Selangkah Lagi Menuju Penyatuan Kalender Hijriyah: Persis, Muhammdiyah, dan NU Sudah Bergerak Maju


Thomas Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, Pusat Riset Antariksa, BRIN

Anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriyah, Kemenag

Beragamnya kalender hijriyah di Indonesia dan manca negara sesungguhnya mencerminkan belum adanya kesepatan kriteria dan otoritas penetapan kalender tersebut. Keberagaman itu yang menjadi sebab perbedaan penetapan awal Ramadhan dan hari raya, khususnya di Indonesia. Perbedaan penetapan bukan karena perbedaan metode hisab (perhitungan posisi) dan rukyat (pengamatan). Kalau kriterianya seragam, insya-a Llah keputusan hisab dan rukyat hasilnya juga seragam.

Saat ini sesungguhnya, kedudukan hisab dan rukyat setara. Tidak bisa hisab dianggap lebih unggul dari rukyat, atau sebaliknya. Lagi pula semua ormas Islam saat ini sudah mempunyai pakar hisab untuk membuat kalender. Sementara rukyat digunakan sebagai konfirmasi hasil hisab yang pelaksanaannya lebih didasarkan alasan ketaatan (ta’abudi) atas perintah Rasul.

Keberagaman kalender itu yang berimbas pada terjadinya perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perbedaan itu menyebabkan ketidaknyamanan dalam beribadah, terutama saat terjadi perbedaan Idul Fitri. Ada sebagian ummat Islam yang sudah beridul fitri, tetapi lainnya masih berpuasa. Perbedaan itu juga menimbulkan keresahan dan sedikit gesekan di masyarakat ketika aspek perbedaannya diungkit kembali. Dalil-dalil fikih kembali diulas, suatu diskusi yang tidak pernah selesai karena terkait keyakinan.

Lalu bagaimana solusinya? Di kalangan pegiat hisab rukyat umumnya sudah faham bahwa masalah utamanya adalah perbedaan kriteria. Upaya untuk mencari solusi sudah diupayakan. Pada 2004 ada Fatwa Majelis Ulama nomor 2/2004 yang merekomendasikan adanya kriteria yang dapat menjadi pedoman bersama. Kemudian pada 2017 ada Rekomendasi Jakarta yang salah satunya mengusulkan kriteria tinggi minimal 3 derajat dan elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 derajat (biasa disingkat kriteria [3-6,4]) dengan markaz (rujukan) kawasan barat Asia Tenggara. Dan akhirnya pada 8 Desember 2021 para menteri agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menyepakati kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Kriteria baru MABIMS tersebut diberlakukan di Indonesia sejak 2022.

Apakah sudah ada langkah maju menuju penyatuan atau unifikasi kalender hijriyah? Walau lambat, perlu kita apresiasi gerak maju yang sudah dilakukan beberapa ormas Islam menuju unifikasi kalender hijriyah. Dengan dialog yang terus dilakukan dan keterbukaan semua pihak, insya-a Llah kita bisa mewujudkan salah satu pilar “ukhuwah Islamiyah” yaitu unifikasi kalender hijriyah, baik lokal-nasional, regional Asia tenggara, maupun global-internasional.

Gerak Maju Persis (Persatuan Islam)

Persis adalah ormas Islam yang pandangan fikihnya mirip dengan Muhammadiyah, yaitu menggunakan dasar hisab dalam penentuan waktu ibadah. Dalam penyusunan kalender hijriyah, Persis paling dinamis melakukan perubahan kriterianya. Mulai kriteria “Ijtimak Qablal Ghurub”, beralih ke “Wujudul Hilal (WH)”, kemudian “Kriteria lama MABIMS”, dan akhirnya ke “Kriteria astronomis” yang sama dengan Kriteria Baru MABIMS.

Kriteria “Ijtimak Qablal Ghurub” mendasarkan pada waktu ijtimak (new moon astronomis) sebelum maghrib. Bila kriteria ijtimak qabla ghurub ditambah syarat bulan terbenam setelah maghrib, jadilah kriteria “WH”. Kemudian kriterianya ditingkatkan lagi dengan kemungkinan bisa dirukyat (imkan rukyat atau visibilitas hilal) dengan mengadopsi kriteria lama MABIMS, tinggi bulan minimal 2 derajat dan elongasi minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam.

Untuk mendapatkan landasan yang lebih kuat, kemudian diadopsi “Kriteria Astronomis” yang mendasarkan pada data-data ketampakan hilal secara global. Kriteria astronomis yang diadopsi adalah beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat. Beda tinggi bulan – matahari 4 derajat setara dengan tinggi bulan 3 derajat. Jadi “Kriteria Astronomis” yang diadopsi pada 2012 sudah sesuai dengan kriteria baru MABIMS.

Selama hampir sepuluh tahun Persis konsisten menerapkan kriteria astronomisnya. Bila terjadi perbedaan dengan keputusan sidang itsbat, langkah positif yang diambilnya adalah mengikuti keputusan Pemerintah. Mengikuti otoritas Pemerintah pada saat terjadi perbedaan adalah salah satu langkah strategis untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, sebelum penyatuan kriteria berhasil disepakati.

Gerak Maju Muhammadiyah

Kriteria “WH” digunakan Muhammadiyah berdasarkan faham fikih mereka bahwa penentuan Ramadhan dan bulan-bulan hijriyah lainnya tidak harus merujuk pada rukyat. Cukup dengan hisab. Sebenarnya kriteria hisab mencakup juga kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) tanpa harus menunggu ketampakan hilal secara fisis. Dalam sejarahnya, memang kriteria WH adalah kriteria penyederhanaan dari kriteria imkan rukyat, tanpa memperhitungkan faktor fisis hilal dan gangguan cahaya syafak (cahaya senja).

Sekitar 14 tahun saya pun menggunakan kriteria WH, sejak saya mahasiswa astronomi ITB awal 1980-an sampai saya menyelesaikan sekolah di Jepang pada 1994. Dalam kondisi minim aplikasi astronomi saat itu, perhitungan posisi bulan dianggap sangat rumit. Kriteria WH adalah pilihan terbaik. Datanya cukup diambil dari Astronomical Almanac. Cukup menggunakan data waktu matahari terbenam (sunset) dan bulan terbenam (moonset), lalu dilakukan interpolasi posisi kota rujukan, misalnya Yogyakarta (biasa jadi rujukan Muhammadiyah) atau Bandung (dulu digunakan sebagai rujukan hisab ITB dan Unisba). Bila moonset lebih lambat dari sunset, maka dianggap masuk awal bulan hijriyah. Saat saya di Jepang, saya buat biasa membuat garis tanggal WH global untuk memprakirakan masuknya awal bulan di Jepang dan negara-negara Muslim lainnya.

Kriteria WH demikian melekat pada Muhammadiyah sehingga ada yang menganggap hisab identik dengan wujudul hilal. Padahal kriteria imkan rukyat pun adalah kriteria hisab, namun bisa digunakan juga untuk membantu rukyat. Apakah mungkin Muhammadiyah beralih ke hisab imkan rukyat? Sangat mungkin.

Pada muktamar Muhammadiyah 2015, direkomendasikan untuk berubah ke Kalender Islam Global. Hisab Wujudul Hilal yang sangat lokal Yogyakarta akan ditinggalkan, beralih ke hisab kalender global. Pada 2016 ada Kongres Kalender Hijri Internasional di Turki dan ada wakil Muhammadiyah yang menghadirinya. Konsep Kalender Islam Global (KIG) ala Turki kemudian dikaji untuk diterapkan Muhammadiyah. Pada KIG ala Turki, kriteria WH lokal tidak digunakan, tetapi beralih ke kriteria imkan rukyat tinggi bulan 5 derajat dan elongasi 8 derajat (biasa disingkat kriteri [5-8]).

Wacana penggunaan KIG ala Turki merupakan gerak maju Muhammadiyah yang perlu diapresiasi. Hal ini juga menghapus stigma seolah hisab itu hanya WH. Langkah selanjutnya, adalah dialog bersama ormas-ormas Islam dan para pakar terkait untuk implementasi di tingkat nasional dan regional. Bagaimana pun Muhammadiyah berakar di Indonesia dan menyebar ke negara-negara tetangga. Terlalu naif kalau kita memperjuangkan kesatuan global, namun mengabaikan potensi perbedaan di negeri sendiri.

KIG ala Turki dengan kriteria imkan rukyat [5-8] menyimpan masalah untuk diterapkan di Indonesia dan regional Asia Tenggara. Markaz kriteria KIG ala Turki adalah “di mana saja, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar”. Bisa terjadi di benua Amerika sudah memenuhi kriteria, namun saat maghrib di Asia Tenggara bulan masih di bawah ufuk atau ketinggiannya masih sangat rendah. Kondisi itu tentu saja tidak bisa diterima oleh pengamal rukyat di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara.

KIG mestinya juga mengakomodasi kepentingan pengamal rukyat, apalagi mayoritas negara Muslim masih menerapkan rukyatul hilal dalam pelaksanaan ibadahnya. Pada 2017 delegasi Indonesia mengusulkan penyempurnaan konsep KIG ala Turki pada Seminar Internasional yang melahirkan Rekomendasi Jakarta 2017 (RJ2017). RJ2017 mengadopsi kriteria imkan rukyat [3-6,4] dengan markaz kawasan barat Asia Tenggara. Sesungguhnya kriteria [5-8] di Turki setara dengan kriteria [3-6,4] di Asia Tenggara dengan mempertimbangkan pergerakan bulan dan beda waktu kedua wilayah sekitar 4 jam.

RJ2017 adalah konsep KIG dengan memperhatikan kebutuhan regional Asia Tenggara, khususnya Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. RJ2017 juga menghindari terjadinya “yaumusy syak” (hari yang meragukan) dalam mengawali Ramadhan, yang dilarang Rasul untuk berpuasa. Semoga dengan dialog yang terbuka, Muhammadiyah terus bergerak maju menuju titik temu mewujudkan unifikasi kalender hijriyah.

Gerak Maju NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah pengamal rukyat dalam penetapan bulan-bulan ibadah. Walau mereka mahir juga dalam hisab, rukyat tetap dilaksanakan atas dasar ta’abudi (ketaatan pada perintah Rasul). Namun seringkali praktek rukyat dianggap memberikan ketidakpastian. Ketika bulan sudah memenuhi kriteria, namun tidak seorang pun melaporkan melihat hilal, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Akibatnya awal bulan mungkin bergeser.

Alhamdulillah, NU bergerak cepat untuk maju menuju titik temu. Hal ini tentu perlu diapresiasi dengan ditetapkannya dua keputusan penting: Keputusan Muktamar NU 2021 dan Keputusan Imkan Rukyat NU 2022. Pada Keputusan Muktamar NU 2021 dinyatakan bahwa hasil hisab imkan rukyat bisa menolak kesaksian hilal, bila posisi hilal belum memenuhi kriteria. Sebaliknya, dengan syarat tertentu hasil hisab juga bisa digunakan untuk menetapkan awal bulan ketika kriteria imkan rukyat telah terpenuhi namun tidak ada rukyat yang berhasil melihat hilal.

Berikut cuplikan gerak maju NU pada Muktamar NU 2021 di Lampung (dari dokumen “Informasi Hilal Awal Ramadhan 1443 H” oleh LF PBNU):

Kemudian ada SK Lembaga Falakiyah PBNU tentang Kriteria Imkan Rukyat Nahdlatul Ulama, yang sama dengan kriteria [3-6,4]:

Hasil Muktamar NU 2021 dan SK LF-PBNU 2022 sebenarnya berpeluang dimaknai “ilmu falak dapat digunakan untuk menafikan ikmāl (menggenapkan bulan berjalan sampai 30 hari)”, sehingga ketika posisi bulan telah memenuhi kriteria [3-6,4] bisa langsung diputuskan besoknya awal bulan. Makna tersebut sejalan dengan Fatwa MUI 1981 bahwa ketika posisi hilal sudah memenuhi kriteria untuk bisa dirukyat, keputusan bisa diambil berdasarkan terpenuhinya kriteria yang ditetapkan. Namun perlu dialog lebih mendalam untuk memastikan tafsir tersebut untuk menujuk titik temu dengan pengamal hisab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: