MENYIKAPI PERBEDAAN IDUL ADHA


T. Djamaluddin, Peneliti Antariksa, LAPAN Bandung

(Dimuat di Republika, 2 Maret 2001)

Alhamdulillah, pemerintah akhirnya mengumumkan idul adha jatuh pada 5 Maret 2001, sesuai dengan hari libur nasional yang tercantum di kalender nasional. Semula ada kekhawatiran akan terjadinya perbedaan antara keputusan pemerintah dan apa yang tertulis di kalender nasional tersebut. Kekhawatiran itu beralasan, sebab ada ketidakkonsistenan Depag dalam menggunakan kriteria awal bulan. Di dalam keputusan hari libur nasional dinyatakan idul adha jatuh pada 5 Maret, namun di “Ephemeris Hisan dan Rukyat 2001” yang juga diterbitkan Depag dinyatakan awal Dzulhijjah jatuh pada 25 Februari yang berarti Idul Adha jatuh pada 6 Maret.

Dalam keputusan pemerintah tentang Idul Adha itu disebutkan dalam berita media massa bahwa alasannya antara lain adanya kesaksian hilal oleh 6 orang di Blitar, padahal 70 kelompok lainnya gagal. Ketinggian hilal kurang dari 2 derajat. Alasan lain mengacu pada kalender yang diterbitkan Muhammadiyah, Menara Kudus, dan Persis yang menyatakan bahwa Idul Adha jatuh pada 5 Maret 2001. Sepintas tidak akan ada masalah lagi di masyarakat. Tetapi ternyata PP Persis dalam press realease-nya (PR, 21 Feb.) mengumumkan Idul Adha Jatuh pada 6 Maret berdasarkan hisab dengan kriteria imkanurru’yah. Jadi, akan ada kelompok masyarakat yang beridul adha 6 Maret.

Perbedaan seperti itu lazim terjadi dan sulit dihindarkan. Masalahnya, bagaimana agar masyarakat tidak bingung. Ada dua masalah yang perlu diperhatikan: Pertama, soal pemahaman akan kriteria hisab dan rukyat yang sering menjadi akar masalah perbedaan. Kedua, masalah hari libur nasional untuk Idul Adha yang perlu ditinjau lagi.

Kriteria

Saat ini ada tiga kriteria hisab yang menjadi dasar pembuatan kalender di Indonesia. Pertama, kriteria wujudul hilal, seperti dilakukan Muhammadiyah sejak 1969 dan diperkuat dalam muktamar 2000. Kriteria itu mensyaratkan bulan terbenam lebih lambat daripada matahari, walau satu menit. Itu menjadi tanda wujudul hilal, yaitu hilal (bulan sabit pertama) diyakini telah wujud di atas ufuk. Hanya saja, kita harus berhati-hati. Hilal telah wujud di atas ufuk bisa juga terjadi sebelum terjadinya ijtima’. Di seluruh Indonesia, pada saat maghrib 23 Februari bulan telah berada di atas ufuk. Sehingga berdasarkan kriteria wujudul hilal tersebut, 1 Dzulhijjah jatuh pada 24 Februari dan Idul Adha jatuh pada 5 Maret.

Kedua, kriteria ijtima’ qabla gurub (ijtima’ — saat bulan-matahari segaris bujur — terjadi sebelum maghrib). Tampaknya kriteria ini digunakan oleh kalender Persis. Pada kalender itu hanya dicantumkan saat ijtima’ dan penentuan awal bulannya. Untuk Dzulhijjah 1421, ijtima’ menurut kalender itu terjadi pada 23 Februari pukul 15:22, sebelum maghrib di sebagian besar Indonesia barat. Berdasarkan kriteria itu, 1 Dzulhijjah jatuh pada 24 Februari dan Idul Adha 10 Dzulhijjah jatuh pada 5 Maret 2001. Tetapi tampaknya penerapan kriteria Persis itu sedang ditinjau lagi.

Ketiga, kriteria imkanur rukyat (kemungkinan teramatinya hilal). Hasil kesepakatan MABIMS (Menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) menyatakan kriteria imkanur rukyat yang utama adalah tinggi bulan minimum pada saat maghrib 2 derajat dan umur bulan sejak ijtima’ minimum 8 jam. Pada saat maghrib 23 Februari, tinggi bulan di Sumatera bagian selatan dan Jawa bagian barat sudah di atas 2 derajat. Tetapi karena umur bulan baru sekitar 2-3 jam, kurang dari 8 jam, maka 1 Dzulhijjah bukan 24 Februari, tetapi 25 Februari. Inilah yang digunakan PP Persis untuk memutuskan Idul Adha jatuh pada 6 Maret, yang berbeda dari yang tercantum pada kalendernya. Suatu langkah berani Persis untuk memberikan kepastian kepada ummat, seperti sikapnya yang pernah diambilnya pada perbedaan Idul Fitri 1418/1998 (Republika, 6/2/98).

Depag RI sudah mempunyai pedoman kerja untuk pembuatan kalender yang menjadi salah satu acuan penetapan hari-hari libur nasional. Untuk pembuatan kalender digunakan kriteria wujudul hilal. Mungkin salah satu alasannya adalah kemudahan dalam menghitungnya. Dengan kriteria wujudul hilal itu, Idul Adha tercantum pada kalender nasional jatuh pada 5 Maret. Kalender itu tidak berlaku mutlak untuk Ramadhan dan Syawal, karena kepastiannya menunggu hasil pengamatan hilal. Biasanya untuk Idul Adha hanya didasarkan pada hisab, pengamatan hilal hanya sebagai pengecekan. Baru tahun ini diadakan sidang itsbat dan rukyat digunakan sebagai salah satu penentu.

Sebenarnya sejak 1992, Depag RI juga telah menyepakati kriteria imkanurrukyat MABIMS untuk diterapkan pada penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Bulan-bulan lain masih berdasarkan wujud hilal. Berdasarkan kriteria imkanur rukyat tersebut, di dalam “Ephemeris Hisab dan Rukyat 2001” terbitan Depag RI, 1 Dzulhijjah jatuh pada 25 Februari dan semestinya Idul Adha jatuh pada 6 Maret. Jadi, kriteria imkanur rukyat yang digunakan Persis bukanlah ditentukan sendiri, melainkan kriteria yang sebenarnya sudah disepakati sampai tingkat MABIMS.

Kriteria imkanur rukyat itu pernah juga digunakan untuk menolak kesaksian hilal Cakung dan Bawean pada penetapan Idul Fitri 1418/1998. Waktu itu ketinggian hilal dan umur hilal masih lebih rendah daripada syarat batas minimum. Wakil PB NU waktu itu pun menolaknya. Kalau kriteria itu diterapkan juga untuk kesaksian hilal di Blitar, maka kesaksian di Blitar itu sebenarnya tertolak. Ketinggiannya pada saat maghrib 23 Februari kurang dari 2 derajat dan umurnya kurang dari 8 jam. Tetapi kali ini sidang itsbat menerimanya, mungkin tidak ada yang mengingatkan tentang kriteria itu atau demi menjaga suasana tanah air kita agar jangan semakin panas. Maklum, kalau itu sampai ditolak mungkin ada massa yang marah dan perbedaan NU-Muhammadiyah akan semakin tampak. Dari segi itu hasil sidang itsbat itu melegakan, tetapi dari segi perkembangan hisab-rukyat Indonesia, hal itu suatu kemunduran.

Kriteria imkanur rukyat sebenarnya adalah titik temu yang paling baik antara semua praktisi hisab-rukyat di Indonesia. Kriteria imkanur rukyat dibuat dari perpaduan data rukyat dan data hisab. Walaupun kriteria imkanur rukyat yang disepakati di Indonesia itu lebih rendah dari kriteria internasional, sebagai langkah awal itu sudah cukup baik. Kriteria itu harus terus disempurnakan. Salah satunya dilakukan LAPAN Bandung yang mengusulkan penyempurnaan kriteria imkanur rukyat khas Indonesia. Dengan menganalisis ulang data rukyatul hilal 1962-1994 yang didokumentasikan Depag RI, telah dibuat kriteria baru yang diperbaiki. Antara lain, tiggi bulan minimum tidak seragam 2 derajat, tetapi tergantung pada beda azimutnya. Untuk beda azimut bulan-matahari 0, perlu ketinggian lebih dari 8 derajat.

Kriteria itu diharapkan bisa disepakati dan dimanfaatkan oleh para praktisi hisab-rukyat di Indonesia. Bila Muhammadiyah beralasan belum menerima kriteria MABIMS karena alasan lemahnya dasar ilmiahnya, kriteria yang diusulkan LAPAN telah dibuat dengan analisis astronomis yang ketat berdasarkan data di Indonesia.  Bila mau dan benar itu alasan utama keengganan Muhammadiyah menerima kriteria MABIMS, sebenarnya bisa digunakan kriteria internasional yang telah diakui kalangan astronom profesional. Namun, kriteria ketinggian minimum yang jauh dari kriteria wujudul hilal yang selama ini digunakan akan terasa sangat berat.

Kriteria imkanur rukyat bukanlah kriteria yang statis, tetapi masih mungkin terus disempurnakan dengan semakin banyaknya data pengamatan. Inilah titik temu antarkomponen hisab rukyat. Kalangan NU yang mengandalkan rukyat teruslah mengamat dengan seakurat mungkin. Pengamatannya dipandu dengan hasil hisab yang terpercaya. Kesaksian hilal yang secara astronomis tidak mungkin, karena mata bisa juga keliru menganggap objek bukan hilal sebagai hilal, harus berani juga ditolak. Data pengamatan yang cermat itu akan digunakan untuk penyempurnaan kriteria imkanur rukyat.

Kalangan Muhammdiyah dan persis yang biasa menghisab, bolehlah terus menghisab asalkan memperhatikan imkanur rukyat. Tidak mungkin hisab tanpa kriteria rukyat. Kunci dari hisab adalah pada penggunaan kriteria rukyat, sebab para ahli hisab juga telah menjadikan waktu maghrib sebagai patokan waktu hisabnya. Maghrib adalah waktu saat pengamatan. Kriteria hisab murni, seperti ijtima’ qabla fajr tidak digunakan di Indonesia.

Perbedaan hari raya yang sering terjadi di Indonesia kunci utamanya terletak pada tidak adanya kesepakatan penerapan kriteria imkanur rukyat tersebut. Sesama ahli rukyat bisa berbeda penetapannya karena masalah kriteria tersebut. Misalnya, antara PW NU Jatim dan PB NU dalam penetapan Idul fitri 1418/1998. Sesama ahli hisab pun bisa berbeda penetapannya juga karena masalah kriteria itu. Muhammadiyah dan Persis berbeda penentuan Idul Adhanya karena Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, sedangkan Persis menggunakan kriteria imkanur rukyat. Kalau hal itu bisa di atasi, keseragaman Idul fitri dan Idul Adha di Indonesia bukan lagi hal yang mustahil.

Hari Libur

Perbedaan penetapan Idul fitri atau Idul Adha terkait juga dengan hari libur nasional. Jarang orang memahami mengapa ada dua hari libur untuk Idul Fitri. Kadang ada yang menyebutnya lebaran hari pertama dan lebaran hari kedua. Bukan karena untuk silaturrahim. Sebab, bila itu alasannya, dua hari pun tidak cukup. Alasan utamanya adalah pada ketidakpastian jatuhnya hari idul fitri itu. Hari pertama didasarkan pada kemungkinan terbesar jatuhnya idul fitri berdasarkan hisab wujudul hilal. Hari ke dua diliburkan untuk mengantisipasi bila rukyatul hilal gagal dan dilakukan istikmal (menggenapkan 30 hari). Asumsinya, rukyat seharusnya tidak akan mendahului hasil hisab wujudul hilal. Bila ada rukyat yang mendahului hisab wujudul hilal, berarti ada kekeliruan rukyat karena hilal tidak mungkin teramati bila sudah terbenam. Walau pun hari ke dua kadang-kadang tidak diperlukan karena bulan yang berjalan telah 30 hari, tetapi demi penyeragaman tidak masalah bila diadakan dua hari libur. Itulah yang berlaku selama ini. Hal ini pun semestinya mulai dipikirkan pemerintah untuk memberlakukannya juga pada Idul Adha.

Pemerintah seharusnya mengakomodasi semua pendapat yang ada di masyarakat. Adanya keputusan pemerintah tentang penetapan idul adha tidak berarti melarang pelaksanaan ibadah kalangan yang berbeda pendapat. Sebab, masalah keyakinan dalam ibadah adalah hubungan manusia dengan Allah, yang tidak selalu dapat diubah hanya dengan keputusan pemerintah. Keputusan penetapan Idul Fitri 1418/1998 oleh pemerintah yang dianggap “tidak bulat” sebenarnya hal yang wajar dalam kaitan tersebut di atas. Pada saat itu, pemerintah memutuskan idul fitri jatuh pada 30 Januari 1998. Namun, ada pernyataan bahwa pemerintah menghargai kalangan yang beridul fitri 29 Januari, yaitu kalangan Muhammadiyah dan warga NU di Jatim dan Jateng.

Pedoman kerja Depag bahwa idul adha hanya ditentukan berdasarkan hisab wujudul hilal dan rukyat tidak mempengaruhi keputusan, nyatanya sudah tidak berlaku lagi. Adanya sidang istbat idul adha 1421/2001 menunjukkan bahwa baik hisab maupun rukyat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, sama dengan Idul Fitri, ada ketidakpastian hari Idul Adha. Hari libur nasionalnya pun harus menjadi dua hari.

Tidak bijaksana bila kita memaksakan kehendak untuk merayakan Idul Adha hanya pada 5 Maret, karena hanya itu hari libur nasional. Padahal ada saudara-saudara kita yang merayakannya pada 6 Maret. Semestinya, mereka pun diberi hak untuk mendapatkan hari libur bila itu yang diyakini sebagai hari raya. Untuk sementara, tahun ini mungkin mereka hanya minta izin dari tempat bekerjanya atau sekolahnya, bila di lingkungannya kebetulan menjadi panitia qurban yang harus bekerja sehari penuh.

Sikap toleransi kini sudah tampak. Masyarakat tidak lagi menganggapnya aneh bila terjadi dua kali hari raya. Hanya perlu penjelasan mengapa hal itu terjadi dan bagaimana menyikapi perbedaan itu. Biasanya, hal yang sering dipermasalahkan adalah hukumnya puasa pada saat orang lain berhari raya. Misalnya, orang yang beridul adha 6 Maret akan menjadi ragu untuk puasa arafah pada 5 Maret. Takut menjadi haram karena saat itu ada yang menganggapnya sudah hari raya. Hal itu mudah dijawab. Bila yang yakin 6 Maret Idul Adha, 5 Maret adalah hari untuk puasa Arafah, tidak perlu dibingungkan dengan pendapat orang lain. Bila 5 Maret yang diyakini Idul Adha, hari Arafah jatuh pada 4 Maret. Perbedaan dengan hari Arafah di Arab Saudi, biasanya hanya masalah “mendahului” atau “mengikuti” sehari yang masih bisa ditafsirkan dari kenyataan bahwa adanya perbedaan waktu di bumi kita yang bulat.

Jadi, hargailah pendapat orang lain dan laksanakan ibadah kita sesuai dengan apa yang paling kita yakini. Jangan dibingungkan dengan keyakinan orang lain. Diharapkan pemerintah pun menghargai perbedaan pendapat ini dengan menambah hari libur Idul Adha menjadi dua hari, seperti halnya libur Idul Fitri.

%d blogger menyukai ini: