Pertimbangan Sains Antariksa untuk Kalender Islam Indonesia


LAPAN

LAPAN turut memberikan solusi masalah perbedaan kalender Islam di Indonesia. Substansi perbedaan bukan lagi masalah fikih yang menjadi ranahnya para ulama. Substansi persoalan sudah bergeser ke masalah kalender yang menjadi ranahnya sains. Maka LAPAN pun memberikan pertimbangan sains antariksa untuk kalender Islam Indonesia.

Menjelang Ramadhan 1436, LAPAN mengirim surat kepada Menteri Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PB Nahdlatul Ulama, dan Ketua PP Persatuan Islam, dengan tembusan kepada Menristekdikti. Surat saya tandatangani sebagai Kepala LAPAN bertanggal 12 Juni 2015. Sebagai bagian edukasi publik terkait dengan peran sains antariksa secara umum dan peran LAPAN secara khusus bagi masyarakat, berikut ini dokumentasi isi surat tersebut (dengan penyesuaian format):

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAPAN menyelenggarakan fungsi antara lain (a) penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya dan (b) penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Terkait dengan penggunaan kalender Islam di masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan karena masih terbukanya perbedaan (khususnya Idul Fitri dan Idul Adha 1436/2015) di antara ormas-ormas Islam, LAPAN dengan ini menyampaikan beberapa pertimbangan ilmiah berdasarkan sains antariksa:

  1. Sistem kalender adalah produk sains antariksa (astronomi) dari hasil pengamatan jangka panjang gerak benda-benda langit yang diformulasikan dalam rumusan posisi bulan dan matahari. Saat ini formulasi perhitungan astronomis tersebut telah disusun dalam berbagai perangkat lunak yang mudah diakses masyarakat.
  2. Interpretasi sains bersifat umum, tidak bisa hanya berlaku untuk suatu kelompok. Dengan demikian, interpretasi data astronomis adalah bersifat global. Interpretasi sepihak yang tidak sesuai dengan kaidah sains, tidak boleh dianggap sebagai interpretasi sains-astronomis.
  3. Sistem kalender yang mapan selalu mensyaratkan tiga hal utama: (a) adanya otoritas tunggal yang menjaganya, (b) adanya kriteria tunggal yang disepakati, dan (c) adanya batas wilayah. Tiga syarat itu terpenuhi pada kalender internasional (Masehi), walau awalnya tidak mempunyai otoritas dan kriteria yang tunggal. Kalender Islam Indonesia belum bisa menjadi sistem kalender yang mapan (sehingga berpotensi terjadi perbedaan keputusan) karena belum adanya otoritas dan kriteria tunggal. Batas wilayah NKRI secara umum sudah disepakati.
  4. Terkait butir (3), kriteria kalender didasarkan pada kaidah astronomi berdasarkan acuan yang bisa diamati yang dirumuskan dengan formulasi sederhana yang disepakati bersama. Ormas-ormas Islam pengguna kalender dan Pemerintah didorong untuk mengupayakan kesepakatan kriteria dari banyak pilihan kriteria yang ditawarkan astronomi.
  5. Otoritas yang dimaksud pada butir (3) semestinya adalah otoritas yang diakui secara global, yaitu Pemerintah, sehingga sistem Kalender Islam Indonesia bisa dikembangkan menjadi kalender Islam regional (ASEAN) atau global melalui otoritas kolektif antar-pemerintahan. Otoritas pimpinan ormas hanya bersifat lokal sehingga menghambat upaya mewujudukan Kalender Islam Indonesia yang mapan. Otoritas lokal juga tidak mungkin membangun otoritas kolektif regional atau global.

Menghadapi potensi perbedaan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha 1436/2015 karena masih adanya perbedaan kriteria, LAPAN menyampaikan pertimbangan:

  1. Untuk waktu yang mendesak, penyatuan kriteria belum memungkinkan dilakukan karena beberapa ormas Islam telah menyebarkan maklumat atau surat edaran. Untuk tahun depan dan selanjutnya, upaya penyatuan kriteria perlu diintensifkan untuk mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia yang mapan dan memberikan kepastian.
  2. Menjadikan Pemerintah sebagai otoritas tunggal adalah jalan terbaik untuk menghindarkan perbedaan yang akan terjadi. Cara itu harus ditempuh untuk mewujudkan Kalender Islam Indonesia yang mapan. Tanpa harus mengubah maklumat atau surat edaran penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1436/2015, sangat diharapkan Kementerian Agama, Majelis Ulama, dan Pimpinan ormas Islam secara bersama-sama mengumumkan bahwa Pemerintah sebagai otoritas tunggal penetapan Kalender Islam Indonesia.

Cita-cita besar mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia semestinya menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala LAPAN

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Satu Tanggapan

  1. nah, kalau mengusulkan agar semua ormas setuju bahwa pemerintah memegang otoritas penuh & pengambil keputusan, saya setuju. dengan begini ga perlu ribut-ribut memaksakan sebuah kriteria lagi. silakan rundingkan masalah kriteria itu secara internal, dalam sebuah rapat bersama yang diselenggarakan bukan jelang puasa/idul adha dan bukan dalam rangka itsbat. tapi dalam rangka menentukan libur kalender tahun depannya. jadi libur lebaran dan idul adha sudah diketahui sejak kalender baru keluar. dan jelang puasa/idul adha ga perlu lagi sidang itsbat, karena sudah ditentukan setahun sebelumnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: