Fatwa Ulama: Taat pada Pemerintah Setempat sebagai Solusi Atas Perbedaan Puasa Ramadhan dan Puasa Arafah (2)

T. Djamaluddin

LAPAN

fatwa-mui-2-2004

Perbedaan awal dan akhir Ramadhan serta hari Arafah dan Idul Adha belum sepenuhnya terpecahkan. Titik temunya secara teknis astronomis (hisab-rukyat) sebenarnya mudah, terletak pada penyatuan kriteria hisab-rukyat. Implementasinya pun sebenarnya mudah, asalkan ada kesepakatan tiga hal pokok: (1) otoritasnya, (2) kriterianya, dan (3) batasnya. Kata kuncinya adalah kesepakatan. Itu solusi teknis astronomis (hisab-rukyat). Bagaimana solusi syar’i-nya? Taatlah pada otoritas (pemerintah) setempat!

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2/2004 menyatakan wajibnya ummat Islam Indonesia untuk menaati ketetapan Pemerintah RI tentang awal Ramadhan, Syawal,dan Dzulhijjah. Berikut ini saya kutipkan pendapat dua tokoh ulama dari Indonesia (Buya Hamka) dan dari Arab Saudi (Syaikh ‘Utsaimin):

1. Pendapat Buya Hamka

2. Pendapat Syaikh ‘Utsaimin (dikutip secara utuh dari http://www.pkspiyungan.org/2014/09/puasa-arofah-ikut-pemerintah-atau-hari.html)

Puasa Arofah Ikut Pemerintah atau Hari Wukuf Arofah di Makkah?

Ini Penjelasan Syaikh ‘Utsaimin

Permasalahan ini sering muncul dari berbagai pihak ketika menghadapi hari Arofah. Ketika para jama’ah haji sudah wukuf tanggal 9 Dzulhijah di Saudi Arabia, padahal di Indonesia masih tanggal 8 Dzulhijah (seperti tahun 2014 ini. Baca: Pemerintah RI tetapkan Idul Adha 5 Oktober 2014, Berbeda dengan Arab Saudi)

Lantas mana yang harus diikuti dalam puasa Arofah? Apakah ikut waktu jama’ah haji wukuf atau ikut penanggalan Hijriyah di negeri kita sehingga puasa Arofah tidak bertepatan dengan wukuf di Arofah?

Syaikh Muhammad bin Sholih ‘Utsaimin pernah diajukan pertanyaan:

Kami khususnya dalam puasa Ramadhan mubarok dan puasa hari Arofah, di antara saudara-saudara kami di sini terpecah menjadi tiga pendapat.

Pendapat pertama: kami berpuasa bersama Saudi Arabia dan juga berhari Raya bersama Saudi Arabia.

Pendapat kedua: kami berpuasa bersama negeri kami tinggal dan juga berhari raya bersama negeri kami.

Pendapat ketiga: kami berpuasa Ramadhan bersama negeri kami tinggal, namun untuk puasa Arofah kami mengikuti Saudi Arabia.

Kami mengharapkan jawaban yang memuaskan mengenai puasa bulan Ramadhan dan puasa Hari Arofah. Kami memberikan sedikit informasi bahwa lima tahun belakangan ini, kami tidak pernah bersamaan dengan Saudi Arabia ketika melaksanakan puasa Ramadhan dan puasa Arofah. Biasanya kami di negeri ini memulai puasa Ramadhan dan puasa Arofah setelah pengumuman di Saudi Arabia. Kami biasa telat satu atau dua hari dari Saudi, bahkan terkadang sampai tiga hari. Semoga Allah senantiasa menjaga antum.

Syaikh menjawab:

Perlu diketahui bahwa para ulama berselisih pendapat dalam masalah ru’yah hilal apabila di satu negeri kaum muslimin telah melihat hilal sedangkan negeri lain belum melihatnya. Apakah kaum muslimin di negeri lain juga mengikuti hilal tersebut ataukah hilal tersebut hanya berlaku bagi negeri yang melihatnya dan negeri yang satu matholi’ (tempat terbit hilal) dengannya.

Pendapat yang lebih kuat adalah kembali pada ru’yah hilal di negeri setempat. Jika dua negeri masih satu matholi’ hilal, maka keduanya dianggap sama dalam hilal. Jika di salah satu negeri yang satu matholi’ tadi telah melihat hilal, maka hilalnya berlaku untuk negeri tetangganya tadi. Adapun jika beda matholi’ hilal, maka setiap negeri memiliki hukum masing-masing. Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapat inilah yang lebih bersesuaian dengan Al Qur’an, As Sunnah dan qiyas.

Dalil dari Al Qur’an yaitu firman Allah Ta’ala,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al Baqarah: 185). Dipahami dari ayat ini, barang siapa yang tidak melihat hilal, maka ia tidak diharuskan untuk puasa.

Adapun dalil dari As Sunnah, sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا

“Jika kalian melihat hilal Ramadhan, maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal Syawal, maka berhari rayalah.” (HR. Bukhari no. 1900 dan Muslim no. 1080). Dipahami dari hadits ini, siapa saja yang tidak menyaksikan hilal, maka ia tidak punya kewajiban puasa dan tidak punya keharusan untuk berhari raya.

Adapun dalil qiyas, mulai berpuasa dan berbuka puasa hanya berlaku untuk negeri itu sendiri dan negeri yang terbit dan tenggelam mataharinya sama. Ini adalah hal yang disepakati. Engkau dapat saksikan bahwa kaum muslimin di negeri timur sana -yaitu Asia-, mulai berpuasa sebelum kaum muslimin yang berada di sebelah barat dunia, begitu pula dengan buka puasanya. Hal ini terjadi karena fajar di negeri timur terbit lebih dulu dari negeri barat. Begitu pula dengan tenggelamnya matahari lebih dulu di negeri timur daripada negeri barat. Jika bisa terjadi perbedaan sehari-hari dalam hal mulai puasa dan berbuka puasa, maka begitu pula hal ini bisa terjadi dalam hal mulai berpuasa di awal bulan dan mulai berhari raya. Keduanya tidak ada bedanya.

Akan tetapi yang perlu jadi perhatian, jika dua negeri yang sama dalam matholi’ (tempat terbitnya hilal), telah diputuskan oleh masing-masing penguasa untuk mulai puasa atau berhari raya, maka wajib mengikuti keputusan penguasa di negeri masing-masing. Masalah ini adalah masalah khilafiyah, sehingga keputusan penguasalah yang akan menyelesaikan perselisihan yang ada.

Berdasarkan hal ini, hendaklah kalian berpuasa dan berhari raya sebagaimana puasa dan hari raya yang dilakukan di negeri kalian (yaitu mengikuti keputusan penguasa). Meskipun memulai puasa atau berpuasa berbeda dengan negeri lainnya. Begitu pula dalam masalah puasa Arofah, hendaklah kalian mengikuti penentuan hilal di negeri kalian.

[Majmu’ Fatawa wa Rosa-il Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, 19/24-25, Darul Wathon – Darul Tsaroya, cetakan terakhir, tahun 1413 H]

Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin juga mendapat pertanyaan sebagai berikut, “Jika terdapat perbedaan tentang penetapan hari Arofah disebabkan perbedaan mathla’ (tempat terbit bulan) hilal karena pengaruh perbedaan daerah. Apakah kami berpuasa mengikuti ru’yah negeri yang kami tinggali ataukah mengikuti ru’yah Haromain (dua tanah suci)?”

Syaikh rahimahullah menjawab:

“Permasalahan ini adalah turunan dari perselisihan ulama apakah hilal untuk seluruh dunia itu satu ataukah berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah. Pendapat yang benar, hilal itu berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah.

Misalnya di Makkah terlihat hilal sehingga hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sedangkan di negara lain, hilal Dzulhijjah telah terlihat sehari sebelum ru’yah Makkah sehingga tanggal 9 Dzulhijjah di Makkah adalah tanggal 10 Dzulhijjah di negara tersebut. Tidak boleh bagi penduduk Negara tersebut untuk berpuasa Arofah pada hari ini karena hari ini adalah hari Iedul Adha di negara mereka.

Demikian pula, jika kemunculan hilal Dzulhijjah di negara itu selang satu hari setelah ru’yah di Makkah sehingga tanggal 9 Dzulhijjah di Makkah itu baru tanggal 8 Dzulhijjah di negara tersebut. Penduduk negara tersebut berpuasa Arofah pada tanggal 9 Dzulhijjah menurut mereka meski hari tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah di Mekkah.

Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jika kalian melihat hilal Ramadhan hendaklah kalian berpuasa dan jika kalian melihat hilal Syawal hendaknya kalian berhari raya” (HR Bukhari dan Muslim).

Orang-orang yang di daerah mereka hilal tidak terlihat maka mereka tidak termasuk orang yang melihatnya.

Sebagaimana manusia bersepakat bahwa terbitnya fajar serta tenggelamnya matahari itu mengikuti daerahnya masing-masing, demikian pula penetapan bulan itu sebagaimana penetapan waktu harian (yaitu mengikuti daerahnya masing-masing)”.

[Majmu’ Fatawa wa Rosa-il Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin, 20/47-48, Darul Wathon – Darul Tsaroya, cetakan terakhir, tahun 1413 H]

***

Demikian penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin rahimahullah. Intinya, kita tetap berpuasa Ramadhan, berhari raya dan berpuasa Arofah sesuai dengan penetapan hilal yang ada di negeri kita, walaupun nantinya berbeda dengan puasa, hari raya atau wukuf arafah di Saudi Arabia.

Hanya Allah yang memberi taufik.

(Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal)

*sumber: Artikel http://rumaysho.com

Fatwa Ulama: Taat pada Pemerintah Setempat sebagai Solusi Atas Perbedaan Puasa Ramadhan dan Puasa Arafah (1)

T. Djamaluddin

LAPAN

fatwa-mui-2-2004

Perbedaan awal dan akhir Ramadhan serta hari Arafah dan Idul Adha belum sepenuhnya terpecahkan. Titik temunya secara teknis astronomis (hisab-rukyat) sebenarnya mudah, terletak pada penyatuan kriteria hisab-rukyat. Implementasinya pun sebenarnya mudah, asalkan ada kesepakatan tiga hal pokok: (1) otoritasnya, (2) kriterianya, dan (3) batasnya. Kata kuncinya adalah kesepakatan. Itu solusi teknis astronomis (hisab-rukyat). Bagaimana solusi syar’i-nya? Taatlah pada otoritas (pemerintah) setempat!

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2/2004 menyatakan wajibnya ummat Islam Indonesia untuk menaati ketetapan Pemerintah RI tentang awal Ramadhan, Syawal,dan Dzulhijjah. Berikut ini saya kutipkan pendapat dua tokoh ulama dari Indonesia (Buya Hamka) dan dari Arab Saudi (Syaikh ‘Utsaimin):

1. Pendapat Buya Hamka (dikutip secara utuh dari http://buyahamka.org/tanya-jawab/mesti-samakah-hari-raya-dengan-di-mekkah/)

Mesti Samakah Hari Raya Dengan di Mekkah

Pertanyaan :

  1. Menurut keputusan dari Departemen Agama R.I., Hari Raya ‘Iedul Adha 1395 jatuh pada hari Sabtu 13 Desember 1975.  Keputusan itu dikeluarkan setelah Departemen Agama menerima laporan dari ahli-ahli hisab dan kesaksian orang-orang yang mengadakan ru’yah bil fi’li (melihat hilal dengan perbuatan).  Terdapat kesamaan hasil Hisab dengan hasi Ru’yah, bahwa akhir Zulqa’idah jatuh pada hari Rabu sore 3 Desember 1975.
  2. Tiba-tiba pada hari Senin tanggal 8 Desember 1975, Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta menyiarkan berita di suratkabar-suratkabar Jakarta bahwa, Wuquf tahun ini jatuh pada hari Kamis tanggal 11 Desember 1975, sehingga dengan demikian dengan sendirinya orang-orang di Mekkah mengerjakan sembahyang ‘Iedul Adha pada hari Jum’at 12 Desember 1975.  Kabarnya, Rabithah ‘Alam Islamiy di Mekkah mengirim telegram pula kepada Dewan Da’wah Islamiyah Pusat di Jakarta, menyatakan tentang wuquf hari Kamis itu, dan bukan pada hari Jum’at.
  3. Lantaran itu timbullah dua macam tanggapan tentang kejadian ini, yaitu ada golongan yang menganjurkan agar Hari Raya jatuh di hari Jum’at, sebab kita telah mendapat keterangan yang pasti bahwa Wuquf adalah pada hari Kamis, bukan Jum’at seperti disangkakan semula.  Tetapi ada yang berkeras mempertahankan keputusan semula, yaitu Sembahyang Hari Raya pada Hari Sabtu 13 Desember 1975.  Menteri Agama juga memperkuat lagi keputusan Sembahyang Hari Raya hari Sabtu itu, setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan Majelis Ulama dan ahli-ahli Hisab dan Ru’yah.

Sekarang saya bertanya, “Sahkah sembahyang Hari Raya hari Sabtu 13 Desember itu?”. Padahal telah datang berita pasti dari Mekkah bahwa Wuquf di Arafah hari Kamis.

Jawab:

Jika bersatu permulaan puasa, Hari Raya ‘Iedul Fitri dan Hari Raya ‘Iedul Adha di seluruh dunia Islam, sehingga sama puasa kaum Muslimin, sama berbuka dan sama Hari Raya Haji, adalah satu hal yang sangat baik sekali.  Apatah lagi di zaman sekarang dengan adanya alat-alat telekomunikasi yang cepat dapat menyampaikan berita di seluruh dunia, hal yang semacam itu mungkin bisa dicapai.

Itulah sebab maka Jumhurul Ulama memandang bahwa persatuan umat dalam mengerjakan lbadat Puasa dan Hari Raya adalah sangat dituntut.

Tetapi oleh karena perkembangan yang terjadi dalam Dunia Islam dalam masa 14 abad, dan mengingat pula sabda Nabi SAW:

agama_itu_mudah

Maka timbullah pendapat bahwa persatuan mengerjakan puasa, dan dua Hari Raya itu sukarlah akan tercapai. Sebab itu maka yang sama pendapat Ulama tentang wajibnya persamaan puasa dan dua Hari Raya itu hanyalah pada negeri-negeri yang berdekatan saja, yaitu yang satu mathla’-nya. Adapun yang berjauhan mathla’ sebagaimana antara Andalus (Sebelah Barat) dan Khurasan (Sebelah Timur) tidaklah dapat dipersamakan.

Pendapat ini menjadi kuat pula karena ada dalil Hadits yang pernah kejadian di zaman sahabat-sahabatRasulullah. Yaitu sebuah Hadits yang dirawikan oleh Kuraib bahwa dia datang ke Syam. Ia sampai di sana di akhir bulan Sya’ban menjelang masuk bulan Ramadhan. Dan dia sendiri turut melihat (rukyah) bulan sabit (hilal) ketika dia berada di Syam.

Dia (Kuraib) berkata,”Saya melihat bulan itu pada malam Jum’at”. Setelah beberapa hari di Syam dia pun kembali ke Madinah di ujung bulan Ramadhan. Dia berkata, “Lalu bertanya kepadaku Ibnu Abbas dan dibicarakannya juga soal hilal itu. Dia bertanya,”Bila kalian melihat Hilal?” Saya jawab, “Malam Jum’at”. Lalu lbnu Abbas bertanya lagi,”Engkau sendiri melihat?” Kuraib menjawab, “Ya, saya lihat sendiri dan orang banyakpun melihatnya pula, maka puasalah orang banyak pada besoknya dan begitupula Mu’awiyah.”

Lalu lbnu Abbas berkata, ”Tetapi kami melihat Hilal itu pada malam Sabtu”, dan kami teruslah puasa sampai kami cukupkan bilangan tiga puluh hari, atau kami lihat Hilal nanti”.
Lalu Kuraib bertanya: “Tidakkah kalian padukan saja dengan rukyah Mu’awiyah dan puasanya.”

Ibnu Abbas menjawab, “Tidak. Karena begitulah diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita.” Hadits ini disalin secara bebas oleh penulis, dirawikan oleh Imam Ahmad, Muslim dan At- Tirmidzi.

At-Tirmidzi menyatakan tentang Hadits ini, ”Hadits ini adalah Hasan, Shahih dan Gharib. Dan amalan adalah menurut Hadits ini pada sisi ahli ilmu, yaitu bahwa tiap-tiap negeri dengan rukyahnya sendiri.”

Hadits inilah yang menjadi pegangan seluruh dunia Islam yang bukan lagi semata-mata di tanah Arab, melainkan telah melebar meluas ke luar Arab, bahkan ke seluruh dunia.

Melihat Bulan
Berdasar kepada Firman Tuhan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 18 :

AlBaqarah ayat 18

“Mereka itu bertanya kepada engkau dan hal-hal hilal; Katakanlah bahwa dianya adalah penentuan waktu-waktu bagi manusia dan juga untuk Hajji.”

Berdasarkan kepada ayat Al-Qur’an ini, maka pokok pertama dan utama dalam memulai ibadat, baik ibadat puasa Ramadhan atau penutupan puasa Ramadhan (Iedul Fithri) atau penentuan permulaan Hajji, ataupun menentukan perhitungan mengeluarkan zakat (haul),-Semuanya dihitung menurut bulan Qamariah, bukan Syamsiah.

Caranya ialah apabila ada orang yang melihat hilal (yaitu bulan Sabit, permulaan bulan baru di ufuk Barat, sesudah terbenam matahari), lalu dilaporkannya pada yang berwenang atau penguasa di negeri itu. Sesudah memeriksa keterangan- keterangan yang diberikan oleh yang melihat bulan itu dengan menyuruhnya mengucapkan dua kalimah syahadat lebih dahulu setelah penguasa mempercayai berita itu, lalu disuruhlah menyiarkan berita itu kepada orang banyak dan dimaklumkanlah bahwa besoknya mulailah puasa, ataubesoknya; mulailah Hari Raya ‘Iedul Fithri.

Kala bulan Hajji, dilihat orang pula hilal permulaan Zulhijjah dan dilaporkannya kepada penguasa, lalu dimaklumkanlah ke muka umum bahwa Hari Raya Hajji akan jatuh pada 10 hari sesudah itu.

Adapun di Mekkah sendiri ada tambahan khusus lagi, yaitu bahwa pada sembilan hari bulan akan wuquf di ‘Arafah.

Cara yang begini adalah menurut Sunnah dari Nabi sendiri.  Yaitu sebuah Hadits Ibnu Abbas yang dirawikan oleh At-Tirmidzi bahwa pada suatu hari seorang A’raby/Badui datang memberitahukan bahwa dia melihat hilal malam itu.  Lalu dia disuruh mengucap dua kalimah syahadat, (suatu kesaksian yang lebih besar pengaruhnya dari pada sumpah itu sendiri bagi orang yang beriman; bahwa dia bertanggung jawab sebagai Muslim dan ucapan yang dia keluarkan).  Setelah Nabi percaya kepada kesaksian orang itu, baginda bersabda kepada Bilal.

Bilal puasalah besok

“Hai Bilal.  Beritahukan kepada manusia agar berpuasa besok”.

Sebuah lagi pula Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa pada satu waktu di akhir bulan Ramadhan datang dua orang Badui menyatakan bahwa mereka berdua melihat bulan kemarin sore (senja).  Lalu Nabi menyuruh semua orang melepaskan puasanya di hari itu. Dan karena hari sudah siang, sembahyangnya besok saja.

Meskipun yang melihat hanya satu orang kampung (orang desa/orang Badui) atau dua orang, namun apabila penguasa telah percaya akan keterangannya, disampaikanlah hal itu kepada orang banyak.  Cara sekarang disampaikanlah dengan perantaraan alat-alat telekomunikasi: telegram, telepon, televisi, radio, surat-surat kabar dan lain-lain.  Kalau cara dulu-dulu ialah dengan memukul tabuh atau beduk, atau dipukulkan canang.

Maka orang banyakpun wajiblah menuruti perintah itu, tidak boleh menantangnya lagi.  Karena sabda Nabi SAW:

berpuasa berbuka bersama 1

“Puasalah kamu ialah di hari kamu semua berpuasa, berbuka kamu ialah di hari kamu semuanya berbuka, menyembelih korban kamu ialah di hari karnu semuanya menyembelih korban.”

Hadits ini dirawikan oleh At-Tirmidzi dan lbnu Majah dan Abu Dawud.

Di Hadits yang lain dijelaskannya lagi:

berpuasa berbuka bersama 2

“Puasa ialah di hari kamu semuanya puasa, Iedul Fithri ialah di hari kamu berbuka, ‘ledul Adha ialah di hari kamu semua berkorban.”

Berkata lbnu Taimiyah dalam Fatwanya:

Ibnu Taimiyah berpuasalah dgn jamaah

Artinya: Setengah ahli ilmu dalam hal Hadits menafsirkan maksud Hadits-Hadits ini ialah bahwa baik berpuasa ataupun berbuka hendaklah bersama jama’ah, golongan yang terbesar dari orang banyak.

Sehingga Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang yang telah melihat bulan seorang dirinya, belum sempat ia menyampaikan kepada penguasa, dia boleh puasa atau berbuka secara rahasia, agar jangan mengganggu orang banyak.

Niscaya wajiblah seorang yang jelas melihat Hilal menyampaikan kepada yang berwenang. Kalau keterangannya tidak dipercayai, sedang dia yakin telah melihat bulan, bolehlah dia puasa atau berbuka sendiri secara rahasia.

Hikmatnya tentu supaya jangan merusak suasana jama’ah kaum Muslimin.

Dari dalil-dalil sunnah Nabi itu teranglah bahwa mengerjakan ibadat puasa atau Hajji itu dengan berjama’ah.  Yang dimaksud dengan jama’ah ialah masyarakat kaum Muslimin.  Di zaman Rasulullah masih hidup, pimpinan jama’ah itu adalah di tangan baginda sendiri.

Dan setelah Rasulullah wafat ialah di tangan khalifah-khalifah yang menggantikan baginda.  Dan setelah dunia Islam bertambah luas dan berkembang maka jama’ah kaum Muslimin itu dikepalai oleh Amir-amir atau Sultan-sultan di daerahnya masing-masing.  Setelah kebanyakan negeri Islam dijajah oleh bangsa Barat, terutama sebagai di Indonesia ini terserah kepada kaum Muslimin sendiri mengatur permulaan puasanya dan berbukanya dan Hari Raya Hajji-nya.

Di negeri-negeri yang ada raja atau Sultan dalam naungan penjajah, raja-raja dan Sultan itulah yang menentukan puasa dan berbuka dan Hari Raya Hajji.  Sebab itu sebagai di Sumatera Timur di zaman jajahan, tidaklah mustahil jika berbeda permulaan dan penutupan puasa di antara kerajaan Deli dengan Kerajaan Serdang, Kerajaan Asahan dengan Kerajaan Kualuh, walaupun “Kerajaan-Kerajaan” itu sangat berdekatan saja.  Adapun di luar daerah kekuasaan Sultan, seumpama kota Medan orang tidak merasa terikat oleh perintah Sultan.  Sebab itu penentuan puasa, berbuka dan hari Raya Hajji adalah menurut almanak yang mereka percayai dan pegangi saja.  Lebih-lebih setelah berkembang ilmu Hisab, mulailah banyak orang yang puasa, berbuka dan hari Raya Hajji menurut hisab saja.  Perkumpulan-perkumpulan Islam seperti Muhammadiyah mengeluarkan pengumuman tiap tahun yang dijadikan pegangan oleh anggotanya dan orang yang menuruti faham yang diajarkannya.

Kementrian Agama
Sebagai hasil perjuangan membentuk sebuah Negara merdeka yang berdaulat pada tahun 1945, Kaum Muslimin Indonesia berhasil memperjuangkan sehingga terbentuklah dalam susunan Pemerintahan Republik Indonesia suatu Kementerian bernama Kementerian Agama (kemudian disebut Departemen Agama).  Departemen inilah yang dalam masa 30 tahun sejak Proklamasi kemerdekaan berusaha menentukan hari resmi keagamaan Republik Indonesia, termasuk permulaan puasa, hari Raya ‘Iedul Fithri dan Hari Raya ledul Adha, bahkan juga permulaan tahun Hijrah.

Buat menyatukan yang serentak rupanya  tidaklah semudah yang disangka.  Sebab sudah bertahun-tahun lamanya masing-masing golongan mengambil keputusan sendirinya, ada yang menurut rukyah dan ada yang menurut hisab, dan masing-masing menganjurkan kepada pengikutnya agar berpuasa, berbuka dan berhari Raya menurut “keputusan organisasi kita.”

Kadang-kadang Hari Raya itu dijadikan ukuran untuk menguji sampai berapa besar pengaruh kita.

Apa yang jadi sebab selisih di antara ulama-ulama zaman dahulu, sebagai Imam Mujtahid yang berempat, agar penguasa negaralah yang memutuskan hari berpuasa dan berbuka dan berhariraya itu ditaati, dan barang siapa yang tidak yakin akan keputusan penguasa itu, bolehlah berpuasa atau berbuka sendiri secara rahasia (lmam Syafi’i), tidaklah dituruti lagi.

Orang berpegang kepada demokrasi cara Barat bahwa semua orang bebas melakukan ibadat menurut keyakinan masing-masing.

Kadang-kadang kalau bertemu Menteri Agama yang bijaksana, mereka panggillah ulama-ulama dan pemuka-pemuka pergerakan Islam bermusyawarat menentukan hari berpuasa atau berbuka itu.  Seorang Menteri lagi mengerahkan orang di tiap-tiap daerah pergi melakukan melihat bulan (rukyatul hilal bil fi’li).  Tetapi ada pula Menteri yang tidak, mempedulikan Musyawarat Ulama atau memerintah orang melihat bulan, tetapi memaksakan orang banyak agar mengikuti faham golongan yang dianutnya dan memandang “anti nasional” barang siapa yang menganjurkan puasa atau berbuka menurut pegangan golongannya pula.  Sehingga pernah kejadian seorang Menteri Agama menganjurkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan agar menangkap dan menahan seorang yang dianggapnya “menentang” keputusannya tentang puasa dan Hari Raya itu.  Kejadian ini di tahun 1962.

Kemudian di tahun 1964 berhasil juga memencilkan orang ini dari masyarakat, setelah difitnah memberikan kuliah di IAIN Ciputat yang berisi hasutan kepada mahasiswa supaya meneruskan perjuangan Karto Suwiryo.  Setelah ditahan 2 tahun empat bulan barulah dilepaskan.

Karena ternyata tidak ada bukti buat dituntut di muka pengadilan.  Tetapi maksud sudah tercapai.  Yaitu dia ditahan dan didiamkan 28 bulan.

Tetapi Menteri Pertahanan dan Keamanan tersebut mengirim orang kepada yang diusulkan supaya ditangkap itu hati-hati dan keinginan Menteri Agama itu tidaklah dilaksanakan oleh Menteri Keamanan tersebut.

Begitulah keadaan di Indonesia bertahun-tahun, sehingga suasana permulaan puasa, dan yang berkesan ialah tentang Hari Raya ledul Fithri, waktu itu selalu suasana pikiran jadi keruh, karena bertikainya Hari Raya.

Setelah Prof. Dr. A, Mukti Ali naik menjadi Menteri Agama, beliau telah mengambil satu kebijaksanaan.  Yaitu mendirikan sebuah Panitia tetap ahli Rukyah dan Hisab.  Yang duduk dalam Panitia tersebut ialah ahli-ahli hisab dari sekalian golongan yang memakai hisab dan golongan yang mempertahankan rukyah.  Supaya setiap tahun diadakan hisab dan rukyah dan dijadikan di antara keduanya sokong-menyokong.  Karena hisab yang teliti dapatlah menjadi penuntun untuk melakukan rukyah.  Dan rukyah yang benar-benar jujur dapat jadi kontrol atas ketelitian hisab.

Sejak Panitia itu terbentuk, jadi tambah intensiflah usaha mempersatukan permulaan puasa dan hari raya itu.  Meskipun “kedaulatan” golongan-golongan yang telah tumbuh dengan suburnya di zaman penjajahan itu sangat sukar untuk disatukan ke dalam satu wadah, yaitu wadah penguasa.  Dan meskipun Departemen Agama itu adalah hasil perjuangan Kaum Muslimin sendiri.

Namun dua tiga tahun terakhir ini “kehangatan’ perbedaan Hari Raya itu sudah dapat diperkecil karena timbulnya kesadaran dengan adanya Panitia tetap itu.

Instruksi dari Mekkah
Sekarang timbul soal baru. Yaitu oleh karena telah serba cepatnya alat telekomunikasi, dengan adanya berita radio, dapatlah diketahui bahwa sudah kerap kali Puasa Ramadhan terdahulu di Mekkah satu hari.  Kemudian di tahun 1395H ini terang sekali bahwa wuquf jatuh pada hari Kamis, sehingga sembahyang Hari Raya ‘Iedul Adha di Mekkah jatuh pada hari Jum’at. Sedangkan di Indonesia telah dilakukan rukyatul hilal bil fi’li; ternyata bahwa akhir Dzulka’idah jatuh pada senja hari Rabu 3 Desember 1975.

Oleh karena hasil rukyah yang bersamaan dengan hasil hisab itu telah pasti bahwa 1 Zulhijjah 1395 jatuh hari Kamis 4 Desember 1975, maka Departemen Agama pun mengeluarkan maklumatnya, berdasar wewenang yang ada padanya, bahwa 10 Zulhijjah, hari untuk sembahyang Hari Raya Iedul Adha jatuh pada hari Sabtu 3 Desember 1975.

Dan ini diterima dengan lega oleh kaum Muslimin.  Dan ini telah sesuai dengan Hadits Nabi SAW yang kita salinkan di atas tadi.  Yaitu, “Puasa kamu ialah di hari kamu semua berpuasa. Berbuka kamu ialah di hari kamu semua berbuka dan Hari Raya Qurban kamu ialah di hari kamu semua berqurban.”

10 Zulhijjah disebut juga “Yaumun Nahr” (Hari Berqurban).  Lantaran itu tidaklah wajib bagi kita meninggalkan maklumat yang timbul dari wewenang Menteri Agama, yang menyiarkan hasil rukyah dan hisab yang jelas itu, untuk disamakan dengan Hari Raya Hajji di Mekkah, yang menurut perhitungan hisab dan rukyah mereka, mereka lakukan pada 10 Zulhijjah juga.

Tidaklah berdosa orang yang berhari Raya Adha hari Sabtu, karena mereka mematuhi maklumat pemerintahnya yang berdasarkan hasil penyelidikan seksama itu.  Dan tidaklah mesti hasil rukyah dan hisab di Indonesia sama harinya, oleh sebab Wuquf di ‘Arafah Hari Kamis.

Semua tahu tempat wuquf hanya satu di dunia; yaitu Arafah.

Kalau penguasa di sana telah memutuskan wuquf di ‘Arafah hari Kamis, wajiblah bagi orang yang hendak naik Hajji tahun itu mentaati keputusan penguasa di sana, turut wuquf hari Kamis. Tidak sah jika mereka wuquf hari Jum’at. Orang- orang, walaupun pemerintahnya memutuskan ‘ledul Adha hari Sabtu 13 Desember jika mereka sedang berada di Mekkah, wajiblah mereka turut wuquf hari Kamis.  Tetapi  kita di Indonesia yang tidak pergi hajji (wuquf) tidak wajib (tidak sunat) sembahyang hari Raya Adha hari Jumat. Melainkan tetap mematuhi keputusan penguasa kita.

Barulah wajib kita mengikuti segala keputusan dari Mekkah itu apabila “Seluruh dunia Islam telah memutuskan”, misalnya dalam satu Kongres Islam yang dihadiri oleh mereka yang berwenang, di sana diputuskan bahwa mulai waktu itu memulai puasa, menentukan Hari Raya Iedul Fithri dan ‘Iedul Adha hendaklah menurut apa yang diputuskan dari Mekkah. Dan dengan demikian hasil rukyah dan hisab kita tidak perlu lagi.

Kalau tidak demikian, maka tidaklah salah orang yang setia dan yakin memegang ilmu pengetahuan rukyah dan hisab dalam negerinya sendiri yang dikuatkan oleh pemerintahnya.  Bagaimana akan memajukan hari Rayanya dari Sabtu ke Jum’at, karena berita dari Mekkah, sedangkan dunia Islam belum lagi memutuskan bahwa seluruh kaum Muslimin dan Negeri-negeri Islam menyerahkan menentukan puasa, berbuka dan hari Raya Hajji kepada Pemerintah Saudi.

Hadits yang dirawikan dari Kuraib oleh Imam Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi, bahwa Ibnu Abbas sebagai Ulama Shahaby yang terbesar di Madinah di kala hidupnya, telah menyatakan bahwa mereka di Madinah tidak mengikuti permulaan puasa di Syam (Damaskus) dengan ucapannya, “Demikianlah kami disuruh oleh Nabi SAW.”

Padahal setelah dipelajari dalam sejarah, waktu kejadian itu ialah setelah perjuangan Ali bin Abi Thalib runtuh dan Mu’awiyah menang.

Mu’awiyah yang dahulunya hanya semata-mata ‘Aamir di Syam, dengan sebab kalahnya percaturan politik Abu Musa Al-Asy’ariy wakil ‘Ali menghadapi siasat Amr bir ‘Ash wakil Mu’awiyah, maka teguhlah Mu’awiyah jadi khalifah dan memakai gelar Amirul Mukminin dan berkedudukan di Syam.  Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Mu’awiyah pada tahun 40 Hijriyah, terjadilah perdamaian dan dinamailah tahun 40 Hijriyah sebagai “Tahun Jama’ah”, karena kaum Muslimin telah bersatu kembali.  Setelah itu, maka Ibnu Abbas yang tadinya termasuk golongan Ali, mengundurkan diri dari politik dan mengakui kekuasaan Mu’awiyah.  Dia menetap di Madinah beberapa waktu lamanya, kemudian pindah ke Mekkah dan akhirnya ke Thaif.  Di Thaif itulah beliau wafat pada tahun 70 Hijriyah.

Sudah jelas bahwa Ibnu Abbas mengakui bahwa kekuasaan tertinggi telah di tangan Mu’awiyah dan dia wajib ta’at.  Tetapi oleh karena permulaan puasa di Syam tidak mesti diikuti di Madinah, tetaplah beliau memulai puasa hari Sabtu setelah rukyah malam Sabtu di Madinah, meskipun Mu’awiyah memulai puasa hari Jum’at karena terlihat bulan malam Jum’at di Syam.

Sebab itu kalau misalnya Dunia Islam sepakat menyerahkan kekuasaan menentukan permulaan puasa atau berbuka atau Hari Raya Hajji diserahkan saja kepada Pemerintah Saudi, artinya ialah bahwa kaum Muslimin melepaskan hak yang telah diberikan kepada mereka oleh Syara’, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa perlainan mathla’ di antara negeri-negeri yang berjauhan menyebabkan tidak wajib negeri yang jauh itu menuruti yang terlebih dahulu melihatnya.

Kesimpulan :

  1. Tidak wajib negeri yang berjauhan mengikuti puasa dan berbuka dan Hari Raya Hajji, karena mathla’ tidak sama.
  2. Wuquf di Arafah wajib dituruti menutup keputusan pe-nguasa di negeri itu.
  3. Rasulullah SAW memberi ingat bahwa kita puasa, berbuka 
dan berkorban menurut orang banyak.  Berbeda-beda hari tidak beliau sukai.  Kalau tidak yakin boleh lakukan terlebih dahulu atau lebih belakang tapi dengan rahasia.
  4. Seyogianya demi kesadaran kita beragama, kita berusaha mempersamakan Hari Raya Fithri dan Adha di masyarakat yang dekat, demi syiar Islam.
  5. Kebebasan beragama ala demokrasi Barat jelas tidak cocok dengan Hadits ini, “Puasa kamu di hari kamu semua berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya.”

Kalau ada Ulama yang maju memberikan nasehat kepada  Pemerintah agar tetap menuruti hasil rukyah bil fi’li ahli-ahli rukyah di Indonesia dan kesamaan pendapat ahli-ahli hisab, baik dari Muhammadiyah atau dari Nahdatul Ulama atau hasil Hisab UNISBA Bandung dan IAIN Imam Bonjol Padang dan tidak mereka anjurkan supaya mengikuti saja bunyi telegram dari Pemerintah Saudi Arabia atau Rabithah Alamil Islamy, tidaklah mereka berbuat yang baru dan melanggar.  Melainkan sudah berlaku pengunduran Hari Raya ‘ledul Fithri satu hari di belakang di zaman Nabi sendiri, karena baru siang itu dapat berita ada orang melihat Hilal kemarin petang.   Dibukakan puasa di hari itu, lalu dilakukan shalat ‘Iedul fithri pada besoknya (karena hari sudah siang).  Jadi ini bukti bahwa tidak mutlak mesti hari itu juga hari berbuka dan hari itu juga mesti sembahyang Hari Raya. Atau hari Kamis Wuquf di Arafah dan mesti hari Jum’at orang Hari Raya Qurban di Indonesia.

Hal itu terjadi karena pertimbangan-pertimbangan yang ada dasarnya.  Oleh sebab itu Ibnu Hazm Al-Andalusy memberikan pendapat yang positif yaitu, “Barangsiapa yang tidak keluar pada hari Al-Fithri (berbuka) dan Hari Adha (berqurban) untuk mengerjakan sembahyang dua hari Raya, bolehlah dia keluar menyembahyang keduanya di hari kedua.  Dan orang yang tidak keluar pagi-pagi benar, keluarlah sebelum matahari tergelincir, karena demikian itu adalah perbuatan yang baik.  Dan Tuhan berfirman, “waf’alul khaira” – “Perbuatlah kebaikan”.

Lalu beliau kemukakan sebagai alasan Hadits orang-orang berkendaraan yang datang kepada Nabi mengatakan mereka melihat hilal kemarin sore, lalu Nabi menyuruh berbuka puasa di hari itu dan sembahyangnya besok.

Kemudiannya Ibnu Hazm menukilkan pula pendapat Imam Abu Hanifah bahwa orang yang tidak ke luar di hari kedua (2 Syawal atau 11 Zulhijjah) lalu dia keluar sembahyang Hari Raya di hari ketiga; Perbuatan itu adalah “Fi’ul Khairin” (perbuatan baik); tidak ada larangan padanya.  (Lihat Al Muhalla dari Ibnu Hazm, Jilid V, hal 92 cetakan Beirut).

Bagi orang yang mempelajari soal ini sampai kepada dasarnya, menurut ilmu Fiqhi tidaklah mereka akan merasa ganjil kalau Keputusan Departemen Agama, Hari Raya dan Sembahyang Iedul Adha tetap pada hari Sabtu Desember itu.  Soal ini hanya akan disebutkan oleh orang yang sengaja membesarkan mesti harus Jum’at demi mengikuti Mekkah karena persatuan berhariraya yang ingin di capai itu adalah sangat berlawanan dengan “kebiasaan” selama ini. Dengan tidak bertikainya Hari Raya dapat dihimpun dan dijaga kekompakan (perpaduan) golongan.

Yth. Saudara Dr. H. Zubair Usman dalam kedudukan beliau sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah Muhammadiyah menulis dalam harian “Sinar Harapan” satu karangan yang isinya meminta pertanggunganjawab Majelis Ulama, mengapa memberi nasihat kepada Pemerintah supaya tetap hari Sabtu berhariraya, padahal telah ada berita dari Mekkah bahwa Wuquf hari Jum’at.

Hendaknya pertanyaan itu terlebih dahulu beliau hadapkan kepada Muhammadiyah Pusat sendiri, mengapa tidak pindah ke hari Jum’at, atau teman-teman beliau H. Sa’aduddin Jambek, salah seorang tokoh Pendidikan (Tarbiyah) Muhammadiyah, mengapa beliaupun menguatkan Hari Sabtu.

Atau lebih baik beliau serahkan soal ini kepada ahlinya.  Karena kesarjanaan kita masing-masing adalah dalam bidang kita masing-masing.

2. Pendapat Syaikh ‘Utsaimin

Problema Rukyat “Hilal” Qobla Ghurub Bisa Terjadi Sebelum Wujudul Hilal

T. Djamaluddin

LAPAN

Elsasser-27 Juni 2014

Pengamatan bulan sabit siang hari oleh Elsasser – Sumber ICOP

 

Beberapa kalangan berharap pengamatan bulan sabit siang hari menjadi solusi. Mereka menyebutnya teknik “astrophotography” (yang makna asalnya adalah fotografi astronomi, istilah yang umum dalam astronomi untuk pengamatan segala objek langit) atau “Rukyat Hilal Qobla Ghurub” (RHQG). Mereka menganggap itulah solusi pemersatu hisab wujudul hilal dengan rukyatul hilal. Padahal bulan sabit siang hari bukanlah hilal penentu awal bulan.

Ketika ada potensi perbedaan penetapan awal Ramadhan 1435/2014, mereka berupaya mencari bukti “hilal” siang hari sebagai bukti kesaksian rukyat yang mereka anggap sebagai pembenaran hisab wujudul hilal yang memutuskan awal Ramadhan 1435 jatuh pada 28 Juni 2014. Enam titik pengamatan pun disebar di beberapa wilayah Indonesia untuk mencari “Hilal” Qobla Ghurub. Kabarnya di Semarang mereka berhasil mengamati “hilal” siang itu, tetapi tidak ada satu pun citra “hilal” yang dipublikasikan. Kemungkinan memang tidak diperoleh citranya, karena dari Indonesia posisi bulan masih terlalu dekat dengan matahari. Kabar gembira datang dari Jerman. Di antara mereka ada yang mengira bahwa rukyat bulan sabit siang hari yang dilakukan Elsasser di Jerman pada 27 Juni 2014 sebagai bukti pendukung benarnya keputusan mengawali Ramadhan 1435 pada 28 Juni 2014. Benarkah?

Di situs International Crescents’ Observation Project (ICOP) diungkapkan kesaksian Elsasser

"The weather cleared around one hour after conjunction with good enough skies. As the moon would set before the sun today i had to observe during the day. I used an optimized imaging system to observe the young crescent, starting around 11:00 (UT+2). The imaging system allowed to detect the crescent, despite the elongation from the sun being less than 5.5°. The difference in brightness between the crescent and the background was initially well below 1% so quite impossible to see with the eye. I did not even try visual observation under these conditions.
I could first detect the crescent around 11:20 but it was not very clear. Another gap around 13:00 provided a better view. I had to use a star-diagonal for the second series so the crescent orientation is now inverted."

 

Hasilnya adalah citra bulan sabit:

Bulan sabit 27 Juni 2014-Elsasser

Bulan sabit itu teramati pada 27 Juni 2014, pukul 12:54:45 waktu Jerman (17:54:45 WIB). Ijtimak/konjungsi/bulan baru terjadi pada pukul 10:10:33 waktu Jerman (15:10:33 WIB). Jadi itu memang bulan sabit sesudah ijtimak.

Apakah itu hilal awal Ramadhan 1435? BUKAN. Itu bukan hilal, karena hilal semestinya diamati sesudah maghrib.

Apakah itu bisa dijadikan pembenaran untuk pengguna wujudul hilal bahwa awal Ramadhan 1435 jatuh pada 28 Juni 2014? TIDAK BISA. Di Jeman, saat maghrib “hilal” belum wujud. Seperti diungkapkan sendiri oleh Elsasser

"As the moon would set before the sun today i had to observe during the day." (Karena bulan akan terbenam sebelum matahari hari ini saya harus mengamati siang hari).

Peta visibilitas hilal lebih jelas menunjukkan bahwa di Eropa pada saat maghrib 27 Juni 2014, bulan sudah berada di bawah ufuk (arsir merah). Artinya, dengan kriteria wujudul hilal ala Indonesia pun, di Jerman awal Ramadhannya BUKAN 28 Juni 2014. Aneh kalau memaksakan kesaksian di Jerman yang belum wujud hilalnya (menurut kriteria WH) untuk membenarkan penetapan WH di Indonesia.

Ramadhan 1435-ICOP

Jadi, rukyat bulan sabit siang hari (qobla ghurub) bukan solusi. Bulan sabit siang hari bukanlah hilal. Bulan sabit siang hari pun bisa terjadi sebelum ijtimak. Kalau pun terjadi sesudah ijtimak, mungkin juga terjadinya sebelum “wujudul hilal” yang kita kenal di Indonesia. Alih-alih menjadi pembenaran wujudul hilal dan menawarkan solusi, pengamatan bulan sabit siang atau RHQG berpotensi membuat masalah baru.

 



		

	

Sidang Itsbat Ramadhan 1435/2014 Menuju Definisi dan Kriteria Hilal yang Mempersatukan

T. Djamaluddin

LAPAN

Sidang itsbat awal Ramadhan 1435/2014 semoga menjadi tonggak sejarah sinergi Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mewujudkan persatuan ummat dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, serta penyatuan kalender Islam.

Alhamdulillah, pada sidang itsbat 29 Sya’ban 1435/27 Juni 2014 yang bersifat tertutup tampak jelas semangat untuk menyatukan definisi dan kriteria hilal. Mengawali sesi tanggapan peserta sidang, saya menyampaikan bahwa karena belum disepakatinya kriteria maka kita menghadapi perbedaan awal Ramadhan saat ini dan nanti Idul Adha 1435 dan 1436 tahun depan. Selanjutnya sekitar 8 tahun ke depan kita akan mendapati keseragaman karena posisi bulan yang cukup tinggi pada hari ruk’yat. Saya mengusulkan agar upaya menuju kesepakatan kriteria seperti diamanatkan Fatwa MUI No. 2/2004 diintensifkan dalam waktu delapan tahun tersebut. Kriterianya bukan lagi Wujudul Hilal dan Imkan Rukyat 2 derajat, tetapi kriteria baru yang lebih astronomis.

Tidak ada perdebatan pada sidang itu, justru yang muncul adalah usulan-usulan konstruktif menuju persatuan. Prof. Dien Syamsuddin sebagai Ketua MUI dan Prof. Yunahar yang mewakili Muhammadiyah mendukung upaya penyatuan definisi dan kriteria hilal melalui pembahasan yang difasilitasi Kementerian Agama. Prof. Dien bahkan menyatakan tidak harus menunggu 8 tahun, kalau mungkin dalam empat bulan mendatang kita bisa bersepakat. Prof. Yunahar juga mengingatkan pertemuan 2007 antara PP Muhammadiyah dan PBNU yang difasilitasi Wapres saat itu, namun belum tuntas sampai merumuskan kriteria bersama. Hasil sidang itsbat ini akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama dan MUI bersama pimpinan ormas Islam dan pakar astronomi.

Hal-hal yang terkait dengan usulan saya pada sidang itsbat tersebut bisa dibaca di blog saya:

http://tdjamaluddin.wordpress.com/2014/06/23/persatuan-ummat-akan-segera-terwujud-terbantu-posisi-bulan/

http://tdjamaluddin.wordpress.com/2014/05/24/silaturrahim-lapan-mui-mendorong-upaya-penyatuan-kriteria-awal-bulan-hijriyah/

http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/08/19/astronomi-memberi-solusi-penyatuan-ummat/

http://tdjamaluddin.wordpress.com/2012/01/20/tonggak-penyatuan-kalender-hijriyah-telah-dipancangkan-mari-kita-wujudkan/

http://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/06/22/fatwa-mui-membuka-jalan-penyatuan-hari-raya/

 

Persatuan Ummat Akan Segera Terwujud Terbantu Posisi Bulan

T. Djamaluddin

LAPAN

Dzulhijjah 1438-2017

Beberapa tahun terakhir perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha sering terjadi karena posisi bulan rendah di wilayah Indonesia, sedangkan kriteria awal bulan belum disepakati. Tahun 1435 H/2014 M awal Ramadhan dan Idul Adha akan berbeda karena adanya perbedaan kriteria Wujudul Hilal dan Imkan Rukyat. Tahun depan diprakirakan sekali lagi akan terjadi perbedaan, yaitu Idul Adha 1436/2015. Setelah itu, perbedaan utama (antara kriteria WH dan Imkan Rukyat 2 derajat) tidak akan ada lagi karena posisi bulan sudah cukup tinggi pada hari rukyat. Ummat akan merasakan persatuan bukan karena kesepakatan kriteria, tetapi karena terbantu posisi bukan yang cukup tinggi. Kalau kriteria belum juga disepakati, potensi perbedaan awal Ramadhan akan terjadi lagi pada 1443/2022, potensi perbedaan Idul Fitri akan terjadi pada 1444/2023, dan potensi perbedaan Idul Adha akan terjadi lagi pada 1444/2023. Waktu sekitar delapan tahun cukup untuk terus mengupayakan penyatuan kriteria sehingga kekhawatiran kembalinya perbedaan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha mulai 1443/2022 dapat dihindarkan. Kita menuju penyatuan kalender Hijriyah yang hakiki, bukan sekadar terbantu posisi bulan yang cukup tinggi.

Dengan menggunakan aplikasi Accurate Hijri Calculator  (AHC) yang dikembangkan Abdul Ro’uf dari Fisika Universitas Brawijawa, kita bisa mengkaji kemungkinan perbedaan di masa depan kalau kriterianya tidak berubah, seperti saat ini. Berikut uraian rincinya.

Awal Ramadhan tujuh tahun ke depan tidak ada potensi perbedaan. Posisi bulan pada saat maghrib hari ijtimak/konjungsi masih di bawah ufuk terjadi pada tahun-tahun 1436/2015 dan 1439/2018. Posisi bulan pada saat maghrib hari ijtimak/konjungsi lebih lebih dari 2 derajat terjadi pada tahun-tahun 1437/2016, 1438/2017, 1440/2019, 1441/2020, dan 1442/2021. Kalau kriteria masih seperti sekarang, potensi perbedaan baru akan terjadi lagi pada 1443/2022 karena posisi bulannya rendah. Garis tanggal awal Ramadhan 1443/2022 menurut kriteria Odeh, IR 2 derajat, dan WH ditunjukkan berikut ini:

Ramadhan 1443-2022

 

Idul Fitri delapan tahun ke depan tidak ada potensi perbedaan. Posisi bulan pada saat maghrib hari ijtimak/konjungsi masih di bawah ufuk terjadi pada tahun-tahun 1437/2016 dan 1440/2019. Posisi bulan pada saat maghrib hari ijtimak/konjungsi lebih lebih dari 2 derajat terjadi pada tahun-tahun 1436/2015, 1438/2017, 1439/2018, 1441/2020, 1442/2021. dan 1443/2022. Awal  Syawal 1442/2021 merupakan saat terbaik untuk melakukan rukyat dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi (kalau cuaca cerah), karena posisi bulan yang memenuhi kriteria visibilitas Odeh yang bersifat optimistik:

Syawal 1443-2021

Kalau kriteria masih seperti sekarang, potensi perbedaan Idul Fitri baru akan terjadi lagi pada 1444/2023 (lihat garis tanggal awal Syawal 1444/2023 berikut ini):

Syawal 1444-2023

 

Idul Adha 1436/2015 masih ada potensi perbedaan:

Dulhijjah 1436-2015

Kemudian Idul Adha tujuh tahun ke depan tidak ada potensi perbedaan. Posisi bulan pada saat maghrib hari ijtimak/konjungsi masih di bawah ufuk terjadi pada tahun-tahun 1437/2016 dan 1439/2018. Posisi bulan pada saat maghrib hari ijtimak/konjungsi lebih lebih dari 2 derajat terjadi pada tahun-tahun 1438/2017, 1440/2019, 1441/2020, 1442/2021, dan 1443/2022 . Awal  Dzulhijjah 1438/2017 merupakan saat terbaik untuk melakukan rukyat dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi (kalau cuaca cerah), karena posisi bulan yang memenuhi kriteria visibilitas Odeh yang bersifat optimistik:

Dzulhijjah 1438-2017

Kalau kriteria masih seperti sekarang, potensi perbedaan Idul Adha baru akan terjadi lagi pada 1444/2023 (lihat garis tanggal awal Dzulhijjah 1444/2023 berikut ini):

Dzulhijjah 1444-2023

Catatan Diskusi di Milis Muhammadiyah: Sekitar Masalah Penentuan Ramadhan

T. Djamaluddin

LAPAN

ramadhan-1435-lapan-2011

Peta Garis Tanggal berdasarkan Kriteria LAPAN 2011 (Kriteria Hisab-Rukyat Indonesia)

 

Mei 2014 lalu di milis Muhammadiyah_Society saya menanggapi diskusi bertema “Pesan Ramadhan 1435″. Berikut ini saya copy-kan tanggapan ringkas saya dan saya susun ulang dengan diberi judul topiknya.

 

1. Tidak Hadirnya Muhammadiyah di Sidang Itsbat Tidak Masalah

Sedikit saya sampaikan sejarah yang saya ikuti. Di Badan Hisab Rukyat perwakilan Muhammadiyah aktif untuk bertukar pikiran. Dari dulu Muhammadiyah sudah dikenal “anti-rukyat” (dalam makna objektif) dengan pendapat umum yang sering kita dengar, “kalau sudah menghisab buat apa merukyat”. Tetapi mereka tetap mengirimkan wakilnya dalam sidang itsbat, karena sidang itsbat bukan hanya memutuskan hasil rukyat, tetapi juga memutuskan kalau terjadi perbedaan dengan hasil hisab. Sidang itsbat itu dinamis sekali dan mendasarkan pada kesepakatan yang hadir. Sumber perbedaan antar-sesama-rukyat, rukyat dengan hisab, dan antar-sesama-hisab adalah masalah kriteria. Penyampaian pendapat yang berbeda wajar-wajar saja. Ketika era keterbukaan informasi dan sidang itsbat banyak diliput media massa, perbedaan pendapat bisa diikuti oleh semua masyarakat. Penolakan kehadiran wakil Muhammadiyah pada sidang itsbat dianggap wajar juga, karena memang mencerminkan sikap anti-rukyat yang sejak dulu dianutnya.

Namun pengamal rukyat dan anti-rukyat BISA DIPERSATUKAN dengan kriteria yang berbasis imkan rukyat (IR, visibilitas hilal). Ada kesalahpahaman seolah kriteria imkan rukyat adalah kriteria rukyat. Bukan! Kriteria IR adalah KRITERIA HISAB, namun bisa dipakai oleh semua. Pengamal rukyat memakai kriteria IR untuk menilai hasil rukyat, meyakinkan atau meragukan yang keputusannya dengan itsbat. Pengamal hisab (anti-rukyat) memakai kriteria IR untuk menyimpulkan hasil hisabnya. Dengan kriteria IR, pengamal “anti-rukyat” tidak harus merukyat dan tidak harus ikut sidang itsbat karena hasil hisabnya bisa secara langsung disimpulkan jauh-jauh hari.

 
2. Kriteria Hisab-Rukyat

Metode penentuan awal bulan memang hanya dua: rukyat dan hisab. Kriteria adalah persyaratan untuk menyimpulkan masuk awal bulan atau belum.

Dulu untuk metode rukyat tidak perlu kriteria, yang penting hilal terlihat atau belum. Orang dulu faham betul hilal, karena belum ada alternatif hisab. Tetapi saat ini ketika tidak banyak orang yang faham hilal dan banyak objek pengganggu (polusi cahaya dan objek terang di arah medan pandang), maka kesaksian hilal tidak bisa begitu saja diterima. Harus ada kriteria untuk menerima atau menolak kesaksian hilal.

Metode hisab wajib ada kriteria, Tanpa kriteria hasil hisab hanya berupa angka yang tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan masuk awal bulan atau belum. Kriteria paling sederhana pada kalender awal adalah kriteria urfi (periodik) 29 dan 30. Lalu ada kriteria IQG, WH, dan IR. IQG dan WH hanya berdasarkan konsep sederhana dalam mendefinisikan kemungkinan rukyat. Itu sebabnya batasan maghrib masih dipakai pada IQG dan WH.

Kriteria IR atau visibilitas hilal diturunkan dari data rukyat jangka panjang. Posisi bulan dan koreksi atmospheric dip secara umum kemungkinan kesalahannya kecil sekali. Sumber ketidakpastian paling besar adalah kondisi cuaca yang sulit diparameterisasi (antara cerah sekali, agak cerah, berawan tipis, sampai berawan). Tidak terlihatnya hilal bukan semata karena masalah posisi. Itu sebabnya, kriteria menggunakan statistik kemungkinan terbesar terlihat (imkan rukyat) yang digunakan, walau ada beberapa data kondisi khusus yang di bawah kriteria, misalnya kondisi saat bulan berada pada jarak terdekat dengan bumi.

 

3. Wujudul Hilal itu Tidak Berwujud

Terkait dengan hilal, BERDASARKAN PENGAMATAN hilal sekian lama maka diyakini keberadaan hilalnya yang dirumuskan dengan kriteria visibilitas hilal (imkan rukyat). Sulit sekali, BERDASARKAN PENGAMATAN akan menyimpulkan kriteria WH, karena WH BUKAN berdasarkan pengamatan.

Perlu diingat, hilal adalah FENOMENA PENGAMATAN, bukan FENOMENA EKSISTENSI. Sangat keliru kalau mengatakan hilal itu eksis atau wujud. Yang wujud adalah bulan yang bulat, satu sisi gelap dan sisi lainnya terang. TIDAK ADA wujudnya hilal.

Konjungsi BISA dibuktikan dengan pengamatan pada saat gerhana matahari, lalu dikoreksi dari toposentrik menjadi geosentrik. Tetapi WH TIDAK BISA dibuktikan, bukan hanya sulit dibuktikan. Konsep WH, bila sunset (matahari terbenam) lebih dahulu daripada moonset (bulan terbenam) adalah konsep penyederhanaan rukyat ketika ilmu hisab masih dianggap rumit. Konsep sebenarnya keliru. Untuk bulan rendah, cahaya sabitnya bulan sudah terbenam pada saat matahari terbenam, jadi tidak mungkin wujud. Karena sudah terbenam, TIDAK BISA dibuktikan dengan pengamatan. Untuk bulan yang agak tinggi, tetapi masih di bawah kriteria IR, tidak ada teknologi untuk mengamatinya karena panjang gelombang bahaya matahari yang dipantulkan bulan hampir sama dengan panjang gelombang cahaya matahari yang dihamburkan atmosfer, sehingga peningkatan kontral hilal tidak mungkin dilakukan. Paradox WH saya jelaskan di blog saya.

TIDAK ADA model astronomis tentang wujudul hilal. Silakan cari di berbagai literatur astronomi, termasuk googling. Terminologi WH hanya ada di Muhammadiyah. Arab saudi menggunakan konsep serupa hanya untuk kepraktisan kalender sipil, bukan untuk penentuan waktu ibadah. TIDAK ADA di belahan dunia mana pun yang menggunakan konsep WH untuk penentuan waktu ibadah.

 
4. Rukyat dengan Teknologi

Hilal tidak teramati (dalam kondisi cerah) karena masalah kontras antara KETAMPAKAN sabit bulan yang tipis dengan CAHAYA syafak (cahaya senja) yang masih kuat di sekitar ufuk dan sekitar matahari.

Teknologi untuk meningkatkan kontras adalah penggunaan filter untuk memperkuat cahaya hilal dan menekan cahaya syafak. Masalahnya, panjang gelombang cahaya hilal dan cahaya syafak sangat mirip sehingga sulit difilter. Ini berbeda antara cahaya bulan sabit siang hari dengan latar depan cahaya langit biru. Dengan filter infra merah cahaya bulan sabit diteruskan, cahaya langit biru diserap.

 

5. Kalender Perlu Kriteria

Kalender sebagai sistem penataan hari/tanggal (baca http://en.wikipedia.org/wiki/Calendar) adalah produk hisab dengan KRITERIA TERTENTU. Sementara pengamatan hilal (rukyatul hilal) diperlukan untuk penetapan waktu ibadah (karenanya diperlukan itsbat), BUKAN untuk menetapkan kalender. Kalender bisa disusun untuk waktu yang akan datang, sedangkan rukyatul hilal hanya untuk waktu sesaat.

Ketika kalender ingin disinkronkan dengan waktu ibadah dan ada tuntutan ummat agar penetapannya seragam, maka cara yang dilakukan adalah mensinkronisasi KRITERIANYA. Kriterianya harus sinkron dengan rukyat. Itu sebabnya, WH yang tidak bisa dibuktikan dengan pengamatan tidak bisa dijadikan sebagai kriteria kalender dimaksud. Agar sinkron, kriterianya haruslah kriteria yang bisa mengindikasikan visibilitas hilal, yaitu kriteria imkan rukyat.

 

6. Awal Hari Kalender Hijriyah

Konsep awal hari yang menjadi ijmak ulama adalah maghrib diturunkan dari konsep rukyat (Baca http://tdjamaluddin.wordpress.com/2014/05/08/maghrib-batas-hari-dalam-kalender-islam/). Konsep awal bulan tidak lepas dari awal hari, yaitu batasnya adalah maghrib. Itu pula yang digunakan dalam kriteria Ijtimak Qoblal Ghrub, WH, dan IR.

Sains mendefinisikan pergantian hari/tanggal berdasarkan kesepakatan atau konsensus. Dalam kalender masehi, awal hari dulu disepakati pada pukul 12.00 tengah hari, lalu sekitar 1925 diubah awal hari mulai pukul 00.00 (12.00 tengah malam). Dalam kalender masehi awal bulan ditentukan dengan konsesus jumlah hari tiap bulannya. Dalam kalender Hijriyah awal hari disepakati oleh jumhur ulama mulai maghrib dan awal bulan disepakati ketika fase bulan sudah berganti. Pergantian fase bulan bisa diamati, juga bisa dihitung (dihisab).

Sejauh yang saya tahu, secara global telah disepakati awal hari kalender Islam adalah maghrib, walau ada sekelompok ummat Islam di Libya menjadikan fajar sebagai awal hari karena terkait dengan kewajiban puasa mulai saat fajar. Tetapi saya kira awal hari sejak fajar hanya dalam konteks ibadah puasa.

 

7. Awal Bulan Kalender Hijriyah

Astronomi menyebut pergantian fase bulan sebagai “newmoon” (ijtimak geosentrik) hanyalah definisi astronomi, BUKAN dimaksudkan untuk implementasi pada kalender bulan. Masing-masing komunitas mempunyai definisi sendiri-sendiri. Kalender Hindu, Budha, dan Kalender Islam mempunyai definisi atau kriteria awal bulan masing-masing yang juga dipelajari dalam astronomi, khususnya dalam kajian Archeo-astronomy. Tidak bisa konsep astronomi tentang “newmoon” diterapkan dalam kajian masing-masing kalender itu. Itu sebabnya setiap kalender mempunyai kriterianya sendiri.

Karena awal hari dan awal bulan dalam kalender Hijriyah bermula dari saat maghrib, maka saat pergantian hari dan bulan adalah pada saat maghrib, BUKAN saat newmoon. Astronomi bisa menghitungkan awal bulan dengan kriteria yang disepakati oleh suatu komunitas. Agar hasil hitungan oleh komunitas pengamal hisab itu sama dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh komunitas pengamal rukyat, maka kriteria yang digunakan astronomi adalah kritreia yang berdasarkan visibilitas hilal. Itu sepenuhnya saintifik astronomi.

 

8. Hasil Hisab juga Bisa Beda

Hasil hisab beda karena modelnya beda. Perbedaan paling jelas antara hisab taqribi (aproksimasi) dan hisab hakiki (sesungguhnya). Hisab taqribi hanya menggunakan model sederhana, tinggi bulan dalam derajat = 1/2 umur bulan dalam jam. Misalkan, ijtimak pukul 11.00 dan maghrib pukul 18.00, maka umur bulan 8 jam. Jadi secara taqribi tinggi bulan 8/2 = 4 derajat. Hasil hisab taqribi berbeda jauh dari hisab hakiki. Model hisab hakiki kini sangat presisi, namun masih terus disempurnakan.

 

9. Perbedaan Bukan Hanya pada Kalender Islam

Kalender adalah produk perhitungan astronomi, bukan hasil rukyat. Sistem kalender pada semua komunitas bergantung pada 3 aspek: kriteria, batas wilayah, dan otoritas.

Dalam kalender Masehi, kriteria Julius di Inggris dengan otoritas Raja Inggris dan kriteria Gregorius di Roma dengan otoritas Paus Gregorius Natalnya berbeda 12 hari. Budha di Singapura dan Malaysia Waisak dengan kriteria hari saat purnama, maka jatuh pada 13 Mei 2014. Di Nepal 14 Mei. Di Indonesia 15 Mei. Perbedaan muncul karena beda kriteria bulan purnama di masing-masing wilayah. Hal yang sama terjadi pada kalender Hijriyah yang berbeda karena perbedaan kriterianya.

Kalender Masehi berhasil menyatukan kriteria dan mendefisiniskan batasnya. Kalender Imlek (kalender bulan Tiongkok) juga berhasil menyatukan kriteria dengan mengikuti satu otoritas di Tiongkok. Kini sedang diupayakan menyatukan kriteria kalender Hijriyah dengan otoritas tunggal.

 

10. Penyatuan Kalender Perlu Kesepakatan

Kata kuncinya adalah adanya KESEPAKATAN. Kesepakatan tidak bisa sepihak, harus 3 pihak : pemerintah (negara atau global), fuqaha, dan astronom/pakar hisab-rukyat. Itu sebabnya saya dan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama selalu mengajak perwakilan 3 pihak itu untuk mencari titik temu menuju kesepakatan. Kementerian Agama mewakili unsur pemerintah. LAPAN sesuai tugas dan fungsinya mendukung unsur pemerintah dan astronom. MUI mewakili unsur fuqaha. Ormas-ormas Islam mewakili unsur fuqaha dan pakar hisab-rukyat. Observatorium Bosscha, planetarium, dan astronom amatir mewakili unsur astronom/pakar hisab-rukyat.

Substansi kesepakatan itu mencakup otoritasnya, batas wilayahnya, dan kriterianya. Yang relatif paling mudah, dimulai dari kesepakatan lokal (negara), lalu diperluas ke tingkat regional (misalnya ASEAN atau MABIMS — Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), lalu diperluas global. http://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/01/06/kalender-hijriyah-bisa-memberi-kepastian-setara-dengan-kalender-masehi/

 

Silaturrahim LAPAN-MUI Mendorong Upaya Penyatuan Kriteria Awal Bulan Hijriyah

T. Djamaluddin

LAPAN

MUI-LAPAN-silaturrahim

Alhamdulillah, silaturrahim LAPAN dengan MUI bisa terlaksana Selasa siang, 20 Mei 2014. Silaturrahim didorong dengan keinginan LAPAN membantu MUI merealisasikan Fatwa MUI No. 2/2004. Isi rekomendasi fatwa itu agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Dari LAPAN hadir saya sebagai Kepala LAPAN, Plt Deputi Sains, Karo Kerjasama dan Humas, dan Peneliti astronomi Abdul Rachman. MUI menyambut dengan pimpinan MUI yang cukup lengkap: Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian (Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc), Wk Sekjen (H. Tengku Zulkarnaen, Dr. Amirsyah Tambunan, Prof. Dr. Amini Lubis), Ketua Komisi Pengkajian dan Penelitian (Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, MA), Sekr. Komisi Pengkajian dan Penelitian (Dr. KH Cholil Nafis), dan Wk. Sekr. Komisi Fatwa (Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, MSi).

Prof. Yunahar membuka pertemuan dengan mengungkapkan perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara Timur Tengah. Di sana ada Mufti (ulama yang memberikan fatwa keagamaan). Di Indonesia tidak ada Mufti. Majelis Ulama yang berwenang mengeluarkan fatwa dan berisi perwakilan ormas-ormas Islam, fatwanya tidak mengikat ormas-ormas Islam. Ormas Islam bisa mengeluarkan fatwa sendiri. Sementara itu Kementerian Agama bukan lembaga fatwa, tetapi merupakan lembaga politik. Namun, terkait dengan masalah perbedaan awal Ramadhan dan hari raya ada semangat untuk mempersatukan. Perlu musyawarah pemerintah, ulama, dan saintis dengan melepaskan ego masing-masing. Ada dua pendekatan yang bisa ditempuh. Dengan politik keagamaan, dasarnya “demi persatuan”. Atau dengan pendekatan keagamaan dengan dasar dalil-dalil fikih.

Pertemuan berlangsung terbuka dan saling mengisi. Majelis Ulama menyoroti aspek keagamaannya dan LAPAN melengkapi aspek astronominya. Alhamdulillah dicapai kesepakatan untuk membentuk semacam tim bersama yang beranggotakan unsur fikih dan unsur astronomi dari MUI, Mahkamah Agung, Kemenag, LAPAN, ITB, dan perwakilan ormas Islam. Pertemuan lanjutan di LAPAN, MUI, atau Kementerian Agama akan dilakukan untuk merumuskan kerangka penyatuan kriteria yang akan mempercepat terwujudnya kriteria penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 207 pengikut lainnya.