Pokok-pokok Pikiran Menuju Titik Temu Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia dan Jalan Mewujudkan Penyatuan Kalender Islam

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Kalender 1438 H

Uraian panjang tentang upaya mencari solusi penyatuan penetapan awal bulan (khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah) dan kalender Islam telah banyak saya tulis dan saya dokumentasikan di blog saya (https://tdjamaluddin.wordpress.com/). Untuk merangkumkan secara ringkas, berikut ini pokok-pokok pikiran yang saya tuliskan sebagai dialog.

 

  • Masih adakah masalah hisab dan rukyat?
    • Perbedaan tafsir hisab dan rukyat dalam rujukan dalil syar’i tidak bisa dipersatukan lagi. Kita terima itu sebagai kenyataan perbedaan madzhab dan sebagai khazanah pemikiran yang menunjukkan keluasan ruang ijtihadi di kalangan ummat Islam.
    • Tetapi dalam prakteknya, ada kecenderungan hisab dan rukyat mulai menyatu. Pengamal rukyat memerlukan hisab. Pengamal hisab pun mulai tertarik melakukan rukyat.
    • Identifikasi ormas NU (Nahdlatul Ulama) sebagai pengamal rukyat dan Muhammadiyah bersama Persis (Persatuan Islam) sebagai pengamat hisab semakin kabur. Banyak generasi muda NU yang pakar hisab astronomi. Sementara banyak generasi muda Muhammadiyah dan Persis menggandrungi pengamatan astronomi, termasuk tantangan pengamatan hilal.
  • Kalau demikian, masalah apa lagi yang menjadikan masih adanya perbedaan?
    • Tidak adanya kriteria tunggal penentuan awal bulan qamariyah untuk penentuan waktu ibadah dan pembuatan kalender adalah sebab utama perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzuhijjah. Bukan karena perbedaan hisab dan rukyat.
    • Sebagai contoh, rukyat yang dilakukan NU merujuk pada kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) ketinggian bulan 2 derajat (menurut perhitungan hisab astronomi, bukan perhitungan hisab taqribi), sehingga menolak kesaksian rukyat bila tingginya tidak memenuhi kriteria. Hisab yang dilakukan Muhammadiyah merujuk pada kriteria Wujudul Hilal, yaitu bulan belum terbenam saat matahari terbenam ketika ijtimak (bulan baru) telah terjadi. Hisab yang dilakukan Persis merujuk pada kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat (Kriteria LAPAN 2010).
  • Mengapa perlu ada kriteria dalam penentuan awa bulan?
    • Rukyat memerlukan verifikasi, untuk menghindari kemungkinan rukyat keliru.
    • Hisab tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria.
    • Kriteria menjadi dasar pembuatan kalender berbasis hisab yang dapat digunakan dalam prakiraan rukyat
  • Kriteria seperti apa yang perlu kita adopsi?
    • Kriteria harus didasarkan pada dalil syar’i awal bulan dan hasil kajian astronomis yang sahih.
    • Kriteria harus mengupayakan titik temu pihak-pihak terkait, untuk menjadi kesepakatan bersama.
  • Bisakah kriteria diadopsi sepihak?
  • Bisakah Pemerintah menetapkan kriteria sendiri?
    • Bila Pemerintah menetapkan kriteria sendiri, tanpa kesepakatan semua ormas Islam, kita tetap mempunyai banyak versi kalender, ada versi ormas dan versi Pemerintah.
    • Pemerintah mencoba mengakomodasi pemikiran semua ormas Islam, tetapi belum berhasil menyatukan kriteria. Kriteria yang sementara ini digunakan adalah kriteria yang disepakati oleh sebagian besar ormas Islam, jadi belum diterima oleh semua ormas Islam.
  • Bagaimana menyatukan kalender Islam?
    • Ada tiga prasyarat mapannya suatu sistem kalender:
      • Ada otoritas tunggal yang mengaturnya.
      • Ada kriteria tunggal yang disepakati.
      • Ada batas wilayah yang disepakati.
    • Sebagai contoh, kalender Masehi yang kini menjadi kalender internasional, menjadi mapan setelah tiga syarat tersebut dipenuhi. Otoritas tunggal pada awalnya adalah Paus Gregorius yang menetapkan kriteria Gregorian. Kriteria Gregorian menyatakan, satu tahun panjangnya 365,2425 hari dengan pengaturan tahun kabisat 366 hari dan tahun pendek 365 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4, kecuali bilangan kelipatan 100 harus habis dibagi 400. Batas wilayah pergantian hari disepakati sekitar garis bujur 180 derajat, dengan pembelokan sesuai batas negara.
    • Pemerintah negara-negara Islam secara de facto masing-masing adalah otoritas penentuan kalender Islam di negaranya. Masing-masing pemerintah tidak bisa mencampuri negara lainnya. Di Indonesia, pimpinan ormas Islam secara de facto adalah otoritas dalam penentuan kalender bagi ormasnya. Maka, langkah pertama adanya penyatuan ototitas penentuan kalender. Kita tidak bisa langsung melompat menyatukan otoritas internasional, karena tetap akan menyisakan otoritas lokal di tingkat ormas. Jadi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan Pemerintah sebagai otoritas tunggal penentuan kalender. Selanjutnya, Pemerintah adalah wakil resmi Indonesia untuk menetapkan otoritas internasional, mungkin OKI (Organisasi Kerjasama Islam) atau lembaga internasional lainnya yang secara khusus dibentuk.
    • Langkah selanjutnya adalah menyatukan kriteria. Kriteria untuk disepakati semestinya adalah kriteria yang merupakan titik temu semua faham fikih penentuan awal bulan, karena kalender Islam juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penentuan puasa dan pelaksanaan ibadah haji. Kriteria harus merupakan rumusan astronomis atas ketentuan dalil syar’i. Masing-masing ormas harus berupaya mencari titik temu, bukan mempertahanan kriterianya.
    • Batas wilayah keberlakuan kalender disesuaikan dengan wilayah otoritas yang menyepakati kriteria yang ditetapkan. Bisa batas wilayah Indonesia saja atau diperluas ke batas wilayah negara-negara MABIMS (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Singapura) yang sebelumnya sudah mempunyai kesepakatan kriteria.
    • Untuk mendapatkan kalender Islam yang berlaku global, otoritas internasional harus disepakati dulu (misalnya OKI atau lembaga khusus yang dibentuk). Otoritas internasional yang kemudian merumuskan kriterianya dan batas wilayah atau batas tanggal kalender Islam. Batas tanggal kalender Islam bisa mengikuti batas tanggal sesuai kriteria atau digeser disesuaikan dengan Batas Tanggal Internasional.

Perhitungan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1437 H dan Kalender 1438 H

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

 

Untuk persiapan dan antisipasi kemungkinan terjadi perbedaan karena belum disepakatinya kriteria awal bulan Hijriyah di Indonesia, berikut ini hasil perhitungan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1437 H dan Kalender 1438 H berdasarkn tiga kriteria yang digunakan oleh NU (kriteria tinggi minimal 2 derajat) , Muhammadiyah (kriteria Wujudul Hilal), dan Persis (kriteria beda tinggi bulan-matahari minimal 4 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat). Perhitungan menggunakan aplikasi Accurate Hijri Calculator  (AHC) yang dikembangkan Abdul Ro’uf dari Fisika Universitas Brawijawa.

Kepastian untuk Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah menunggu keputusan Sidang Isbat Kementerian Agama RI.

Ramadhan 1437 H

Ramadhan 1437-1

Ramadhan 1437-2

Posisi bulan saat matahari terbenam di Palabuhan Ratu, 5 Juni 2016: Tinggi bulan 3o 40’, Elongasi 5o 54’, dan umur bulan 7 jam 45 menit. Kriteria Wujudul Hilal (digunakan Muhammadiyah, garis antara arsis merah dan putih) dan Kriteria MABIMS ketinggian bulan 2 derajat (digunakan di kalender NU dan Taqwim Standar Kementerian Agama, garis antara arsir putih dan biru) dan elongasi lebih dari 3 derajat menunjukkan pada saat maghrib 5 Juni 2016 bulan telah memenuhi kriteria, sehingga di kalender ditetapkan awal Ramadhan 1437 pada 6 Juni 2016. Tetapi menurut kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (kriteria LAPAN 2010, digunakan oleh Persis, garis antara arsis merah dan hijau), pada saat maghrib 5 Juni 2016, bulan belum memenuhi kriteria awal bulan, jadi 1 Ramadhan 1437 pada 7 Juni 2016.

Catatan tambahan: Walau pun sebagian besar wilayah Indonesia belum memenuhi kriteria, dalam Surat Edarannya tertanggal 19 April 2016 PP Persis mempertimbangkan posisi bulan di wilayah Aceh yang beda tingginya 4o 4’ dan elongasi 6o 28’ (6,47o) (pada batas kriteria, yaitu beda tinggi bulan-matahari 4o dan elongasi 6,4o). Dengan demikian, PP Persis menyatakan pada saat maghrib 5 Juni 2016 hilal telah imkan rukyat sehingga 1 Ramadhan 1437 ditetapkan 6 Juni 2016.

Syawal 1437 H

Syawal 1437-1

Syawal 1437-2

Posisi bulan saat matahari terbenam di Palabuhan Ratu, 4 Juli 2016: Tinggi bulan -1o 48’, artinya bulan belum wujud. Kriteria Wujudul Hilal (digunakan Muhammadiyah, garis antara arsis merah dan putih) dan Kriteria MABIMS ketinggian bulan 2 derajat (digunakan di kalender NU dan Taqwim Standar Kementerian Agama, garis antara arsir putih dan biru) dan menunjukkan pada saat maghrib 4 Juli 2016 bulan belum memenuhi kriteria, sehingga di kalender ditetapkan awal Syawal 1437 pada 6 Juli 2016. Demikian juga menurut kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (kriteria LAPAN 2010, digunakan oleh Persis, garis antara arsis merah dan hijau), pada saat maghrib 4 Juli 2016, bulan belum memenuhi kriteria awal bulan, jadi 1 Syawal 1437 pada 6 Juli 2016.

 

Dzulhijjah 1437 H

Dzulhijjah 1437-1

Dzulhijjah 1437-2

Posisi bulan saat matahari terbenam di Palabuhan Ratu, 1 September 2016: Tinggi bulan -0o 56’, artinya bulan belum wujud. Kriteria Wujudul Hilal (digunakan Muhammadiyah, garis antara arsis merah dan putih) dan Kriteria MABIMS ketinggian bulan 2 derajat (digunakan di kalender NU dan Taqwim Standar Kementerian Agama, garis antara arsir putih dan biru) dan menunjukkan pada saat maghrib 1 September 2016 bulan belum memenuhi kriteria, sehingga di kalender ditetapkan awal Dzulhijjah 1437 pada 3 September 2016, Idul Adha 1437 pada 12 September 2016. Demikian juga menurut kriteria Hisab-Rukyat Indonesia (kriteria LAPAN 2010, digunakan oleh Persis, garis antara arsis merah dan hijau), pada saat maghrib 1 September 2016, bulan belum memenuhi kriteria awal bulan, jadi 1 Dzulhijjah 1437 pada 3 September 2016, Idul Adha 1437 pada 12 September 2016.

 

Kalender 1438 H

Kalender 1438 H