Muhammadiyah Menuju Persatuan: Semangat Kalender Unifikasi Didasarkan Pada Hisab Imkan Rukyat

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Badan Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Muhammadiyah sebagai ormas besar dengan semangat tajdid (pembaharu) yang kuat tentu tidak ingin memisahkan diri dari persatuan ummat. Ketika ummat menghendaki adanya ketenteraman dalam beribadah dengan “satu hari satu tanggal” dalam mengawali Ramadhan, beridul fitri, dan beridul adha, saya kira Muhammadiyah pun tidak akan nyaman untuk senantiasa berbeda dengan tetangganya, sementara bermimpi adanya satu Kalender Pemersatu Ummat secara global. Semangat itu sudah saya baca ketika berdiskusi dengan teman-teman anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, baik saat Munas Tarjih di Padang 2003 maupun saat kunjungan ke Majelis tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Yogyakarta 2009 dan pada kesempatan lainnya. Memang harus diakui bayang-bayang seolah hisab itu identik dengan wujudul hilal masih kental terasa.

Saya mencoba menelusur gagasan tokoh-tokoh Muhammadiyah dalam karya tulisnya. Hal yang paling menonjol adalah gagasan untuk mendukung Kalender Unifikasi ala Jamaluddin Abd al Raziq. Kalender Unifikasi tersebut dibahas dalam buku Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah) berjudul “Hari Raya & Problematika Hisab Rukyat” dan buku Dr. HM Ma’rifat Iman, KH, MA (anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah) berjudul “Kalender Pemersatu Dunia Islam”. Kalender Unifikasi itu menghendaki “satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari” untuk seluruh dunia.

Ada 3 prinsip dasar, 7 syarat, dan 3 kaidah. Tiga prinsip dasar itu adalah (1) diterimanya hisab, (2) adanya transfer rukyat dari kawasan Barat yang diberlakukan di kawasan Timur, dan (3) permulaan hari menggunakan garis bujur 180 derajat (setara dengan garis tanggal internasional untuk kalender Masehi). Kemudian tujuh syarat itu adalah (1) aliran hari yang tertib dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, (2) berdasarkan peredaran faktual bulan di langit, (3) di wilayah batas tanggal sisi Barat, tidak boleh masuk bulan baru sebelum ijtimak (newmoon, konjungsi), (4) ada syarat imkan rukyat untuk wilayah Barat, (5) tidak boleh menunda masuk bulan ketika bulan telah terlihat jelas dengan mata telanjang, (6) berlaku di seluruh dunia tanpa pembagian zona, (7) sistem waktu mengikuti kesepakatan internasional. Terkahir ada tiga kaidah, yaitu  (1) sederhana, mudah diterapkan, (2) konsisten, tidak diintervensi oleh tangan manusia, dan (3) jika waktu konjungsi  pukul 00.00 – 12.00 UT, maka bulan baru hari berikutnya dan bila konjungsi pukul 12.00 – 24.00 UT, maka bulan baru lusanya.

Walau ada beberapa hal yang perlu kita kritisi, karena adanya “pemaksaan” yang terlalu luas kesaksian hilal di Barat untuk diberlakukan di seluruh wilayah, cobalah kita terima dulu gagasan itu. Secara astronomi itu sangat mudah difahami dengan mengubah dua-zona ala Syaukat Audah (Odeh) atau zona Regional IICP-Ilyas menjadi zona tunggal. Makna fisisnya, asal di wilayah di antara 180 derajat BB sampai 180 BT ada prakiraan hilal terlihat di suatu wilayah berdasarkan imkan rukyat yang disepakati pada suatu tanggal (misalnya Selasa, 28 September), maka besoknya (Rabu, 29 September) adalah awal bulan baru. Jamaluddin Abd al-Raziq yang dirujuk menggunakan kriteria imkan rukyat, bukan wujudul hilal. Artinya, penulis buku tersebut secara implisit mendukung kriteria imkan rukyat, dengan mengganti wujudul hilal. Kalau kita sepakati, kriteria imkan rukyat bisa memberikan kepastian seperti pada garis tanggal Universal Hijric Calender oleh Odeh atau IICP oleh Ilyas yang kurvanya bisa digambarkan secara pasti. Itu juga sederhana, karena program komputer mudah dibuat. Itu juga bisa dilakukan secara konsisten, tanpa campur tangan manusia, karena bisa dihasilkan secara otomatik dengan program komputer.

Lalu bagaimana implementasinya? Suatu sistem kelender harus ada otoritas yang menentukannya, harus ada kriterianya, dan harus ada batas wilayahnya. Menentukan otoritas global bukan hal yang mudah. Demikian juga mencari kesepakatan kriteria. Batasan wilayah mudah didefinisikan, apalagi untuk kalender ala Jamaluddin Abd al-Raziq, batasnya sama dengan garis tanggal internasional. Nah, sebelum kesepakatan global-internasional tercapai, kita bisa juga mengimplementasikan prinsip “satu hari satu tanggal” di Indonesia sebagai percontohan. Itulah persatuan kalender hijriyah yang kita cita-citakan. Jalannya sudah terbuka dengan kesepakatan pada Lokarya Kriteria Awal Bulan yang difasilitasi Kementerian Agama RI. Wakil-wakil ormas Islam yang hadir menyepakati. Apalagi ada amanat pada butir terakhir “Mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan hasil-hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia Tahun 2011 sebagai pedoman bersama dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia”.

Berikut ini dokumen kesepakatan yang ditandatangani ketua dan sekretaris sidang perumusan hasil lokakarya itu yang semestinya amanatnya tidak dikhianati setelah disepakati. Peran besar Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, MA (Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah) dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, MAg (Anggota Lajnah Falakiyah NU) dalam perumusan ini harus kita hargai, karena itu merupakan suatu lompatan besar menuju persatuan ummat di Indonesia. Semoga segera terwujud.

Baca juga:

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/09/26/lokakarya-kriteria-awal-bulan-perwakilan-ormas-islam-bersepakat/

Lokakarya Kriteria Awal Bulan: Perwakilan Ormas Islam Bersepakat

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi Astrofisika, LAPAN
Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI

Foto: Muthoha Arkanudin (RHI)

Alhamdulillah, langkah maju dicapai dalam “Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Kementerian  Agama RI di Hotel USSU, Cisarua, Bogor, 19 – 21 September 2011.  Lokakarya dihadiri sekitar 40 orang ahli hisab-rukyat dari ormas-ormas Islam, perorangan, dan dari instansi terkait berhasil menyepakati penggunaan kriteria imkan rukyat. Direncanakan sesudah lokakarya yang bersifat teknis ini akan dilanjutkan dengan musyawarah bersama para ulama, lalu disusul dengan musyawarah nasional ormas-ormas Islam. Tujuannya satu,  mempersatukan ummat Islam dalam penetapan kalender hijriyah, khususnya untuk bulan-bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yang terkait dengan ibadah

Sebagai pembicara pertama, saya memaparkan presentasi “Menuju Kesepakatan Kriteria Awal Bulan Hijriyah”.  Lalu disusul pembicara dari wakil-wakil ormas Islam dan diskusi. Karena masalah utama adalah masih digunakannya kriteria hisab wujudul hilal, maka pemaparan saya juga memfokuskan pada perbandingan hisab wujudul hilal dan hisab imkan rukyat serta rinciannya sampai implementasinya pada membuatan kelender hijriyah global. Perlu diingat, hisab imkan rukyat bukan hanya kriteria ketinggian 2 derajat, tetapi banyak definisi lainnya. Tetapi, kita bisa memilih kriteria yang disepakati, dengan berbagai pertimbangan (bukan sekadar pertimbangan astronomis, tetapi juga aspek kemudahan aplikasinya oleh semua ormas Islam). Inilah perbandingan hisab wujudul hilal dan hisab imkan rukyat:

Wujudul Hilal Imkan Rukyat
Definisi Piringan atas bulan masih ada di atas ufuk saat maghrib, setelah terjadi ijtimak Bulan berada pada ketinggian tertentu dan syarat-syarat lainnya yang memungkinkan hilal dapat dirukyat
Dalil QS 36:40, tanpa hadits yang eksplisit QS. 2:185, 9:36, 10:5, 36:39, 2:189Dan banyak hadits
Model Fisis Sederhana,  mengabaikan faktor cahaya senja Lebih maju dengan memperhitungkan cahaya senja
Sifat Statis, cepat usang (obsolete) Dinamis, berkembang sesuai temuan baru
Akseptibilitas Kurang diterima, karena mengabaikan rukyat Mudah diterima karena merupakan titik temu hisab dan rukyat
Dampak Selalu terjadi perbedaan saat posisi bulan rendah Tidak terjadi perbedaan, karena hisab dan rukyat diselaraskan
Trend Internasional Mulai ditinggalkan, kecuali Ummul Quro Banyak digunakan dalam konsep kalender  global (e.g. IICP, UHC)
Potensi untuk kalender global Lemah, karena sudah usang Kuat, aplikastif untuk 2 zona, regional, wilayatul hukmi

Dari pemaparan dan diskusi peserta lokakarya lalu dirumuskan keputusan lokakarya. Sidang perumusan dipimpin oleh Prof. Dr. Susiknan (wakil dari Muhammadiyah) dan Dr. Izzuddin (Wakil dari Nahdlatul Ulama). Ada langkah maju dari lokakarya ini. Berbeda dengan pertemuan serupa pada 1998 (saat itu Muhammadiyah tidak bersepakat), walau diawali dengan diskusi yang cukup panas namun tetap dalam suasana ukhuwah akhirnya para lokakarya saat ini semua peserta menyepakati kriteria imkan rukyat.

Berikut ini isi kesepakatan itu:

Pertama              :

1. Memantapkan implementasi keputusan USSU Tahun 1998 dengan perubahan sebagai berikut:

a. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah posisi hilal yang menurut hisab hakiki bit-tahqiq memenuhi kriteria imkan rukyat.

b. Kriteria imkan rukyat yang dimaksud pada huruf a di atas adalah kriteria “Dua-Tiga/Delapan”, yaitu: pertama, tinggi hilal minimal 2 derajat dan, kedua, jarak sudut matahari dan bulan minimal 3 derajat atau umur bulan minimal 8 jam.

c. Khusus untuk penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah digunakan kriteria sebagaimana huruf a dan didukung bukti empirik terlihatnya hilal.

d. Istilah-istilah teknis hisab-rukyat dan definisi operasionalnya terkait penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia adalah sebagaimana terlampir.

2. Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dilakukan dalam sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama RI.

3. Untuk mewujudkan kesatuan Kalender Hijriyah Indonesia perlu dilakukan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

a. Membentuk Tim Kerja Penyatuan Kalender Hijriyah Indonesia.

b. Mengkaji berbagai literatur yang berkembang dengan melibatkan para ahli yang terkait.

c. Melakukan kajian obsevasi hilal secara kontinyu.

d. Melakukan penyusunan naskah akademik dengan pendekatan interdisipliner.

e. Menyelenggarakan Muktamar Kalender Hijriyah Indonesia.

Kedua                :

Mengusulkan kepada Menteri Agama untuk membicarakan secara intensif keputusan lokakarya ini dengan pimpinan ormas tingkat pusat dan MUI Pusat.

Ketiga                :

Mengamanatkan kepada para peserta untuk menjadikan hasil-hasil Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia Tahun 2011 sebagai pedoman bersama dalam penyusunan Kalender Hijriyah Indonesia.

Lengkapnya, silakan download: Keputusan Lokakarya Krietria Awal Bulan – Ditandatangani

Purnama Tidak Bisa Menjadi Penentu Awal Bulan Qamariyah

 

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Gambar dari http://aa.usno.navy.mil/graphics/Moon_phases.jpg

Memang aneh, banyak pendukung hisab wujudul hilal (perhitungan astronomi yang kriterianya asal bulan di atas ufuk, seperti digunakan Muhammadiyah saat ini) mencari pembenaran dari praktek rukyat (pengamatan langsung). Padahal mereka tampak sangat anti dengan rukyat, termasuk menganggap kriteria hisab imkan rukyat (perhitungan astronomi dengan memperhatikan kemungkinan bisa diamati) sebagai metode rukyat. Hisab wujudul hilal adalah metode hisab yang kriterianya usang, karena masih menggunakan penyederhanaan lama dengan mengabaikan atmosfer sehingga mengabaikan analisis kemungkinan rukyat.

Mencari pembenaran dengan informasi rukyat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mereka mencari pembenaran bahwa Idul Fitri 1432 jatuh pada 30 Agustus 2011 dengan menyodorkan bukti keputusan kontroversial Malaysia dan Arab Saudi, serta negara-negara yang mengikuti Arab Saudi. Padahal Malaysia dan Arab Saudi menggunakan rukyat. Mereka juga mengabaikan kenyataan bahwa Brunei Darussalam sama dengan Indonesia dalam menentukan Idul Fitri jatuh pada 31 Agustus 2011 dengan menggunakan kriteria imkan rukyat. Kedua, mereka mencari pembenaran dengan mengajak membuktikan dengan pengamatan purnama.

Banyak pendukung hisab wujudul hilal mencari pembenaran dengan mengajak melihat purnama untuk membuktikan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 jatuh pada 30 Agustus 2011. Maka, pada Senin malam 12 September beredar banyak SMS yang menyatakan purnama malam itu membuktikan bahwa 1 Syawal benar jatuh pada 30 Agustus. Running text Metro TV pun sempat menayangkan informasi tersebut, sebelum munculnya running text bantahan dari saya. Benarkah cara pembuktian dengan purnama? Jawab singkatnya, tidak benar. Ada dua alasan. Pertama, tidak ada dalil syar’i (hukum agama) yang mendukungnya. Kedua, secara ilmiah astronomi metode tersebut tidak berdasar.

Kita semua tahu, penentuan awal bulan qamariyah terkait dengan pelaksanaan ibadah, khususnya ibadah puasa, baik untuk mengawalinya maupun untuk mengakhirnya. Pelaksanaan ibadah harus didasarkan pada dalil-dalil syar’i, baik dari Al-Quran mapun Hadits. Dalil syar’i, baik berdasarkan rukyat maupun hisab, semuanya mensyaratkan adanya hilal (bulan sabit pertama). Tidak ada satu pun dalil yang mengaitkannya dengan purnama.

Secara ilmiah astronomi pun tidak ada dasarnya. Awal bulan mestinya didasarkan pada fenomena yang ada batas awalnya. Hilal ada batas awalnya, karena hari sebelumnya tidak tampak, kemudian tampak sebagai tanda awal bulan. Tampak bisa dalam arti fisik, terlihat, atau tampak berdasarkan kriteria visibilitasnya. Purnama sulit menentukan batas awalnya. Dari segi ketampakan, bulan tanggal 14 dan 15 hampir sama bentuknya (lihat gambar di atas urutan ke-13 dan 14), sama-sama bulat. Secara teoritik, rata-rata purnama terjadi pada 14,76 hari setelah ijtimak (bulan baru). Artinya, purnama bisa terlihat pada malam ke-14 atau ke-15, sehingga tidak memberikan kepastian ketika ditelusur mundur.

Senin malam kemarin, sebagian orang menyebut itu malam ke-15 (12 September 2011 dianggap sebagai 14 Syawal 1432), sehingga 1 Syawal jatuh pada 30 Agustus. Tetapi, saya menyatakan itu malam ke-14 (12 September 2011 masih 13 Syawal 1432), sehingga sudah tepat bila menyatakan 1 Syawal 1432 jatuh pada 31 Agustus 2011.

Wujudul Hilal yang Usang dan Jadi Pemecah Belah Ummat Harus Diperbarui.

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Badan Hisab dan Rukyat, Kementerian Agama RI

Boleh jadi banyak orang tersinggung dengan ungkapan lugas bahwa kriteria hisab wujudul hilal itu usang dan jadi pemecah belah ummat. Tetapi saya tidak menemukan kata-kata yang lebih halus, tetapi tepat maknanya. Saya pun rela disebut “provokator” demi membangunkan kita semua bahwa “ada kerikil tajam” yang selalu mengganjal penyatuan ummat.

Mengapa wujudul hilal disebut usang? Ya, sebagai produk sains, suatu teori bisa saja usang karena digantikan oleh teori yang lebih baru, yang lebih canggih, dan lebih bermanfaat. Teori “geosentris” yang menganggap bumi sebagai pusat alam semesta sekarang dianggap usang, karena sudah banyak teori lain yang menjelaskan gerak benda-benda langit, antara lain teori gravitasi. Penafsiran QS 36:40 yang dimaknai sebagai “wujudul hilal” jelas merujuk pada konsep geosentris. Penafsiran modern atas QS 36:40 merujuk pada fisik orbit orbit matahari mengitari pusat galaksi yang berbeda dengan orbit bulan mengitari bumi, jadi tidak mungkin matahari mengejar bulan.

Ilmu hisab-rukyat (perhitungan dan pengamatan) dalam lingkup ilmu falak (terkait posisi dan gerak benda-benda langit) adalah ilmu multidisiplin yang digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah. Setidaknya ilmu hisab-rukyat merupakan gabungan syariah dan astronomi. Syariah membahas aspek dalilnya yang bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan ijtihad ulama. Astronomi memformulasikan tafsiran dalil tersebut dalam rumusan matematis untuk digunakan dalam prakiraan waktu.

Rasulullah menyebut ummatnya “ummi” yang tidak pandai baca dan menghitung. Tetapi sesungguhnya pada zaman Rasul sudah diketahui bahwa rata-rata 1 bulan = 29,5 hari, sehingga ada hadits yang bermakna satu bulan kadang 29 dan kadang 30. Pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman empirik pengamatan (rukyat) hilal.

Pada zaman sahabat dikembangkan sistem kalender dengan hisab (perhitungan astronomi) sederhan yang disebut hisab Urfi (periodik) yang jumlah hari tiap bulan berselang-seling 30 dan 29 hari.Bulan ganjil 30 hari dan bulan genap 29 hari. Maka Ramadhan semestinya selalu 30 hari, tetapi rukyat tetap dilaksanakan untuk mengoreksinya. Dengan perkembangan ilmu hisab/astronomi, hisab urfi mulai ditinggalkan, kecuali oleh kelompok-kelompok kecil yang tak tersentuh perkembangan ilmu hisab, seperti kelompok Naqsabandiyah di Sumatera Barat dan beberapa kelompok di wilayah lain (termasuk di tengah kota Bandung — walau tidak terliput media massa).

Dari hisab Urfi berkembang hisab Taqribi (pendekatan dengan asumsi sederhana). Misalnya tinggi bulan hanya dihitung berdasarkan umurnya. Kalau umurnya 8 jam, maka tingginya 8/2 = 4 derajat, karena secara rata-rata bulan menjauh dari matahari 12 derajat per 24 jam. Termasuk kesaksian hilal dulu bukan didasarkan pada pengukuran tinggi, tetapi hanya dihitung waktunya sejak cahaya “hilal” (bisa jadi bukan hilal) tampak sampai terbenamnya. Misalnya, cahaya tampak sekitar 10 menit, maka dihitung tingginya 10/4=2,5 derajat, karena terbenamnya “hilal” disebabkan oleh gerak rotasi bumi 360 derajat per 24 jam atau 1 derajat per 4 menit. Hisab urfi pun sudah mulai ditinggalkan, kecuali oleh beberapa kelompok kecil, antara lain kelompok pengamat di Cakung yang dikenal masih menggunakan hisab taqribi sebagai pemandu rukyatnya.

Dari hisab taqribi berkembang hisab hakiki (menghitung posisi bulan sebenarnya) dengan kriteria sederhana wujudul hilal (asal bulan positif di atas ufuk). Prinsipnya pun sederhana (karena mendasarkan pada konsep geosentrik seolah bulan dan matahari mengelilingi bumi), cukup menghitung saat bulan dan matahari terbenam. Bila bulan lebih lambat terbenam, maka saat itulah dianggap wujud. Sampai tahap ini hisab dan rukyat sering berbeda keputusannya.Hisab wujudul hilal sering lebih dahulu daripada rukyat, karena memang tidak memperhitungkan faktor atmosfer. Masyarakat awam (setidaknya di Cirebon, tempat masa kecil saya tahun 1970-an) sudah maklum menyebut Muhammadiyah yang sering puasa atau berhari raya duluan, karena merekalah yang mengamalkan hisab wujudul hilal.

Mengapa kriteria wujudul hilal sebagai lompatan pertama hisab hakiki? Dalam sains dikenal penyederhanaan dalam model perhitungan. Untuk menghitung secara hakiki posisi bulan dan matahari bukan perkara mudah pada tahun 1970-an. Ahli hisab harus menghitung secara manual dengan berlembar-lembar kertas, kadang-kadang berhari-hari. Satu problem biasanya dihitung minimal oleh 2 orang. Kalau terjadi perbedaan, kedua orang itu harus saling mengoreksi. Itu tidak mudah. Tahun 1980-an kalkulator menjadi alat bantu utama. Kemudian tahun 1990-an komputer semakin mempermudah perhitungan.

Lalu berkembang hisab hakiki dengan kriteria imkan rukyat (kemungkian bisa dirukyat) yang memadukan hisab dan rukyat, sehingga antara kelender dan hasil hisab diupayakan sama. Itulah konsep penyatuan kalender Islam. Berdasarkan data rukyat di Indonesia sejak tahun 1960-an, ahli hisab di Indonesia pada awal 1990-an memformulasikan kriteria imkan rukyat: (1) ketinggian minimum 2 derajat, (2) jarak bulan-matahari minimum 3 derajat, dan (3) umur hilal minimum 8 jam. Kriteria tersebut kemudian diterima di tingkat regional daam forum MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Ormas-ormas Islam dalam kelompok Temu Kerja Badan Hisab Rukyat menyepakati penggunaan kriteria tersebut daam pembuatan kalender hijriyah di Indonesia, kecuali Muhammadiyah.

Wakil Muhammadiyah beralasan tinggi hilal 2 derajat tidak ilmiah. Mengapa tinggi hilal 2 derajat dianggap tidak ilmiah, tetapi tetap bertahan wujudul hilal yang artinya tinggi hilal minimum 0 derajat? Saya tidak tahu alasan penolakan yang sebenarnya. Tetapi memang hisab dengan kriteria imkan rukyat akan lebih rumit daripada hisab wujudul hilal. Tetapi, dalam perkembangan pemikiran astronomi, hisab  imkan rukyat dianggap lebih modern daripada hisab wujudul hilal. Faktor atmosfer yang menghamburkan cahaya matahari diperhitungkan. Hilal yang sangat rendah dan sangat tipis tidak mungkin mengalahkan cahaya senja di ufuk dan cahaya di sekitar matahari. Itulah sebabnya perlu adanya batas minimum ketinggian bulan dan jarak bulan-matahari.

Kriteria imkan rukyat terus berkembang. IICP (International Islamic Calendar Program) di Malaysia berupaya mengembangkan kriteria astronomis yang kini dikenal sebagai kriteria Ilyas.  LAPAN pun berdasarkan data rukyat di Indonesia 1962-1996 mengembangkan revisi kriteria imkan rukyat MABIMS, yang dikenal sebagai kriteria LAPAN (tahun 2000). Odeh dengan ICOP (International Crescent Observation Program) dengan menggunakan data internasional yang lebih banyak mengembangkan kriteria yang kini dikenal sebagai kriteria Odeh. Kelompok astronom amatir RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) yang mengkompilasi data rukyat di Indonesia dan Australia juga menyusun kriteria imkan rukyat RHI. LAPAN (2010) juga mengusulkan kriteria baru berdasarkan data rukyat nasional dan internasional yang diberi nama Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia.

Kriteria imkan rukyat yang inilah yang dijadikan dasar penyatuan kalender hijriyah. Dengan kalender berdasarkan hisab imkan rukyat, hasil hisab dalam bentuk kalender diharapkan akan sama dengan hasil hisab. Kalau masih terjadi perbedaan, penyelesaiannya dalam forum sidang itsbat. Lalu yang berbeda dari kriteria tersebut nanti bisa dijadikan dasar untuk merevisi kriteria imkan rukyat.  Memang begitulah kriteria imkan rukyat adalah kriteria dinamis yang bisa terus disempurnakan. Kuncinya, kriteria tersebut harus disepakati oleh semua pemangku kepentingan, terutama ormas-ormas Islam, MUI, dan Pemerintah.

Dari kronologis perkembangan pemikiran hisab seperti itu terlihat posisi hisab wujudul hilal sudah usang dan harus diperbarui. Hisab wujudul hilal pun bisa jadi pemecah belah ummat, karena hilal dengan ketinggian yang sangat rendah tidak mungkin teramati. Keputusan pengamal hisab wujudul hilal pasti akan berbeda dengan keputusan pengamal rukyat. Walau sebagian orang menganggapnya wajar saja terjadinya perbedaan, tetapi kebanyakan orang akan merasakan ketidaknyamanan. Perdebatan akan selalu muncul, yang tidak mungkin diredam sekadar imbauan “saling menghormati”.

Lebih dari sekadar masalah ketidaknyamanan (penghalusan dari keresahan) di masyarakat dan kenyataan ummat terpecah dalam beribadah massal (Ramadhan dan hari raya), dengan adanya perbedaan itu kita tidak akan pernah punya kalenedr hijriyah yang tunggal dan mapan. Dengan perbedaan kriteria yang diterapkan oleh ormas-ormas Islam, kalender hijriyah dikerdilkan hanya menjadi kalender ormas. Kalender Muhammadiyah akan menjadi kalender yang berbeda sendiri dari kalender ormas-ormas Islam lainnya di Indonesia. Walau kalender Ummul Quro Saudi Arabia sama masih menggunakan kriteria wujudul hilal, belum tentu wujudul hilal di Indonesia sama dengan di Arab Saudi.

Kalau ukhuwah yang dikedepankan, “mengalah demi ummat” yang dilakukan Muhammadiyah sangat besar dampaknya. Dengan meninggakan kriteria wujudul hilal yang usang, menuju kriteria yang lebih baik, kriteria imkan rukyat, insya-allah potensi perbedaan dapat dihilangkan. Toh, kriteria imkan rukyat pun adalah kriteria hisab, namun bisa diterapkan untuk mengkonfirmasi rukyat. Dengan kriteria imkan rukyat, kita pun bisa menghisab kalender sekian puluh atau sekian ratus tahun ke depan, selama kriterianya tidak diubah. Kriteria imkan rukyat juga menghilangkan perdebatan soal perbedaan hisab dan rukyat, karena kedua metode itu menjadi setara dan saling mengkonfirmasi.

Mengalah Demi Ummat

T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika, LAPAN

Anggota Badan Hisab Rukyat, Kementerian Agama RI

Kritik saya terhadap hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan astronomis) yang dilakukan oleh dua ormas besar Muhammadiyah dan NU sudah lama saya lakukan, sejak tahun 1990-an. Kritik tersebut untuk mendorong penyempurnaan metode dan kriterianya. Kritik saya sampaikan dalam forum seminar, pelatihan, diskusi internal ormas, maupun melalui tulisan di media massa. Alhamdulillah, hal itu bisa saya lakukan karena saya sering diundang sebagai nara oleh NU, Muhammadiyah, dan Persis, tiga ormas Islam yang aktif melakukan hisab rukyat.

Mengapa saya fokuskan perhatian pada dua ormas besar tersebut? Berbeda dengan kelompok-kelompok kecil yang anggotanya hanya puluhan orang, dua ormas besar itu punya anggota dan simpatisan yang sangat banyak (mungkin jutaan orang) yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Perbedaan penentuan hari raya oleh dua ormas tersebut berdampak secara nasional. Diakui atau tidak, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan terjadinya perbedaan hari raya dan awal Ramadhan. Ibadah yang terkait dengan hari raya bukan lagi ibadah privat, tetapi telah menjadi ibadah publik yang menuntut adanya keseragaman waktu. Pemerintah tidak bisa berlepas tangan terkait dengan penentuan waktu ibadah yang bersifat publik tersebut.

Atas kritik saya dan teman-teman pelaksana kajian astronomi di berbagai kelompok masyarakat, NU dan Persis sudah menunjukkan banyak perubahan, sehingga banyak kritik saya tahun 1990-an dan awal 2000-an kini tak relevan lagi. Tetapi Muhammadiyah sangat rigid, kaku, dan sulit berubah. Muhammadiyah merasa cukup puas dengan metode hisab wujudul hilalnya, tanpa menyadari bahwa wujudul hilal bukan satu-satunya kriteria hisab. Justru wujudul hilal merupakan kriteria usang yang sudah ditinggalkan komunitas astronomi, beralih ke kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal, kemungkinan terlihatnya hilal). Sayangnya, tanpa pemahaman yang benar, banyak warga Muhammadiyah yang menolak imkan rukyat hanya karena anggapan keliru seolah imkan rukyat adalah metode rukyat yang mereka hindari. Imkan rukyat adalah kriteria hisab yang bisa digunakan oleh hisab dan rukyat, karenanya banyak digunakan oleh komunitas astronomi yang menganggap hisab dan rukyat setara.

Berikut ini tulisan saya di media massa yang merupakan kritik pelaksanaan hisab rukyat di NU dan Muhammadiyah serta untuk pencerdasan masyarakat demi penyatuan kalender hijriyyah:

”Renungan Tahun baru 1419: Pelajaran Tiga Hari Raya”, PR 15/4/98 https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/15/renungan-tahun-baru-1419-h-pelajaran-tiga-hari-raya/

”Aspek Astronomis dalam Kesatuan Ummat”, Republika 10/12/99

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/aspek-astronomis-dalam-kesatuan-ummat/

”PBNU ber-Idul Adha hari ini 17 Maret 2000: Menjaga Ukhuwah dalam Beda Idul Adha”, PR 17/3/00

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/idul-adha-bedamenjaga-ukhuwah-dalam-keberagaman/

”Awal Ramadhan 16 atau 17 November: Urgensi Menyatukan Kriteria”, Republika 15/11/01 https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/menyikapi-perbedaan-awal-ramadhan-1422/

”MEMAHAMI KETIDAKPASTIAN KALENDER”, PR, 21/2/02

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/memahami-ketidakpastian-kalender/

Menyatukan ‘Dua’ Idul Fitri, Republika 4/12/02

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/titik-temu-penyeragaman-kelender-hijriyah-di-indonesia/

Redefinisi Hilal: Menuju Titik Temu Kalender Hijriyah, PR 20&21/2/04

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/redefinisi-hilal-menuju-titik-temu-kalender-hijriyah/

Solusi Penyatuan Hari Raya, Republika 20/1/05

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/mencari-solusi-penyatuan-hari-raya-iptek-harus-sesuai-syariat/

Menuju Penyatuan kalender Islam, Republika 14/9/06

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/menuju-penyatuan-kalender-islam-di-indonesia/

Penyatuan Idul Fitri, PR, 21/10/06

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/peran-pemerintah-menyatukan-ummat-beridul-fitri/

Menuju Titik Temu Menentukan 1 Syawal, Media Indonesia 10/10/07

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/04/15/mengkaji-akar-masalah-untuk-menuju-titik-temu/

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/27/muhammadiyah-terbelenggu-wujudul-hilal-metode-lama-yang-mematikan-tajdid-hisab/

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/19/astronomi-memberi-solusi-penyatuan-ummat/

Mengalah Demi Ummat

Dalam beberapa kesempatan Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam selalu menyuarakan upaya persatuan ummat. Kalau pun ada perbedaan, upayakan perbedaan itu tidak ditampakkan ke publik jauh-jauh hari agar tidak menimbulkan kebimbangan yang panjang. Terkait dengan penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, di Indonesia ada dua metode utama: rukyat (pengamatan astronomis) dan hisab (perhitungan astronomis). Komunitas astronomi selalu berupaya memberikan kesadaran bersama bahwa hisab dan rukyat bukan dua hal yang berbeda yang harus dipertentangkan.

Kelompok pengamal rukyat (diwakili NU) kadang mengagungkan dalilnya, tetapi kurang mempublikasi hasil awalnya karena selalu menghindar dengan ungkapan, ”kita tunggu saja hasil rukyat”. Mereka sebenarnya sudah punya hasil hisab seperti yang dimiliki kelompok pengamal hisab, tetapi hasil hisabnya digunakan sekadar untuk pemandu rukyat, bukan sepenuhnya menjadi dasar pengambilan keputusan. Selain untuk pemandu rukyat, hasil hisab mereka gunakan untuk membuat kalender. Kriteria hisabnya dikaitkan dengan kemungkinan rukyat (imkan rukyat).

Kelompok pengamal hisab (diwakili oleh Muhammadiyah dan Persis – Persatuan Islam – ) kadang mengagungkan dalil dan hasil hisabnya. Mereka bisa mempubikasikan hasil hisab mereka lebih awal sehingga terkesan ”hebat” karena bisa menentukan sebelum rukyat. Persis sebagai ormas kecil tidak terlalu tampak sehingga luput dari perhatian media massa. Sebaiknya, Muhammadiyah sebagai ormas besar selalu menjadi sorotan publik atau sengaja mempublikasikan hasil hisabnya dalam suatu jumpa pers, walau Kementerian Agama selalu mengimbau untuk tidak mengumumkannya.

Walau Muhammadiyah dan Persis sama-sama pengamal hisab, namun ada perbedaan kriteria yang digunakan. Persis menggunakan kriteria imkan rukyat, sedangkan Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal. Jadilah ormas Islam pelaksana hisab rukyat terpecah menjadi dua: sebagian besar menggunakan kriteria imkan rukyat (visibilitas hilal) dan hanya Muhammadiyah menggunakan wujudul hilal.

Upaya untuk menyatukan sudah sering dilakukan, tetapi Muhammadiyah tetap bersikukuh dengan kriteria wujudul hilalnya. Manakah yang lebih baik antara wujudul hilal dan imkan rukyat? Untuk memutuskannya bukan dalil fikih atau syariah yang dijadikan dasar, karena itu sudah soal pilihan teknis astronomis. Pada kriteria itu sama sekali tidak ada terminologi fikih, yang ada adalah terminologi astronomi. Jadi, itu domainnya astronom, bukan domainnya fuqaha.

Secara astronomi, wujudul hilal adalah kriteria usang, ketika ahli hisab tidak mampu memformulasikan atau tidak mau direpotkan dengan kriteria rukyat. Sekarang banyak makalah astronomi yang mengkaji visibilitas hilal atau kemungkinan terlihatnya hilal yang dapat dijadikan rujukan. Hasil kajian tersebut kini banyak diformulasikan menjadi kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal. Tentu saja banyak kriteria imkan rukyat yang ditawarkan. Di internet kita bisa mencari ada beberapa kriteria: kriteria Ilyas, Yallop, Odeh, SAAO, dan lainnya. Di Indonesia ada kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), LAPAN (versi lama, tahun 2000), RHI, dan usulan baru dari LAPAN berupa Kriteria Hisab Rukyat Indonesia. Saat ini sebagian besar ormas Islam di Indonesia menggunakan kriteria MABIMS yang disepakati pada tahun 1990-an, walau saat ini perlu direvisi.

Demikian mudahkah mengubah kriteria? Ya, sangat mudah. Persis sudah beberapa kali mengubah kriterianya mengikuti perkembangan pemikiran astronomis. Logika sederhananya, karena masalah kriteria hanyalah masalah teknis astronomis, bukan masalah dalil fikih, semestinya bisa lebih sederhana. Sama halnya dengan pilihan kriteria waktu shalat. Dari sekian banyak pilihan kriteria astronomi waktu shalat, kita sudah bersepakat dengan kriteria yang saat ini digunakan oleh Kementerian Agama, sehingga apa pun ormasnya kini bisa membuat jadwal shalat yang relatif sama. Adzan di masjid sama dengan adzan di TV, radio, atau jadwal shalat terprogram di berbagai perangkat lainnya.

Bisakah kita mempersatukan kriteria awal bulan, sama dengan kriteria jadwal shalat? Semestinya bisa. Dari dua pilihan, kita gunakan saja kriteria imkan rukyat, karena kriteria itu mempersatukan metode hisab dan rukyat yang diamalkan di masyarakat Muslim di Indonesia dan internasional. Kriteria wujudul hilal yang sudah usang kita tinggalkan. Mari kita pilih kriteria imkan rukyat yang baru yang bisa menggantikan kriteria MABIMS yang selama ini digunakan oleh banyak ormas Islam, namun ditolak Muhammadiyah.

Kalau Muhammadiyah masih bersikukuh menggunakan kriterai wujudul hilal yang usang tersebut, sudah pasti perbedaan hari raya dan awal Ramadhan di Indonesia masih akan terus terjadi, karena hisab wujudul hilal jelas-jelas menjauhkan diri dari rukyat. Dari segi hisabnya, sudah pasti itu menyimpang dari kriteria yang banyak digunakan oleh ormas-ormas Islam lainnya. Dari segi potensi perbedaan, sangat jelas pasti akan selalu terjadi perbedaan dengan hasil rukyat ketika tinggi bulan sudah positif, tetapi kurang dari kriteria imkan rukyat.

Sebagai organisasi mujadid (pembaharu), sebenarnya Muhammadiyah tidak terlalu asing dengan perubahan. Semoga jiwa besar Muhammadiyah bisa membawa perubahan besar di ummat ini dan mendorong terwujudnya Kalender Hijriyyah tunggal yang mapan dan mempersatukan ummat. Tanpa kita memulainya sekarang, penyatuan kalender hijriyah hanya menjadi wacana teoritik yang belum tentu aplikatif. Saya menghargai kata akhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Syamsul Anwar pada dialog kedua tim teknis NU-Muhammadiyah 6 Desember 2007 lalu yang mengajak NU-Muhammadiyah ”mengalah demi ummat”.http://www.eramuslim.com/berita/nasional/nu-muhammadiyah-sudah-saatnya-kedua-ormas-mengalah-untuk-umat-islam.htm . Semoga penyatuan kalender hijriyah dapat segera terwujud, karena itu keinginan ummat. Saya sekadar menyuarakannya dan memformulasikannya.