Pertimbangan Sains Antariksa untuk Kalender Islam Indonesia

LAPAN

LAPAN turut memberikan solusi masalah perbedaan kalender Islam di Indonesia. Substansi perbedaan bukan lagi masalah fikih yang menjadi ranahnya para ulama. Substansi persoalan sudah bergeser ke masalah kalender yang menjadi ranahnya sains. Maka LAPAN pun memberikan pertimbangan sains antariksa untuk kalender Islam Indonesia.

Menjelang Ramadhan 1436, LAPAN mengirim surat kepada Menteri Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PB Nahdlatul Ulama, dan Ketua PP Persatuan Islam, dengan tembusan kepada Menristekdikti. Surat saya tandatangani sebagai Kepala LAPAN bertanggal 12 Juni 2015. Sebagai bagian edukasi publik terkait dengan peran sains antariksa secara umum dan peran LAPAN secara khusus bagi masyarakat, berikut ini dokumentasi isi surat tersebut (dengan penyesuaian format):

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAPAN menyelenggarakan fungsi antara lain (a) penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya dan (b) penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Terkait dengan penggunaan kalender Islam di masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan karena masih terbukanya perbedaan (khususnya Idul Fitri dan Idul Adha 1436/2015) di antara ormas-ormas Islam, LAPAN dengan ini menyampaikan beberapa pertimbangan ilmiah berdasarkan sains antariksa:

  1. Sistem kalender adalah produk sains antariksa (astronomi) dari hasil pengamatan jangka panjang gerak benda-benda langit yang diformulasikan dalam rumusan posisi bulan dan matahari. Saat ini formulasi perhitungan astronomis tersebut telah disusun dalam berbagai perangkat lunak yang mudah diakses masyarakat.
  2. Interpretasi sains bersifat umum, tidak bisa hanya berlaku untuk suatu kelompok. Dengan demikian, interpretasi data astronomis adalah bersifat global. Interpretasi sepihak yang tidak sesuai dengan kaidah sains, tidak boleh dianggap sebagai interpretasi sains-astronomis.
  3. Sistem kalender yang mapan selalu mensyaratkan tiga hal utama: (a) adanya otoritas tunggal yang menjaganya, (b) adanya kriteria tunggal yang disepakati, dan (c) adanya batas wilayah. Tiga syarat itu terpenuhi pada kalender internasional (Masehi), walau awalnya tidak mempunyai otoritas dan kriteria yang tunggal. Kalender Islam Indonesia belum bisa menjadi sistem kalender yang mapan (sehingga berpotensi terjadi perbedaan keputusan) karena belum adanya otoritas dan kriteria tunggal. Batas wilayah NKRI secara umum sudah disepakati.
  4. Terkait butir (3), kriteria kalender didasarkan pada kaidah astronomi berdasarkan acuan yang bisa diamati yang dirumuskan dengan formulasi sederhana yang disepakati bersama. Ormas-ormas Islam pengguna kalender dan Pemerintah didorong untuk mengupayakan kesepakatan kriteria dari banyak pilihan kriteria yang ditawarkan astronomi.
  5. Otoritas yang dimaksud pada butir (3) semestinya adalah otoritas yang diakui secara global, yaitu Pemerintah, sehingga sistem Kalender Islam Indonesia bisa dikembangkan menjadi kalender Islam regional (ASEAN) atau global melalui otoritas kolektif antar-pemerintahan. Otoritas pimpinan ormas hanya bersifat lokal sehingga menghambat upaya mewujudukan Kalender Islam Indonesia yang mapan. Otoritas lokal juga tidak mungkin membangun otoritas kolektif regional atau global.

Menghadapi potensi perbedaan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha 1436/2015 karena masih adanya perbedaan kriteria, LAPAN menyampaikan pertimbangan:

  1. Untuk waktu yang mendesak, penyatuan kriteria belum memungkinkan dilakukan karena beberapa ormas Islam telah menyebarkan maklumat atau surat edaran. Untuk tahun depan dan selanjutnya, upaya penyatuan kriteria perlu diintensifkan untuk mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia yang mapan dan memberikan kepastian.
  2. Menjadikan Pemerintah sebagai otoritas tunggal adalah jalan terbaik untuk menghindarkan perbedaan yang akan terjadi. Cara itu harus ditempuh untuk mewujudkan Kalender Islam Indonesia yang mapan. Tanpa harus mengubah maklumat atau surat edaran penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1436/2015, sangat diharapkan Kementerian Agama, Majelis Ulama, dan Pimpinan ormas Islam secara bersama-sama mengumumkan bahwa Pemerintah sebagai otoritas tunggal penetapan Kalender Islam Indonesia.

Cita-cita besar mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia semestinya menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Kepala LAPAN

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin

Kapankah Koreksi Ketinggian Diterapkan pada Jadwal Shalat?

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Tim Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Burj_Khalifa

Burj Khalifa di Dubai, ketinggian 829,8 meter dengan ruangan tertinggi di lantai 154 (ketinggian 584,5 meter) [Sumber Wikipedia]

Diberitakan jadwal puasa di gedung pencakar langit Burj Kalifa di Dubai berbeda-beda waktunya bergantung pada ketinggiannya. Departemen Urusan Islam Dubai mengumumkan koreksi jadwal puasa (termasuk jadwal shalat Shubuh dan Maghrib) berdasarkan lantai ruangan. Untuk lantai 80-150 waktu Shubuh dikoreksi -2 menit dan Maghrib dikoreksi +2 menit. Untuk lantai 151 dan selanjutnya waktu Shubuh dikoreksi -3 menit dan Maghrib +3menit.  Jadwal shalat yang beredar di Indonesia ada juga yang mencantumkan ketinggian, misalnya “Koreksi ketinggian (khusus Maghrib): 50-100 meter = + 1 menit; 100-250 meter = + 2 menit; 250-450 meter = + 3 menit; 450-750 meter = + 4 menit; dan diatas 750 meter = + 5 menit”.   Di beberapa program jadwal shalat juga ada fasilitas untuk koreksi ketinggian tempat. Pertanyaan yang sering muncul: Mengapa perlu koreksi ketinggian? Untuk daerah dataran tinggi (seperti Bandung) perlukah koreksi ketinggian berdasarkan tinggi daerah dari permukaan laut?

dip horizon

[Sumber: http://www-rohan.sdsu.edu/~aty/explain/atmos_refr/dip.html%5D

Dalam perhitungan jadwal shalat, asumsi yang digunakan adalah permukaan bumi yang rata dengan ketinggian mendekati 0 meter (karena tinggi manusia tidak seberapa). Namun kalau kita berada di gedung tinggi, seperti Burj Khalifa, maka kita melihat ufuk yang lebih rendah daripada ketika berada di permukaan bumi. Kerendahan ufuk (disebut “dip”) digambarkan pada diagram di atas sebesar dg. Untuk ketinggian h, dengan jari-jari bumi R, maka berlaku rumus: cos dg  =  CG/OC  =  R/(R + h). Karena h jauh lebih kecil daripada R, maka sudut dg pasti sangat kecil juga sehingga berlaku rumus cos x = 1-x^2/2 (^ adalah pangkat, x dalam radian, 180/3,14 derajat). Maka, rumusnya menjadi

1-dg^2/2 = R/(R+h) atau dg^2 = 2 – 2R/(R+h) = 2h/(R+h).

Jadi, dg = √(2h/(R+h). Karena h jauh lebih kecil dari R, maka

dg = √(2h/R) [Rumus 1].

Dengan memasukkan nilai R (=6.371 km) dan mengkonversikan radian ke derajat, diperoleh rumus kerendahan ufuk:

dg = 1,9 √h [Rumus 2], dg dalam menit busur (‘) dan h dalam meter.

Untuk ketinggian gedung 100 meter, maka kerendahan ufuknya 19’. Karena matahari bergerak rata-rata 360º/24 jam (atau 15’/menit), 19′ ditempuh dalam waktu 1,3 menit. Itulah nilai koreksinya. Jadi maghrib +1 menit (dibulatkan), Shubuh -1 menit. Untuk 200 meter dikoreksi 2,5 menit. Untuk 400 meter dikoreksi 5 menit. Jadi koreksi untuk ketinggian h meter:

k=0,13 √h menit [Rumus 3].

Perlukah koreksi untuk daerah dataran tinggi, seperti Bandung (768 meter dari permukaan laut)? Jawabnya tidak perlu koreksi ketinggian dataran tinggi. Alasannya, ketinggian daerah datar hanya menambah faktor pembagi pada Rumus 1, menjadi R+t, bila t tinggi dataran dari permukaan laut. Padahal nilai t itu terlalu kecil dan dapat diabaikan bila dibandingkan dengan radius bumi R. Jadi, ketinggian daerah datatan tinggi disamakan dengan permukaan bumi lainnya yang relatif datar. Kesimpulannya, rumus koreksi ketinggian hanya berlaku untuk gedung-gedung pencakar langit.

Beberapa kasus khusus harus dihitung secara khusus pula.

– Ketika kita berada di pinggir lembah yang menghadap ufuk Barat, maka berlaku koreksi waktu maghrib. Ketinggian tempat yang dihitung adalah ketinggian bukit terhadap daerah datar di bawahnya (misalnya lautan lepas). Pada posisi itu kita melihat matahari lebih lambat terbenam karena ufuknya makin rendah. Kalau di bawahnya bukan dataran, tetapi perbukitan juga, jangan gunakan koreksi ketinggian.

– Bila di ufuk Barat ada bukit yang tinggi yang membuat ufuk makin tinggi, maka maghrib akan lebih cepat. Demikian juga bila di ufuk Timur ada bukit yang menyebabkan ufuk makin tinggi, waktu shubuh pun lebih lambat. Dalam kasus seperti itu, koreksi jadwal shalat tidak bisa menggunakan rumus umum. Silakan gunakan koreksi ikhtiyat  (kehati-hatian) yang diperkirakan.

Penghargaan “Ganesa Widya Jasa Adiutama” 2015 dari ITB

Ganesha Award

Ganesha-Award-1

Alhamdulillah, ITB menganugerahkan penghargaan “Ganesa Widya Jasa Adiutama” pada Peringatan 95 tahun Pendidikan Teknik di Indonesia 1920-2015 di Aula Barat ITB pada Jumat, 3 Juli 2015. “Ganesha Widya Jasa Adiutama” adalah penghargaan tertinggi ITB yang diberikan kepada pihak-pihak (baik institusi maupun individu) yang telah menunjukkan jasa dan/atau prestasi yang menonjol dalam melaksanakan kegiatan pengembangan IPTEKS di tingkat internasional, nasional, dan/atau ITB.

2015-07-03 08.41.33

DSC01899