Kita Bisa Bersatu Tanpa Mempermasalahkan Metode


T. Djamaluddin

Profesor Riset Astronomi-Astrofisika LAPAN dan Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI

Pertemuan Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI pada 2 September 2010 di Jakarta terasa istimewa. Bukan hanya dihadiri perwakilan Ormas Islam yang sudah biasa hadir dalam setiap pertemuan BHR, tetapi ada sejumlah kelompok yang sengaja dihadirkan untuk memberikan informasi langsung terkait tentang metode yang mereka gunakan dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kelompok-kelompok tersebut sengaja dihadirkan karena sering berbeda dengan keputusan pemerintah dalam menetapkan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Namun hanya lima perwakilan yang hadir: Jamaah An Nadzir, Naqsabadiyah Padang, Naqsabandiyah Kholidiyah Jombang, Tariqah Satariyah Sidoarjo, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pertanyaan pokok yang disampaikan Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. Nasaruddin Umar dalam pengantarnya, “Mungkinkah kita menyamakan visi tanpa mempermasalahkan metode”.

Setelah mendengarkan pemaparan singkat mereka, saya menyampaikan tanggapan yang intinya, “Kita bisa bersatu tanpa mempermasalalkan metode, tetapi dengan menyamakan kriteria.” Kesamaan utama semua kelompok tersebut sehingga mereka sering berbeda dengan keputusan pemerintah adalah ketaatan kepada Guru atau pemimpin mereka dalam melaksanaan ketaatan kepada Allah yang mereka yakini. Kita bisa menyamakan visi dan persepsi dalam bentuk suatu kriteria bersama tanpa mengubah ketaatan yang mereka yakini. Sama halnya dengan menyamakan persepsi antara NU dan Muhammadiyah tanpa mengubah metode yang mereka yakini masing-masing.

Jamaah An Nadzir sangat taat pada ajaran Gurunya yang mengajarkan penentuan awal bulan dengan menghisab dan mengamati bulan sejak purnama sampai bulan tua. Kemudian juga mengamati tanda-tandanya antara lain pasang air laut yang terbesar. Tariqat Satariyah, Naqsabandiyah Padang, dan Naqsabandiyah Kholidiyah Jombang menggunakan rukyat dengan mata hati dan didukung oleh hisab lama yang bersifat urfi (bulan berselang seling 30 dan 29 hari, Ramadhan selalu 30 hari). Hizbut Tahrir mendasarkan pada rukyat yang bersifat global.

Bisakah menyatukan persepsi mereka?  Menurut saya, bisa.  Kuncinya jangan mempermasalahkan metode mereka, apalagi yang terkait dengan ketaatan yang diyakininya. Kalau mereka benar-benar mempunyai tujuan yang sama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, mestinya tidak ada niat untuk menonjolkan ego kelompoknya. Memang dalam pertemuan tersebut saya menyimpulkan tidak tampak adanya ego kelompok, tetapi semata-mata ingin menyempurnakan ketaatan yang diyakininya. Kalau begitu, pasti ada titik temu yang bisa kita upayakan untuk menyamakan persepsi.

Kesamaan persepsi itu kita dudukkan dalam kerangka sistem kalender yang mapan, yang bisa kita gunakan untuk kegiatan muamalat sehari-hari dan dalam kegiatan ibadah. Suatu sistem kalender akan mapan bila terpenuhi 3 syarat:

  1. Ada batasan wilayah keberlakukan (nasional atau global).
  2. Ada otoritas tunggal yang menetapkannya.
  3. Ada kriteria yang disepakati.

(Lihat: https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/10/menuju-kalender-islam-indonesia-pemersatu-ummat/ )

Mari kita samakan dulu persepsi batas wilayah keberlakuan sistem hisab rukyat dan kalender kita. Walau kita semua berharap adanya adanya kesatuan ummat Islam secara global, kita memerlukan tahapan yang realistis. Batas wilayah yang realistis bisa kita tetapkan sementara, batas wilayah Indonesia, tempat kita berada. Umumnya ulama kita bersepakat dengan batas wilayah ini dalam bentuk wilayatul hukmi, wilayah hukum. Nanti, bila kita sudah bersepakat dan mapan di tinggkat nasional, wilayah keberlakukan kita kembangkan menjadi tingkat regional ASEAN (seperti kesepakatan MABIMS: Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), kemudian tingkat global. Secara umum semua ormas dan kelompok ummat Islam di Indonesia bisa bersepakat dalam soal batas wilayah ini, walau kita bercita-cita mengembangkannya untuk batas wilayah global.

Konsep rukyat global saudara-saudara kita dari HTI sebenarnya juga bisa sejalan dengan konsep batas wilayah nasional tersebut, kalau kita samakan persepsi bahwa garis tanggal qamariyah berbeda dengan garis tanggal syamsiah. Niat ikhlas menegakkan syariat Allah saudara-saudara kita HTI jangan sampai terjebak pada garis tanggal internasional hasil konvensi manusia. Dalam kaidah ilmu falak-astronomis, rukyat global bermakna merujuk pada wilayah sebelah Timur. Konsep tersebut merepresentasikan eksistensi garis tanggal qamariyah yang merupakan batas wilayah yang lebih dulu rukyat (sebelah Barat) dan yang belakangan rukyat (sebelah Timur). Garis tanggal qamariyah selalu berubah setiap bulannya karena tergantung pada posisi bulan dan matahari yang terus berubah. Garis tanggal qamariyah pun sebenarnya tidak selalu membagi Timur dan Barat, tetapi bisa Timur-Laut dan Barat-Daya atau Tenggara dan Barat-Laut. Hadits Kuraib yang menjadi fokus perdebatan mathla’ lokal dan mathla’ global menjadi tidak relavan dipersoalkan bila memandangnya ada garis tanggal qamariyah yang memisahkan antara Madinah dan Syam (Syria). Pada zaman dahulu, orang cenderung melihatnya secara lokal di sekitar garis tanggal tersebut sehingga seolah ada mathla’ lokal. Kini kita harus melihatnya secara global bumi sebagai bola. Pasti ada awal hari yang bergerak ke arah Barat sehingga seolah wilayah sebelah Timur menjadi belakangan harinya. Kalau di negara-negara Arab lebih dulu beridul fitri (bila didasarkan pada rukyat yang benar) daripada di Indonesia adalah hal yang wajar bila garis tanggal qamariyah  membelah antara wilayah Arab dan Indonesia. Dalam hal seperti itu, rukyat dimulai dari wilayah Arab dan Afrika, kemudian Eropa, Amerika, dan baru Asia.

Kita juga bisa samakan persepsi tentang otoritas tunggal sistem hisab rukyat dan kalender kita. Menteri Agama secara umum bisa kita terima menjadi otoritas tunggal yang menetapkan awal bulan qamariyah secara nasional. Dalam penentuannya Menteri Agama dibantu oleh Badan Hisab Rukyat yang terdiri dari perwakilan ulama, ormas Islam, dan pakar yang menguasai hisab rukyat. Khusus dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah Menteri Agama pun menetapkannya dalam suatu forum musyawarah yang disebut sidang itsbat. Kalau nanti akan dikembangkan secara regional atau global, otoritas yang realistis menurut kondisi sekarang adalah otoritas kolektif semacam MABIMS di tingkat ASEAN atau semacam OKI (Organisasi Konferensi Islam) di tingkat global. Konsep khilafah saudara-saudara kita HTI dengan melihat realitas ummat saat ini mestinya juga bisa sejalan. Bersatu bersama tetangga dan saudara satu wilayah tentu punya dampak dakwah dan ukhuwah yang lebih kuat dan mendalam.

Kita juga perlu samakan persepsi tentang kriteria. Ini belum terwujud. Tetapi suasana cair ormas-ormas Islam yang mulai terbuka untuk berdialog tentang kriteria ini sudah mulai tampak. Dimulai sejak pertemuan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi dan Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. Dien Syamsuddin yang difasilitasi Wapres Jusuf Kalla pada Ramadhan 1428/September 2007 lalu dan kemudian ditindaklajuti dengan pertemuan teknis di PBNU (2 Oktober 2007) dan PP Muhammadiyah (6 Oktober 2007) yang difasilitasi Dirjen Bimas Islam, Prof. Nasaruddin Umar. Menyamakan kriteria tanpa harus mengubah metode yang diyakini masing-masing ormas. Metode hisab atau rukyat terus jalan, walau beberapa metode perlu ada penyesuaian dan penyempurnaan. Metode pengamatan bulan tua dan pasang maksimum yang diterapkan Jamaah An Nadzir juga silakan diteruskan, tetapi perlu masukan astronomis yang nanti perlu dibicarakan. Metode rukyat dengan mata hati dan hisab dengan sistem urfi yang digunakan beberapa kelompok tariqat juga perlu disempurnakan. Masih perlu waktu, tetapi jalan sudah terbuka. Insya-allah kita bisa bersatu.

%d blogger menyukai ini: