. Sementara BRIN tidak bisa juga disebut sebagai badan antariksa, karena ruang lingkupnya yang sangat luas.

Update:

Peraturan BRIN 5/2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa hanya menyebutkan 7 Pusat Riset/Pusat Teknologi:

  1. Pusat Riset Antariksa;
  2. Pusat Riset Teknologi Atmosfer;
  3. Pusat Teknologi Penerbangan;
  4. Pusat Teknologi Roket;
  5. Pusat Teknologi Satelit;
  6. Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh; dan
  7. Pusat Riset Standar Penerbangan dan Antariksa.

Peraturan BRIN 5/2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa akhirnya menetapkan 5 Pusat Riset:

a. Pusat Riset Antariksa;
b. Pusat Riset Teknologi Penerbangan;
c. Pusat Riset Teknologi Satelit;
d. Pusat Riset Teknologi Roket; dan
e. Pusat Riset Penginderaan Jauh.

Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2021, Akhir Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

T. Djamaluddin

Kepala LAPAN (2014 – 2021)

Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2015, Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2016-2017 , Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2018, dan Refleksi Capaian Pretasi LAPAN 2019 adalah catatan capaian LAPAN selama lima tahun melaksanakan visi LAPAN 2015-2019  untuk menjadi “Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Mandiri”. Alhamdulillah akhirnya visi tersebut tercapai dengan kerja keras seluruh pegawai LAPAN dan sinergi dengan berbagai mitra nasional dan internasional, setidaknya dengan ditetapkannya semua pusat teknis yang menjalankan 7 program utama LAPAN sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) pada akhir 2019.

Visi LAPAN selanjutnya untuk 2020-2024 adalah menjadi “Penggerak Sektor – Sektor Pembangunan Nasional Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa Dalam Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya yang dilakukan adalah terus membenahi tata kelola organisasi dengan Program Besar Reformasi Birokrasi serta peningkatan kompetensi dan layanan dengan tujuh Program Utama. Tujuh Program Utama LAPAN adalah

1- Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional,

2- Pengembangan Sistem Pemantau Bumi Nasional,

3- Pengembangan Teknologi Satelit,

4- Pengembangan Teknologi Aeronotika,

5- Pengembangan Teknologi Roket,

6- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Dinamika Atmosfer Ekuator, dan

7- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Cuaca Antariksa.

Prioritas Riset Nasional dan Prioritas Bidang yang sedang dilaksanakan LAPAN mulai 2020 adalah sebagai berikut:

  1. Teknologi Penginderaaan Jauh untuk Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
  2. Teknologi Pesawat N-219 Ampibi
  3. Teknologi Pesawat Tertabng Tanpa Awak MALE (Middle Altitude Long Endurance) (dikoordinasikan BPPT)
  4. Teknologi Roket Dua Tingkat
  5. Teknologi Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah
  6. Pembangunan Observatorium Nasional
  7. Model Pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDGs)

Program riset dan inovasi serta layanan LAPAN terus ditingkatkan dan tata kelola organisasi terus dibenahi. Alhamdulillah, LAPAN selama tahun 2020 mencatatkan banyak prestasi yang kami jadikan sebagai pemacu semangat dan kepercayaan diri, tanpa melupakan aspek-aspek yang masih perlu diperkuat. Namun menjelang akhir 2021, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) diintegrasikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sejak 1 September 2021 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional bertransformasi menjadi Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa dengan nama tetap “LAPAN”. Berikut capaian prestasi LAPAN selama Januari – Agustus 2021:

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh menerima penghargaan dari MenpanRB sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori “Sangat Baik”.

Penilaian tertinggi (Sangat Baik) dari MenpanRB atas prestasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) 2020.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dari MenpanRB naik dari 77,55 (2019) menjadi 78,04 (2020).

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari MenpanRB naik dari 74,24 (2019) menjadi 74,74 (2020).

LAPAN menerima penghargaan peringkat 2 pengawasan kearsipan 2020 tingkat LPNK.

LAPAN mendapat BKN Award 2021 peringkat II untuk Kategori III (Penilaian Kompetensi) lingkup LPNK Tipe B.

Alhamdulillah, saya sudah mengantarkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mencapai prestasinya yang terbaik, sejak 2014 – Agustus 2021. Tentu saja kerjasama seluruh pegawai yang sangat baik menjadi faktor utamanya. Pada 1 September 2021 saya dilantik kembali menjadi Peneliti Utama sebagai Profesor Riset Astronomi-Astrofisika. Secara otomatis itu mengakhiri posisi saya sebagai Kepala LAPAN. Kebetulan, saya juga menjelang batas usia Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) 60 tahun pada Januari 2022. Saya kembali ke habitat peneliti di Pusat Riset Sains Antariksa, di Bandung. Semoga diberi kesempatan untuk berkarya sampai batas usia pensiun (BUP) Peneliti Utama, 70 tahun.

Pelantikan secara virtual Pejabat Fungsional pada 1 September 2021

Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2020

T. Djamaluddin

Kepala LAPAN

Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2015, Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2016-2017 , Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2018, Refleksi Capaian Prestasi LAPAN 2019 adalah catatan capaian LAPAN selama lima tahun melaksanakan visi LAPAN 2015-2019  untuk menjadi “Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Mandiri”. Alhamdulillah akhirnya visi tersebut tercapai dengan kerja keras seluruh pegawai LAPAN dan sinergi dengan berbagai mitra nasional dan internasional, setidaknya dengan ditetapkannya semua pusat teknis yang menjalankan 7 program utama LAPAN sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) pada akhir 2019.

Visi LAPAN selanjutnya untuk 2020-2024 adalah menjadi “Penggerak Sektor – Sektor Pembangunan Nasional Berbasis IPTEK Penerbangan dan Antariksa Dalam Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Upaya yang dilakukan adalah terus membenahi tata kelola organisasi dengan Program Besar Reformasi Birokrasi serta peningkatan kompetensi dan layanan dengan tujuh Program Utama. Tujuh Program Utama LAPAN adalah

1- Pengembangan Bank Data Penginderaan Jauh Nasional,

2- Pengembangan Sistem Pemantau Bumi Nasional,

3- Pengembangan Teknologi Satelit,

4- Pengembangan Teknologi Aeronotika,

5- Pengembangan Teknologi Roket,

6- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Dinamika Atmosfer Ekuator, dan

7- Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Cuaca Antariksa.

Prioritas Riset Nasional dan Prioritas Bidang yang sedang dilaksanakan LAPAN mulai 2020 adalah sebagai berikut:

  1. Teknologi Penginderaaan Jauh untuk Kawasan Konservasi, Pencegahan Pencemaran, Kebencanaan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
  2. Teknologi Pesawat N-219 Ampibi
  3. Teknologi Pesawat Tertabng Tanpa Awak MALE (Middle Altitude Long Endurance) (dikoordinasikan BPPT)
  4. Teknologi Roket Dua Tingkat
  5. Teknologi Satelit Konstelasi Komunikasi Orbit Rendah
  6. Pembangunan Observatorium Nasional
  7. Model Pemanfaatan dan Informasi Penginderaan Jauh untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (SDGs)

Program riset dan inovasi serta layanan LAPAN terus ditingkatkan dan tata kelola organisasi terus dibenahi. Alhamdulillah, LAPAN selama tahun 2020 mencatatkan banyak prestasi yang kami jadikan sebagai pemacu semangat dan kepercayaan diri, tanpa melupakan aspek-aspek yang masih perlu diperkuat. Berikut capaian prestasi LAPAN selama 2020:

  • Feb 2020: Penghargaan dari BNPB untuk dukungan penanggulangan bencana 2019.
  • Feb 2020: Penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Peringkat Satu atas Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tingkat Kementerian/Lembaga dalam Wilayah KPPN Jakarta III 2019.
  • Feb 2020: Penghargaan dari ANRI Pengawasan Kearsipan dengan Nilai AA (Sangat Memuaskan).
  • Mar 2020: Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dari MenpanRB) LAPAN BB, naik beberapa point dari tahun lalu.
  • Mar 2020: Indeks RB (Reformasi Birokrasi, dari MenpanRB) LAPAN BB, naik beberapa point dari tahun lalu.
  • Juni 2020: Opini BPK WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, 5 thn berturut-turut, 2015 – 2019).
  • Juni 2020: Top 99 Inovasi Layanan Publik oleh KemenpanRB atas inovasi “Informasi Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) untuk Peningkatan Perekonomian Nelayan Indonesia”
  • Nov 2020: Penghargaan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), nilai BAIK untuk Sistem Merit Manajemen ASN.
  • November 2020: LAPAN menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik peringkat pertama “Informatif” untuk kategori Lembaga negara dan LPNK.

Nov 2020: LAPAN menerima Bhumandala Ariti (Medali Perunggu) untuk kategori Kementerian/Lembaga dari BIG.

Des 2020: Peluncuran RX450 dengan kinerja yang lebih baik, jangkauan 85 km.

Des 2020: TC (Type Certificate) Pesawat N219 diperoleh. Pesawat N219 dikembangkan bersama LAPAN-PTDI. Dengan diperolehnya TC, pesawat N219 siap diproduksi.